Lompat ke isi utama

Penggunaan Rapid Test Antigen dan PeduliLindungi masih diwajibkan untuk PPDN selama Pandemi baik untuk moda Trasportasi Udara, Laut dan Kereta Api. Hal ini ditegaskan dalam Instruksi Mendagri yang mengatur PPKM maupun Surat Edaran dari Kemenhub. Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Laut pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperbaharui lagi dengan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut dari Kementerian Perhubungan tentang Petunjuk PPDN dengan Transportasi Laut pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). SE 95 tahun 2021 tentang Juklak PPDN dengan Transportasi Laut masa Pandemi COVID-19 mulai berlaku tanggal 2 November 2021 hingga waktu yang akan ditentukan kemudian dengan melihat situasi Pandemi.

SE 95 tahun 2021 tentang Juklak PPDN dengan Transportasi Laut masa Pandemi COVID-19 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2021 oleh Arif Toha, Plt Dirjen Perhubungan Laut. Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

SE 95 tahun 2021 tentang Juklak PPDN dengan Transportasi Laut masa Pandemi COVID-19 mengatur tentang Protokol Kesehatan Umum, Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri, Protokol Kesehatan terhadap Nakhoda dan Awak Kapal yang melakukan tugas pelayaran di Dalam Negeri, dan Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi COVID-19 dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

SE 95 tahun 2021 tentang Juklak PPDN dengan Transportasi Laut masa Pandemi COVID-19 merupakan petunjuk lebih detil untuk melakukan perjalanan di dalam negeri selaras dengan ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Protokol Kesehatan PPDN Transportasi Laut

PPDN dengan Transportasi Laut berisi tentang Protokol Kesehatan Umum bagi pelaku perjalanan penumpang dalam negeri, Protokol Kesehatan terhadap penumpang kapal laut, Protokol Kesehatan terhadap nakhoda dan awak kapal pada kapal penumpang, Ketentuan Pengecualian menunjukkan kartu vaksin, Ketentuan bagi Perusahaan Pelayaran, Ketentuan bagi Nakhoda Kapal, Ketentuan bagi Operator Terminal Penumpang, dan Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan embarkasi dan/atau pelabuhan debarkasi,

Protokol Kesehatan Umum bagi pelaku perjalanan penumpang dalam negeri:

  1. Mematuhi protokol kesehatan 6M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama;

  2. penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;

  3. jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain minimal 3 (tiga) lapis atau masker medis;

  4. tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan; dan

  5. tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan bagi perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, dan/atau pelayaran antar pelabuhan dalam wilayah yang menerapkan PPKM Level 4, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

Protokol Kesehatan Penumpang Kapal Laut:

  1. pelaku perjalanan dalam negeri wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan.

  2. penumpang kapal laut yang akan melakukan perjalanan dari dan/atau ke pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia, wajib menunjukkan:

    1. kartu vaksin (minimal dosis pertama); dan

    2. surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam atau di pelabuhan sebelum keberangkatan.

  3. penggunaan dokumen persyaratan perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak berlaku bagi penumpang kapal laut yang akan melakukan perjalanan di wilayah perintis, daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan), dan pelayaran terbatas, dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan sesuai kondisi daerah masing-masing.

  4. penumpang yang menunjukkan gejala indikasi COVID-19 walaupun berdasarkan surat keterangan RT-PCR Test atau Rapid Test Antigen menunjukkan hasil negatif, maka penumpang tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR serta karantina mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

Protokol Kesehatan Nakhoda dan Awak Kapal pada Kapal Penumpang:

  1. nakhoda dan awak kapal yang akan bergabung ke kapal (sign on) di seluruh pelabuhan di wilayah Indonesia, diwajibkan menunjukkan:

    1. kartu vaksin minimal dosis pertama, dan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum naik ke kapal atau di pelabuhan; dan

    2. tidak diwajibkan melakukan karantina.

  2. nakhoda dan awak kapal yang akan meninggalkan kapal (sign off) di seluruh pelabuhan di wilayah Indonesia, diwajibkan menunjukkan:

    1. surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam segera setelah turun dari kapal atau di pelabuhan; dan

    2. tidak diwajibkan melakukan karantina.

  3. nakhoda dan awak kapal yang sedang bertugas di atas kapal, dan tidak menunjukkan gejala indikasi COVID-19 diperkenankan melanjutkan perjalanan dan tidak diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR atau Rapid Test Antigen;

  4. dalam hal ditemukan nakhoda dan awak kapal dengan gejala indikasi COVID-19 maka harus menjalani karantina di ruangan terpisah di atas kapal sampai dengan pelabuhan berikutnya, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Rapid Test Antigen;

  5. dalam hal hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen sebagaimana dimaksud pada butir 4) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tes diagnostik RT-PCR kepada nakhoda dan awak kapal;

  6. Dalam hal hasil pemeriksaan tes diagnostik RT-PCR sebagaimana dimaksud pada butir 5) menunjukkan hasil positif, maka nakhoda dan awak kapal mendapatkan perawatan di RS dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan Pelayaran dan dilakukan penggantian nakhoda dan awak kapal;

  7. nakhoda dan awak kapal lainnya tetap dapat melanjutkan perjalanan dan dilakukan penggantian awak kapal di pelabuhan berikutnya;

  8. Nakhoda dan awak kapal laut wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan sign on dan sign off di pelabuhan.

Ketentuan Pengecualian menunjukkan Kartu Vaksin:

  1. penumpang kapal usia di bawah 12 (dua belas) tahun;

  2. nakhoda dan awak kapal yang bekerja di atas kapal yang mengangkut barang logistik atau barang lainnya di luar wilayah Jawa dan Bali;

  3. penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

Ketentuan bagi Perusahaan Pelayaran:

  1. melakukan edukasi dan sosialisasi kepada awak kapal dan penumpang terkait protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  2. menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa hasil Rapid Test Antigen yang hasilnya menunjukkan negatif dan sudah melakukan vaksinasi dosis pertama atau dosis lengkap bagi setiap awak kapal dan penumpang sewaktu melakukan check in;

  3. menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat/contingency plan pada perusahaan pelayaran yang terintegrasi dengan kapal;

  4. menyediakan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (hand sanitizer), masker dan alat pelindung diri di atas kapal;

  5. melakukan sterilisasi kapal melalui penyemprotan disinfektan:

    1. bagi kapal yang melakukan pelayaran di wilayah yang menerapkan PPKM Level 2 dan Level 1, penyemprotan disinfektan dilakukan setelah debarkasi;

    2. bagi kapal yang melakukan pelayaran di wilayah yang menerapkan PPKM Level 3, penyemprotan disinfektan dilakukan setelah debarkasi dan setiap 24 (dua puluh empat) jam; atau

    3. bagi kapal yang melakukan pelayaran di wilayah yang menerapkan PPKM Level 4, penyemprotan disinfektan dilakukan setelah debarkasi dan setiap 12 (dua belas) jam.

  6. melakukan pembatasan kapasitas penumpang:

    1. paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas total di kapal, di wilayah yang menerapkan PPKM Level 4;

    2. paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) dari kapasitas total di kapal, di wilayah yang menerapkan PPKM Level 3; atau

    3. paling banyak 100 % (seratus persen) dari kapasitas total di kapal, di wilayah yang menerapkan PPKM Level 2 dan Level 1 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

  7. kapal laut yang akan melakukan perjalanan lintas pelabuhan antar wilayah yang menerapkan PPKM dengan level yang berbeda, maka pembatasan kapasitas penumpang mengikuti ketentuan pembatasan kapasitas penumpang pada wilayah yang menerapkan PPKM Level tertinggi.

  8. melakukan Rapid Test Antigen bagi nakhoda dan awak kapal secara periodik khususnya apabila terindikasi adanya gejala COVID-19;

  9. menyediakan ruang isolasi mandiri sementara di kapal untuk mengakomodasi penumpang/awak kapal yang memiliki indikasi gejala COVID-19;

  10. dalam hal hasil Rapid Test Antigen sebagaimana dimaksud butir 8) positif, maka nakhoda dan awak kapal diwajibkan untuk melakukan RT-PCR Test;

  11. melakukan penggantian nakhoda dan awak kapal yang gagal melaksanakan tugas pelayaran setelah hasil RT-PCR Test sebagaimana dimaksud butir 10) dinyatakan positif;

  12. menanggung keseluruhan biaya RT-PCR Test atau Rapid Test Antigen bagi awak kapal dan biaya-biaya yang diperlukan guna perawatan bagi awak kapal sesuai dengan protokol Kesehatan yang ditetapkan pemerintah;

  13. melayani proses refund/reroute/reschedule bagi penumpang yang gagal berangkat, tanpa dikenakan biaya tambahan, dan pelaksanaan reroute atau reschedule pelayaran penumpang berlaku untuk 1 (satu) kali pemesanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan

  14. melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan pada kapal yang dioperasikannya kepada Syahbandar atau Penyelenggara Pelabuhan secara periodik.

Ketentuan bagi Nakhoda Kapal:

  1. melakukan edukasi dan sosialisasi kepada penumpang terkait protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  2. menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat/contingency plan di kapal;

  3. memastikan penerapan protokol kesehatan di kapal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;

  4. memastikan pemenuhan pembatasan kapasitas penumpang;

    1. paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas total di kapal, di wilayah yang menerapkan PPKM Level 4;

    2. paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) dari kapasitas total di kapal, di wilayah yang menerapkan PPKM Level 3; atau

    3. paling banyak 100 % (seratus persen) dari kapasitas total di kapal, di wilayah yang menerapkan PPKM Level 2 dan Level 1 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

  5. memastikan pemenuhan pembatasan kapasitas penumpang bagi kapal laut yang akan melakukan perjalanan lintas pelabuhan antar wilayah yang menerapkan PPKM dengan level yang berbeda, maka pembatasan kapasitas penumpang mengikuti ketentuan pembatasan kapasitas penumpang pada wilayah yang menerapkan PPKM Level tertinggi.

  6. memastikan penyediaan ruang isolasi mandiri sementara di kapal untuk mengakomodasi penumpang/awak kapal yang memiliki indikasi gejala COVID-19;

  7. menunjuk awak kapal untuk melakukan pengecekan dan pencatatan kondisi kesehatan awak kapal secara terus-menerus; dan

  8. melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan di kapal kepada Syahbandar atau Penyelenggara Pelabuhan sebelum meninggalkan pelabuhan keberangkatan, atau setelah tiba di pelabuhan tujuan.

Ketentuan bagi Operator Terminal Penumpang:

  1. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  2. menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat/contingency plan pada terminal penumpang di pelabuhan;

  3. memastikan seluruh petugas yang menangani operasional kapal penumpang di pelabuhan dinyatakan negatif COVID-19 berdasarkan uji Rapid Test Antigen;

  4. menyediakan sarana pemeriksaan (check point) dan melaksanakan pemeriksaan pada akses utama keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan;

  5. menyediakan fasilitas vaksinasi yang dibutuhkan termasuk tenaga vaksinator;

  6. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh terhadap setiap orang pada saat akses keluar/masuk pelabuhan;

  7. memastikan penerapan protokol kesehatan di terminal penumpang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;

  8. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (hand sanitizer) yang memadai pada lokasi pintu keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan, serta penyediaan masker bagi yang memerlukan;

  9. menyediakan akomodasi karantina khusus penumpang di pelabuhan;

  10. menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat pada terminal penumpang di pelabuhan; dan

  11. melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan di terminal kepada Penyelenggara Pelabuhan secara periodik.

Ketentuan bagi para Kepala Kantor dan Unit

Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan embarkasi dan/atau pelabuhan debarkasi agar senantiasa melakukan tindakan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

  1. mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  2. menyiapkan prosedur penanganan protokol kesehatan di pelabuhan termasuk identifikasi potensi risiko dan mitigasinya serta keadaan darurat/contingency plan;

  3. menunjuk Petugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara terus menerus;

  4. menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan kapal penumpang atas pelanggaran terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan;

  5. melakukan koordinasi dalam hal skrining dokumen Rapid Test Antigen atau Kartu Vaksin bersama-sama dengan unsur Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Polri, TNI, Pemerintah Daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, Operator Terminal dan instansi terkait lainnya yang dilakukan pada akses utama keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan;

  6. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah terkait perkembangan level penerapan PPKM di daerah masing-masing;

  7. melakukan pengawasan dan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 bersama-sama dengan unsur Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Polri, TNI, Pemerintah Daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, Operator Terminal dan instansi terkait lainnya; dan

  8. melaporkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian protokol kesehatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut secara periodik.

Berikut adalah isi Surat Edaran 95 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Laut pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bukan format asli

Surat Edaran Nomor 95 tahun 2021
tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri
dengan Transportasi Laut
pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan

  1. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi di dalam negeri pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  2. Mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

  3. Melakukan pengendalian persyaratan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi laut yang melakukan pelayaran antar pelabuhan di dalam negeri.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah :

  1. Protokol Kesehatan Umum;

  2. Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri;

  3. Protokol Kesehatan terhadap Nakhoda dan Awak Kapal yang melakukan tugas pelayaran di Dalam Negeri;

  4. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi COVID-19 dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

4. Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

  5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;

  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;

  9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

  10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

  11. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.03.04/II/2050/2021 tentang Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan Pada Kapal Kargo Dari Negara/Wilayah Terjangkit di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  12. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

  1. Protokol Kesehatan Umum bagi pelaku perjalanan penumpang dalam negeri, berupa:

    1. Mematuhi protokol kesehatan 6M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama;

    2. penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;

    3. jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain minimal 3 (tiga) lapis atau masker medis;

    4. tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan; dan

    5. tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan bagi perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, dan/atau pelayaran antar pelabuhan dalam wilayah yang menerapkan PPKM Level 4, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

  1. Protokol Kesehatan terhadap penumpang kapal laut:

    1. pelaku perjalanan dalam negeri wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan.

    2. penumpang kapal laut yang akan melakukan perjalanan dari dan/atau ke pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia, wajib menunjukkan:

      1. kartu vaksin (minimal dosis pertama); dan

      2. surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam atau di pelabuhan sebelum keberangkatan.

    3. penggunaan dokumen persyaratan perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak berlaku bagi penumpang kapal laut yang akan melakukan perjalanan di wilayah perintis, daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan), dan pelayaran terbatas, dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan sesuai kondisi daerah masing-masing.

    4. penumpang yang menunjukkan gejala indikasi COVID-19 walaupun berdasarkan surat keterangan RT-PCR Test atau Rapid Test Antigen menunjukkan hasil negatif, maka penumpang tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR serta karantina mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

  1. Protokol Kesehatan terhadap nakhoda dan awak kapal pada kapal penumpang:

    1. nakhoda dan awak kapal yang akan bergabung ke kapal (sign on) di seluruh pelabuhan di wilayah Indonesia, diwajibkan menunjukkan:

      1. kartu vaksin minimal dosis pertama, dan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum naik ke kapal atau di pelabuhan; dan

      2. tidak diwajibkan melakukan karantina.

    2. nakhoda dan awak kapal yang akan meninggalkan kapal (sign off) di seluruh pelabuhan di wilayah Indonesia, diwajibkan menunjukkan:

      1. surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam segera setelah turun dari kapal atau di pelabuhan; dan

      2. tidak diwajibkan melakukan karantina.

    3. nakhoda dan awak kapal yang sedang bertugas di atas kapal, dan tidak menunjukkan gejala indikasi COVID-19 diperkenankan melanjutkan perjalanan dan tidak diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR atau Rapid Test Antigen;

    4. dalam hal ditemukan nakhoda dan awak kapal dengan gejala indikasi COVID-19 maka harus menjalani karantina di ruangan terpisah di atas kapal sampai dengan pelabuhan berikutnya, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Rapid Test Antigen;

    5. dalam hal hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen sebagaimana dimaksud pada butir 4) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tes diagnostik RT-PCR kepada nakhoda dan awak kapal;

    6. Dalam hal hasil pemeriksaan tes diagnostik RT-PCR sebagaimana dimaksud pada butir 5) menunjukkan hasil positif, maka nakhoda dan awak kapal mendapatkan perawatan di RS dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan Pelayaran dan dilakukan penggantian nakhoda dan awak kapal;

    7. nakhoda dan awak kapal lainnya tetap dapat melanjutkan perjalanan dan dilakukan penggantian awak kapal di pelabuhan berikutnya;

    8. Nakhoda dan awak kapal laut wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan sign on dan sign off di pelabuhan.

  1. Ketentuan menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi:

    1. penumpang kapal usia di bawah 12 (dua belas) tahun;

    2. nakhoda dan awak kapal yang bekerja di atas kapal yang mengangkut barang logistik atau barang lainnya di luar wilayah Jawa dan Bali;

    3. penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

  1. Ketentuan bagi Perusahaan Pelayaran:

    1. melakukan edukasi dan sosialisasi kepada awak kapal dan penumpang terkait protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

    2. menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa hasil Rapid Test Antigen yang hasilnya menunjukkan negatif dan sudah melakukan vaksinasi dosis pertama atau dosis lengkap bagi setiap awak kapal dan penumpang sewaktu melakukan check in;

    3. menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat/contingency plan pada perusahaan pelayaran yang terintegrasi dengan kapal;

    4. menyediakan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (hand sanitizer), masker dan alat pelindung diri di atas kapal;

    5. melakukan sterilisasi kapal melalui penyemprotan disinfektan:

      1. bagi kapal yang melakukan pelayaran di wilayah yang menerapkan PPKM Level 2 dan Level 1, penyemprotan disinfektan dilakukan setelah debarkasi;

      2. bagi kapal yang melakukan pelayaran di wilayah yang menerapkan PPKM Level 3, penyemprotan disinfektan dilakukan setelah debarkasi dan setiap 24 (dua puluh empat) jam; atau

      3. bagi kapal yang melakukan pelayaran di wilayah yang menerapkan PPKM Level 4, penyemprotan disinfektan dilakukan setelah debarkasi dan setiap 12 (dua belas) jam.

    6. melakukan pembatasan kapasitas penumpang:

      1. paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas total di kapal, di wilayah yang menerapkan PPKM Level 4;

      2. paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) dari kapasitas total di kapal, di wilayah yang menerapkan PPKM Level 3; atau

      3. paling banyak 100 % (seratus persen) dari kapasitas total di kapal, di wilayah yang menerapkan PPKM Level 2 dan Level 1 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

    7. kapal laut yang akan melakukan perjalanan lintas pelabuhan antar wilayah yang menerapkan PPKM dengan level yang berbeda, maka pembatasan kapasitas penumpang mengikuti ketentuan pembatasan kapasitas penumpang pada wilayah yang menerapkan PPKM Level tertinggi.

    8. melakukan Rapid Test Antigen bagi nakhoda dan awak kapal secara periodik khususnya apabila terindikasi adanya gejala COVID-19;

    9. menyediakan ruang isolasi mandiri sementara di kapal untuk mengakomodasi penumpang/awak kapal yang memiliki indikasi gejala COVID-19;

    10. dalam hal hasil Rapid Test Antigen sebagaimana dimaksud butir 8) positif, maka nakhoda dan awak kapal diwajibkan untuk melakukan RT-PCR Test;

    11. melakukan penggantian nakhoda dan awak kapal yang gagal melaksanakan tugas pelayaran setelah hasil RT-PCR Test sebagaimana dimaksud butir 10) dinyatakan positif;

    12. menanggung keseluruhan biaya RT-PCR Test atau Rapid Test Antigen bagi awak kapal dan biaya-biaya yang diperlukan guna perawatan bagi awak kapal sesuai dengan protokol Kesehatan yang ditetapkan pemerintah;

    13. melayani proses refund/reroute/reschedule bagi penumpang yang gagal berangkat, tanpa dikenakan biaya tambahan, dan pelaksanaan reroute atau reschedule pelayaran penumpang berlaku untuk 1 (satu) kali pemesanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan

    14. melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan pada kapal yang dioperasikannya kepada Syahbandar atau Penyelenggara Pelabuhan secara periodik.

  1. Ketentuan bagi Nakhoda Kapal:

    1. melakukan edukasi dan sosialisasi kepada penumpang terkait protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

    2. menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat/contingency plan di kapal;

    3. memastikan penerapan protokol kesehatan di kapal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;

    4. memastikan pemenuhan pembatasan kapasitas penumpang;

      1. paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas total di kapal, di wilayah yang menerapkan PPKM Level 4;

      2. paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) dari kapasitas total di kapal, di wilayah yang menerapkan PPKM Level 3; atau

      3. paling banyak 100 % (seratus persen) dari kapasitas total di kapal, di wilayah yang menerapkan PPKM Level 2 dan Level 1 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

    5. memastikan pemenuhan pembatasan kapasitas penumpang bagi kapal laut yang akan melakukan perjalanan lintas pelabuhan antar wilayah yang menerapkan PPKM dengan level yang berbeda, maka pembatasan kapasitas penumpang mengikuti ketentuan pembatasan kapasitas penumpang pada wilayah yang menerapkan PPKM Level tertinggi.

    6. memastikan penyediaan ruang isolasi mandiri sementara di kapal untuk mengakomodasi penumpang/awak kapal yang memiliki indikasi gejala COVID-19;

    7. menunjuk awak kapal untuk melakukan pengecekan dan pencatatan kondisi kesehatan awak kapal secara terus-menerus; dan

    8. melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan di kapal kepada Syahbandar atau Penyelenggara Pelabuhan sebelum meninggalkan pelabuhan keberangkatan, atau setelah tiba di pelabuhan tujuan.

  1. Ketentuan bagi Operator Terminal Penumpang:

    1. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

    2. menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat/contingency plan pada terminal penumpang di pelabuhan;

    3. memastikan seluruh petugas yang menangani operasional kapal penumpang di pelabuhan dinyatakan negatif COVID-19 berdasarkan uji Rapid Test Antigen;

    4. menyediakan sarana pemeriksaan (check point) dan melaksanakan pemeriksaan pada akses utama keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan;

    5. menyediakan fasilitas vaksinasi yang dibutuhkan termasuk tenaga vaksinator;

    6. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh terhadap setiap orang pada saat akses keluar/masuk pelabuhan;

    7. memastikan penerapan protokol kesehatan di terminal penumpang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;

    8. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (hand sanitizer) yang memadai pada lokasi pintu keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan, serta penyediaan masker bagi yang memerlukan;

    9. menyediakan akomodasi karantina khusus penumpang di pelabuhan;

    10. menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat pada terminal penumpang di pelabuhan; dan

    11. melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan di terminal kepada Penyelenggara Pelabuhan secara periodik.

  1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan embarkasi dan/atau pelabuhan debarkasi agar senantiasa melakukan tindakan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

    1. mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

    2. menyiapkan prosedur penanganan protokol kesehatan di pelabuhan termasuk identifikasi potensi risiko dan mitigasinya serta keadaan darurat/contingency plan;

    3. menunjuk Petugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara terus menerus;

    4. menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan kapal penumpang atas pelanggaran terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan;

    5. melakukan koordinasi dalam hal skrining dokumen Rapid Test Antigen atau Kartu Vaksin bersama-sama dengan unsur Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Polri, TNI, Pemerintah Daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, Operator Terminal dan instansi terkait lainnya yang dilakukan pada akses utama keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan;

    6. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah terkait perkembangan level penerapan PPKM di daerah masing-masing;

    7. melakukan pengawasan dan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 bersama-sama dengan unsur Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Polri, TNI, Pemerintah Daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, Operator Terminal dan instansi terkait lainnya; dan

    8. melaporkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian protokol kesehatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut secara periodik.

  1. Pemalsuan kartu vaksin dan surat keterangan Rapid Test Antigen yang digunakan sebagai dokumen persyaratan perjalanan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Penumpang, Nakhoda, Perusahaan Pelayaran, Operator Terminal Penumpang yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Dengan berlaku Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 87 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 91 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  4. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Demikianlah isi Surat Edaran 95 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Laut pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selalu kedepankan Protokol Kesehatan. Semoga sehat selalu.

x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar