Lompat ke isi utama

Urusan Kesehatan Reproduksi merupakan hal yang perlu selalu berkembang dan mengalami banyak perubahan. Seiring dengan itu Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan baru yaitu Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni pada tanggal 27 Juli 2021. Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual memiliki lampiran yang panjang-panjang diantaranya adalah:

  1. Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa sesudah Melahirkan; dan

  2. Pedoman Pelayanan Kontrasepsi.

Apakah Pelayanan Kesehatan Kehamilan?

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. Pelayanan Kesehatan Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun.

Apakah Pelayanan Kesehatan Kontrasepsi dan Kesehatan Seksual itu?

Pelayanan Kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan terkait dengan pemberian obat, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dan tindakan-tindakan lain dalam upaya mencegah kehamilan. Pelayanan Kesehatan Seksual adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada kesehatan seksualitas.

Pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir dengan:

  1. menyiapkan kesehatan remaja, calon pengantin, dan/atau pasangan usia subur pada masa sebelum hamil;

  2. menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas;

  3. menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi;

  4. menjamin kualitas Pelayanan Kontrasepsi; dan

  5. mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual ditetapkan Menkes Budi G. Sadikin pada tanggal 12 Juli 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2021.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 21 tahun 2021
tentang
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan,
dan Masa Sesudah Melahirkan,
Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual

Latar Belakang

Pertimbangan Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, adalah:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Pasal 18, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perlu mengatur pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual;

  2. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

  4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

Isi Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA HAMIL, PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN, PELAYANAN KONTRASEPSI, DAN PELAYANAN KESEHATAN SEKSUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat.

  2. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.

  3. Pelayanan Kesehatan Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.

  4. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun.

  5. Pelayanan Kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan terkait dengan pemberian obat, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dan tindakan-tindakan lain dalam upaya mencegah kehamilan.

  6. Pelayanan Kesehatan Seksual adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada kesehatan seksualitas.

  7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

  8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

  10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir dengan:

  1. menyiapkan kesehatan remaja, calon pengantin, dan/atau pasangan usia subur pada masa sebelum hamil;

  2. menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas;

  3. menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi;

  4. menjamin kualitas Pelayanan Kontrasepsi; dan

  5. mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Pasal 3

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana, prasarana, dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual.

Pasal 4

  1. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual diselenggarakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

  2. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga nonkesehatan baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik swasta, atau di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

  3. Tenaga kesehatan dan/atau tenaga nonkesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri ini dan standar yang berlaku.

BAB II
PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL,
MASA HAMIL, PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil

Pasal 5

  1. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil dilakukan untuk mempersiapkan kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat.

  2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

    1. pemberian komunikasi, informasi dan edukasi;

    2. pelayanan konseling;

    3. pelayanan skrining kesehatan;

    4. pemberian imunisasi;

    5. pemberian suplementasi gizi;

    6. pelayanan medis; dan/atau

    7. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 6

  1. Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan melalui ceramah tanya jawab, diskusi kelompok terarah, dan diskusi interaktif.

  2. Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sarana dan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

  3. Materi komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai tahapan tumbuh kembang dan kebutuhan masing-masing kelompok umur.

Pasal 7

  1. Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat diberikan secara individual, berpasangan, atau kelompok.

  2. Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kebutuhan klien.

  3. Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 8

  1. Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

    1. anamnesis;

    2. pemeriksaan fisik; dan

    3. pemeriksaan penunjang.

  2. Anamnesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keluhan, penyakit yang diderita, riwayat penyakit, faktor risiko, termasuk deteksi dini masalah kesehatan jiwa.

  3. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

    1. pemeriksaan tanda vital;

    2. pemeriksaan status gizi;

    3. pemeriksaan tanda dan gejala anemia; dan

    4. pemeriksaan fisik lengkap sesuai indikasi medis.

  4. Pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan berdasarkan indikasi medis dan/atau kebutuhan program kesehatan.

  5. Dalam hal hasil pelayanan skrining ditemukan permasalahan kesehatan, wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

  1. Pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dalam rangka menyiapkan kehamilan yang sehat bagi ibu dan bayi.

  2. Pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil skrining status imunisasi.

  3. Ketentuan mengenai pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberian suplementasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mengoptimalkan asupan gizi pada masa sebelum hamil.

Pasal 11

  1. Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan tata laksana untuk menindaklanjuti masalah kesehatan yang ditemukan pada masa sebelum hamil.

  2. Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Masa Hamil

Pasal 13

  1. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.

  2. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan.

  3. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan paling sedikit 6 (enam) kali selama masa kehamilan meliputi:

    1. 1 (satu) kali pada trimester pertama;

    2. 2 (dua) kali pada trimester kedua; dan

    3. 3 (tiga) kali pada trimester ketiga.

  4. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada trimester pertama dan ketiga.

  5. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pelayanan ultrasonografi (USG).

  6. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan melalui pelayanan antenatal sesuai standar dan secara terpadu.

  7. Pelayanan antenatal sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

    1. pengukuran berat badan dan tinggi badan;

    2. pengukuran tekanan darah;

    3. pengukuran lingkar lengan atas (LiLA);

    4. pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);

    5. penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin;

    6. pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi;

    7. pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet;

    8. tes laboratorium;

    9. tata laksana/penanganan kasus; dan

    10. temu wicara (konseling) dan penilaian kesehatan jiwa.

  8. Pelayanan antenatal secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pelayanan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan secara terintegrasi dengan program pelayanan kesehatan lainnya termasuk pelayanan kesehatan jiwa.

  9. Pelayanan antenatal sesuai standar dan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan prinsip:

    1. deteksi dini masalah penyakit dan penyulit atau komplikasi kehamilan;

    2. stimulasi janin pada saat kehamilan;

    3. persiapan persalinan yang bersih dan aman;

    4. perencanaan dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi; dan

    5. melibatkan ibu hamil, suami, dan keluarga dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil dan menyiapkan persalinan dan kesiagaan jika terjadi penyulit atau komplikasi.

  10. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam kartu ibu/rekam medis, formulir pencatatan kohort ibu, dan buku kesehatan ibu dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

  1. Ibu hamil yang mengalami keguguran wajib mendapatkan pelayanan kesehatan asuhan pascakeguguran yang berupa:

    1. pelayanan konseling; dan

    2. pelayanan medis.

  2. Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebelum dan setelah pelayanan medis.

  3. Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

    1. konseling dukungan psikososial;

    2. konseling tata laksana medis/klinis; dan

    3. konseling perencanaan kehamilan termasuk pelayanan kontrasepsi pascakeguguran.

  4. Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tenaga kesehatan.

  5. Konseling perencanaan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan sampai dengan 14 (empat belas) hari pascakeguguran dalam upaya perencanaan kehamilan.

  6. Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

    1. tindakan pengeluaran hasil konsepsi secara farmakologis dan/atau operatif;

    2. tata laksana nyeri; dan

    3. tata laksana pascatindakan pengeluaran sisa hasil konsepsi.

  7. Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh dokter atau dokter spesialis yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal 15

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Persalinan

Pasal 16

  1. Persalinan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

  2. Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang tenaga medis dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

  3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

    1. dokter, bidan, dan perawat; atau

    2. dokter dan 2 (dua) bidan.

  4. Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan.

  5. Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

    1. kesulitan dalam menjangkau Fasilitas Pelayanan Kesehatan karena jarak dan/atau kondisi geografis; dan

    2. tidak ada tenaga medis.

Pasal 17

  1. Ibu dan janin dengan komplikasi kehamilan dan persalinan, maka persalinan dilakukan di rumah sakit sesuai kompetensinya.

  2. Dalam hal ibu dan janin mengalami komplikasi atau kegawatdaruratan saat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, pihak Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama harus melakukan tindakan prarujukan dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Pasal 18

  1. Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memenuhi 7 (tujuh) aspek yang meliputi:

    1. membuat keputusan klinik;

    2. asuhan sayang ibu dan bayi termasuk Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan resusitasi bayi baru lahir;

    3. pencegahan infeksi;

    4. pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak;

    5. persalinan bersih dan aman;

    6. pencatatan atau rekam medis asuhan persalinan; dan

    7. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.

  2. Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar persalinan normal atau standar persalinan komplikasi.

Pasal 19

  1. Ibu dan bayi baru lahir harus dilakukan observasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam setelah persalinan.

  2. Dalam hal kondisi ibu dan/atau bayi baru lahir normal maka dapat dipulangkan setelah dilakukan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Dalam hal kondisi ibu dan/atau bayi baru lahir mengalami komplikasi dan memerlukan parawatan lebih lanjut, maka hanya dapat dipulangkan apabila kondisi telah sesuai dengan kriteria layak pulang berdasarkan pemeriksaan tenaga medis.

Pasal 20

Pelayanan Kesehatan Persalinan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, dan Pelayanan Kesehatan Seksual sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan

Pasal 21

  1. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan meliputi:

    1. pelayanan kesehatan bagi ibu;

    2. pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir; dan

    3. pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak.

  2. Pelayanan Kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali yang meliputi:

    1. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 2 (dua) hari pascapersalinan;

    2. 1 (satu) kali pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari pascapersalinan;

    3. 1 (satu) kali pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pascapersalinan; dan

    4. 1 (satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pascapersalinan.

  3. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di luar pelayanan persalinan dan dapat dilakukan sebelum ibu dipulangkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

  4. Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

    1. pemeriksaan dan tata laksana menggunakan algoritma tata laksana terpadu masa nifas;

    2. identifikasi risiko dan komplikasi;

    3. penanganan risiko dan komplikasi;

    4. konseling; dan

    5. pencatatan pada buku kesehatan ibu dan anak, kohort ibu dan kartu ibu/rekam medis.

  5. Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali yang meliputi:

    1. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 2 (dua) hari pascapersalinan;

    2. 1 (satu) kali pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari pascapersalinan; dan

    3. 1 (satu) kali pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pascapersalinan;

  6. Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan kesehatan bagi ibu yang meliputi:

    1. pelayanan kesehatan neonatal esensial dengan mengacu pada pendekatan manajemen terpadu balita sakit;

    2. skrining bayi baru lahir;

    3. stimulasi deteksi intervensi dini pertumbuhan perkembangan; dan

    4. pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kepada ibu dan keluarganya mengenai perawatan dan pengasuhan bayi baru lahir.

  7. Pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  8. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PELAYANAN KONTRASEPSI

Pasal 23

  1. Pelayanan Kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

  2. Pelayanan Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. kegiatan prapelayanan kontrasepsi;

    2. tindakan pemberian Pelayanan Kontrasepsi; dan

    3. kegiatan pascapelayanan kontrasepsi.

Pasal 24

  1. Kegiatan prapelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menyiapkan klien dalam memilih metode kontrasepsi.

  2. Kegiatan prapelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. pemberian komunikasi, informasi dan edukasi;

    2. pelayanan konseling;

    3. penapisan kelayakan medis; dan

    4. permintaan persetujuan tindakan tenaga kesehatan.

  3. Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perencanaan keluarga.

  4. Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada klien mengenai pilihan kontrasepsi berdasarkan tujuan reproduksinya.

  5. Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilakukan secara memadai sampai klien dapat memutuskan untuk memilih metode kontrasepsi yang akan digunakan.

  6. Penapisan kelayakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kajian tentang kondisi kesehatan klien yang akan disesuaikan dengan pilihan metode kontrasepsi yang akan digunakan.

  7. Permintaan persetujuan tindakan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan secara tertulis atau lisan.

Pasal 25

  1. Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga nonkesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Penapisan kelayakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan permintaan persetujuan tindakan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal 26

  1. Persetujuan tindakan tenaga kesehatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) meliputi:

    1. tindakan tubektomi atau vasektomi diperlukan dari pasangan suami istri; dan

    2. suntik, pemasangan, atau pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim dan implan diperlukan dari pihak yang akan menerima tindakan.

  2. Persetujuan tindakan tenaga kesehatan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) diperlukan dari pihak yang akan menerima tindakan pada pemberian pil atau kondom.

Pasal 27

  1. Tindakan pemberian Pelayanan Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi pemberian kondom, pil, suntik, pemasangan atau pencabutan implan, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim, pelayanan tubektomi, pelayanan vasektomi dan konseling Metode Amenorea Laktasi (MAL).

  2. Tindakan pemberian Pelayanan Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:

    1. masa interval;

    2. pascapersalinan;

    3. pascakeguguran; atau

    4. pelayanan kontrasepsi darurat.

  3. Tindakan pemberian Pelayanan Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal 28

  1. Tindakan pemberian Pelayanan Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diberikan sesuai dengan metode kontrasepsi yang diputuskan dan disetujui oleh klien tanpa paksaan.

  2. Pemilihan metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

    1. mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, dan kondisi kesehatan klien; dan

    2. sesuai dengan tujuan reproduksi klien.

  3. Tujuan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

    1. menunda kehamilan pada pasangan muda, ibu yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun, atau klien yang memiliki masalah kesehatan;

    2. mengatur jarak kehamilan pada klien yang berusia antara 20 (dua puluh) sampai 35 (tiga puluh lima) tahun; atau

    3. tidak menginginkan kehamilan pada klien yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pasal 29

  1. Metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

    1. metode kontrasepsi jangka panjang; dan

    2. non-metode kontrasepsi jangka panjang.

  2. Metode kontrasepsi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi alat kontrasepsi dalam rahim, implan, vasektomi, dan tubektomi.

  3. Pemberian pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

  4. Non-metode kontrasepsi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kontrasepsi dengan metode suntik, pil, kondom, dan Metode Amenorea Laktasi (MAL).

  5. Pemberian pelayanan non-metode kontrasepsi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

  6. Pelayanan non-metode kontrasepsi jangka panjang dengan metode kondom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan oleh tenaga non kesehatan dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 30

  1. Pelayanan kontrasepsi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d diberikan kepada perempuan yang tidak terlindungi kontrasepsi atau korban perkosaan untuk mencegah kehamilan.

  2. Kontrasepsi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu 5 (lima) hari pascasenggama atau kejadian perkosaan.

  3. Pelayanan kontrasepsi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal 31

  1. Kegiatan pascapelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memantau dan menangani efek samping penggunaan kontrasepsi, komplikasi penggunaan kontrasepsi, dan kegagalan kontrasepsi.

  2. Efek samping penggunaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan sistem, alat, dan fungsi tubuh yang timbul akibat dari penggunaan alat atau obat kontrasepsi dan tidak berpengaruh serius terhadap klien.

  3. Komplikasi penggunaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gangguan kesehatan yang dialami oleh klien sebagai akibat dari pemakaian kontrasepsi.

  4. Kegagalan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjadinya kehamilan pada klien saat menggunakan kontrasepsi.

  5. Kegiatan pascapelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian konseling, pelayanan medis, dan/atau rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pelayanan Kontrasepsi dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelayanan Kontrasepsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN SEKSUAL

Pasal 33

  1. Pelayanan Kesehatan Seksual diberikan agar setiap orang menjalani kehidupan seksual yang sehat secara aman, tanpa paksaan dan diskriminasi, tanpa rasa takut, malu, dan rasa bersalah.

  2. Kehidupan seksual yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kehidupan seksual yang:

    1. terbebas dari infeksi menular seksual;

    2. terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual;

    3. terbebas dari kekerasan fisik dan mental;

    4. mampu mengatur kehamilan; dan

    5. sesuai dengan etika dan moralitas.

Pasal 34

  1. Pelayanan Kesehatan Seksual dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

  2. Pelayanan Kesehatan Seksual dilakukan melalui:

    1. keterampilan sosial;

    2. komunikasi, informasi, dan edukasi;

    3. konseling;

    4. pemeriksaan dan pengobatan; dan

    5. perawatan.

  3. Pelayanan Kesehatan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terintegrasi dengan program atau pelayanan kesehatan lainnya.

  4. Program atau pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

    1. kesehatan ibu dan anak;

    2. keluarga berencana;

    3. kesehatan reproduksi;

    4. kesehatan remaja;

    5. kesehatan lanjut usia;

    6. pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS, Hepatitis B dan infeksi menular seksual (sifilis);

    7. pencegahan risiko kanker serviks melalui pemeriksaan IVA; dan

    8. kesehatan jiwa.

BAB V
DUKUNGAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 35

  1. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual harus melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

  2. Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

    1. pemantauan dan evaluasi;

    2. kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus;

    3. advokasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien; dan

    4. perencanaan dan penganggaran terpadu.

  4. Kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

    1. pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak; dan

    2. audit maternal perinatal, surveilans dan respon.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai audit maternal perinatal, surveilans, dan respon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Manajemen Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu

Pasal 36

  1. Manajemen pelayanan kesehatan reproduksi terpadu merupakan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan dengan pendekatan yang mengintegrasikan semua pelayanan kesehatan dalam lingkup kesehatan reproduksi yang meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual termasuk HIV-AIDS dan hepatitis B, dan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya.

  2. Pelayanan kesehatan reproduksi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada tiap tahapan siklus kehidupan yang dimulai dari tahap konsepsi, bayi dan anak, remaja, usia subur dan lanjut usia.

  3. Pelayanan kesehatan reproduksi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

  4. Pelayanan kesehatan reproduksi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilatif.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 37

  1. Dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual yang optimal, diperlukan pemberdayaan masyarakat.

  2. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar berperan serta dalam upaya kesehatan dan mengelola upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.

  3. Peran serta dalam upaya kesehatan dan mengelola upaya kesehatan bersumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:

    1. Posyandu, Posyandu remaja, dan Posbindu serta upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya;

    2. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;

    3. pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak;

    4. penyelenggaraan kelas ibu;

    5. promosi program keluarga berencana;

    6. rumah tunggu kelahiran; dan

    7. pemberdayaan dukun bayi dalam mendampingi ibu dan bayi baru lahir.

  4. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dan/atau ditambahkan dalam bentuk lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

  5. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

  2. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

    1. koordinasi, sosialisasi, dan advokasi;

    2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau

    3. pemantauan dan evaluasi.

  3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 41

  1. Dalam rangka pembinaan, penjagaan mutu, dan perencanaan terhadap Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, dan Pelayanan Kontrasepsi, pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan penyeliaan fasilitatif.

  2. Penyeliaan fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu model peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak dalam rangka pemenuhan standar.

  3. Penyeliaan fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi.

  4. Penyeliaan fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan.

  5. Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan proses bimbingan, pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan peningkatan motivasi petugas kesehatan di lapangan.

  6. Pelaksanaan penyeliaan fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar