Skip to main content
x

RPP Permukiman dan Pelayanan Publik yang Akses V.2 POKJA

Berikut RPP Disabilitas tentang Permukiman dan Pelayanan Publik yang Akses bagi Penyandang Disabilitas Versi 2 dari Pokja. Kelompok Kerja implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas.


DRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN KONSEP MATERI PENGATURAN

 

PERMUKIMAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

 

POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS DAN KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

 

AGUSTUS 2017

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERMUKIMAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (4) dan Pasal 108 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Publik yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas;

 

 

 

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

 

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERMUKIMAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

 

  1. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

 

  1. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

 

  1. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

 

  1. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

 

  1. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

 

  1. Desain universal adalah sebuah konsep yang dapat diterapkan pada perancangan produk, lingkungan, bangunan, ruang publik, program pada komputer dan layanan yang dapat digunakan oleh semua kelompok pengguna, semaksimal mungkin, tanpa perlu adanya adaptasi atau desain khusus.

 

  1. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

 

  1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

 

  1. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu-satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

 

  1. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

 

  1. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

 

  1. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

 

  1. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.

 

  1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

 

  1. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

 

  1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman dan pelayanan publik.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

  1. Dalam hal penyelenggaraan permukiman dan layanan publik yang akses, pemerintah wajib menerapkan Prinsip-Prinsip Desain Universal yang meliputi:
  1. Kegunaan yang adil dan bijaksana;
  2. Penggunaan yang Fleksibel;
  3. Sederhana dan Intuitif;
  4. Informasi yang jelas;
  5. Toleransi terhadap kesalahan;
  6. Upaya Fisik yang rendah;
  7. Ukuran dan Ruang untuk Kenyamanan pengguna.
  1. Semua bangunan gedung yang dibangun untuk kepentingan umum, wajib menerapkan desain universal yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang namun tetap memprioritaskan penyandang disabilitas dalam pemanfaatannya.
  2. Semua fasilitas umum yang disediakan, wajib menerapkan desain universal yang dapat digunakan oleh semua orang namun tetap memprioritaskan penyandang disabilitas dalam penggunaanya.

 

Pasal 3

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
  2. Permukiman yang dimaksud dalam peraturan ini termasuk juga bangunan gedung, rumah ibadah, jalan, serta pertamanan dan pemakaman.

 

Pasal 4

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Penyediaan pelayanan publik yang akses wajib dilaksanakan atas dasar kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.

 

BAB III

AKSESIBILITAS

Pasal 5

Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan menunjang penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Pasal 6

Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk:

  1. Fisik;
  2. Non fisik.

Pasal 7

  1. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
    1. aksesibilitas pada bangunan umum;
    2. aksesibilitas pada jalan umum;
    3. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
    4. aksesibilitas pada transportasi umum.
  2. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:
    1. Pelayanan informasi;
    2. Pelayanan khusus.

Pasal 8

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

  1. akses ke, dari dan dalam bangunan;
  2. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
  3. toilet;
  4. anjungan tunai mandiri;
  5. tempat minum;
  6. tempat telepon;
  7. peringatan darurat;
  8. tanda-tanda atau signane.

 

Pasal 9

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

  1. akses ke, dan dari jalan umum;
  2. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
  3. jembatan penyeberangan;
  4. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
  5. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  6. tempat pemberhentian kendaraan umum;
  7. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
  8. trotoar bagi pejalan kaki, pemakai kursi roda;
  9. terowongan penyeberangan.

Pasal 10

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

  1. akses ke, dari, dan di dalam pertanaman dan pemakaman umum;
  2. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
  3. tempat duduk/istirahat;
  4. tempat minum;
  5. tempat telepon;
  6. toilet;
  7. tanda-tanda atau signage.

Pasal 11

Aksesibilitas pada transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan :

  1. tangga naik/turun;
  2. tempat duduk;
  3. tanda-tanda atau signage.

Pasal 12

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada penyandang cacat berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan transportasi umum.

Pasal 13

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertanaman dan pemakaman umum, dan angkutan umum.

Pasal 14

Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 15

Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

 

BAB IV

PERMUKIMAN YANG AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Setiap Penyandang Disabilitas berhak menikmati tempat tinggal yang layak.

 

Pasal 17

  1. Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memfasilitasi tempat tinggal yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Pemerintah dan Pemerintah daerah memberikan kemudahan persyaratan bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan tempat tinggal layak.

 

Bagian Kedua

Subsidi

Pasal 18

  1. Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan subsidi uang muka sebesar 20% dari total harga yang harus dibayarkan kepada Penyandang Disabilitas untuk kepemilikan tempat tinggal.
  2. Pemerintah dan Pemerintah daerah memberikan subsidi sewa tempat tinggal kepada Penyandang Disabilitas sebesar 20% dari total harga sewa Rumah.
  3. Prosedur pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diajukan oleh Penyandang Disabilitas yang membutuhkan baik melalui Organisasi Penyandang Disabilitas, komunitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.

 

 

Bagian Ketiga

Peran Pengembang

Pasal 19

  1. Pengembang mengalokasikan 10% dari lahan atau unit tempat tinggal yang dibangun untuk Penyandang disabilitas dengan jangka waktu penyediaan paling lama 1 (satu) tahun.
  2. Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan sosialisasi kepada pengembang tentang tempat tinggal layak untuk Penyandang Disabilitas.

 

BAB V

PELAYANAN PUBLIK YANG AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

                                                  Pasal 20               

Penyelenggara layanan publik wajib memiliki ULD.

Pasal 21

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan pelayanan publik yang akses kepada penyelenggara pelayanan publik, Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
  2. Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan pelayanan publik yang akses bagi Penyandang Disabilitas.
  3. Petugas penyelenggara pelayanan publik wajib menyosialisasikan panduan pelayanan publik yang akses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

  1. Penyelenggara pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat diakses bagi Penyandang Disabilitas wajib menerapkan Standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi:
    1. Pendampingan, fasilitasi, dan asistensi;
    2. Adanya informasi yang menjelaskan tentang layanan aksesibilitas;
    3. Adanya petugas layanan publik yang sensitif terhadap penyandang disabilitas;
    4. Penyediaan loket prioritas yang akses bagi penyandang disabilitas;
    5. Akomodasi yang layak yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas;
    6. Menyediakan tempat duduk dan area khusus bagi penyandang disabilitas;
    7. Mendahulukan penyandang disabilitas dari pengguna layanan lainnya;
    8. Penyediaan tombol bantuan di Sarana dan Prasana Transportasi publik; dan
    9. Peminjaman kursi roda.

 

Pasal 23

Loket yang akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d antara lain:

  1. Tanpa menggunakan penyekat antara penyedia layanan dan Penyandang Disabilitas yang mengakses layanan;
  2. menggunakan meja layanan dengan tinggi maksimal 80 (delapan puluh) sentimeter;
  3. menyediakan kursi; dan
  4. informasi pemanggilan antrian disampaikan dalam bentuk audio dan visual.

 

Pasal 24

  1. Penyelenggara pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi wajib menyediakan teknologi yang akses bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Teknologi yang akses paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:
    1. audio;
    2. tanda taktual;
    3. huruf braille; dan
    4. informasi atau isyarat visual.

 

 

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas Petugas Layanan Publik

Pasal 25

Penyelenggara layanan publik wajib meningkatkan kualitas petugas layanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Pasal 26

  1. Setiap institusi penyelenggara layanan publik wajib mengadakan pelatihan sensitif disabilitas untuk petugas layanan publik.
  2. Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengoptimalkan pelibatan penyandang disabilitas dan/atau organisasinya.
  3. Dalam hal penyelenggaraan pelatihan juru bahasa isyarat dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau organisasi lain yang berkompeten dalam bahasa isyarat.

 

Bagian Ketiga

Pelayanan Sektor Pariwisata

Pasal 27

  1. Setiap institusi penyelenggara layanan pariwisata wajib menyediakan peta panduan wisata dan replika objek wisata yang akses terhadap penyandang disabilitas.
  2. Setiap institusi penyelenggara layanan pariwisata wajib menyediakan petugas pemandu bahasa isyarat.

 

Pasal 28

Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, seni dan budaya.

 

Bagian Keempat

Pelayanan Sektor Penyiaran Informasi Publik

 

Pasal 29

Setiap institusi penyelenggara layanan penyiaran wajib menyediakan transmisi teks dan/atau juru Bahasa isyarat dalam program televisi.

 

Pasal 30

Pengadaan transmisi teks dan/atau juru Bahasa isyarat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

 

Bagian Kelima

Logo dan Buku Direktori Aksesibilitas

Pasal 31

  1. Setiap institusi penyelenggara layanan  publik wajib mencantumkan logo Aksesibilitas disetiap lokasi pelayanan maupun media publikasi institusi.
  2. Logo aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  3. Layanan publik yang telah mendapatkan logo aksesibilitas dapat menggunakannya sebagai aspek promosi.

 

Pasal 32

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat buku Direktori fasilitas layanan publik yang telah akses bagi penyandang disabilitas.

 

Pasal 33

Pengaturan terkait logo dan buku direktori aksesibilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika,

 

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengikutsertakan dan melibatkan penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas dalam hal perencanaan, penganggaran, implementasi, evaluasi dan monitoring dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta pelayanan publik.

 

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 35

Biaya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta fasilitas layanan publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dari sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 36

  1. Pemerintah atau pemerintah daerah wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas aksesibilitas.
  2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan secara berkala agar fasilitas dapat terus berfungsi secara berkelanjutan.
  3. Perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan agar fasilitas yang rusak dapat kembali berfungsi kembali.

 

Pasal 37

  1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap fasilitas aksesibilitas yang dikelola oleh swasta.
  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan fasilitas aksesibilitas berfungsi dengan baik.

 

Bagian Kedua

Audit Bangunan

  • 38
  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
  3. Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
  4. Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.

 

Bagian Ketiga

Audit Fasilitas

Pasal 39

  1. Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Audit fasilitas aksesibilitas dilakukan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah ini dan peraturan menteri yang mengatur tentang aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas.
  3. Pemerintah melaksanakan audit fasilitas aksesibilitas dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas yang memiliki keahlian di bidang aksesibilitas.
  4. Dalam hal Pemerintah atau pemerintah daerah tidak melibatkan organisasi penyandang disabilitas maka hasil audit dinyatakan batal demi hukum.
  5. Pemerintah memberikan sertifikasi aksesibilitas kepada bangunan gedung yang sudah layak fungsi.

 

Bagian Keempat

Pengaduan

Pasal 40

  1. Setiap Penyandang disabilitas dapat melaporkan apabila ada bangunan gedung dan/atau fasilitas dan/atau pelayanan publik yang belum akses terhadap penyandang disabilitas, kepada pemerintah atau kepala daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
  2. Pemerintah atau Kepala daerah wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Kepala daerah membentuk mekanisme pengaduan di masing-masing daerah.

BAB IX

PENUTUP

 

Pasal 41

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.                                                                                         

YASONNA H. LAOLY