Upah Minimum Kabupaten/Kota DIY tahun 2022 ditetapkan dengan SK Gubernur DIY 373/KEP/2021 tentang Penetapan UMK Tahun 2022. Keputusan Gubernur tentang UMK merupakan amanat Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Libur Natal dan Tahun Baru 2022 mau ke mana ? Staycation yang sedang hits saat ini ataukah Stay saja di rumah atau ya ... di kota sendiri?. Jika akan staycation dapat dimulai dari jauh hari agar staycationnya lama sekalian, atau pindah rumah, dan jika stay di rumah tidak pergi jauh-jauh, itulah harapan pemerintah dan kesehatan. Jaga kesehatan, ketat prokes dan menghindari liburan nataru pergi jauh merupakan amanat negara dalam Inmendagri 62 tahun 2021 tentang PPKM Level 3 Libur Nataru menghindari ledakan kasus COVID-19.

Peringatan Hari Guru Nasional didalamnya terdapat rangkaian seremoni peringatannya, agar meriah, khusyuk dan khidmat. Rangkaian tersebut diantaranya dalam Upacara Hari Guru Nasional 2021 akan ada Doa Hari Guru Nasional dan Pidato Mendikbudristek. Tahun 2021 Kemendikbudristek menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Upacara Bendera dalam rangka Peringatan HGN 2021 beserta doa Peringatan HGN 2021. Tidak seperti biasanya pandemi COVID-19 masih menyasaratkan Protokol Kesehatan demi kebaikan semua.

Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat menerbitkan SE 94 tahun 2021 tentang Juklak PPDN Transportasi Darat masa Pandemi COVID-19 sebagai penegasan lebih detil Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Gubernur/Bupati/Walikota; dan Bali.

Penggunaan Rapid Test Antigen dan PeduliLindungi masih diwajibkan untuk PPDN selama Pandemi baik untuk moda Trasportasi Udara, Laut dan Kereta Api. Hal ini ditegaskan dalam Instruksi Mendagri yang mengatur PPKM maupun Surat Edaran dari Kemenhub. Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Laut pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperbaharui lagi dengan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut dari Kementerian Perhubungan tentang Petunjuk PPDN dengan Transportasi Laut pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD menegaskan bahwa Standar PAUD terdiri atas Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran tentang Juklak PPDN dengan Kereta Api pada masa Pandemi COVID-19, dengan judul yang panjang seperti cerpen. Yakni SE Menhub 97 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Intinya adalah Syarat Naik Kereta Api saat Pandemi COVID-19.

Melakukan perjalanan di dalam negeri? Berwisata, berbisnis, ziarah, bekerja ataupun staycation? Ingin aman wajib memahami Protokol Kesehatan Perjalanan Domestik dan wajib baca SE 22 tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa Pandemi COVID-19.

SE 22 tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa Pandemi COVID-19 diterbitkan Letjen TNI Ganip Warsito, S.E, M.M. selaku Kepala BNPB dan Ketua Satgas COVID-19 Nasional pada tanggal 2 November 2021. Ketentuan ini juga sebagai pedoman dan juga Protokol Kesehatan Perjalanan Domestik.

Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Ganis Warsito, S.E., M.M. menerbitkan Addendum SE 20 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa Pandemi COVID-19 yang mulai berlaku pada saat ditetapkan yakni tanggal 2 November 2021 hingga jangka waktu yang diseseuaikan dengan keadaan Pandemi.

Taruna Siaga Bencana, yang disingkat TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Taruna Siaga Bencana memiliki Pedoman Umum yang diterbitkan dengan Peraturan Menteri Sosial.