Lompat ke isi utama

Asistensi Rehabilitasi Sosial

Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi

Salah satu pelaku dalam Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Asistensi Rehabilitasi Sosial diatur dengan Permensos 16 tahun 2020 tentang Atensi.

Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial

Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial

Registrasi Pekerja Sosial adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di organisasi Pekerja Sosial. Saat ini Pekerja Sosial untuk melakukan praktik harus terdaftar, praktik dan izin pekerja sosial diatur dengan Permensos 17 tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial. Surat Tanda Registrasi Pekerja Sosial yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi.

Pedoman Penyelenggaraan Harkitnas 2021

Pedoman Penyelenggaraan Harkitnas 2021

Pedoman Penyelenggaraan Harkitnas 2021 diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam sebuah surat bernomor B-307/M.KOMINFO/UM.01.01/05/2021. Meski pada saat Pandemi COVID-19 masih menghantui, semangat dan rasa patriotisme bangsa untuk selalu bergerak maju membangun bangsa tak boleh kalah dengan segala situasi yang menghadang. Apalagi hari-hari bersejarah yang selalu harus diingat, didalami, dihayati dan dirayakan sebagai sebuah monumen sejarah bangsa. Dalam kondisi apapun semangat kebangkitan nasional harus selalu berkobar.

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Apa itu Penyandang Disabilitas? Penyandang Disabilitas menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Permendikbud 45 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pemajuan Kebudayaan dalam Permendikbud 45 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan

Permendikbud 46 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan

Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini pada tahun 2021 Kemendikbud berubah menjadi Kemendikbudristek semenjak penggabungan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Penyusunan Strategi Kebudayaan dipedomani dengan Permendikbud 46 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan.

Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif diatur dengan Permenag 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Pelatihan Industri Perkayuan Difabel di Balai Diklat Industri Jogja

Pelatihan Industri Perkayuan Difabel di Balai Diklat Industri Jogja

Pada saat Kick Off Diklat 3 in 1 yang dibuka oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa hanya BDI Yogyakartalah dari 6 Balai Diklat Industri di Indonesia yang mempunyai program Diklat 3 in 1 untuk penyandang Disabilitas. Demikian di tegaskan oleh Tevi Kurniawati selaku Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta, saat membuka Diklat 3 in 1 di BDI Yogyakarta pada 24 Maret 2021.

Berlangganan
x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar