Skip to main content
x

RPP Kesejahteraan Sosial UGM-PUSKAPA V.2

Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Versi 2 dari Puskapa Universitas Gadjah Mada.


 

DRAFT RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR […] TAHUN […]

 

TENTANG

 

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang [SU11] 

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3), Pasal 96, Pasal 109 ayat (4) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;

Mengingat

:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara…)
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara …)
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara …)
  8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara …)
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahunn 2012 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara …)

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi habilitasi dan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas, yang meliputi habilitasi dan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  5. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  6. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  7. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  8. Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  9. Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seorang penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  10. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk mendukung penyandang disabilitas, keluarga dan/atau kelompok penyandang disabilitas agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, yang termasuk di dalamnya bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.
  11. Bantuan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial penyandang disabilitas.
  12. Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  13. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  14. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seorang Penyandang Disabilitas, keluarga penyandang disabilitas dan/atau kelompok penyandang disabilitas sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  15. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  16. Pemenuhan Kebutuhan Dasar adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimal seseorang untuk dapat hidup secara wajar sebagaimana sebelum terjadinya risiko sosial.
  17. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
  19. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
  20. Sistem pendukung Penyandang Disabilitas adalah orang tua, wali, pasangan dan/atau pendamping Penyandang Disabilitas;
  21. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  22. Penyelenggara adalah Menteri yang membidangi urusan sosial.

 

 

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

 

Pasal 2

 

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas berasaskan pada:

  1. penghormatan terhadap martabat dan hak Penyandang Disabilitas;
  2. akomodasi atas ragam disabilitas dan kepentingan terbaik Penyandang Disabilitas;
  3. akomodasi atas perbedaan jenis kelamin, identitas gender[SU12] , keyakinan, dan usia Penyandang Disabilitas; dan
  4. penghormatan terhadap persetujuan maupun penolakan yang diberikan Penyandang Disabilitas terhadap segala tindakan yang dilakukan terhadap dirinya.

 

Pasal 3

 

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

  1. melaksanakan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
  2. berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
  3. pemenuhan kebutuhan dasar melalui perlindungan sosial sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas; dan
  4. mewujudkan masyarakat inklusif.

 

Pasal 4

  1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas ditujukan kepada:
  1. Penyandang Disabilitas; 
  2. keluarga Penyandang Disabilitas;
  3. kelompok Penyandang Disabilitas;
  4. sistem pendukung Penyandang Disabilitas; dan/atau 
  5. masyarakat.
  1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas diprioritaskan kepada:
    1. perempuan dan anak Penyandang Disabilitas;
    2. buruh migran dan mantan buruh migran Penyandang Disabilitas;
    3. Penyandang Disabilitas miskin;
    4. Penyandang Disabilitas ganda atau multi disabilitas;
    5. Penyandang Disabilitas terdampak konflik;
    6. Penyandang Disabilitas terdampak bencana;
    7. Penyandang Disabilitas yang mengalami eksklusi sosial[SU13] ;
    8. Penyandang Disabilitas yang berdomisili di lokasi dengan kondisi geografis yang sulit diakses;[TSJU4] 
    9. Penyandang Disabilitas dalam masyarakat hukum adat; dan/atau
    10. Penyandang Disabilitas dalam masyarakat terdampak pengelolaan sumber daya alam.
  2. Prioritas selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditetapkan oleh Menteri.

 

BAB III
RUANG LINGKUP

 

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas[TSJU5] , meliputi:

  1. Habilitasi dan Rehabilitasi; dan
  2. Perlindungan Sosial.

 

BAB IV
HABILITASI DAN REHABILITASI

 

Bagian Kesatu
Umum

 

Pasal 6

Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk:

  1. mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya
  2. mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk mencapai, mempertahankan, mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  3. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

 

Pasal 7

Habilitasi dan Rehabilitasi terdiri dari:

  1. habilitasi dan rehabilitasi kesehatan[TSJU6] 
  2. habilitasi dan rehabilitasi vokasional; dan
  3. habilitasi dan rehabilitasi sosial

 

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Habilitasi dan Rehabilitasi

 

Paragraf 1

Pasal 8

Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi adalah:

  1. Menteri Sosial;
  2. Gubernur;
  3. Bupati/Walikota;
  4. Organisasi Penyandang Disabiltas;
  5. Perorangan dan/atau
  6. Masyarakat.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi, Penyandang Disabilitas berhak untuk:

  1. menentukan, menolak dan/atau memberikan persetujuan terhadap segala tindakan habilitasi dan rehabilitasi yang dilakukan terhadap dirinya;
  2. tidak mengalami penyiksaan, pemasungan, pengurungan, perlakuan buruk atau perlakuan lain yang merendahkan martabat kemanusian;
  3. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual;
  4. mendapatkan jaminan perlindungan keamanan dan keselamatan;
  5. mendapatkan prioritas dan pendampingan dalam setiap tahapan bencana;

 

Pasal 10

Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial wajib:

  1. menjamin akses atas informasi kepada penyandang disabilitas dan sistem pendukungnya;
  2. menjamin akses atas layanan kesehatan;
  3. menjamin akses atas layanan dasar berkualitas sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
  4. menjamin akses Penyandang Disabilitas dan sistem pendukungnya untuk berinteraksi dalam suasana dan prasarana yang memadai;
  5. menjamin dan memfasilitasi [TSJU7] akses Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
  6. menyediakan sarana dan prasarana bagi kesehatan, aktivitas fisik, dan aktivitas psikososial bagi Penyandang Disabilitas;
  7. memfasilitasi kegiatan di luar lembaga bagi penyandang disabilitas penerima layanan;
  8. membuat rekam medis [TSJU8] Penyandang Disabilitas penerima layanan
  9. membuat data penghuni dan membukanya atas persetujuan penghuni atau sistem pendukungnya.
  10. memberikan pelatihan dasar yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas.
  11. memberikan pelatihan mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada keluarga, masyarakat tempat Penyandang Disabilitas tinggal, dan para pengurus dan pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial

 

 

Pasal 11

  1. Habilitasi dan Rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan pendekatan persuasif, motivatif, dan/atau koersif.
  2. Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran dan himbauan dengan maksud untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang memadai serta meyakinkan seseorang atau kelompok agar bersedia terlibat dalam penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi. 
  3. Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang atau kelompok tergerak karena kesadarannya untuk terlibat dalam penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi. 
  4. Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial. 
  5. Tindakan koersif sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan sebagai upaya terakhir dengan memperhatikan kondisi prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), ragam disabilitas dan kepentingan terbaik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3)[SU19] [TSJU10] 

 

 

 

Paragraf 2
Bentuk Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial

 

Pasal 12

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:

  1. motivasi dan diagnosis psikososial;
  2. perawatan dan pengasuhan;
  3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  4. bimbingan mental spiritual;
  5. bimbingan fisik;
  6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  7. pelayanan Aksesibilitas;
  8. bantuan dan asistensi sosial;
  9. bimbingan resosialisasi;
  10. bimbingan lanjut; dan/atau
  11. rujukan.

 

Pasal 13

  1. Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.
  2. Motivasi diberikan kepada Penyandang Disabilitas dan sistem pendukungnya.
  3. Diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan dan melakukan asesmen terhadap aspek psikologi, sosial, dan kultural dari Penyandang Disabilitas dan sistem pendukungnya.
  4. Motivasi dan diagnosis psikososial dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten dan bersertifikasi;
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai komptensi dan sertifikasi tenaga profesioal diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

 

Pasal 14

  1. Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas.
  2. Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyandang disabilitas oleh keluarga atau keluarga pengganti.
  3. Desa dan/ atau unit sosial lain di tempat Penyandang Disabilitas tinggal dapat terlibat dalam perawatan dan pengasuhan sesuai dengan kewenangannya.

 

Pasal 15

  1. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Penyandang Disabilitas agar mampu hidup mandiri dan atau produktif.
  2. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, dan potensi; menciptakan aktivitas yang produktif; serta menciptakan relasi melalui lokakarya, kursus, dan pelatihan ketrampilan.
  3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan didahului dengan melakukan identifikasi terhadap minat, bakat, potensi, kebutuhan dan proyeksi Penyandang Disibilitas atas dirinya.

 

Pasal 16

  1. Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kegiatan untuk mengembangkan spritualitas, moralitas dan penerimaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan berdasarkan agama atau keyakinan yang dianutnya.
  2. Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang keimanan, tanggung jawab moral dan pengembangan kepribadian serta meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianut.

 

Pasal 17

  1. Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan kegiatan yang bertujuan untuk:
    1. memulihkan, memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani atau fungsi tubuh Penyandang Disabilitas.
    2. mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya
    3. refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 
  2. Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas mengenai cara hidup sehat untuk meminimalisasi penurunan fungsi fisik, mental, intelektual, dan sensorik melalui, terapi dan pemberian alat bantu dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

 

Pasal 18

  1. Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
  2. Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membangun relasi, interaksi dan komunikasi dengan lingkungan sosialnya dan mengatasi hambatan beraktivitas dan berpartisipasi dilakukan dengan cara melalui bimbingan sosial individu dan kelompok serta rekreasi.
  3. Konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan konseling secara individual maupun kelompok untuk menumbuhkan perasaan percaya diri dan meningkatkan kemampuan penyesuaian diri Penyandang Disabilitas dalam lingkungan lembaga pelayanan, keluarga, dan lingkungan sosial.
  4. Konseling psikososial mengutamakan konseling yang dilakukan antar penyandang disabilitas.

 

Pasal 19

  1. Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilaksanakan melalui penyediaan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam habilitasi dan rehabilitasi sosial guna mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan.
  2. Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penataan lingkungan fisik dan sosial, informasi, teknologi dan komunikasi.

 

Pasal 20

  1. Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.
  2. Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan usaha.
  3. Bantuan sosial dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, atau jasa.

 

Pasal 21

  1. Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas dan sistem pendukungnya agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.
  2. Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    1. bimbingan kesiapan penyandang disabilitas;
    2. bimbingan kesiapan kelompok penyandang disabilitas;
    3. bimbingan kesiapan keluarga dan masyarakat;
    4. bimbingan sosial hidup bermasyarakat;
    5. bimbingan kerja usaha ekonomi produktif; dan
    6. pemantapan dan penyaluran.

 

Pasal 22

  1. Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam 11 huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian dan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas penerima mafaat setelah memperoleh pelayanan habilitasi dan Rehabilitasi Sosial.
  2. Bimbingan lanjut dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap Penyandang Disabilitas terkait pemantapan kemandirian dan keberfungsian sosialnya dalam keluarga, masyarakat dan tempat kerja/ usaha.

 

Pasal 23

  1. Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k merupakan penerusan layanan kepada pihak lain agar Penyandang Disabilitas penerima manfaat memperoleh pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhannya.
  2. Rujukan dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan penyandang disabilitas, layanan rujukan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan penyandang disabilitas, serta menghubungkan Penyandang Disabilitas dengan lembaga penerima rujukan.
  3. Pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan peran serta keluarga atau keluarga pengganti Penyandang Disabilitas.

 

Paragraf 3
Tahapan Habilitasi dan Rehabilitasi

 

Pasal 24

  1. Habilitasi dan Rehabilitasi dilaksanakan dengan tahapan:
  1. pendekatan awal;
  2. pengungkapan dan pemahaman masalah;
  3. penyusunan rencana pemecahan masalah;
  4. pemecahan masalah;
  5. resosialisasi;
  6. terminasi; dan
  7. bimbingan lanjut.
  1. Pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi wajib memastikan keterlibatan penyandang disabilitas, keluarga, masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan Habilitasi dan Rehabilitasi.
  2. Keterlibatan sebagaimana disebut pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan langsung dan keterlibatan tidak langsung.

 

Pasal 25

  1. Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas[TSJU11] :
  1. sosialisasi dan konsultasi;
  2. identifikasi;
  3. motivasi;
  4. seleksi; dan
  5. penerimaan.
  1. Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa upaya konsolidasi, koordinasi dan penyampaian informasi program Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial kepada perorangan, keluarga, masyarakat dan lembaga, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dan mengetahui kelayakan program.
  2. Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami permasalahan pada dan disekitar Penyandang Disabilitas calon penerima pelayanan.
  3. Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat Penyandang Disabilitas penerima pelayanan serta dukungan keluarga dan masyarakat untuk terlibat dalam program Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial.
  4. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan Penyandang Disabilitas calon penerima pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial.
  5. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.

 

Pasal 26

  1. Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial.
  2. Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. persiapan;
  2. pengumpulan data dan informasi;
  3. analisis; dan
  4. temu bahas kasus.

 

Pasal 27

  1. Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan berdasarkan pengungkapan dan pemahaman masalah.
  2. Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan;
  2. menentukan bentuk keterlibatan dan peran serta Penyandang Disabilitas dan sistem pendukungnya.
  3. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan; dan
  4. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

 

Pasal 28

Kegiatan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah bagi penerima pelayanan.

Pasal 29

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e merupakan upaya pengembalian penerima pelayanan ke dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 30

  1. Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial.
  2. Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. identifikasi keberhasilan dan kegagalan program;
  2. identifikasi capaian Penyandang Disabilitas penerima pelayanan dari aspek biopsikososial dan spiritual;
  3. identifikasi rencana tindak lanjut;
  4. evaluasi keterlibatan dan peran serta sistem pendukung dari Penyandang Disabilitas penerima pelayanan;
  5. kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan kehidupan penerima pelayanan.

Pasal 31

  1. Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantapan kemandirian dan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.
  2. Bimbingan lanjut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil identifikasi dan evaluasi sebagaimana disebut dalam Pasal ?? ayat (2) angka a sampai dengan angka d [g12] 
  3. Dalam hal Penyandang Disabilitas penerima pelayanan telah mencapai kondisi Rehabilitasi Sosial yang diharapkan maka dilaksanakan terminasi akhir.

 

Bagian Ketiga
Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi

 

Pasal[TSJU13]  32

  1. Penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
  1. habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga;
  2. habilitasi dan rehabilitasi diluar lembaga
  1. Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di panti sosial Pemerintah, pemerintah daerah, atau Lembaga.
  2. Habilitasi dan Rehabilitasi diluar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keluarga dan masyarakat.
  3. Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan standar Habilitasi dan Rehabilitasi, adat dan kebiasaan serta budaya yang berkembang di masyarakat.

 

 

Paragraf 1
Habilitasi dan Rehabilitasi diluar Lembaga

 

Pasal 33

  1. Layanan habilitasi dan rehabilitasi diluar lembaga sebagaimana dimaksud dalam XXX dilakukan dengan pemberian layanan harian dan/atau pemberian layanan berbasis tempat tinggal.
  2. Layanan harian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan cara Penyandang Disabilitas mendatangi langsung pusat layanan.
  3. Pemberian layanan berbasis tempat tinggal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan cara petugas pemberi layanan mendatangi Penyandang Disabilitas di tempat tinggalnya.
  4. Layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis tempat tinggal diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak dapat menjangkau pusat layanan habilitasi dan rehabilitasi, dengan mengutamakan kondisi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXX.

[TSJU14] 

Pasal 34

  1. Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXX mengupayakan penyelenggaraan [TSJU15] habilitasi dan rehabilitasi diluar lembaga berada pada lokasi yang dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas[TSJU16] .
  2. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat untuk melakukan penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi diluar lembaga. dengan memperhatikan perlindungan dan keselamatan masyarakat[TSJU17] 
  3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara lain dalam bentuk pemberian informasi, pelatihan, dan penguatan layanan dasar.

 

Paragraf 2
Habilitasi dan Rehabilitasi dalam Lembaga

 

Pasal 35

  1. Layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Penyandang Disabilitas tinggal di tempat yang disediakan lembaga penyelenggara untuk mendapatkan layanan habilitasi dan rehabilitasi.

 

Pasal 36

  1. Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dalam lembaga dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menjamin kepentingan terbaik Penyandang Disabilitas.
  2. Habilitasi dan Rehabilitasi di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan asesmen yang menunjukkan bahwa Habilitasi dan Rehabilitasi di luar lembaga tidak memungkinkan untuk dilakukan.
  3. Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial di dalam lembaga hanya dilakukan apabila:  
    1. Kondisi Penyandang Disabilitas memungkinkan untuk menjalani habilitasi dan rehabilitasi di luar lembaga; dan
    2. Mendapat persetujuan Penyandang Disabilitas atau sistem pendukungnya.
  1. Persetujuan sistem pendukung sebagaimana diatur pada ayat (2) diberikan dalam hal penyandang disabilitas tidak dapat memberikan persetujuan yang didasarkan pada kehendak bebas.
  2. Persetujuan sistem pendukung sebagaimana diatur pada ayat (2) diberikan dengan dilampirkan penjelasan mengenai hambatan yang menyebabkan Penyandang Disabilitas tidak dapat memberi persetujuan dan surat keterangan psikiater yang menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas tidak dapat memberi persetujuan berdasarkan kehendak bebas.

 

 

Pasal 37

  1. Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga diberikan untuk jangka waktu tertentu yang disetujui oleh Penyandang Disabilitas atau sistem pendukungnya.
  2. Setelah jangka waktu yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis, penyelenggara layanan wajib melakukan evaluasi layanan.
  3. Evaluasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan profesional di bidang sosial dan kesehatan yang independen; Penyandang Disabilitas penerima layanan dan sistem pendukungnya.
  4. Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyandang Disabilitas tidak lagi memerlukan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi, maka penyelenggara layanan segera menghentikan [TSJU18] tindakan habilitasi dan rehabilitasi sosial di dalam lembaga
  5. Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan tindakan yang mengharuskan penyandang disabilitas menjalani layanan lanjutan, maka penyelenggara layanan wajib menentukan jangka waktu  habilitasi dan rehabilitasi lanjutan.
  6. Keputusan pemberian layanan lanjutan harus disetujui oleh penyandang disabilitas atau sistem pendukungnya
  7. Penyandang Disabilitas berhak meninggalkan Rehabilitasi Sosial sebelum jangka waktu habilitasi dan rehabilitasi sosial yang telah disepekati berakhir.[TSJU19] 

 

Pasal 38

  1. Dalam melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas, penyedia layanan berkewajiban:
  1. mendorong dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk beraktivitas diluar tempat pelayanan;
  2. menjamin akses Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
  3. menjamin akses Penyandang Disabilitas terhadap layanan dasar berkualitas sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
  4. menjalin kerja sama dengan penyedia layanan kesehatan umum dan kesehatan yang terkait dengan kedisabilitasan guna menyelenggarakan layanan kesehatan bermutu;
  5. memfasilitasi layanan kesehatan secara berkala kepada Penyandang Disabilitas sekurang-kurangnya satu kali satu minggu;
  6. memberikan akses kepada sistem pendukung dan pembesuk Penyandang Disabiltas untuk bertemu dengan Penyandang Disabilitas penerima layanan dalam suasana dan prasarana yang memadai
  7. memberikan akses kepada sistem pendukung untuk meninjau setiap sarana dan prasarana layanan.
  8. membuat data residen yang tinggal dalam lembaga penyelenggara layanan;
  1. Penyelenggara layanan dapat menyelenggarakan layanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 39

  1. Setiap Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga wajib melakukan pendaftaran. [TSJU20] 
  2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pendaftaran Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

 

Pasal 40

  1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, gubernur, atau bupati/walikota melakukan akreditasi berkala kepada setiap Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi dalam Lembaga yang berada di bawah lingkup tanggung jawabnya.
  2. Akreditasi Panti Sosial bertujuan untuk memeriksa kualitas layanan habilitasi dan rehabilitas sosial secara faktual.
  3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, gubernur, atau bupati/walikota melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas, tokoh masyarakat, dan ahli dalam melaksanakan proses akreditasi layanan Panti Sosial.
  4. Pengaturan lebih lanjut mengenai akreditasi diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 41

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif terhadap Panti yang telah memenuhi standar akreditasi yang sesuai.
  2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  3. dukungan finansial,
  4. dukungan program peningkatan kapasitas,
  5. dukungan insentif lainnya
  6. Terhadap Panti yang tidak memenuhi standar akreditasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Panti sesuai dengan kebutuhan Panti terkait.
  7. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Panti yang melanggar hak-hak Penyandang Disabilitas.
  8. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
    1. pencabutan dukungan finansial
    2. pencabutan dukungan program peningkatan kapasitas
    3. mencantumkan Panti terkait ke dalam daftar hitam Panti yang tidak layak menerima rujukan
    4. sanksi administratif lainnya

 

 

Paragraf 3
Standar Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi

 

Pasal 42

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan di dalam Panti harus memenuhi standar minimum sebagai berikut:

  1. Standar SDM
  2. Standar perlakuan
  3. Standar Fasilitas
  4. Standar kesehatan
  5. Standar sanitasi
  6. Standar nutrisi
  7. Standar mekanisme pengaduan
  8. Standar mekanisme pelibatan Penyandang Disabilitas dalam penilaian layanan Panti Rehabilitasi Sosial; dan
  9. Peer Support/Peer Consultant.

 

Pasal 43

Standar SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal ... mencakup antara lain:

  1. Pimpinan panti harus memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan panti;
  2. Tenaga pelayanan harus memahami masalah disabilitas orang yang dilayani
  3. memiliki pengurus yang profesional dengan mendapatkan pelatihan;
  4. mempekerjakan konselor sesama Penyandang Disabilitas;
  5. Petugas panti memahami hak-hak penyandang dsaibilitas
  6. Petugas panti pernah mendapatkan pelatihan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi
  7. Tersedianya petugas panti perempuan untuk memberikan layanan pada perempuan penyandang disabilitas

 

Pasal 44

Standar perlakuan sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:

  1. Penghuni panti tidak boleh memberikan perlakuan yang menyinggung integritas penghuni panti.[Office21] 
  2. Panti tidak boleh memberikan perlakuan/tindakan kepada penyandang disabilitas tanpa persetujuan dari penyandang disabilitas
  3. Pelayanan perempuan penyandang disabilitas dilakukan oleh petugas perempuan

 

Pasal 45

Standar fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:

  1. lokasi berada di tengah masyarakat;
  2. menggunakan asrama dengan memperhatikan daya tampung;

 

Pasal 46

Standar kesehatan dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... mencakup standar yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 47

Standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:

  1. memiliki kerjasama secara resmi dengan pusat layanan kesehatan setempat
  2. tenaga kesehatan terutama dokter dan perawat harus melakukan kunjungan secara berkala ke dalam panti
  3. layanan kesehatan diberikan baik layanan kesehatan umum maupun layanan kesehatan yang terkait dengan disabilitasnya
  4. perawatan kepada penghuni panti harus sesuai dengan persetujuan penyandang disabilitas
  5. obat/perawatan yang diberikan haruslah obat/perawatan tanpa atau dengan efek samping sekecil mungkin bagi penyandang disabilitas.

 

Pasal 48

Standar nutrisi sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:

  1. Memenuhi kecukupan kebutuhan gizi dan kalori harian penyandang disabilitas
  2. Kebutuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kecukupan protein, karbohidrat, vitamin, lemak, dan mineral
  3. Asupan nutrisi diberikan sesuai dengan kondisi tubuh atau keperluan spesifik penyandang disabilitas.
  4. Panti harus menyediakan ahli gizi untuk menentukan rencana pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi penyandang disabilitas.

 

Pasal 49

Standar mekanisme Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:

  1. Setiap panti harus menyediakan sarana komunikasi baik melalui telepon/pesan singkat/surat elektronik atau sarana komunikasi lainnya bagi residen dan menjamin residen dapat berkomunikasi dengan bebas dan rahasia melalui saluran komunikasi tersebut.
  2. Panti juga harus menyediakan hotline pengaduan kepada layanan dasar, layanan hukum/bantuan hukum, Kepolisian, layanan pendampingan oleh organisasi penyandang disabilitas, dan layanan lain yang diperlukan Penyandang Disabilitas.
  3. Panti wajib menyediakan alat-alat sosialisasi terkait komunikasi pengaduan melalui hotline yang dapat dengan mudah dilihat atau diketahui dan diakses penyandang disabilitas.[Office22] 

 

Pasal 50

Standar mekanisme pelibatan Penyandang Disabilitas dalam penilaian layanan Panti Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:

  1. Panti Rehabilitasi Sosial harus memiliki standar pelibatan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan peraturan internal Panti Rehabilitasi Sosial
  2. Panti Rehabilitasi Sosial harus memiliki standar pelibatan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan standar pelayanan Panti Rehabilitasi Sosial.

 

Pasal 51

Peer Support/Peer Consultant sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:

  1. Panti wajib melibatkan sesama penyandang disabilitas sebagai pendukung utama (peer support) penyandang disabilitas yang lain[Office23] 
  2. Pelibatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesamaan jenis disabilitas Pendukung Utama dengan penyandang disabilitas yang didukung

 

Pasal 52

  1. Penyusunan Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang Dilakukan di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial wajib mengedepankan prinsip menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan Penyandang Disabilitas.
  2. Panti Rehabilitasi Sosial wajib menampilkan kewajiban panti dan petugas panti dalam media komunikasi[Office24]  yang dapat dengan mudah dilihat dan diakses Penyandang Disabilitas.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

 

 

Bagian Keempat
Habilitasi dan Rehabilitasi Kesehatan

 

Pasal 53

  1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur, bupati/walikota wajib menyelenggarakan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan bagi Penyandang Disabilitas
  2. Penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan antara lain dengan:
  1. Mengatasi dan menghapus berbagai dimensi hambatan fisik dan informasi yang dialami penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan;
  2. Menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, serta kepekaan dalam melayani penyandang disabilitas;
  3. Menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh, mulai dari promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif/habilitatif bagi seluruh penyandang disabilitas, termasuk ketersediaan obat dan alat/teknologi bantu bagi penyandang disabilitas;
  4. Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dan kerjasama antara sektor kesehatan dengan organisasi penyandang disabilitas, gerakan pasien, dan mitra masyarakat sipil lainnya termasuk dalam program rehabilitasi bersumberdaya masyarakat
  5. Memastikan mekanisme dan pelembagaan implementasi kerangka kebijakan dan aturan seputar layanan kesehatan inklusif disabilitas, termasuk koordinasi lintas sektor dan akuntabilitas, baik di tingkat nasional dan daerah.
  6. Meningkatkan anggaran sektor kesehatan baik di tingkat pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi pengembangan layanan kesehatan inklusif disabilitas.
  7. Mendorong kebijakan dan program kesehatan bagi penyandang disabilitas yang berlandaskan bukti, data, dan informasi akurat lewat survei, penelitian, dan pelaporan pelayanan rutin di sektor kesehatan
  8. Menyediakan dan menyelenggarakan mekanise rujukan terpadu bagi Penyandang Disabilitas.
  1. Habilitasi dan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bersumber daya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip:
  1. Prinsip partisipasi;
  2. Prinsip pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
  3. Prinsip kemitraan dengan masyarakat;
  1. Masyarakat dapat secara mandiri menyelenggarakan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 54

  1. Penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi kesehatan membangun kolaborasi dan kemitraan dengan organisasi masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan kesinambungan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan
  2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur, bupati/walikota melakukan pendataan wilayah binaan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan
  3. Penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi kesehatan memberikan pendampingan, pembinaan, dan peningkatan kuantitas dan kualitas habilitasi dan rehabilitasi kesehatan berumberdaya masyarakat secara berkesinambungan.
  4. Penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi kesehatan memastikan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam pengelolaan, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta penentuan arah kegiatan program habilitasi dan rehabilitasi kesehatan bersumberdaya masyarakat

 

Pasal 55

Penyelenggara layanan kesehatan [Office25] memiliki kewajiban untuk:

  1. melibatkan penyandang Penyandang Disabilitas dan Organisasi Penyandang Disabilitas secara aktif dalam setiap kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan serta evaluasi program habilitasi dan rehabilitasi kesehatan.
  2. melibatkan Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan.
  3. memastikan adanya dukungan untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam sistem dan pengelolaan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan.
  4. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk menyatakan kepentingan dan kebutuhannya serta turut mengambil keputusan dalam habilitasi dan rehabilitasi kesehatan.
  5. mengintegrasikan keterampilan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas sebagai bagian pelatihan dan pengajaran bagi penyedia layanan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan.

 

Pasal 56

Pemberi layanan kesehatan [Office26] memiliki kewajiban untuk:

  1. menggunakan prinsip partisipasi dan melibatkan Penyandang Disabilitas untuk memutuskan seluruh tindakan medis yang akan diberikan kepada Penyandang Disabilitas
  2. menyediakan informasi habilitasi dan rehabilitasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas, terutama Penyandang Disabilitas penglihatan, pendengaran, dan wicara
  3. menghindari perbedaan pemahaman antara Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam pemberian informasi dan penentuan tindakan habilitasi dan rehabilitas kesehatan
  4. menjalin komunikasi yang konstruktif untuk memahami kebutuhan khusus Pasien dengan disabilitas
  5. menghormati hak Penyandang Disabilitas atas tubuhnya
  6. menyampaikan secara langsung kepada Pasien Penyandang Disabilitas semua informasi mengenai kondisi kesehatannya sebelum berkonsultasi dengan keluarga atau pendamping Pasien Penyandang Disabilitas
  7. menjadikan pasien dengan disabilitas sebagai pemegang keputusan terkait tindakan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan
  8. meningkatkan pemahaman keluarga atau pendamping Penyandang Disabilitas terkait hak atas tubuh yang dimiliki oleh setiap Penyandang Disabilitas
  9. menyelenggarakan penyuluhan rutin sekaligus membentuk grup konseling sampai ke rumah-rumah tempat Penyandang Disabilitas tinggal.
  10. menyediakan perangkat media informasi dan pembelajaran yang dapat dengan mudah diakses dan digunakan Penyandang Disabilitas.

 

Pasal 57

Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan unsur-unsur lainnya memastikan bahwa informasi habilitasi dan rehabilitasi kesehatan tersedia, dapat diakses, dan dapat dimengerti Penyandang Disabilitas.

 

Pasal 58

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memastikan implementasi habilitasi dan rehabilitasi kesehatan secara merata untuk mewujudkan aksesibilitas secara utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  2. Penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi kesehatan menyediakan sarana layanan kesehatan yang dapat diakses Penyandang Disabilitas
  3. Perencanaan standar bangunan fisik unit layanan kesehatan melibatkan Penyandang Disabilitas dan kelompok Penyandang Disabilitas dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku

 

Pasal 59

  1. Penyelenggara[TSJU27]  habilitasi dan rehabilitasi kesehatan menyediakan Rumah Antara [Office28] sebagai wadah transisi bagi Penyandang Disabilitas Jiwa dari rumah sakit ke rumah ataupun sebaliknya
  2. Penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi kesehatan memfasilitasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Penyandang Disabilitas Jiwa

 

 

BAB V
PERLINDUNGAN SOSIAL[DAW29] 

 

Pasal 60

Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mendukung penyandang disabilitas, keluarga dan/atau kelompok penyandang disabilitas agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

[PKA30] 

Pasal 61

Perlindungan Sosial diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam lingkup:

  1. Bantuan Sosial
  2. Jaminan Sosial
  3. Pemberdayaan Sosial; dan
  4. Bantuan Hukum dan Advokasi Sosial

 

 

Bagian Kesatu
Bantuan Sosial

 

Pasal 62

  1. Bantuan sosial merupakan hak dari Penyandang Disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, dan/atau kelompok Penyandang Disabilitas yang mengalami Risiko Sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
  2. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seorang Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas dan/atau kelompok penyandang disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari Risiko Sosial.
  3. Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
  4. krisis sosial;
  5. krisis ekonomi;
  6. krisis politik;
  7. konflik sosial; atau
  8. bencana alam.
  9. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :
  1. bantuan langsung;
  2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  3. penguatan kelembagaan.
    1. Bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan-kebutuhan lainnya diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
    2. Penerima bantuan sosial adalah Penyandang Disabilitas dan/atau sistem pendukungnya, terutama Penyandang Disabilitas yang disebutkan di dalam Pasal XXX.

Paragraf 1
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

 

Pasal 63

Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (5) secara umum meliputi:

  1. pangan;
  2. sandang;
  3. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
  6. pelayanan psikososial;
  7. penampungan serta tempat hunian; dan/atau
  8. dapur umum.

 

Pasal 64

  1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang bersifat berkelanjutan meliputi:
    1. bantuan sosial khusus;
    2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; dan/atau
    3. alat bantu bagi Penyandang Disabilitas
  2. Bantuan sosial khusus diberikan dengan mempertimbangkan kondisi prioritas Penyandang Disabilitas yang dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
  3. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis Penyandang Disabilitas yang dapat berupa:
    1. Obat-obatan;
    2. Terapi berkelanjutan;
    3. Pendamping; dan/atau
    4. Asupan nutrisi
  4. Alat bantu bagi penyandang disabilitas serta perawatannya diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing Penyandang Disabilitas yang meliputi antara lain:
    1. alat bantu kesehatan;
    2. alat bantu mobilitas; atau
    3. alat bantu kemandirian

 

 

Paragraf 2
Sifat Bantuan Sosial

 

Pasal 65

Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar diberikan pada saat terjadi Risiko Sosial sampai keadaan stabil.

 

Pasal 66

  1. Bantuan Sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai
  2. Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari pemerintah daerah
  3. Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negar dan/atau daerah

 

Paragraf 3
Bentuk Bantuan Sosial

Pasal 67

  1. Bantuan langsung dapat bersifat sementara atau bersifat berkelanjutan
  2. Bantuan langsung berupa pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal x serta meliputi juga:
    1. uang tunai;
    2. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
    3. penyediaan kebutuhan pokok murah; dan atau
    4. penyediaan pemakaman
  3. Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung diberikan kepada penyandang disabilitas atau melalui lembaga kesejahteraan sosial.

 

Pasal 68

  1. Penyediaan aksesibilitas dapat bersifat sementara atau berkelanjutan
  2. Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (2) huruf b dapat berupa aksesibilitas fisik dan non fisik, serta memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya.
  3. Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan kegiatan:
    1. melakukan rujukan;
    2. mengadakan jejaring kemitraan;
    3. menyediakan fasilitas; dan/atau
    4. menyediakan informasi.

 

Pasal 69

  1. Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) huruf c dapat berupa kemudahan dalam memberikan legalitas, peningkatan sumber daya manusia, dan memperoleh akreditasi.
  2. Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
    1. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
    2. melakukan supervisi dan evaluasi;
    3. melakukan pengembangan sistem dan manajemen organisasi;
    4. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
    5. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

 

Bagian Kedua
Jaminan Sosial

 

Pasal 70

  1. Setiap penyandang disabilitas berhak atas jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  2. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  1. asuransi kesejahteraan sosial;
  2. bantuan langsung berkelanjutan; dan
  3. bantuan khusus.
    1. Penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2)
    2. Penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.[PKA31] 

 

Pasal 71

  1. Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.
  2. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.
  3. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan asuransi kesejahteraan sosial guna mendukung sistem jaminan sosial nasional.

 

Pasal 72

  1. Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diberikan kepada penyandang disabilitas berat.
  2. Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.
  3. Bantuan langsung berkelanjutan yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui mekanisme non tunai.
  4. Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara terus menerus seumur hidup.
  5. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  6. Pelaksanaan pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[PKA32] .

 

Pasal 73

  1. Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf c mencakup:
  1. pelatihan,
  2. konseling,
  3. perawatan sementara,
  4. pelayanan kesehatan; dan
  5. penyediaan alat bantu.
  1. Bantuan khusus diberikan dengan mempertimbangkan kondisi prioritas Penyandang Disabilitas yang dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
  2. Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan medis Penyandang Disabilitas dan dapat berupa:
    1. Obat-obatan;
    2. Terapi berkelanjutan;
    3. Pendamping; dan/atau
    4. Asupan nutrisi
  3. Alat bantu bagi penyandang disabilitas serta perawatannya diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing Penyandang Disabilitas yang meliputi antara lain:
    1. alat bantu kesehatan;
    2. alat bantu mobilitas; atau
    3. alat bantu kemandirian
  4. Pemberian bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah.[PKA33] 
  5. Pelaksanaan pemberian bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Sosial

 

Pasal 74

  1. Pemberdayaan Sosial bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan secara mandiri.
  2. Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  1. Penyandang Disabilitas; 
  2. Sistem Pendukung Penyandang Disabilitas; 
  3. Organisasi Penyandang Disabilitas; dan/atau 
  4. masyarakat. 
  1. Pemenuhan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada mereka dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

 

Pasal 75

  1. Pemberdayaan Sosial dilaksanakan melalui tahapan:
  1. persiapan Pemberdayaan Sosial;
  2. pelaksanaan Pemberdayaan Sosial; dan
  3. evaluasi Pemberdayaan Sosial.
  1. Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyandang Disabilitas, keluarga, masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas pada seluruh tahapan.
  2. Keterlibatan sebagaimana disebut pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan langsung dan keterlibatan tidak langsung.

 

Paragraf 1
Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial[a34] 

 

Pasal 76

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun cetak biru Pemberdayaan Sosial sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

 

Pasal 77

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial diberikan dalam bentuk:

  1. diagnosis dan pemberian motivasi;
  2. pelatihan dan pendampingan
  3. pemberian stimulan;
  4. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  5. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  6. bimbingan lanjut.

Pasal 78

Penegakan diagnosis dan pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan dengan cara:

  1. melakukan asesmen menyeluruh [a35] yang meliputi:
  1. asesmen fisik; dan
  2. asesmen psikologis.[a36] 
    1. bimbingan motivasi; dan/atau
    2. mengembangkan tanggung jawab dan partisipasi untuk melakukan Pemberdayaan Sosial.

 

Pasal 79

  1. Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan dengan cara:
    1. memberikan konseling;
    2. memberikan pendampingan psikososial;
    3. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat dan potensi sumber daya;
    4. memberikan penggalian dan pengambangan potensi diri dan keterampilan;
    5. memberikan akses magang di perusahaan; dan/atau
    6. memberikan pendampingan kerja.
  2. Materi pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) supaya dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

 

Pasal 80

Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan dengan cara:

  1. memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau barang;
  2. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan keuangan; dan/atau
  3. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan.

 

Pasal 81

Peningkatan akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan dengan cara:

  1. memfasilitasi pameran produk unggulan;
  2. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
  3. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
  4. pengenalan produk/promosi pengenalan barang produk dalam negeri;
  5. sosialisasi gagasan dan penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
  6. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
  7. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

 

Pasal 82

Penguatan kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dilakukan dengan cara:

  1. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
  2. melakukan pengembangan sistem;
  3. membangun jaringan antarkelembagaan dan kemitraan untuk memperkuat pemberdayaan sosial;
  4. melakukan advokasi peran lembaga dan kemitraan; dan/atau
  5. melakukan supervisi dan evaluasi.

 

Pasal 83

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f dilakukan dengan cara:

  1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  2. melakukan koordinasi dengan keluarga;
  3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha; dan/atau
  4. melakukan pemberian bimbingan dan motivasi kepada penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

 

Paragraf 2
Evaluasi Program Pemberdayaan Sosial

Pasal 84

  1. Evaluasi program Pemberdayaan Sosial didasarkan pada cetak biru Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
  2. Hasil evaluasi dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program pemberdayaan Sosial selanjutnya.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan akademisi atau praktisi, Penyandang Disabilitas, keluarga, masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas.

 

Paragraf 3
Kriteria Subjek Pemberdayaan Sosial

 

Pasal 85

Pemberdayaan Sosial terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a ditujukan kepada perorangan Penyandang Disabilitas yang memiliki kriteria:

  1. tidak memiliki penghasilan;
  2. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
  3. memiliki keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
  4. memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
  5. memiliki keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

 

Pasal 86

Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga/wali/pendamping Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga yang memiliki kriteria:

  1. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
  2. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
  3. keterbatasan akses tehadap pelayanan sosial dasar;
  4. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha; atau
  5. mengalami masalah sosial psikologis.

 

Pasal 87

  1. Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c ditujukan kepada:
  1. sekelompok Penyandang Disabilitas; atau
  2. sekelompok orang yang terdiri dari Penyandang Disabilitas dan orang bukan Penyandang Disabilitas bersama-sama secara inklusif.
  1. Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok dengan kriteria:
  1. beranggotakan penyandang disabilitas dan orang bukan Penyandang Disabilitas inklusi miskin;
  2. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
  3. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; atau
  4. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

 

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria subjek Pemberdayaan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

Bagian Keempat
Advokasi Sosial dan Bantuan Hukum

 

Paragraf 1
Umum

Pasal 89

  1. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau masyarakat Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
  2. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
  3. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. mediasi;
    2. negosiasi; dan
    3. pendampingan dan peningkatan kapasitas
  4. Penerima hak atas advokasi sosial adalah Penyandang Disabilitas dan sistem pendukungnya

 

Paragraf 2
Bentuk Advokasi Sosial

 

Pasal 90

  1. Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan penyuluhan, pemberian informasi dan/atau diseminasi mengenai:
    1. penguatan karakter Penyandang Disabilitas
    2. perlindungan terhadap keluarga Penyandang Disabilitas
  2. Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
    1. pendampingan;
    2. bimbingan; dan/atau
    3. mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
  3. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan :
    1. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
    2. pemulihan hak yang dilanggar.

 

Pasal 91

 

  1. Bantuan hukum diberikan kepada Penyandang Disabilitas dan/atau kelompok penyandang disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  2. Bantuan hukum yang dimaksud pada ayat (1) tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
  3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
  4. Penerima bantuan hukum adalah setiap Penyandang Disabilitas dan/atau kelompok penyandang disabilitas

 

Paragraf 3
Bentuk Bantuan Hukum

 

Pasal 92

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dilakukan dengan :

  1. melakukan investigasi sosial;
  2. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
  3. memfasilitasi tersedianya saksi;
  4. memfasilitasi tersedianya pendamping;
  5. memfasilitasi tersedianya mediasi hukum;
  6. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
  7. memberikan pendampingan bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

 

Paragraf 4
Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

 

Pasal 93

Penyandang Disabilitas penerima bantuan hukum memiliki hak atas:

  1. Mendapatkan bantuan dan pendampingan sejak sebelum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum
  2. Kebijakan khusus dalam setiap kegiatan yang bersifat administratif
  3. Didengar dan memiliki kesempatan yang sama dalam proses hukum
  4. Fasilitasi pendamping dalam setiap proses hukum
  5. Pemulihan setelah berhadapan dengan hukum

 

 

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

 

Pasal 94

  1. Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  2. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
    1. Memberi kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk terlibat dalam proses sosial dan kultural di masyarakat; dan
    2. Memberi kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja dalam usaha-usaha produktif masyarakat.

 

Pasal 95

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dengan prinsip partisipasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas serta kemitraan dengan masyarakat sekitar.
  2. Dalam menyelenggarakan prinsip partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
  1. berkolaborasi dan membangun koalisi dengan organisasimasyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan kesinambungan layanan atau program berbasis masyarakat
  2. Menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi;
  3. melakukan pendataan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang berkesinambungan serta peningkatan kuantitas dan kualitas wilayah binaan yang berkesinambungan.
  4. memastikan keikutsertaan penyandang disabilitas di tingkat pengelolaan, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta menentukan arah kegiatan yang melibatkan masyarakat
  1. Partipisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan-perundangan-undangan yang berlaku.

 

Pasal 96

  1. Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian keluarga dan masyarakat kepada layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas
  2. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan tenaga profesional untuk pemberian motivasi dan diagnosis terhadap Penyandang Disabilitas
  3. Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dengan melibatkan masyarakat dan/atau organisasi penyandang disabilitas.
  4. Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan organisasi masyarakat sipil dan/atau organisasi penyandang disabilitas.

 

Pasal 97

  1. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasi anggaran untuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal ... .
  2. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dialokasikan untuk biaya operasional dan tenaga pelaksana.
  3. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara lintas sektor berdasarkan tugas dan fungsi kementerian/lembaga atau organisasi pemerintah daerah.

 

Pasal 98

  1. Tenaga professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... memiliki sertifikasi dan kompetensi yang sesuai.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dari pelatihan yang mencakup kurikulum layanan habilitas dan rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat;
  3. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan merupakan wewenang dari menteri yang menyelenggarakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi

 

 

 

BAB VII
PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVAUASI

 

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas/Kelompok Kerja [PKA37] [TSJU38] 

 

Pasal 99

  1. Pemerintah Daerah membentuk Dewan Pengawas/Kelompok Kerja untuk Penyandang Disabilitas untuk mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas.
  2. Dewan pengawas/Kelompok Kerja sebagaimana disebut pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
  3. Dewan pengawas/Kelompok Kerja sebagaimana disebut pada ayat (1) sekurang-kurangnya beranggotakan:
    1. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani urusan sosial;
    2. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani urusan kesehatan
    3. Perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas; dan
    4. Perwakilan masyarakat

 

Pasal 100

  1. Dewan Pengawas/Kelompok Kerja bertugas:
    1. melaksanakan pertemuan koordinasi antar SKPD terkait untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan/atau penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas;
    2. memantau dan mengawasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
    3. melakukan evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
    4. Melakukan koordinasi kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas antara Pemerintah daerah, Lembaga Rehabilitasi, OPD dan masyarakat
    5. Memastikan keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
    6. Melaporkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana kepada Bupati.
  2. Dewan pengawas dibentuk melalui keputusan Bupati/ Walikota.
  3. Wilayah kerja Dewan Pengawas meliputi Kabupaten/ Kota
  4. Dewan Pengawas bekerja untuk jangka waktu 3 tahun.

 

 

Bagian Kedua
Pengawasan

 

Pasal 101

Pengawasan penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk:

  1. memeriksa standar dan mekanisme penyelenggaraan;
  2. memeriksa sarana dan prasarana
  3. memeriksa kelengkapan fasilitas penyelenggara

 

Pasal 102

Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas ditujukan kepada Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi di dalam dan/atau di luar lembaga.

 

Pasal 103

Pengawasan penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali[PKA39] [TSJU40] .

 

Bagian Ketiga
Evaluasi

 

Pasal 104

Evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk menilai:

  1. Kecukupan dan kelayakan pelayanan
  2. Peningkatan pelayanan
  3. Perbaikan pelayanan
  4. Penentuan pemberian penghargaan dan sanksi

 

Pasal 105

Evaluasi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas ditujukan kepada Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi di dalam dan/atau di luar lembaga.

 

Pasal 106

Evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas dilakukan setiap 2 (tahun) tahun sekali

 

Pasal 107

Hasil pengawasan dan evaluasi Dewan Pengawas/Kelompok Kerja disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan sosial, menteri yang membidangi urusan kesehatan dan Komisi Nasional Disabilitas.

 

 

BAB VI
PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

tanda tangan

 

NAMA

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal …

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

 

tanda tangan

 

 NAMA

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

 

I.UMUM

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

         Cukup jelas

Pasal 2

         Cukup jelas

Pasal 3

         Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 4

Ragam disabilitas adalah

Kepentingan terbaik adalah ..... Salah satu contoh kepentingan terbaik adalah dengan mengedepankan home-based service, peran aktif pemerintah dan pelaksana program kesejahteraan sosial untuk mendatangi Penyandang Disabilitas, menghormati martabat penyandang disabilitas, dan otonomi penyandang disabilitas dalam membuat keputusan.

 

Pasal 5

         Ayat (1)

Contoh wujud penghormatan martabat penyandang disabilitas adalah tidak digunduli secara paksa, tidak dipaksa menggunakan alat kontrasepsi, tidak dimandikan di tempat terbuka, penghuni panti perempuan harus dikelola oleh perempuan dan sebaliknya

Ayat (2)

Contoh penghormatan hak penyandang disabilitas berupa kegitan rekreatif maupun produktif, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, hak atas kebebasan penghuni panti tidak boleh dikurumg dalam ruangan, dipasung, dan lain sebagainya

Ayat (3)

         Cukup jelas

Ayat (4)

                  Cukup jelas

Pasal 6

         Cukup jelas

Pasal 7

         Cukup jelas

Pasal 8

         Cukup jelas

Pasal 9

         Cukup jelas

Pasal 10

         Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

         Ayat (4)

                  Cukup jelas

         Ayat (5)

                  Cukup jelas

Pasal 11

         Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

Yang dimaksud sistem pendukung adalah wali, pendamping, keluarga, dan unit sosial lainnya di tempat Penyandang Disabilitas tinggal.

         Ayat (4)

                  Cukup jelas

         Ayat (5)

                  Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

 

Pasal 14

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

         Ayat (4)

                  Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 20

         Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Huruf a

                           Cukup jelas

                  Huruf b

                           Cukup jelas

Huruf c

Bimbingan keluarga dan masyarakat melalui kegiatan: evaluasi perkembangan penyandang disabilitas, bimbingan dan motivasi kepada penyandang disabilitas, keluarga dan sistem pendukung lainnya, penyuluhan sosial bagi masyarakat di lingkungannya, mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Huruf d

Bimbingan sosial hidup bermasyarakat dilakukan melalui bimbingan motivasi kepada penyandang disabilitas secara individu dan kelompok, latihan praktis dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat.

Huruf e

Bimbingan kerja usaha ekonomis produktif meliputi bimbingan pementapan keterampilan yang telah diperoleh, bimbingan motivasi individu dan kelompok, bimbingan pemantapan pengelolaan usaha, bimbingan pembukuan dan keuangan, bimbingan penyelenggaraan ketatausahaan.

Huruf f

Pemantapan dan penyaluran melalui kegiatan: penempatan penyandang disabilitas (klien) pada lapangan usaha/kerja; menghubungi keluarga, masyarakat dan lingkungan; penyiapan kesempatan kerja pada perusahaan-perusahaan; dan penempatan klien pada keluarga.

Pasal 21

         Ayat (1)

                  Penetapan kemandirian dan keberfungsiang sosial adalah

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

         Ayat (4)

                  Cukup jelas

         Ayat (5)

                  Cukup jelas

         Ayat (6)

                  Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

         Cukup jelas

Ayat (2)

         Huruf a

Kegiatan persiapan merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan penerima pelayanan.

         Huruf b

Kegiatan pengumpulan data dan informasi merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi penerima pelayanan.

         Huruf c

Kegiatan analisis merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan penerima pelayanan.

         Huruf d

Kegiatan temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan penerima pelayanan.

Pasal 26

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

Pasal 27

         Cukup jelas

Pasal 28

         Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 31

         Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

         Ayat (4)

                  Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

         Ayat (4)

                  Cukup jelas

Pasal 34

         Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

Contoh menjamin akses atas layanan kesehatan adalah bekerjasama dengan penyedia layanan kesehatan umum dan kesehatan yang terkait dengan kedisabilitasa guna menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu, menyediakan layanan kesehatan berkala

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

         Ayat (4)

                  Cukup jelas

         Ayat (5)

                  Cukup jelas

         Ayat (6)

                  Cukup jelas

         Ayat (7)

                  Cukup jelas

         Ayat (8)

                  Cukup jelas

         Ayat (9)

                  Cukup jelas

Pasal 36

         Cukup jelas

 

Pasal 37

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

         Ayat (4)

                  Cukup jelas

Pasal 40

         Cukup jelas

Pasal 41

         Cukup jelas

Pasal 42

         Cukup jelas

Pasal 43

         Cukup jelas

Pasal 44

         Cukup jelas

Pasal 45

         Cukup jelas

Pasal 46

         Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Huruf a

Yang dimaksud usaha-usaha produktif masyarakat mencakup, namun tidak terbatas pada : Gotong royong; Rapat dan pertemuan warga; Kegiatan kebudayaan dan keseniaan; Kegaiatan keagamaan[TSJU41] 

                  Huruf b

Yang dimaksud usaha-usaha produktif masyarakat mencakup, namun tidak terbatas pada: Kelompok kerja di masyarakat; UMKM; Koperasi;

 

Pasal 48

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

         Ayat (4)

                  Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

        

Pasal 51

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

         Ayat (4)

                  Cukup jelas

         Ayat (5)

                  Cukup jelas

         Ayat (6)

                  Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

         Ayat (4)

                  Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 55

         Cukup jelas

Pasal 56

         Cukup jelas

Pasal 57

         Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

Pasal 59

         Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

         Cukup jelas

Pasal 62

         Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 64

         Huruf a

                  Cukup jelas

         Huruf b

                  Cukup jelas

         Huruf c

                  Cukup jelas

         Huruf d

Terdapat 5 (lima) macam keterbatasan, yaitu : indivisu, keluarga, lingkungan sosial: stigma, infrastruktur, kebijakan dan program. misalnya, tidak tersedia fasilitas bagi PD pada sekolah inklusi

 

         Huruf e

                  Cukup jelas

Pasal 65

         Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

 

Pasal 67

         Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Huruf a

                           Cukup jelas

         Huruf b

                  Cukup jelas

         Huruf c

                  Cukup jelas

         Huruf d

                  Cukup jelas

         Huruf e

Bencana alam termasuk juga situasi terdampak pengelolaan Sumber daya Alam

 

        

 

Pasal 69

         Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Bantuan sosial wajib memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan usia. Yakni menyesuaikan kebutuhan usia dini, usia kerja atau usia lanjut.”

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya adalah kebutuhan yang menyesuaikan kondisi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan jenis bantuan yang diberikan.

         Ayat (4)

Yang dimaksud sistem pendukung adalah wali, pendamping, keluarga, dan unit sosial lainnya di tempat Penyandang Disabilitas tinggal

Pasal 71

         Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Huruf a

                           Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud terapi berkelanjutan adalah upaya pemulihan kondisi fisik dan/atau non fisik bagi Penyandang Disabilitas tertentu yang dilakukan secara berkesinambungan.

Huruf c

Yang dimaksud pendamping adalah seseorang yang berdasarkan keahlian dan kemampuannya bertugas membantu Penyandang Disabilitas agar Penyandang Disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asupan nutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas tertentu yang akan mengalami penurunan kondisi fisik tanpa mengkonsumsi asupan nutrisi tersebut.

         Ayat (4)

Pemberian bantuan alat penyandang disabilitas wajib diawali dengan asesmen untuk menjamin alat yang tepat guna.

huruf a

alat yang membantu Penyandang Disabilitas dalam keadaan sakit. Misalnya alat penyangga leher, alat penyangga tubuh dan alat-alat lain yang serupa. Pemberian alat bantu harus berdasarkan resep dokter

Huruf b

Alat yang membantu gerak perpindahan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kursi roda, penyangga kaki untuk berjalan, tongkat tuna netra dan alat – alat lain yang serupa

Huruf c

Alat yang membangun kemandirian seorang Penyandang Disabilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan tertentu tanpa bantuan orang lain. Misalnya komputer bicara khusus bagi tuna netra dan alat-alat lain yang

Pasal 73

         Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

         Ayat (4)

                  Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

           Huruf a

Penguatan karakter meliputi identifikasi diri, membangun nilai diri positif dan advokasi diri”

Huruf b

Perlindungan terhadap keluarga Penyandang Disabilitas berupa pemenuhan atas hak untuk memperoleh izin tidak bekerja atau hak waktu kerja kurang dari yang seharusnya dalam hal harus mendampingi Penyandang Disabilitas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

         Ayat (3)

                  Cukup jelas

         Ayat (4)

Setiap penyandang disabilitas dan/atau kelompok penyandang disabilitas karena kerentanannya berhak atas bantuan hukum baik miskin ataupun tidak, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku

Pasal 81

         Cukup jelas

Pasal 82

         Huruf a

                  Cukup jelas

Huruf b

Kebijakan khusus dapat berupa keringanan terhadap kegiatan administrasi yang semula bersifat wajib, misal seperti tanda tangan, bagi kepentingan terbaik Penyandang Disabilitas

         Huruf c

Yang dimaksud dengan didengar misalnya adalah setiap kesaksian dari penyandang Disabilitas yang tidak berkaitan dengan keterbatasannya maka wajib untuk didengar/tidak diragukan.

Kesaksian mengenai peristiwa yang berkaitan dengan suara yang dijelaskan oleh Penyandang Disabilitas tuna netra, tidak dapat diragukan hanya karena Penyandang Disabilitas tersebut tidak melihat secara langsung.

Kesaksian dari korban yang merupakan Penyandang Disabilitas tuna wicara, tidak dapat diragukan hanya karena kesulitan dalam mengemukakan pendapatnya.

         Huruf d

                  Pendamping termasuk juru bahasa

         Huruf e

Penyandang Disabilitas yang menjadi korban tindak pidana berhak atas pemulihan fisik dan/atau mental termasuk kemandirian dalam ekonomi dan kehidupan sosial.

Pasal 83

         Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

 

 


 [SU11]pasal 109 ayat (4), 113 UU PD

 

done

 [SU12]Berikan apa yang dimaksud dengan  identittas gender, keyakinan, usia di “Penjelasan”

 [SU13]Ditambahkan dalam penjelasan, siapa saja yang termasuk dalam ekslusi sosial. Misal PD yang berada di panti, lembaga pemasyarakatan, RSJ, jalanan

 [TSJU4]Poin ini sebaiknya dicantumkan dalam penjelasan saja

 [TSJU5]Ini artinya perlindungan dari bencana juga meliputi:

  1. Habilitasi dan rehabilitasi;
  2. Perlindungan sosial

 

ATAU

 

Perlindungan dari bencana menjadi salah satu ruang lingkup dari PP ini, yg artinya menjadi poin  ‘c. perlindungan dari bencana’

 [TSJU6]Promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

 [TSJU7]Dengan ‘memfasilitasi’ maka ‘mendorong interaksi’ tidak diperlukan lagi karena sudah tercakup di dalamnya

 [TSJU8]Apakah panti rehab punya wewenang untuk membuat rekam medis?

 [SU19]Penjelasan : yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas ditentukan oleh pimpinan masyarakat setempat (Kepala Desa, Kepala Dusun, atau Kepala RT/RW) atau tenaga profesional

 [TSJU10]Tolong dicek kembali kesesuaian pasal

 [TSJU11]Berbeda dengan jenis kegiatan dalam Pasal 12  Permensos

 [g12]yang mana?

 [TSJU13]Pasal ini perlu dikelompokkan kembali. Lihat versi awal draft UGM pasal 32 dan 33

 [TSJU14]Poin ini hanya utk ‘DILUAR LEMBAGA’

 [TSJU15]Apakah ‘habilitasi dan rehabilitasi di luar lembaga’ diselenggarakan oleh pemerintah juga? Karena mandat ini menjadi rancu dengan pengertian ‘habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga’.

 [TSJU16]sedekat mungkin dengan keberadaan penyandang disabilitas diganti dengan berada di tempat yang dapat diakses dengan mudah. Karena tempat tinggal PD tidak bisa dipastikan akan terkonsentrasi pada satu titik.

 [TSJU17]Sebaiknya dihapus

 [TSJU18]Potensi Permasalahan:

 

Jika PD tidak punya tempat yg dituju pasca dihentikannya H&R di Panti, siapa yang bertanggungjawab?

 [TSJU19]Apa fungsinya kesepakatan jika PD bisa meninggalkan panti sewaktu2?

 

 [TSJU20]Tingkatan pendaftaran dan mendaftar kepada siapa kita serahkan pada mekanisme Permen saja

 [Office21]Di penjelasan ditulis:

  1. Penggundulan
  2. Mengikat/merantai
  3. Mengurung
  4. Pemaksaan perlakuan yang berdampak tidak nyaman pada penyandang disabilitas
  5. Cara berbicara yang tidak ramah dan tidak menghargai
  6. Tindakan kekerasan baik verbal maupun fisik dalam segala bentuknya

 

 [Office22]Contoh media komunikasi seperti poster dll dimuat dalam  penjelasan RPP.

 

CATATAN:

  1. Panti harus menampilkan hak-hak penghuni panti dalam media komunikasi yang dapat dengan mudah dilihat atau diketahui dan diakses penyandang disabilitas
  2. Media komunikasi tersebut ditempatkan pada tempat-tempat dimana penyandang disabilitas sering berkumpul/melakukan kegiatan
  1.  [Office23]Selain untuk memberikan dukungan moril terhadap penghuni panti, peer support juga dapat berfungsi sebagai sarana pengaduan bagi penyandang disabilitas.

 [Office24]Dimuat dalam penjelasan apa yang dimaksud media komunikasi dan contohnya

 [Office25]Masukkan di Ketentuan Umum

 [Office26]Masukkan di Ketentuan Umum

 [TSJU27]Ini kewajiban penyelenggara atau pemerintah?

 [Office28]Masukkan di Ketentuan Umum

 [DAW29] [DAW29]Mohon maaf, bila dimungkinkan tolong digolongkan bagian dalam Bab ini:

  1.  mana yang masuk perencanaan perlindungan sosial
  2.  mana yang masuk penyelenggaraan perlindungan sosial
  3.  mana yang masuk evaluasi perlindungan sosial

 

boleh juga ada sub pengaturan lain selain ketiga hal tersebut, namun ketiga pengaturan tersebut adalah pengaturan minimal yang harus ada.

 

 [PKA30]Sudah masuk ke dalam Ketentuan Umum. Bisa dihapus agar tidak terjadi repetisi.

 [PKA31]Mohon masukan, apakah kita akan mempertahankan peraturan ini? Kenapa tidak cantumkan saja mekanisme anggaran di dalam Ketentuan Khusus di dalam PP ini?

 [PKA32]Mohon masukan, apakah kita akan mempertahankan peraturan ini? Kenapa tidak cantumkan saja mekanisme anggaran di dalam Ketentuan Khusus di dalam PP ini?

 [PKA33]Mohon masukan, apakah kita akan mempertahankan peraturan ini? Kenapa tidak cantumkan saja mekanisme anggaran di dalam Ketentuan Khusus di dalam PP ini?

Lihat  [a34]Perda DIY Disabilitas. misala da tahapan:

  • identifikasi
  • penilaian

 [a35]di perda DIY ada konsep “penilaian Penyandang disabilitas dengan kebutuhan khusus”.

ada trackrecord mengenai profil PD, sikon PD secara psikologis, sosial, dan fisik

 [a36]ada asesmen sosial (interaksi PD dengan lingkungan)

 [PKA37]Usul untuk mengubahnya dengan istilah : Kelompok Kerja. Di beberapa wilayah sudah ada Kelompok Kerja Anak, atau Pokja lainnya, sehingga Pokja-Pokja yang sudah ada tersebut bisa ditambahkan perannya sebagai forum koordinasi dan melakukan monev untuk pelaksaan PP ini

 [TSJU38]Sebaiknya draft ini sudah firm mengenai istilahnya. Adanya 2 nama bisa menimbulkan kerancuan dalam implementasi.

 

Apakah nama kelompok kerja dapat dilekatkan kepada badan yang berfungsi pengawasan (SC), karena biasanya hanya merujuk pada organizing committee.

 [PKA39]Atau setiap tahun?

 [TSJU40]sepakat

 [TSJU41]Contohnya justru tidak merujuk pada usaha produktif masyarakat