Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menerbitkan Surat Keputusan tentang harga vaksin Sinopharm dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi gotong royong.

Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini pada tahun 2021 Kemendikbud berubah menjadi Kemendikbudristek semenjak penggabungan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Penyusunan Strategi Kebudayaan dipedomani dengan Permendikbud 46 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan.

Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif diatur dengan Permenag 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Pada saat Kick Off Diklat 3 in 1 yang dibuka oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa hanya BDI Yogyakartalah dari 6 Balai Diklat Industri di Indonesia yang mempunyai program Diklat 3 in 1 untuk penyandang Disabilitas. Demikian di tegaskan oleh Tevi Kurniawati selaku Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta, saat membuka Diklat 3 in 1 di BDI Yogyakarta pada 24 Maret 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menerbitkan SE Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) ini ditandatangani Mendikbud Nadiem pada tanggal 1 Februari 2021.

Uji coba rekayasa lalulintas Kawasan Malioboro dengan konsep Giratori, mulai 3 November - 15 November 2020. Rekayasa Lalin Malioboro mengusung konsep Giratori, yaitu membuat Kawasan Malioboro menjadi bundaran besar, dan pengguna lalu lintas bermotor mengitarinya dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Giratori lalu lintas menjadi alternatif usaha peningkatan kinerja jaringan jalan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) pada tanggal 5 Oktober 2020. Surat Edaran tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR ini ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp. THT-KL (K), MARS di Jakarta.