Lompat ke isi utama

Pemerintah memutuskan melalui Kemenko Perkonomian menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali. PPKM Darurat luar Jawa dan Bali mulai diberlakukan pada tanggal 12 - 20 Juli 2021. Hal ini sesuai Instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18 Tahun 2021 tentang PPKKM Darurat.

PPKM Darurat luar Jawa dan Bali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, dalam Keterangan Pers PPKM Darurat Luar Jawa-Bali, Jumat (09/07/2021) secara virtual. “Pengaturan ini mulai berlaku pada 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Ini dikunci untuk 15 kabupaten/kota, dan nanti akan dimonitor secara harian supaya bisa diantisipasi dengan baik perkembangannya,” tegas Airlangga.

Pemberlakuan PPKM Daruat Luar Jawa dan Bali didasari dengan beberapa parameter yang digunakan untuk menetapkan Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali yang harus menerapkan PPKM Darurat, antara lain Level Asesmen Pandemi tingkat ‘4’, Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT) atau BOR lebih dari 65%, terjadi peningkatan Kasus Aktif secara signifikan, dan pencapaian vaksinasi yang masih di bawah 50% dari total masyarakat yang menjadi target vaksinasi.

Dari 43 Kabupaten/Kota yang berada di level ‘4’ yang ada di 20 Provinsi, berdasarkan analisis lebih lanjut level asesmen terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota maka terdapat 23 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi yang dipertimbangkan, di mana terdapat 19 Kabupaten/Kota dengan BOR lebih dari 65%, dan 19 Kabupaten/Kota dengan jumlah vaksinasi di bawah 50% (hanya ada 4 Kabupaten/Kota yang capaian vaksinasinya sudah di atas 50% yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna).

Berlandaskan asesmen di atas Pemerintah menetapkan 15 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali yang harus menerapkan PPKM Darurat, yakni Kota Tanjungpinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.

15 Kabupaten/Kota yang akan melakukan PPKM Darurat Luar Jawa dan Bali adalah :

Provinsi Sumatra Barat
Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kota Padang Panjang
Provinsi Sumatra Utara
Kota Medan
Provinsi Kepulauan Riau
Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang
Provinsi Lampung
Kota Bandar Lampung
Provinsi Kalimantan Barat
Kota Pontianak dan Kota Singkawang
Provinsi Kalimantan Timur
Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram
Provinsi Papua Barat
Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari

PPKM Darurat Luar Jawa dan Bali melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan:

  1. Kegiatan Perkantoran/ Tempat Kerja

    Pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH).

  2. Kegiatan Belajar Mengajar

    Kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi, serta tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online.

  3. Kegiatan Sektor Esensial

    Termasuk sektor esensial adalah kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

    Ketentuan-ketentuan pelaksanaan kegiatan dalam PPKM Darurat Luar Jawa dan Bali:

    1. Esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50 persen work from office (WFO);

    2. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

    3. Kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

    4. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen; dan

    5. Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

  1. Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum

    Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya diperbolehkan menerima layanan pesan-antar (delivery)/dibawa pulang (takeaway) dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

  2. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mal

    Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

  3. Kegiatan Konstruksi

    Pelaksanaan kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

  4. Kegiatan Ibadah

    Kegiatan di tempat ibadah termasuk masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng, serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditiadakan sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing.

  5. Kegiatan di Area Publik

    Kegiatan di area publik termasuk fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, serta area publik lainnya ditutup sementara.

  1. Kegiatan Seni, Budaya, dan Sosial Kemasyarakatan

    Kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, berlaku ketentuan:

    1. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara; dan

    2. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

  2. Rapat, Seminar, dan Pertemuan Luring

    Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan menimbulkan kerumunan.

  3. Transportasi Umum

    Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), ojek (online dan pangkalan), dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi. Ketentuan untuk transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

  1. Pelaku Perjalanan Domestik yang Menggunakan Transportasi Jarak Jauh

    Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus:

    1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

    2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut; dan

    3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek dan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

  2. Pengaturan Lainnya

    1. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan

    2. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

Airlangga menyampaikan, berdasarkan Level Asesmen Pandemi, jumlah kabupaten/kota yang berada pada tingkat 4 di luar Jawa-Bali juga terus mengalami peningkatan. Pada 1 Juli tercatat masih 30 daerah, kemudian pada 5 Juli naik menjadi 43 daerah, dan pada 8 Juli meningkat lagi menjadi 51 kabupaten/kota.

Penerapan PPKM Darurat di Jawa-Bali ini diambil pemerintah untuk menekan laju COVID-19 yang masih menunjukkan peningkatan yang eksponensial, termasuk di luar Jawa dan Bali. Sebelumnya, melalui PPKM Mikro Tahap XII yang berlaku mulai tanggal 6 Juli lalu pemerintah telah melakukan pengetatan pada 43 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang memiliki Level Asesmen Pandemi tingkat 4.

Adapun parameter yang digunakan untuk penerapan PPKM Darurat di luar Jawa-Bali ini antara lain adalah Level Asesmen Pandemi tingkat 4, Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT) atau Bed Occupancy Ratio (BOR) lebih dari 65 persen, terjadi peningkatan kasus aktif secara signifikan, serta pencapaian vaksinasi yang masih di bawah 50 persen dari total masyarakat yang menjadi target vaksinasi.

Jumlah kasus aktif di luar Jawa-Bali pun terus meningkat, dari 27 Juni masih sebanyak 50.513 kasus, kemudian naik sebesar 34,40 persen pada 5 Juli menjadi 67.891 kasus, dan pada 8 Juli kemarin bertambah 63,74 persen menjadi 82.711 kasus.

BOR di luar Jawa-Bali juga terus meningkat. Per 8 Juli 2021, provinsi di luar Pulau Jawa-Bali yang memiliki BOR tertinggi adalah Lampung (82 persen), Kalimantan Timur (80 persen), Papua Barat (79 persen), Kepulauan Riau (77 persen), Kalimantan Barat (68 persen), dan Sumatra Barat (67 persen). Demikian dari Humas Kemenko Perekonomian yand diterbitkan di Setkab.

Berikut adalah isi Siaran Pers HM.4.6/175/SET.M.EKON.3/07/2021 tentang Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, PPKM Darurat Diberlakukan pada 15 Kabupaten/Kota di Luar Jawa dan Bali pada tanggal 9 Juli 2021 di Jakarta.

Perkembangan Kasus Covid-19 masih menunjukkan peningkatan yang eksponensial, termasuk di luar Jawa dan Bali. Pemerintah mengambil langkah cepat dengan melakukan sejumlah langkah antisipatif agar jumlah peningkatannya dapat segera dikendalikan. Berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, untuk beberapa daerah di luar Jawa dan Bali, juga perlu diberlakukan PPKM Darurat, melihat beberapa indikator peningkatan kasus yang terjadi, meskipun telah melaksanakan PPKM Mikro Diperketat di Tahap XII mulai 6 Juli 2021 yang lalu.

Beberapa parameter yang digunakan untuk menetapkan Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali yang harus menerapkan PPKM Darurat, antara lain Level Asesmen Pandemi tingkat ‘4’, Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT) atau BOR lebih dari 65%, terjadi peningkatan Kasus Aktif secara signifikan, dan pencapaian vaksinasi yang masih di bawah 50% dari total masyarakat yang menjadi target vaksinasi.

Dari 43 Kabupaten/Kota yang berada di level ‘4’ yang ada di 20 Provinsi, berdasarkan analisis lebih lanjut level asesmen terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota maka terdapat 23 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi yang dipertimbangkan, di mana terdapat 19 Kabupaten/Kota dengan BOR lebih dari 65%, dan 19 Kabupaten/Kota dengan jumlah vaksinasi di bawah 50% (hanya ada 4 Kabupaten/Kota yang capaian vaksinasinya sudah di atas 50% yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna).

Dengan mempertimbangkan penilaian terhadap semua parameter tersebut, Pemerintah menetapkan 15 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali yang harus menerapkan PPKM Darurat, yakni Kota Tanjungpinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.

“Pengaturan ini mulai berlaku pada 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Ini dikunci untuk 15 Kabupaten/Kota, dan nanti akan dimonitor secara harian supaya bisa diantisipasi dengan baik perkembangannya,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers PPKM Darurat Luar Jawa-Bali secara virtual, di Jakarta, Jumat (9/7).

Apabila memperhatikan hasil asesmen situasi pandemi, jumlah Kabupaten/Kota yang berada pada Level 4 di luar Jawa-Bali terus mengalami peningkatan. Pada 1 Juli tercatat masih 30 Kabupaten/Kota, kemudian pada 5 Juli naik menjadi 43 Kabupaten/Kota, dan pada 8 Juli meningkat lagi menjadi 51 Kabupaten/Kota.

Jumlah Kasus Aktif di luar Jawa-Bali pun terus meningkat, dari 27 Juni masih sebanyak 50.513 kasus, kemudian naik sebesar 34,40% pada 5 Juli menjadi 67.891 kasus, dan pada 8 Juli kemarin bertambah 63,74% menjadi 82.711 kasus.

Sementara, BOR di luar Jawa-Bali juga terus meningkat. Per 8 Juli 2021, Provinsi di luar Pulau Jawa-Bali yang memiliki BOR tertinggi adalah Lampung (82%), Kaltim (80%), Papua Barat (79%), Kepri (77%), Kalbar (68%), dan Sumbar (67%).

Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Darurat, ditetapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM Darurat yang berlaku di Jawa-Bali (sesuai Instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18 Tahun 2021). Rincian pembatasan kegiatan tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut:

PPKM Darurat

Dukungan APBN untuk pelaksanaan PPKM Darurat antara lain berupa pemberian Bantuan Beras sebanyak @10 kg untuk 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu, melalui Kemenkop UMKM akan diberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp1,2 juta untuk 3 juta usaha mikro, yang diprioritaskan untuk Kabupaten/Kota yang memberlakukan PPKM Darurat.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemberlakuan PPKM Darurat di beberapa Kabupaten/Kota luar Jawa-Bali bertujuan menurunkan jumlah Kasus Aktif di sana, agar tidak menimbulkan efek “pingpong”, misalnya di Pulau Jawa-Bali menurun, di sana juga harus sama-sama menurun, bukan malahan bisa naik.

Selanjutnya, Mendagri menuturkan bahwa Pemprov maupun Pemkab/Pemkot perlu juga melakukan komunikasi publikasi kepada masyarakat daerahnya, lalu memberikan masukan kepada institusi/asosiasi terdampak. Terutama kepada sektor usaha supaya mereka lebih memahami mana jenis usaha esensial/kritikal, dan mana yang bukan.

Mendagri menyampaikan bahwa perlu juga dilakukan upaya koersif dalam menegakkan kepatuhan masyarakat selama PPKM Darurat, terutama mengenai penggunaan masker. Pemda dapat bekerja sama dengan petugas dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan setempat. Selain itu, juga bisa merujuk pada UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, KUHP (Pasal 212-218), UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, sebagai dasar penerapan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan PPKM Darurat.

“Untuk menunjang keberhasilan PPKM Darurat, setiap Kepala Daerah juga harus segera membuat SE atau Perkada, agar aturan PPKM-nya lebih detil sesuai (karakteristik) wilayah masing-masing. Perlu dilakukan juga inventarisasi oleh Forkompimda Tingkat II soal mana (sektor usaha) yang termasuk esensial dan kritikal. Kepala Daerah pun harus turun langsung ke lapangan guna melakukan penegakkan penerapan prokes, juga sosialisasi, serta berkunjung ke RS,” papar Mendagri.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengingatkan kepada semua Kepala Daerah di luar Jawa-Bali, khususnya yang menjalankan PPKM Darurat, agar meningkatkan pelaksanaan Testing, Tracing, Treatment (3T), di mana target testing minimal per hari sudah ditetapkan pada Instruksi Mendagri. Tak hanya itu, dari setiap PCR Test juga akan diminta memasukkan CT Value dan daerah juga harus melaporkan CT Value hasil testing ke dalam aplikasi yang telah dibuat Kemenkes. Gunanya untuk memprediksi tingkat penyebaran virus Covid-19 varian baru.

“Untuk kapasitas TT di RS bisa dinaikkan lagi sampai 30%-40% (rata-rata alokasi RS saat ini di RS luar Jawa-Bali untuk Covid-19 hanya 10%-20%). Kemudian, harus mengisi berapa kebutuhan oksigen melalui situs sirs.kemkes.go.id/fo, agar kami bisa mempersiapkan jalur distribusinya dengan lebih baik lagi,” terang Menkes.

Pemerintah juga akan segera melakukan Program Vaksinasi yang ketiga (Booster) untuk Tenaga Kesehatan (Nakes), sebagai perlindungan untuk garda terdepan penanganan Covid-19. Program Vaksinasi disiapkan akan dilakukan mulai minggu depan untuk 1,47 juta Nakes, dan teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kemenkes. Proses Vaksinasi ini rencananya akan menggunakan Vaksin Moderna, sehingga akan bisa memberi perlindungan maksimal terhadap variasi virus yang ada.

“Di Jawa juga harus dibentuk Satgas Oksigen yang akan mendata seluruh kebutuhan oksigen di RS. Sekarang kebutuhan oksigen kita (khusus di Jawa-Bali yang mengalami lonjakan kasus) naik ke 800-1.000 ton per hari, sehingga untuk amannya kita memerlukan 2.400 ton per hari,” jelas Menkes.

Plh. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Jarwansyah menerangkan bahwa kinerja Posko Covid-19 di daerah, mengalami peningkatan signifikan dalam satu pekan terakhir, dengan kenaikan tertinggi pada kegiatan memasang materi edukasi (naik 68%), penyemprotan disinfektan (naik 59,55%), dan pembatasan jam malam (47,05%).

“Kegiatan penegakkan disiplin, pembubaran kerumunan, meniadakan kegiatan sosial, pengawasan keluar masuk wilayah, diharapkan dapat meningkat seperti yang terjadi di Mei 2021. Meniadakan kegiatan ibadah untuk sementara, pelaksanaan tracing, mendukung vaksinasi, sangat meningkat dalam dua pekan terakhir. Untuk penerapan 3M dan 3T ini tentunya juga melibatkan unsur TNI/ Polri, dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” ujarnya. (rep/hls)

Demikianlah isi isi Siaran Pers HM.4.6/175/SET.M.EKON.3/07/2021 tentang Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, PPKM Darurat Diberlakukan pada 15 Kabupaten/Kota di Luar Jawa dan Bali pada tanggal 9 Juli 2021 di Jakarta.

x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar