Lompat ke isi utama

Kejaksaan Agung RI menerbitkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Pedoman Kejaksaan ini ditetapkan Jaksa Agung Burhanuddin di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2021.

Maksud Pedoman Kejakgung 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana ini adalah sebagai acuan bagi Jaksa dalam pemenuhan akses keadilan bagi Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam penanganan perkara pidana. Memiliki tujuan untuk optimalisasi pemenuhan akses keadilan bagi Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam penanganan perkara pidana.

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi penanganan perkara pidana yang melibatkan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pedoman Kejakgung
Nomor 1 Tahun 2021
tentang
Akses Keadilan
bagi Perempuan dan Anak
dalam Penanganan Perkara Pidana

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana telah menjadi suatu kebutuhan hukum di masyarakat guna melindungi kepentingan dan hak Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, jaksa memegang peran penting untuk mengawal dan memastikan pernenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak. Pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan peran dan kedudukannya dalam perkara pidana, asas nondiskriminasi, asas pelindungan, perkembangan tindak pidana dan hukum acara pidana, termasuk penyalahgunaan ataupun pemanfaatan teknologi informasi, konvensi internasional, serta aspek hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai pelindungan saksi dan korban, maupunhaillain yang bersifat kasuistis guna keberhasilan penanganan perkara pidana untuk keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

B. Maksud dan Tujuan

  1. Maksud

    Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Jaksa dalam pemenuhan akses keadilan bagi Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam penanganan perkara pidana.

  2. Tujuan

    Pedoman ini bertujuan untuk optimalisasi pemenuhan akses keadilan bagi Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam penanganan perkara pidana.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi penanganan perkara pidana yang melibatkan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. Dasar

  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

  2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

  3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

  1. Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum adalah Perempuan Pelaku, Perempuan Korban, dan Perempuan Saksi.

  2. Perempuan Pelaku adalah perempuan yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana.

  3. Perempuan Korban adalah perempuan yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

  4. Perempuan Saksi adalah perempuan yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

  5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak Berkonflik dengan Hukum, Anak Korban, dan Anak Saksi.

  6. Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

  7. Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

  8. Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

  9. Korban adalah Perempuan Korban dan/atau Anak Korban.

  10. Saksi adalah Perempuan Saksi dan/atau Anak Saksi.

  11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, psikis atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

BAB II
UMUM

  1. Penanganan perkara pidana yang melibatkan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana, standar operasional penanganan perkara tindak pidana, dan Pedoman ini.

  2. Penanganan perkara pidana yang melibatkan Perempuan dan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dilakukan dengan perspektif akses keadilan terhadap perempuan dan anak.

  3. Publikasi penanganan perkara pidana yang melibatkan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilakukan dengan tetap menjaga hak asasi, kehormatan, martabat, dan privasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

A. Permintaan Keterangan dan Pemeriksaan

  1. Permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap Korban, Saksi, Perempuan Pelaku, dan Anak dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana.

  2. Dalam melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap Korban, Saksi, Perempuan Pelaku, dan Anak, Jaksa/Penuntut Umum (selaku penyelidik dan/atau penyidik) tidak boleh:

    1. mengeluarkan pertanyaan yang bersifat seksisme dan/atau menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks atau gender yang tidak relevan dengan perkara, dan/atau

    2. membangun asumsi yang tidak relevan atas latar belakang kehidupan sosial ekonomi atau suatu kondisi tertentu secara tidak adil yang menjustifikasi, merendahkan martabat, dan merugikan eksistensinya sebagai manusia.

  3. Dalam permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan, Korban dan/atau Saksi dapat didampingi oleh pekerja sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disingkat LPSK), keluarga, kuasa Korban dan/atau Saksi dan/atau pendamping lainnya.

  4. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Perempuan Pelaku dan Anak, Jaksa/Penuntut Umum selaku penyidik memberitahukan hak-hak Perempuan Pelaku dan Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

  5. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Korban dan Saksi, Jaksa/Penuntut Umum selaku penyidik terlebih dahulu menyampaikan beberapa informasi mengenai:

    1. proses peradilan, dan

    2. hak Korban dan/atau Saksi termasuk hak untuk mengajukan ganti kerugian, restitusi, dan/atau kompensasi, serta tata cara pengajuannya.

  6. Apabila ada cukup alasan karena kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya, Anak Korban dan/atau Anak Saksi diduga tidak dapat hadir di persidangan dapat dilakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dengan kelengkapan formil:

    1. Surat keterangan dokter atau psikolog;

    2. Surat pemberitahuan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping Anak Korban dan/atau Anak Saksi untuk dilakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau

    3. Surat permintaan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik.

  7. Pemeriksaan melalui perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuatkan berita acara.

  8. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c) tidak memberikan persetujuan, perekaman elektronik dapat dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik.

  9. Untuk Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang telah berusia 15 (lima belas) tahun yang karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya, diduga tidak dapat hadir di persidangan, keterangannya diberikan di bawah sumpah dan dibuatkan berita acara penyumpahan.

  10. Untuk Perempuan Korban dan/atau Perempuan Saksi yang karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya, diduga tidak dapat hadir di persidangan, keterangannya diberikan di bawah sumpah dan dibuatkan berita acara penyumpahan.

  11. Untuk Perempuan Korban dan/atau Perempuan Saksi yang karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya, diduga tidak dapat hadir di persidangan, keterangannya diberikan di bawah sumpah dan dibuatkan berita acara penyumpahan.

B. Penangkapan dan Penahanan

  1. Proses penangkapan terhadap Perempuan Pelaku dan Anak sedapat mungkin dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum perempuan selaku penyidik.

  2. Terhadap Anak yang dilakukan penahanan ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara dan dalam hal tidak terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara, Anak dititipkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

  3. Penitipan Anak pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau tempat lain dihitung sebagai masa penahanan, sedangkan penempatan demi perlindungan Anak tidak dihitung sebagai masa penahanan.

C. Penggeledahan dan Penyitaan

  1. Proses penggeledahan badan terhadap perempuan dan anak sedapat mungkin dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum perempuan selaku penyidik.

  2. Terhadap barang bukti yang disita dan dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, proses pengambilan barang bukti tersebut dilakukan dengan memperhatikan keutuhan dan keaslian untuk menjaga nilai pembuktian.

D. Penyusunan Berkas Perkara

  1. Dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, Penuntut Umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam berkas perkara.

  2. Penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi, martabat, dan privasi Perempuan dan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum serta mencegah reviktimisasi terhadap Korban.

  3. Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail dan vulgar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana serta kesalahan pelaku.

  4. Untuk pelindungan terhadap informasi dan/atau dokumen terkait dengan seksualitas, Jaksa/Penuntut Umum selaku penyidik memisahkan dokumen yang berisi gambar, ilustrasi, dan/atau foto yang menunjukkan organ seks, aktivitas dan/atau objek seksual dari berkas perkara.

  5. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 termasuk merahasiakan identitas, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

  6. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan satu kesatuan dari berkas perkara.

BAB IV
PRAPENUNTUTAN

A. Pemantauan Perkembangan Penyidikan

  1. Untuk memantau perkembangan penyidikan, penuntut umum memberi petunjuk dan/atau secara proaktif berkoordinasi dengan penyidik, termasuk memastikan penyidik telah menyampaikan hak korban atas ganti rugi, restitusi, atau kompensasi, dan tata cara pengajuannya serta kesanggupan Korban dan/atau Saksi memberikan keterangan di persidangan dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya.

  2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

B. Penelitian Berkas Perkara

Dalam melakukan penelitian berkas perkara tindak pidana yang melibatkan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, penuntut umum memperhatikan kelengkapan formil dan materil.

  1. Kelengkapan Formil

    1. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dan nyawa, termasuk kejahatan terhadap kemerdekaan orang, perkosaan, perbuatan cabul, perzinaan (overspel), kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, eksploitasi seksual, tindak pidana pornografi, tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan atau bermuatan pornografi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat, dapat dilengkapi dengan:

      1. Visum et Repertum (yang selanjutnya disingkat VeR) atau surat keterangan medis atas pemeriksaan forensik terhadap korban. Dalam hal diperlukan untuk mendukung pembuktian, VeR juga dapat dilakukan terhadap pelaku.

      2. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik, antara lain terhadap pemeriksaan cairan tubuh, rambut dan/atau atau sel tubuh pelaku maupun korban yang membuktikan adanya penetrasi (penis) dan/atau ejakulasi ke dalam vagina, anus dan/atau oral, dan lain-lain.

      3. Visum et repertum psikiatrikum (yang selanjutnya disingkat VeRP) atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa:

        1. terhadap korban untuk mengetahui dampak psikologis tindak pidana atau kecakapan mental untuk menjalani proses peradilan pidana, dan

        2. terhadap pelaku untuk mengetahui kemampuan bertanggung jawab pelaku, kecakapan mental untuk menjalani proses peradilan pidana dan/atau respons psikologi atau provokasi eksternal tertentu seperti riwayat kekerasan di masa lalu yang berpotensi menciptakan konflik pskologis atau kecenderungan melakukan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

    2. Dalam hal penuntut umum akan menuntut pidana tambahan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa:

      1. konseling, kelengkapan formil ditambah dengan VeRP, observasi, dan/atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku.

      2. pembatasan gerak pelaku tindak pidana, kelengkapan formil ditambah dengan laporan hasil asesmen, observasi, dan/atau pendampingan terhadap korban dari dokter spesialis kedokteran jiwa, psikolog atau orang yang memiliki sertifikasi atau kompetensi tertentu.

    3. Dalam hal Penuntut Umum akan menuntut pidana tambahan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa pengumuman identitas pelaku, kelengkapan formil ditambah dengan VeRP, observasi, dan/atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku.

    4. Dalam hal Penuntut Umum akan menuntut pidana tambahan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa pengumuman identitas pelaku, kelengkapan formil ditambah dengan VeRP, observasi, dan/atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku.

    5. Dalam hal Penuntut Umum akan menuntut tindakan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak berupa:

      1. Tindakan kebiri kimia, kelengkapan formil ditambah dengan penilaian klinis yang meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.

      2. Pemasangan alat pendeteksi elektronik, kelengkapan formil ditambah dengan VeRP, observasi, dan/atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku.

      3. Rehabilitasi, kelengkapan formil ditambah dengan VeRP, observasi, dan/atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku.

    6. Dalam hal Penuntut Umum akan menuntut tindakan kepada pelaku perbuatan cabul terhadap anak berupa:

      1. Pemasangan alat pendeteksi elektronik, kelengkapan formil ditambah dengan VeRP, observasi, dan/atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku.

      2. Rehabilitasi, kelengkapan formil ditambah dengan VeRP, observasi, dan/atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku.

    7. Apabila ada cukup alasan karena kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya, Anak Korban dan/atau anak Saksi diduga tidak dapat hadir di persidangan sehingga Penyidik melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik maka kelengkapan formil ditambah dengan:

      1. Surat keterangan dokter atau psikolog;

      2. Surat pemberitahuan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping Anak Korban dan/atau Anak Saksi untuk dilakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik;

      3. Surat permintaan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau

      4. Berita acara pemeriksaan Anak Korban dan/atau anak saksi.

    8. Untuk anak korban dan/atau anak saksi yang telah berusia 15 (lima belas) tahun yang karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya, diduga tidak dapat hadir di persidangan maka keterangannya diberikan dibawah sumpah dan dalam berkas perkara dilengkapi dengan berita acara penyumpahan.

    9. Dalam hal Anak Korban mengajukan permohonan restitusi, kelengkapan formil ditambah dengan:

      1. surat permohonan restitusi dari pihak anak Korban atau lembaga, dan

      2. dokumen yang mendukung kelengkapan permohonan restitusi.

    10. Untuk permohonan restitusi dari Perempuan Korban dan kompensasi, pengajuan dan kelengkapan permohonannya difasilitasi oleh LPSK.

  1. Kelengkapan Materil

    1. Dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan saksi yang tidak disumpah, atau keterangan saksi diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu) maka penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik untuk mengoptimalkan alat bukti yang dapat diperoleh dari:

      1. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana;

      2. saksi-saksi yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (chain of evidence/ketting bewijs), baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk;

      3. Ahli yang membuat alat bukti surat, antara lain VeR, VeRP, atau hasil pemeriksaan laboratorium forensik atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana atau yang terkait dengan unsur tindak pidana, menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya; dan/atau

      4. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana.

    2. Dalam hal Anak Korban dan/atau anak saksi yang telah berusia 15 (lima belas) tahun yang karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya, diduga tidak dapat hadir di persidangan, keterangannya diberikan di bawah sumpah.

    3. Dalam hal ada cukup alasan karena kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya, Anak Korban dan/atau Anak Saksi diduga tidak dapat hadir di persidangan Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atau dalam hal Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan persetujuan, perekaman elektronik dapat dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik.

    4. Dalam hal pada tahap penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui perekaman elektronik kelengkapan materil ditambah dengan hasil perekaman elektronik dalam bentuk audio atau audio visual.

C. Pelindungan Saksi dan Korban

  1. Dalam hal terdapat kondisi Korban dan/atau Saksi yang memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pelindungan kepada LPSK, penuntut umum memberi petunjuk agar penyidik berkoordinasi dengan LPSK.

  2. Untuk pelindungan terhadap informasi dan/atau dokumen terkait dengan seksualitas, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar memisahkan dokumen yang berisi gambar, ilustrasi, dan/atau foto Korban atau yang menunjukkan organ seks, aktivitas dan/atau objek seksual dari berkas perkara.

  3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan satu kesatuan dari berkas perkara.

  4. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk merahasiakan identitas, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUNTUTAN

A. Pertemuan Pendahuluan

  1. Setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, untuk keberhasilan penuntutan dan guna menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, dalam hal dianggap perlu Penuntut Umum atas persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan Korban dan/atau Saksi.

  2. Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap dua).

  3. Untuk keperluan pertemuan pendahuluan, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban dan/atau Saksi dengan menyebut waktu dan tempat serta alasan pemanggilan.

  4. Pertemuan pendahuluan dilakukan di kantor Kejaksaan atau dalam hal terdapat keadaan Korban dan/atau Saksi karena alasan yang sah tidak dapat hadir di kantor Kejaksaan, pertemuan pendahuluan dapat dilakukan di tempat lain atau secara daring dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Korban dan/atau Saksi. Dalam pertemuan pendahuluan Korban dan/atau Saksi dapat didampingi oleh pekerja sosial, LPSK, keluarga, kuasa Korban dan/atau Saksi dan/atau pendamping lainnya, dan dapat dihadiri penyidik. Dalam pertemuan pendahuluan penuntut umum menyampaikan atau menjelaskan informasi mengenai:

    1. proses peradilan;

    2. hak Saksi dan/atau Korban termasuk hak untuk mengajukan ganti kerugian, restitusi, dan/atau kompensasi, serta tata cara pengajuannya;

    3. konsekuensi atas keputusan Korban dan/Saksi untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan guna memastikan Korban dan/atau Saksi dapat memahami situasinya;

    4. Pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual dapat dilakukan dengan perintah Hakim, jika Perempuan Korban dan/atau Perempuan Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah; dan

    5. Pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual dapat dilakukan dengan perintah Hakim, jika Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah.

  5. Pelaksanaan pertemuan pendahuluan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penuntut umum, Korban dan/atau Saksi, 2 (dua) orang yang mendampingi atau turut hadir dalam pertemuan tersebut serta atasan penuntut umum.

  6. Dalam hal berdasarkan hasil pertemuan pendahuluan diketahui atau dapat diperkirakan bahwa Korban dan/atau Saksi tidak dapat hadir di persidangan, penuntut umum memperhitungkan kekuatan pembuktian dan jumlah alat bukti yang sah guna menentukan strategi pembuktian dengan mempertimbangkan kondisi Korban dan/atau Saksi.

B. Pembuatan Surat Dakwaan

  1. Dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, Penuntut Umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap.

  2. Penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi, martabat, dan privasi perempuan dan anak serta mencegah reviktimisasi terhadap Korban.

  3. Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail dan vulgar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidananya serta kesalahan pelaku.

  4. Dalam perkara tindak pidana terhadap Korban yang dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual melalui media daring (online child and women sexual exploitation and abuse), atau yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau menyalinrekatkan (copy paste) gambar, ilustrasi, dan/atau foto Korban atau yang memuat data Korban atau yang menunjukkan organ seks, aktivitas dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan.

  5. Penghindaran pencantuman atau menyalinrekatkan (copy paste) sebagaimana dimaksud pada angka 4 bertujuan sebagai upaya pelindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan privasi Korban.

  6. Dalam hal anak melakukan perbuatan materil tanpa sengaja, lalai atau tanpa tanggung jawab karena berada dalam keadaan yang tidak diketahuinya, disesatkan, dipaksa atau tunduk pada kekerasan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan anak sebagai alat, maka dalam surat dakwaan terhadap orang yang menggunakan anak tersebut diterapkan konstruksi hukum menyuruh anak untuk melakukan tindak pidana.

  7. Dalam konstruksi hukum di mana terdakwa menyuruh anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam angka 5, maka terdakwa berkedudukan sebagai manus domina dan anak berkedudukan sebagai manus ministra.

  8. Konstruksi hukum yang sama sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dapat diterapkan pada perempuan dalam hal terpenuhi keadaan sebagai alat pelaku kejahatan atau manus ministra.

  9. Dalam kedudukan sebagai manus ministra, perempuan atau anak sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7, dikualifikasikan sebagai Korban dan tidak dapat dilakukan penuntutan.

  10. Dalam hal perempuan dan/atau anak sebagai manus ministra dikualifikasikan sebagai Korban sebagaimana dimaksud dalam angka 8, keterangan perempuan dan/atau anak memiliki nilai pembuktian sebagai keterangan Saksi.

  11. Dalam hal perkara Korban yang dimohonkan restitusi/kompensasi diajukan sebelum berkas dilimpahkan, Penuntut Umum mencantumkan permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan.

  12. Dalam hal perkara Korban yang dimohonkan restitusi/kompensasi diajukan sebelum berkas dilimpahkan, Penuntut Umum mencantumkan permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan.

C. Pelindungan Identitas

  1. Dalam hal terdapat permintaan tersangka atau penasehat hukum agar Penuntut Umum memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya, dalam rangka pelindungan terhadap informasi dan/atau dokumen terkait dengan seksualitas dalam berkas perkara maka Penuntut Umum memberitahukan kewajiban menyimpan berita acara tersebut untuk diri sendiri.

  2. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk merahasiakan identitas, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

A. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

  1. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan menghadirkan Korban dan/atau Saksi.

  2. Dalam hal Korban dan/atau Saksi yang telah berumur di atas 15 (lima belas) tahun karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan, penuntut umum meminta persetujuan hakim untuk membacakan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah.

  3. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah, penuntut umum meminta persetujuan Hakim untuk memerintahkan:

    1. pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik, dan/atau

    2. pemeriksaan langsung jarak jauh dengan audio visual.

  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b juga berlaku untuk Perempuan Korban dan/atau Perempuan Saksi.

  5. Dalam hal pemeriksaan di luar sidang melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dilakukan terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi, pejabat pemeriksa dan/atau yang hadir pada pemeriksaan tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

  6. Penuntut Umum menyampaikan kepada hakim agar hasil pemeriksaan di luar sidang pengadilan dengan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

  7. Selain membacakan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah, pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik, dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan audio visual, untuk optimalisasi pembuktian, pemenuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan penguatan keyakinan hakim dapat dilakukan dengan:

    1. memeriksa Saksi yang memberatkan terdakwa dan/atau ahli di luar berkas perkara, yang diminta oleh Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, dan/atau

    2. saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing dan/atau memeriksa saksi verbalisan, dalam hal diperlukan,

  8. Pemeriksaan terhadap Korban dan/atau Saksi dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, dan martabatnya, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual Korban dan/atau Saksi dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana, sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa.

  9. Dalam hal diperlukan dengan mempertimbangkan keadaan /kondisi Korban dan/atau Saksi, pada saat pemeriksaan Korban dan/atau Saksi dapat didampingi psikolog, psikiater, dokter, dan/atau rohaniawan.

B. Pemeriksaan di Luar Pengadilan Melalui Perekaman Elektronik

  1. Penuntut Umum meminta persetujuan Hakim untuk memeriksa hasil pemeriksaan melalui perekaman elektronik yang telah dilakukan pada tahap penyidikan.

  2. Dalam hal hakim menyetujui permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penuntut umum menyajikan hasil pemeriksaan melalui perekaman elektronik untuk diperiksa di persidangan.

  3. Dalam hal hakim tidak menyetujui permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1,penuntut umum dapat meminta persetujuan hakim untuk memerintahkan pemeriksaan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

  4. Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, penuntut umum membuat dan menyampaikan:

    1. Surat bantuan perekaman elektronik untuk pemeriksaan di luar sidang pengadilan kepada Balai Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Bapas), dan

    2. Surat panggilan pemeriksaan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik kepada Anak Korban dan/atau Anak Saksi dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan/atau pendamping lainnya,

    dengan menyebut waktu dan tempat pemeriksaan, serta alasan pemeriksaan.

  5. Pemeriksaan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik dilakukan oleh penuntut umum, dengan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua/wali (jika pemeriksaan dilakukan terhadap anak korban dan/atau anak saksi), Penyidik, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.

  6. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi berdomisili atau bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa perkaranya, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempata atau penyidik semula di bawah koordinasi penuntut umum yang menyidangkan perkaranya.

  7. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penuntut umum yang menyidangkan perkara dapat ikut melakukan pemeriksaan secara daring.

  8. Pelaksanaan pemeriksaan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik dituangkan dalam berita acara, paling sedikit memuat:

    1. waktu dan tempat pemeriksaan;

    2. pejabat yang melakukan perekaman;

    3. pejabat yang melakukan pemeriksaan;

    4. identitas Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang diperiksa;

    5. para pihak yang hadir pada pemeriksaan;

    6. jenis alat rekam elektronik dan format file audio/video;

    7. durasi pemeriksaan;

    8. pertanyaan pejabat pemeriksa dan/atau Advokat serta jawaban Anak Korban dan/atau Anak Saksi; dan

    9. tanda tangan para pihak yang hadir pada pemeriksaan.

C. Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh dengan Alat Komunikasi audio visual

  1. Setelah mendapatkan persetujuan hakim untuk dilakukan pemeriksaan langsung jarak jauh, penuntut umum membuat dan menyampaikan surat panggilan kepada:

    1. Korban dan/atau Saksi;

    2. pendamping yang berasal dari pekerja sosial, LPSK, keluarga, kuasa saksi dan/atau korban; dan/atau

    3. pendamping lainnya,

    dengan menyebut waktu dan tempat pemeriksaan, serta alasan pemanggilan.

  2. Untuk Anak Korban dan/atau Anak Saksi, pemanggilan juga disampaikan kepada orang tua/wali/orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi atau pembimbing kemasyarakatan.

  3. Tempat pemeriksaan dalam surat panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan tempat Korban dan/atau Saksi memberikan keterangannya.

  4. Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dapat dilakukan di pengadilan tempat perkara diperiksa atau di tempat lain dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Korban dan/atau Saksi.

D. Pembuktian

  1. Pembuktian Perkara Tindak Pidana Secara Umum

    1. Dalam melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap Korban, Saksi, Perempuan Pelaku, dan Anak, jaksa/penuntut umum tidak boleh:

      1. mengeluarkan pertanyaan yang bersifat seksisme dan/atau menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks atau gender yang tidak relevan dengan perkara, dan/atau

      2. membangun asumsi yang tidak relevan atas latar belakang kehidupan sosial ekonomi atau suatu kondisi tertentu secara tidak adil yang menjustifikasi, merendahkan martabat, dan merugikan eksistensinya sebagai manusia.

    2. Keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana atau dampak terhadap Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum seperti keadaan tertekan, keadaan berulang yang pernah terjadi di masa lalu, trauma, rasa malu, takut, minder atau defensif harus didukung dengan alat bukti keterangan dan/atau laporan ahli.

    3. Untuk Perempuan Pelaku dan/atau Anak yang melakukan tindak pidana namun terdapat keadaan seperti:

      1. riwayat kekerasan yang pernah dialami pada waktu melakukan atau pada saat tindak pidana terjadi;

      2. keadaan psikologi/jiwa pada waktu melakukan atau sebagai akibat tindak pidana;

      3. kondisi stereotip gender yang membuat terikat pada posisi atau kedudukan tertentu dalam keluarga dan/atau masyarakat;

      4. hubungan dominasi yang menempatkan sebagai subordinasi; dan/atau

      5. kondisi lain yang melatarbelakangi melakukan tindak pidana atau bereaksi terhadap tindak pidana,

      penuntut umum membangun kausalitas antara keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5) dengan didukung oleh keterangan, laporan ahli, keterangan pekerja sosial dan/atau laporan sosial, serta persesuaian alat bukti sesuai dengan fakta hukum dihubungan dengan tindak pidana.

    4. Dalam hal terdapat kausalitas sebagaimana dimaksud pada huruf c maka tindak pidana yang dilakukan oleh Perempuan Pelaku dan/atau Anak dapat menjadi alasan pembenar atau alasan yang meniadakan kesalahan.

    5. Dalam hal terdapat kausalitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, tapi tidak terdapat alasan pembenar atau alasan yang meniadakan kesalahan maka penuntut umum mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan.

    6. Untuk Korban tindak pidana maka penuntut umum perlu menggali keadaan seperti:

      1. keadaan psikologi/jiwa pada waktu tindak pidana terjadi atau sebagai akibat tindak pidana;

      2. kondisi stereotip gender yang membuat terikat pada posisi atau kedudukan tertentu dalam keluarga dan/atau masyarakat;

      3. hubungan dominasi yang menempatkan sebagai subordinasi;

      4. relasi kuasa antara pelaku dengan Korban; dan/atau

      5. respons psikologis atau sindrom tertentu yang menunjukkan penyimpangan hubungan atau salah pemaknaan hubungan sehingga menyebabkan menoleransi tindakan terdakwa karena situasi, keadaan atau riwayat tertentu.

    7. Keadaan, dampak atau reaksi korban sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) sampai dengan angka 5) harus dibangun penuntut umum dalam analisis yuridis dengan dan dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan pelaku dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan secara proporsional.

    8. Untuk pembuktian tindak pidana yang terkait perkawinan maka dokumen pencatatan perkawinan atau salinannya bukan merupakan satu-satunya alat bukti yang sah untuk membuktikan perkawinan.

  2. Pembuktian Perkara Tindak Pidana Perkosaan atau Kekerasan Seksual

    1. Dalam mengkualifisir fakta perbuatan yang terkait dengan kekerasan seksual, penuntut umum memperhatikan irisan antara persetubuhan, kekerasan seksual atau pemerkosaan di beberapa undang-undang yang dijelaskan dalam tabel berikut:

      NoPerbuatanKUHPUU PAUU PKDRT
      1.Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan atau hubungan seksual
      1. korban perempuan dewasa dan dilakukan diluar perkawinan

      (Pasal 285)

       

      (Pasal 8 huruf a jo, Pasal 46) Jika korban menetap dalam lingkup rumah tangga

      1. di dalam perkawinan
        

      Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46) Jika korban adalah suami atau istri

      2.Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan
      1. padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

      Catatan: perbuatan ini disamakan dengan perbuatan "melakukan kekerasan"

      (Pasal 286)

      Jika korban perempuan dewasa

      (Pasal 76D jo, Pasal 81 ayat (1)

      Jika korban adalah Anak Korban

      (Pasal 8 huruf a jo, Pasal 46)

      Jika korban menetap dalam lingkup rumah tangga

      Putusan MA Nomor 377/Pid.B/2011/termasuk untuk korban penyandang disabilitas intelektual
       
      1. padahal diketahuinya atan sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum waktunya untuk dikawin

      (Pasal 287)

      (Pasal 81 Ayat (2)

      Jika korban adalah Anak Korban

      (Pasal 8 huruf a jo, Pasal 46)

      Jika korban termasuk dalam lingkup rumah tangga dan terdapat kekerasan seksual

      3.Bersetubuh dengan seorang wanita dalam perkawinan
      1. yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin

      (Pasal 288)

      Jika mengakibatkan luka

      (Pasal 81 ayat (2) )

      Jika dengan bujuk rayu dan/atau tipu muslihat

      (Pasal 8 huruf a jo, Pasal 46)

      Jika terdapat kekerasan seksual

      4.Pemaksaan Hubungan Seksual
       Pemaksaan Hubungan Seksual untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu dengan orang lain

      (Pasal 296)

      (Pasal 761 jo, Pasal 88)

      Jika korban adalah Anak Korban

      (Pasal 8 huruf b jo, Pasal 47)

      Jika korban termasuk dalam lingkup rumah tangga

    2. Dalam mengkualifisir fakta perbuatan yang terkait dengan kekerasan seksual, penuntut umum memperhatikan irisan antara pencabulan, kekerasan seksual atau pelecehan seksual di beberapa undang-undang yang dijelaskan dalam tabel berikut:

      NoPerbuatanKUHPUU PAUU PKDRT
      1.Dengan kekerasan/ancaman kekerasn memaksa melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul
      1. terhadap orang desa

      (Pasal 289)

       

      (Pasal 8 huruf a jo, Pasal 46)

      Jika korban termasuk dalam lingkup rumah tangga

      1. terhadap Anak
       

      (Pasal 76E jo, Pasal 82)

      2.Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang
      1. dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

      (Pasal 290 ayat (1))

      (Pasal 76E jo, Pasal 82)

      Jika Korban adalah Anak Korban

      (Pasal 8 huruf a jo, Pasal 46)

      Jika korban termasuk dalam lingkup rumah tangga

      1. terhadap anak

      (Pasal 290 ayat (2))

      Jika korban belum berumur 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin

      (Pasal 76E jo, Pasal 82)

      Jika dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

      (Pasal 8 huruf a jo, Pasal 46)

      Jika korban termasuk dalam lingkup rumah tangga dan terdapat kekerasan seksual

      (Pasal 290 ayat (3))

      Jika dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

      (Pasal 293)

      Jika dengan mempergunakan hadiah, atau janji memberikan uang/barang

      1. karena terdapat relasi kuasa

      (Pasal 294 ayat (1))

      Jika ada korban adalah anak

      atau

      (Pasal 294 ayat (2))

      (Pasal 76E jo, Pasal 82)

      Jika korban anak dilakukan dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk

       
      1. sesama jenis kelamin
        
      1. yang diketahui atau sepatutnya diketahui bahwa orang tersebut belum dewasa

      (Pasal 292)

       
    3. Dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, penuntut umum perlu memahami pembuktian medis/forensik untuk mencari tanda persetubuhan berupa persesuaian antara cairan mani pada tubuh Perempuan Korban dengan terdakwa melalui pemeriksaan rambut, serologis dan DNA.

      1. Pembuktian persetubuhan terhadap perempuan dilakukan dengan cara mempresentasikan alat bukti keterangan dan/atau laporan ahli yang menunjukkan:

        1. adanya penetrasi penis ke dalam vagina; atau

        2. adanya ejakulasi atau air mani di dalam vagina atau anus;

        dengan determinatif waktu forensik yang relevan dengan tempus delicti.

      2. Kekuatan pembuktian persetubuhan dipengaruhi oleh:

        1. kedinian waktu antara pemeriksaan medis dengan tindak pidana yang terjadi;

        2. kemurnian bahan bukti sebelum termanipulasi oleh pembersihan bagian tubuh yang disetubuhi;

        3. faktor lain yang membiaskan pembuktian seperti luka robek lama akibat riwayat hubungan aktifitas dan/atau aktifitas seksual, kondisi selaput dara yang elastis atau tidak mudah robek, serta penetrasi yang tidak lengkap.

      3. Pembuktian persetubuhan terhadap pelaku dilakukan dengan cara:

        1. pemeriksaan medis untuk menemukan salah satu komponen sel spermatozoa dan cairan mani pada vagina, dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah persetubuhan;

        2. penentuan pelaku perkosaan dilakukan dengan pemeriksaan medis terhadap cairan mani pelaku, DNA sel sperma serta bahan bukti biologis lain dari pelaku seperti rambut, air liur, sel dari mulut pelaku yang ditemukan pada tubuh korban.

    4. Suatu hubungan seksual/persetubuhan masuk ke dalam kategori perkosaan eksploitasi (exploitation rape) dalam setiap kesempatan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dari kerawanan posisi wanita seperti persetujuan untuk melakukan hubungan seksual yang diberikan oleh seorang perempuan di bawah umur.

    5. Persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban dalam perkara tindak pidana Perlindungan Anak dan KUHP ditentukan sebagai permerkosaan berdasarkan peraturan perundang-undangan (statutory rape).

    6. Konsep relasi kuasa dalam Pasal 294 KUHP

      1. Dalam hal perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan tanpa adanya paksaan, kekerasan dan ancaman kekerasan namun dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan posisi perempuan dan anak sehingga terdapat relasi kuasa maka pelaku dapat dituntut pidana dengan menggunakan Pasal 294 KUHP.

      2. Perbuatan cabul sebagaimana pada Pasal 294 KUHP dimaknai juga termasuk persetubuhan.

      3. Meskipun sifat melawan hukum dan kesengajaan bukan merupakan bagian inti delik (delicts bestandelen), namun untuk membuktikan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 1), penuntut umum tetap harus membuktikannya.

  3. Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

    1. Pelaku dan korban serta relasinya dalam lingkup rumah tangga, meliputi:

      1. suami, isteri, dan anak;

      2. orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

      3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

    2. Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) adalah anak yang usianya belum dewasa dan orang tuanya dalam hubungan perkawinan.

    3. Dalam hal suami istri sebagai orang tua anak sudah berpisah, maka hubungan anak dengan orang tuanya tidak dalam kualifikasi huruf a angka 1) namun dalam kualifikasi huruf a angka 2) sepanjang anak menetap dalam rumah tangga yang sama dengan salah sattu dari kedua orang tuanya yang berpisah.

    4. Dalam hal anak sudah berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tidak termasuk dalam kualifikasi huruf a angka 1) namun termasuk dalam kualifikasi huruf a angka 2), sepanjang anak menetap dalam rumah tangga yang sama dengan orang tuanya.

    5. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen dan/atau keterangan saksi yang membuktikan bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan (tempus delictie) orang tersebut berada pada keadaan riil menetap pekerjaannya untuk bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan.

    6. Untuk perbuatan kekerasan fisik dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga cukup dibuktikan dengan timbulnya rasa sakit tanpa harus membuktikan timbulnya penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau maata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, kecuali dalam hal dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

    7. Kualifikasi kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga yang mengakibatkan mati harus dibedakan dengan pembunuhan karena perbuatan kekerasan fisik ditujukan terhadap tubuh, tidak ditujukan terhadap nyawa.

    8. Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ditujukan untuk merampas nyawa maka dikualifikasikan sebagai pembunuhan.

    9. Untuk perbuatan kekerasan psikis dibuktikan dengan timbulnya ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya tanpa harus membuktikan timbulnya penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, kecuali dalam hal dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

  4. Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Ruang Lingkup Undang-Undang Perlindungan Anak

    1. Pada pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kualifikasi kekerasan yang mengakibatkan mati harus dibedakan dengan pembunuhan karena perbuatan kekerasan fisik ditujukan terhadap tubuh, tidak ditujukan terhadap nyawa.

    2. Dalam hal perbuatan kekerasan sebagaimana pada huruf a ditujukan untuk merampas nyawa maka dikualifikasikan sebagai pembunuhan sebagaimana diatur dalam KUHP.

  5. Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penelantaran Dalam Ruang Lingkup UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

    Dalam mengkualifisir fakta perbuatan yang terkait dengan penelantaran, Penuntut Umum memperhatikan beberapa undang-undang yang dijelaskan dalam tabel berikut:

     UU PAUU PKDRT
    SubjekSeseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandunganOrang dalam lingkup rumah tangga
    Ruang LingkupTidak terpenuhi kebutuhan secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, Pasal 76B
    1. tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1)
    2. Ketergantungan Ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Pasal 49 ayat (2) Jo Pasal 9 ayat (2)
  6. Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

    1. Untuk tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan Anak Korban tereksploitasi, pelaku dipidana tanpa melihat cara pelaku melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan.

    2. Tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a dikualifikasikan sebagai delik materil.

    3. Dalam hal korban tindak pidana perdagangan orang melakukan tindak pidana disebabkan oleh paksaan dari pelaku, maka korban tidak dapat dituntut pidana.

    4. Paksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah keadaan di mana korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kehendak korban sendiri.

    5. Dalam hal korban tindak pidana perdagangan orang melakukan tindak pidana tanpa ada paksaan, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap korban.

  7. Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat

    1. Tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pelanggaran HAM berat, untuk unsur serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, harus dapat dibuktikan merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

    2. Rumusan perbuatan pembunuhan dan perkosaan dalam pelanggaran HAM berat adalah sebagaimana diatur dalam KUHP.

BAB VII
TUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

A. Penyusunan Surat Tuntutan

  1. Untuk perkara tindak pidana dimana perempuan dan/atau anak sebagai pelaku atau korban, dalam analisis yuridis selain menguraikan unsur delik berdasarkan alat bukti dan fakta hukum di persidangan, penuntut umum juga sedapat mungkin mencantumkan yurisprudensi, teori dan/atau asas hukum yang relevan untuk mendukung pembuktian.

  2. Sebelum menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, penuntut umum menguraikan:

    1. keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan oleh Perempuan Pelaku dan/atau Anak; dan

    2. akibat tindak pidana terhadap Korban.

  3. Keadaan khusus dan akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 2 diuraikan dengan memperhatikan antara lain riwayat kekerasan yang pernah dialami, dan keadaan psikologis, posisi dalam kelompok rentan, kondisi stereotip gender dan relasi kuasa, respon psikologis, atau sindrom tertentu yang menunjukkan penyimpangan atau salah pemaknaan hubungan sehingga menyebabkan korban menoleransi tindakan terdakwa dan kondisi lain yang relevan.

  4. Uraian sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun berdasarkan alat bukti dan fakta hukum di persidangan serta dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan atau faktor yang harus dipertimbangkan.

  5. Konstruksi hukum, terminologi, definisi dan/atau konsep hukum tertentu dalam undang-undang terkait yang mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan, diuraikan secara tepat pada analisis yuridis dalam surat tuntutan (reguisitor) didukung oleh alat bukti sesuai fakta hukum di persidangan dan dalam hal dianggap perlu dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan/atau bahan hukum sekunder.

  6. Penitipan Anak pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ataupun tempat lain dihitung sebagai masa penahanan dalam Surat Tuntutan, sedangkan penempatan demi perlindungan Anak tidak dihitung sebagai masa penahanan dalam Surat Tuntutan.

  7. Penempatan Anak pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ataupun tempat lain tidak dihitung sebagai masa penahanan dalam Surat Tuntutan.

  8. Untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penuntut umum mencantumkan dalam tuntutan agar hakim menghukum terdakwa untuk melaksanakan pidana tambahan konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu, jika dokumen asesmen pemeriksaan perilaku pelaku (criminal profiling) memberikan rujukan untuk pelaksanaan pidana tambahan konseling di bawah lembaga tertentu. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 antara lain:

    1. Visum et repertum psikiatrikum (VeRP);

    2. Surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa;

    3. Visum et repertum psikologikum;

    4. Surat keterangan psikolog atas hasil pemeriksaan kesehatan jiwa tersangka dari rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah daerah; dan/atau

    5. Keterangan ahli.

  9. Lamanya tuntutan pidana tambahan berupa program konseling ditentukan dengan pelaksanaan konseling sesuai dengan asesmen pemeriksaan perilaku pelaku (criminal profiling).

  10. Untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didukung hasil pemeriksaan psikiatris korban, penuntut umum mempertimbangkan terhadap terdakwa dapat dituntut pidana tambahan pembatasan gerak, penuntut umum mencantumkan dalam tuntutan dengan amar agar hakim menjatuhkan pidana tambahan pembatasan gerak.

  11. Pemeriksaan psikiatris korban sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan oleh:

    1. dokter spesialis kedokteran jiwa;

    2. psikolog, dan/atau

    3. orang yang memiliki sertifikasi atau kompetensi tertentu.

  12. Pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud angka 10 ditentukan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari korban dalam waktu paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

  13. Tuntutan pidana tambahan dan tindakan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

  1. Proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pidana badan terhadap Perempuan Pelaku dan Anak sedapat mungkin dilakukan oleh jaksa perempuan.

  2. Penyimpanan berkas perkara, dokumen, dan/atau informasi yang terkait dengan seksualitas yang putusan pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan dengan memperhatikan pelindungan terhadap informasi dan/atau dokumen yang terkait seksualitas dan masa retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pemusnahan berkas perkara, dokumen, dan/atau informasi yang terkait dengan seksualitas yang putusan pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan dengan memastikan informasi dan/atau dokumen tidak dapat digunakan, dipulihkan, dan/atau ditampilkan kembali.

C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana Tambahan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

  1. Selain pidana pokok, penuntut umum dalam amar tuntutan dapat meminta hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa:

    1. pembatasan gerak pelaku untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, dan/atau

    2. program konseling di bawah pengawasan rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling.

  2. Pelaksanaan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana penjara, atau pidana kurungan pengganti denda.

  3. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana denda atau pidana percobaan, pidana tambahan dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

  4. Pelaksanaan pidana tambahan pembatasan gerak dilakukan dengan cara memanggil terpidana dan membacakan pidana tambahan sebagaimana bunyi amar putusan di depan terpidana.

  5. Apabila terpidana tidak memahami pidana tambahan yang dibacakan sebagaimana dimaksud pada angka 4, jaksa memberikan penjelasan pidana yang dimaksud.

  6. Pelaksanaan pidana tambahan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuatkan berita acara.

  7. Dalam hal terpidana melanggar pelaksanaan pidana tambahan pembatasan gerak sebagaimana dimaksud pada angka 4, jaksa dapat memberitahukan kepada kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  8. Pelaksanaan pidana tambahan program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu, jaksa menyerahkan pelaku kepada rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling yang ditunjuk dengan Berita Acara.

  9. Pidana tambahan berupa program konseling dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pidana penjara atau pidana denda.

D. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana Tambahan dan Tindakan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap Anak

Pelaksanaan putusan pengadilan pidana tambahan dan tindakan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
GABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN,
RESTITUSI, DAN KOMPENSASI

A. Gabungan Gugatan Ganti Kerugian

  1. Dalam hal hakim menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Korban, atau pihak yang dirugikan selaku penggugat sesuai dengan hari sidang perkara pidana.

  2. Penuntut umum meminta penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar menyiapkan dokumen atau bukti kerugian materil yang dideritanya, termasuk penggantian biaya yang telah dikeluarkannya sebagai akibat langsung tindak pidana.

  3. emeriksaan perkara gugatan ganti kerugian dilakukan bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pidana dengan hadirnya penggugat.

  4. Pembuktian gugatan ganti kerugian dibebankan pada penggugat.

  5. Dalam hal penuntut umum berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berkeyakinan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, tuntutan ganti kerugian dapat dicantumkan dalam tuntutan pidana.

  6. Pencantuman nilai tuntutan ganti kerugian dalam tuntutan pidana diperhitungkan berdasarkan kerugian materiil yang dapat dibuktikan sebagai akibat langsung tindak pidana.

  7. Putusan perkara gugatan ganti kerugian berkekuatan hukum tetap jika perkara pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

  8. Putusan perkara ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh panitera/juru sita.

B. Restitusi

  1. Pemeriksaan Permohonan Restitusi

    1. Pengajuan dan pemberian restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    2. Khusus untuk Anak Korban, pihak yang mewakili Anak Korban dapat mengajukan permohonan restitusi pada tahap penyidikan atau penuntutan tanpa melalui LPSK.

    3. Kelengkapan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit harus memuat:

      1. identitas pemohon;

      2. identitas pelaku;

      3. uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, 4) uraian kerugian yang diderita, dan

      4. besaran atau jumlah restitusi.

    4. Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melampirkan:

      1. fotokopi identitas Korban yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

      2. bukti kerugian yang sah;

      3. fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika Korban meninggal dunia; dan

      4. bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, wali, atau ahli waris Korban.

    5. Korban sebagaimana dimaksud pada huruf b mengajukan permohonan restitusi kepada Penuntut Umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah Anak Korban diberitahukan haknya atas restitusi.

    6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat disampaikan disampaikan pada waktu proses diversi, sebelum atau pada saat pemeriksaan pendahuluan.

    7. Penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d paling lama 7 (tujuh) hari untuk Perempuan Korban atau 3 (tiga) hari untuk Anak Korban, terhitung sejak tanggal permohonan restitusi diterima.

    8. Dalam hal permohonan restitusi diajukan kepada LPSK, penuntut umum wajib memeriksa kelengkapan permohonan restitusi hilang.

    9. Pemeriksaan kelangkapan permohonoan restitusi sebagaimana dimaksud dalamhuruf g dituangkan penuntut umum dalam nota pendapat penelitian kelengkapan permohonan restitusi.

    10. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan permohonan restitusi, dalam nota pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf i, penuntut umum membuata pendapat dengan opsi sebagai berikut:

      1. berkas permohonan restitusi tidak lengkap sehingga perlu dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; atau

      2. berkas permohonan restitusi lengkap untuk ditindaklanjuti dengan pembuktian di persidangan

    11. Dalam hal berkas permohonan restitusi tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1), penuntut umum membuat surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan restitusi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari atau 3 (tiga) hari dalam hal Anak Korban, terhitung sejak diberitahukan oleh penutut umum.

    12. Dalam hal permohonan restitusi tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf k, pemohon dianggap mencabut permohonannya.

    13. Dalam hal berkas permohonan restitusi lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf jangka 2), atau berkas permohonan diterima dari LPSK berserta keputusan LPSK dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud pada huruf h, Penuntut Umum membuat surat permohonan pemberitahuan restitusi kepada tersangka/terdakwa.

    14. Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf m, penuntut umum memberitahukan agar tersangka/terdakwa menitipkan sejumlah uang kepada panitera Pengadilan Negeri setempat dan dalam hal pengadilan memutus bebas, atau besaran restitusi kurang dari jumlah uang yang dititipkan, maka berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), restitusi atau kelebihan restitusi akan dikembalikan kepada terdakwa/terpidana/pihak ketiga yang menitipkan restitusi.

    15. Penuntut umum menerima salinan tanda terima titipan restitusi dari panitera pengadilan negeri setempat, sebagai tanda bukti dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara.

    16. Dalam hal dianggap perlu, penuntut umum dapat meminta bantuan kepada LPSK secara tertulis untuk menilai besaran restitusi dan/atau memberikan keterangan di persidangan terkait besaran restitusi sebagai bagian yang inheren dari tugas pokok dan fungsinya.

    17. Restitusi dapat ditarik setiap saat, sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana, dengan penarikan permohononan restitusi secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

    18. Setelah pemohon melakukan penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf g, restitusi tidak dapat diajukan kembali.

    19. Dalam hal pemohon melakukan penarikan kembali permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada huruf q, Penuntut Umum membuat surat:

      1. pemberitahuan kepada tersangka/terdakwa atas penarikan tersebut, dengan melampirkan salinan surat penarikan permohonan restitusi dari pemohon, sehingga terbuka terdakwa untuk mengambil kembali restitusi yang dititipkan kepada panitera pengadilan negeri setempat segera setelah menerima surat pemberitahuan dimaksud dengan membawa surat pemberitahuan dari penuntut umum; dan

      2. Pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat atas penarikan tersebut sehingga terbuka hak bagi terdakwa untuk menerima kembali restitusi yang telah dititipkan dalam rekening titipan pengadilan negeri.

  1. Pembuktian Permohonan Restitusi

    1. Dalam hal permohonan restitusi atau kompensasi diajukan setelah berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum, permohonan diajukan dan dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan sebelum pemeriksaan terdakwa.

    2. Penuntut umum membuktikan fakta yang mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan sekaligus membuktikan bahwa Korban berhak atas restitusi, kompensasi atau ganti rugi sebagai akibat tindak pidana.

    3. Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan restitusi atau kompensasi diajukan melalui LPSK, Penuntut Umum wajib menyampaikan Keputusan LPSK dan pertimbangannya, sebagai kelengkapan/bukti di pengadilan.

    4. Ganti kerugian, penggantian biaya atau kerugian lain yang menjadi akibat langsung tindak pidana yang dimintakan dalam permohonan restitusi, kompensasi atau ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidana dibuktikan sebagai kerugian materil.

    5. Ganti rugi atas kematian, luka berat atau penghinaan yang dialami/diderita Korban dalam permohonan restitusi atau kompensasi dibuktikan sebagai kerugian imateril.

    6. Dalam perkara yang dimohonkan restitusi, penuntut umum membuktikan kerugian materil dan imateril sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dengan cara menyusun alat bukti/dokumen yang menunjukkan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian yang telah dikeluarkan/diderita Korban yang dirugikan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

    7. Dalam hal terdapat permohonan restitusi, penuntut umum membuktikan dan/atau menghadirkan alat bukti yang mendukung pembuktian atas:

      1. kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

      2. kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;

      3. biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

      4. kerugian lain yang diderita Perempuan Korban sebagai akibat tindak pidana dalam hal tindak pidana perdagangan orang.

    8. Dalam hal penuntut umum menganggap perlu atau atas perintah hakim untuk kepentingan pembuktian restitusi atau kompensasi di persidangan, penuntut umum dapat menghadirkan:

      1. LPSK untuk menjelaskan perhitungan dan/atau tanggapan atas restitusi atau kompensasi sebagai bagian yang inheren dari tugas pokok dan fungsinya; dan/atau

      2. Korban beserta orang tua/walinya untuk memberikan tanggapan atas restitusi atau kompensasi dan/atau menguatkan pembuktian.

    9. Dalam hal tersangka/terdakwa menitipkan sejumlah uang kepada panitera pengadilan negeri untuk pembayaran restitusi, penuntut umum dapat mempertimbangkan tuntutan pidana yang lebih ringan dengan tetap memperhatikan fakta hukum di persidangan secara proporsional.

  1. Pelaksanaan Putusan Restitusi

    1. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan/petikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), jaksa menyampaikan surat tagihan restitusi dan surat pernyataan kesanggupan pembayaran restitusi kepada terpidana.

    2. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan langsung kepada terpidana, atau dalam hal terpidana sulit/tidak dapat ditemukan, jaksa membuat surat bantuan untuk memanggil terpidana agar membayar restitusi kepada kepala desa/lingkungan setempat, kepala kepolisian sektor dimana terpidana berkediaman atau bertempat tinggal dan tanda terima surat panggilan (relaas) sebagaimana dimaksud, disampaikan kembali oleh yang melakukan bantuan pemanggilan kepada jaksa.

    3. Jaksa menerima pembayaran restitusi dari terpidana dan/atau pihak ketiga untuk diserahkan kepada korban.

    4. Dalam hal terpidana menitipkan uang restitusi kepada panitera pengadilan negeri, jaksa meminta titipan uang restitusi kepada panitera pengadilan negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diserahkan kepada korban.

    5. Pelaksanaan penerimaan pembayaran uang restitusi oleh jaksa dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan (terpidana, panitera pengadilan negeri, dan/atau pihak ketiga), serta jaksa.

    6. Pembayaran restitusi sebagaimana dimaksud pada huruf d sekaligus juga dibuatkan tanda terima pembayaran restitusi bermeterai yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

    7. Untuk perkara tindak pidana perdagangan orang:

      1. Jaksa dapat menyampaikan kepada korban/ahli waris mengenai hak untuk memberitahukan kepada pengadilan dalam hal pemberian restitusi tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) diberitahukan kepada terpidana.

      2. Penuntut Umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi berdasarkan perintah pengadilan yang dimintakan oleh korban/ahli waris.

      3. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, terpidana menjalani pidana kurungan pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

    8. Dalam hal terpidana tindak pidana terorisme tidak membayar restitusi, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) menerapkan pidana penjara pengganti restitusi.

    9. Penyitaan harta kekayaan terpidana maupun pelaksanan pidana kurungan/penjara pengganti restitusi dibuatkan berita acara. Setelah jaksa menerima pembayaran uang restitusi dari terpidana atau pihak ketiga, jaksa membuat surat panggilan kepada korban/ahli warisnya untuk menerima restitusi.

    10. Penerimaan restitusi sebagaimana dimaksud pada huruf j disampaikan kepada korban/ahli warisnya dengan membuat tanda terima pembayaran resitusi sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani korban/ahli warisnya yang menerima penyerahan restitusi.

    11. Salinan tanda terima restitusi sebagaimana dimaksud pada huruf k disampaikan kepada terpidana, korban dan pengadilan beserta salinan berita acara pelaksanaan Restitusi.

C. Kompensasi

  1. Permohonan Kelengkapan Kompensasi

    1. Kompensasi diberikan oleh negara cg Menteri Keuangan berupa sejumlah uang karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya dalam tindak pidana terorisme dan tindak pidana pelanggaran HAM Berat.

    2. Dalam hal permohonan kompensasi dari LPSK diterima pada tahap prapenuntutan, penuntut umum meminta penyidik menyatukan dalam berkas perkara hasil penyidikan dan surat dakwaan.

    3. Dalam hal penanganan perkara terkait perempuan dan/atau anak telah memasuki tahap penuntutan, LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya kepada penuntut umum secara langsung pada saat proses pemeriksaan persidangan, paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa.

    4. Dalam hal permohonan kompensasi dari LPSK diterima pada tahap penuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf c,penuntut umum mencantumkan dalam surat tuntutan.

  1. Pembuktian Kompensasi

    1. Dalam hal permohonan kompensasi dari LPSK diterima pada tahap prapenuntutan, penuntut umum meminta penyidik menyatukan dalam berkas perkara hasil penyidikan dan surat dakwaan.

    2. Dalam hal permohonan kompensasi diajukan setelah berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum, permohonan diajukan dan dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan sebelum pemeriksaan terdakwa.

    3. Penuntut Umum membuktikan fakta yang mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan sekaligus membuktikan bahwa Korban berhak atas restitusi, kompensasi atau ganti rugi sebagai akibat tindak pidana.

    4. Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan kompensasi diajukan melalui LPSK, penuntut umum wajib menyampaikan Keputusan LPSK dan pertimbangannya, sebagai kelengkapan/bukti di pengadilan.

    5. Ganti kerugian, penggantian biaya atau kerugian lain yang menjadi akibat langsung tindak pidana yang dimintakan dalam permohonan kompensasi yang digabungkan dengan perkara pidana dibuktikan sebagai kerugian materil dan imateril.

    6. Dalam perkara yang dimohonkan kompensasi, penuntut umum membuktikan kerugian materil dan imateril sebagaimana dimaksud dalam huruf e tanpa perlu menunjukkan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian yang telah dikeluarkan/diderita Korban yang dirugikan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, karena kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara.

    7. Dalam hal terdapat permohonan kompensasi, penuntut umum membuktikan dan/atau menghadirkan alat bukti yang mendukung pembuktian atas:

      1. kerugian atas masing-masing luka;

      2. kerugian atas meninggal dunia;

      3. kerugian atas hilangnya penghasilan/pendapatan; dan/atau

      4. kerugian atas hilang atau rusaknya harta benda.

    8. Dalam hal penuntut umum menganggap perlu atau atas perintah hakim untuk kepentingan pembuktian kompensasi di persidangan, penuntut umum dapat menghadirkan:

      1. LPSK untuk menjelaskan perhitungan dan/atau tanggapan atas kompensasi sebagai bagian yang inheren dari tugas pokok dan fungsinya; dan/atau

      2. Korban atau dalam hal korban adalah anak beserta orang tua/walinya untuk memberikan tanggapan atas kompensasi dan/atau menguatkan pembuktian.

  1. Pelaksanaan Putusan Perkara Kompensasi

    1. Jaksa melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang memuat pemberian kompensasi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.

    2. Penyampaian salinan putusan pengadilan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam berita acara pelaksanaan putusan.

    3. Dalam hal putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang memuat pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah tindak pidana pelanggaran HAM Berat, maka salinan putusan disampaikan pengadilan HAM kepada Jaksa Agung.

    4. Salinan berita acara pelaksanaan putusan yang sudah ditandatangani Jaksa/Jaksa Agung beserta LPSK sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan/pengadilan HAM.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikianlah isi Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar