Salah satu pelaku dalam Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Asistensi Rehabilitasi Sosial diatur dengan Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi.

Registrasi Pekerja Sosial adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di organisasi Pekerja Sosial. Saat ini Pekerja Sosial untuk melakukan praktik harus terdaftar, praktik dan izin pekerja sosial diatur dengan Permensos 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial. Surat Tanda Registrasi Pekerja Sosial yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi.

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Pedoman Penyelenggaraan Harkitnas 2021 diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam sebuah surat bernomor B-307/M.KOMINFO/UM.01.01/05/2021. Meski pada saat Pandemi COVID-19 masih menghantui, semangat dan rasa patriotisme bangsa untuk selalu bergerak maju membangun bangsa tak boleh kalah dengan segala situasi yang menghadang. Apalagi hari-hari bersejarah yang selalu harus diingat, didalami, dihayati dan dirayakan sebagai sebuah monumen sejarah bangsa. Dalam kondisi apapun semangat kebangkitan nasional harus selalu berkobar.

Apa itu Penyandang Disabilitas? Penyandang Disabilitas menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pemajuan Kebudayaan dalam Permendikbud 45 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menerbitkan Surat Keputusan tentang harga vaksin Sinopharm dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi gotong royong.

Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini pada tahun 2021 Kemendikbud berubah menjadi Kemendikbudristek semenjak penggabungan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Penyusunan Strategi Kebudayaan dipedomani dengan Permendikbud 46 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan.

Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif diatur dengan Permenag 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Pada saat Kick Off Diklat 3 in 1 yang dibuka oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa hanya BDI Yogyakartalah dari 6 Balai Diklat Industri di Indonesia yang mempunyai program Diklat 3 in 1 untuk penyandang Disabilitas. Demikian di tegaskan oleh Tevi Kurniawati selaku Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta, saat membuka Diklat 3 in 1 di BDI Yogyakarta pada 24 Maret 2021.