Skip to main content
x

RPP Unit Layanan Disabilitas dalam Ketenagakerjaan V.2

Inilah RPP Unit Layanan Disabilitas dalam Ketenagakerjaan Versi kedua. Rancangan Peraturan Pemerintah untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM KETENAGAKERJAAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Perusahaan Swasta Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas;

 

 

 

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM KETENAGAKERJAAN.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
  2. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
  3. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas;
  4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas;
  5. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
  6. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas;
  7. Teknologi adaptif adalah teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang secara khusus diciptakan untuk membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam menggunakan teknologi yang digunakan oleh masyarakat bukan penyandang disabilitas.
  8. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
  9. Sektor informal adalah sektor yang ditandai dengan aktivitas-aktivitas ekonomi yang antara lain mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasi dalam skala kecil, padat karya, teknologi bersifat adaptif, ketrampilan diperoleh dari luar sistem sekolah formal, dan pasar bersifat kompetitif.

 

 

 

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Unit Layanan Disabilitas

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota membentuk Unit Layanan Disabilitas di bidang ketenagakerjaan.

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah satuan kerja pemerintah daerah  kabupaten/kota di sektor ketenagakerjaan;

Bagian Kedua

Fungsi Unit Layanan Disabilitas

Pasal 3

Funsgi Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan mencakup:

  1. Perencanaan;
  2. Penyedia informasi;
  3. Pendampingan;
  4. Pengawasan;
  5. Koordinasi.

Bagian Ketiga

Tugas Unit Layanan Disabilitas

Pasal 4

(1) Tugas Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan mencakup:

  1. merencanakan  Penghormatan,  Pelindungan,  dan Pemenuhan  hak  atas  pekerjaan Penyandang Disabilitas;
  2. memberikan  informasi  kepada  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan  perusahaan  swasta mengenai  proses  rekrutmen,  penerimaan, pelatihan  kerja,  penempatan  kerja, keberlanjutan kerja,  dan  pengembangan  karier  yang  adil  dan tanpa  Diskriminasi  kepada  Penyandang Disabilitas;
  3. menyediakan  pendampingan  kepada  tenaga  kerja Penyandang Disabilitas;
  4. menyediakan  pendampingan  kepada  Pemberi Kerja  yang  menerima  tenaga  kerja  Penyandang Disabilitas; dan
  5. mengoordinasikan  Unit  Layanan  Disabilitas, Pemberi  Kerja,  dan  tenaga  kerja  dalam
  6. Pemenuhan  dan  penyediaan  Alat  Bantu  kerja untuk Penyandang Disabilitas.

(2) ruang lingkup tugas Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan mencakup ketenagakerjaan dalam sektor formal dan informal.

 

Pasal 5

Merencanakan  Penghormatan,  Pelindungan,  dan Pemenuhan  hak  atas  pekerjaan Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

  1. Mengidentifikasi akomodasi yang layak di bidang pekerjaan untuk tiap ragam penyandang disabilitas berikut mekanisme pemenuhannya dimana jenis-jenis akomodasi yang layak berdasarkan ragam disabilitas adalah sebagai berikut:

 

  1. Disabilitas Fisik antara lain:
  • ruang bagi penyandang para plegi untuk mengubah posisi tubuh sepanjang yang bersangkutan bekerja.
  • ruang kerja dalam ukuran yang memungkinkan pengguna kursi roda dapat bergerak dengan kursi rodanya.
  • penyesuaian bentuk, ukuran, dan tata letak perabot kerja untuk pengguna kursi roda.
  • sesi pemahaman cara beinteraksi dengan penyandang disabilitas di lingkungan kerja.
  1. Disabilitas Intelektual antara lain:
  2. Ruang untuk melepas ketegangan guna menghindari tantrum/ruang relaksasi.
  3. Layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi.
  4. sesi pemahaman cara beinteraksi dengan penyandang disabilitas di lingkungan kerja.

 

  1. Disabilitas mental antara lain:
  1. Ruang untuk melepas ketegangan /ruang relaksasi.
  2. Layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi.
  3. Cuti khusus untuk menjalani pengobatan.
  4. Waktu kerja yang fleksibel.
  5. Posisi duduk/lokasi kerja yang aman dan nyaman.
  6. Fleksibilitas tempat bekerja.
  7. Preferensi jenis pekerjaan pada pekerjaan yang tidak terlalu menggunakan kemampuan berpikir dan dapat dikerjakan secara tim.
  8. sesi pemahaman cara beinteraksi dengan penyandang disabilitas di lingkungan kerja.

 

  1. Disabilitas tuli dan tuli-wicara antara lain:
    1. komunikasi kerja dalam bahasa yang tertulis, singkat, dan mudah dimengerti.
    2. Juru bahasa BISINDO dalam rapat-rapat kerja/pertemuan besar.
    3. sesi pemahaman cara beinteraksi dengan penyandang disabilitas di lingkungan kerja.

 

  1. Disabilitas tuna netra antara lain:
  1. Computer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar/computer bicara.
  2. Sistem informasi digital termasuk informasi data yang dapat diakses dengan computer bicara.
  3. Bantuan orientasi lingkungan kerja.
  4. Penempatan stiker penanda pada alat=alat kerja yang menggunakan fasilitas layar sentuh.
  5. Jalur pemandu.
  6. sesi pemahaman cara beinteraksi dengan penyandang disabilitas di lingkungan kerja.

 

       6. ()akomodasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas ganda/multi disediakan dalam bentuk kombinasi dari akomodasi yang layak bagi ragam disabilitas tunggal sebagaimana disebut dalam Pasal .

 

  1. mengidentifikasi bidang pekerjaan dan peluang usaha yang dapat dilakukan penyandang disabilitas;
  2. mengdidentifikasi pelatihan kerja yang dibutuhkan penyandang disabilitas;
  3. merancang proses perekrutan tenaga kerja penyandang disabilitas baik melalui jalur; perekrutan umum yang inklusif maupun jalur perekrutan khusus.

Pasal 6

Pemberian informasi  kepada  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan  perusahaan  swasta mengenai  proses  rekrutmen,  penerimaan, pelatihan  kerja,  penempatan  kerja, keberlanjutan kerja,  dan  pengembangan  karier  yang  adil  dan tanpa  Diskriminasi  kepada  Penyandang Disabilitas dilakukan dalam:

  1. Membuat panduan yang berisi proses rekruitmen kerja, penempatan kerja, dan pengembangan karier bagi tenaga kerja penyandang disabilitas;
  2. Membuat panduan program ‘kembali bekerja’ bagi mereka yang menjadi penyandang disabilitas setelah bekerja;
  3. Membuat panduan pelatihan kerja bagi untuk semua ragam penyandang disabilitas.

 

Pasal 7

(1)pendampingan  kepada  tenaga  kerja Penyandang Disabilita sdilakukan  sebelum proses rekrutmen, pada saat proses rekruitmen dan saat setelah penempatan kerja.

(2) pendampingan dilakukan dalam bentuk:

a. asesmen minat, bakat, kemampuan, dan akomodasi yang layak yang diperlukan;

b. membangun komunikasi awal dengan pemberi kerja terutama pada fase awal penempatan kerja;

c. konseling.

(3) pendampingan juga dilakukan kepada wirausahawan penyandang disabilitas agar dapat mengakses kegiatan pengadaan barang dan jasa di lembaga peemrintah, BUMN, BUMD.

 

Pasal 8

Pendampingan  kepada  Pemberi Kerja  yang  menerima  tenaga  kerja  Penyandang Disabilitas dalam bentuk:

a. melakukan penyesuaian yang diperlukan di lingkungan kerja baik penyesuaian sistem maupun lingkungan kerja secara fisik;

b. membangun komunikasi awal dengan pekerja disabilitas terutama dalam fase awal bekerja;

c. pendampingan dalam pemenuhan akomodasi yang layak untuk pekerja penyandang disabilitas;

d. pendampingan dalam menyelenggarakan sesi cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas di lingkungan kerja;

e. Pendampingan dalam menyediakan juru bahasa isyarat.

 

Pasal 9

Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat  yang menjalankan funsgi sebagai Unit Layanan Disabilitas di bidang ketenagakerjaan agar kerja lembaga swadaya masyarakat tersebut sejalan dengan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan.

 

Bagian Ketiga

Struktur Unit Layanan Disabilitas

Pasal 10

(1) Struktur dalam Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan terdiri dari:

  1. Kepala;
  2. Wakil kepala;
  3. Tenaga ahli/Praktisi yang meiliputi;
  1. Psikolog bidang pengembangan SDM.
  2. Psikiater.
  3. Konselor.
  4. BISINDO.
  5. Teknologi adaptif.
  6. Ahli kewirausahaan.
  1. Bidang Pengawasan, Koordinasi, dan Kerja Sama;
  2. Bidang administrasi;
  3. Bidang keuangan.

 

Pasal 11

  1. Kepala Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan dalam kedudukannya sejajar dengan pejabat eselon II pada Satuan Kerja Pemrintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota
  2. Kepala Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan bertugas antara lain:

a. membuat perencanaan kegiatan;

b. membuat perencanaan anggaran;

c. membuat rincian prosesdur operasional layanan;

d. mengembangkan sistem insentif bagi tenaga ahli di bidang akomodasi yang layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas

  1. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi kepala Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan:
  1. Memahami Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas berikut peraturan pelaksanaan di bidang ketenagakerjaan;
  2. Memiliki rekam jejak dalam mengelola kegiatan yang terkait dengan penyandang disabilitas di tingkat kabupaten/kota atau pernah menduduki jabatan yang terkait dengan penanganan penyandang disabilitas di pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 12

(1) Kepala Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan membentuk tim untuk bidang pengawasan, koordinasi, dan kerja sama.

() Tim yang membidangi pengawasan, koordinasi, dan kerja sama sebagaimana disebut dalam ayat (1) meliputi unsur:

  1. Pemerintah kabupaten/kota.
  2. Perwakilan organisasi penyandang disabilitas.

 

Bagian Keempat

Prosedur Kerja Unit Layanan Disabilitas

Pasal 13

(1)Prosedur yang harus ditempuh oleh penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan Uni Layanan Diabilitas Bidang ketenagakerjaan adalah:

  1. Penyandang disabilitas datiang ke Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan untuk mendaftarkan diri.
  2. Petugas adiministrasi menjadwalkan penyandang disabilitas untuk bertemu dengan tim ahli.
  3. Tim ahli melakukan asesmen minat, bakat, kemampuan, peluang pekerjaan yang mungkin dapat dilakukan berikut akomodasi yang layak yang diperlukan.
  4. Jika diperlukan, tim ahli akan merujuk kepada kegiatan pelatihan yang diperlukan.
  5. Tim ahli akan menyalurkan calon tenaga kerja penyandang disabilitas ke proses perekrutan kerja.
  6. Bagi penyandang disabilias yang akan berwirausaha, tenaga ahli melakukan pendampingan untuk memulai dan mengembangkan usaha.

Pasal 14

Prosedur yang harus ditempuh oleh perusahaan jika akan mengakses layanan yang disediakan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjan adalah sebagi berikut.

a.      wakil perusahaan datang ke Unit Layanan Disabilitas bidang keetenagakerjaan untuk mendaftarkan diri.

b.      Petugas adiministrasi menjadwalkan wakil perusahaan tersebut untuk bertemu dengan tim ahli.

c.       Tim ahli melakukan asesmen layanan pendampingan yang dibutuhkan oleh wakil perusahaan.

 

Pasal 15

(1) prosedur yang ditempuh oleh bidang pengawasan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan sektor formal adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan identifikasi lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan yang telah dan belum menerima tenaga kerja penyandang disabilitas.
  2. Melakukan sosialisasi tentang adanya sistem kuota dalam penerimaan tenaga kerja penyandang disabiitas yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  3. Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan bekoordinasi dan bekerja sama dengan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan untuk merekruit tenaga kerja penyandang disabilitas agar memenuhi mandat sistem kuota sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  4. Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan dalam proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas agar sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

 

(2) prosedur yang ditempuh oleh bidang pengawasan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan sektor informal adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan identifikasi kemungkinan sumber permodalan yang dapat diakses oleh wirausahawan penyandang disabilitas, baik sumber permodalan sector pemerintah maupun swasta.
  2. Menginformasikan kepada penyedia bantuan modal baik sector pemerintah maupun swasta untuk menyalurkan bantuan permodalan tersebut kepada wirausahan penyandang disabilitas.
  3. Mengawasi proses penyaluran bantuan modal  baik dari sector pemerintah maupun swasta kepada wirausahawan penyandang disabilitas
  4. Mengawasi penggunaan bantuan modal yang diberikan kepada wirausahawan penyandang disabilitas.
  5. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dan penggunaan bantuan modal oleh wirausahawan penyandang disabilitas agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  6. Melakukan pengawasan pada akses wirausahawan penyandang disabilitas ke kegiatan pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintah, BUMN, BUMD.

(3) pengaturan lebih lanjut prosedur Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan diatur dengan peraturan bupati/walikota.

 

Bagian Kelima

Peran Dinas Tenaga Kerja Tingkat Provinsi

Pasal 16

(1) Satuan kerja pemerintah provinsi yang membidangi sektor ketenagakerjaan membnatu pemerintah kabupaten/kota dalam proses membentuk , mengelola, dan menngembangkan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagekrjaan yang ada di kabupaten/kota di provinsi yang menjadi wilayah kerjanya.

(2) bantuan yang diberikan diantaranya dalam bentuk:

a.      menyediakan tenaga ahli dalam proses perencanaan untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas  Ketenagakerjaan

b.      menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas di Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

c.       Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan  di kabupaten/kota di provinsi yang menjadi wilayah kerjanya.

Bagian Keenam

Anggaran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 17

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 18

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan inni dalam lembaran negara Republik Indonesia.

 

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.                                                                                         

YASONNA H. LAOLY