Skip to main content
x

RPP Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik V.2

Pendidikan Inklusi menjadi harapan. Inilah Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. RPP Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Versi 2 ini adalah pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang DIsabilitas.

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (8); Pasal 43 ayat (2); dan 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

 

 

 

Mengingat

:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
  2. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang terbuka, bermartabat, mengakomodir keberagaman, dan memaksimalkan potensi setiap orang termasuk penyandang disabilitas
  3. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
  4. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas;
  5. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas;
  6. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
  7. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut UNIT LAYANAN DISABILITAS adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas;
  8. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
  10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
  11. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
  12. Teknologi adaptif adalah teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang secara khusus diciptakan untuk membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam menggunakan teknologi yang digunakan oleh masyarakat bukan penyandang disabilitas.

 

 

 

BAB II

AKOMODASI YANG LAYAK

Bagian Kesatu

Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas Fisik

Pasal 2

Akomodasi yang layak di bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas fisik diantaranya adalah:

  1. ketersediaan aksesibiitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk:
  1. bidang miring;
  2. lift.

b. jika poin (a) tidak dapat dilakukan, maka proses pembelajaran harus dilaksanakan di tempat dimana penyandang disabilitas fisik dapat menjangkau.

c. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi, diantaranya:

  1. membuat catatan, melaksanakan tugas, dan/atau ujian;
  2. alat bantu rekam;

d.   asistensi dalam mobilitas di lingkungan sekolah atau kampus.

 

Bagian Kedua

Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas Intelektual

Pasal 3

  1. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas intelektual diantaranya adalah:
  1. modifikasi  pembelajaran dari akademik ke fungsional sesuai dengan kemampuan siswa penyandang disabilitas intelektual;
  2. penyesuaian rasio antara jumlah guru dengan jumlah siswa penyandang disabilitas inetelektual di kelas;
  3. target yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu penyandang disabilitas intelektual;
  4. menyediakan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan hidup berinteraksi di masyarakat, maupun keterampilan hidup berinteraksi di tempat berkarya;
  5. penyesuaian metode pembelajaran, tugas-tugas dan evaluasi dengan kemampuan individu siswa penyandang disabilitas intelektual;
  6. ijazah sebagai bukti kelulusan penyandang disabilitas intelektual harus menginformasikan kemampuan yang dicapai/dimiliki oleh siswa penyandang disabilitas intelektual di akhir studi. Informasi tersebut disampaikan dalam bentuk narasi dan bukan angka.
  1. Akomodasi yang layak sebagaimana disebutkan dalam butir (a) sampai (f) juga berlaku jika penyandang disabilitas intelektual memiliki kemampuan dan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

 

 

Bagian Ketiga

Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas Mental

Pasal 4

  1. Akomodasi yang layak di bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas mental diantaranya adalah:
  1. perpanjangan masa studi sebagai akibat dari kondisi mental yang pada saat tertentu membutuhkan perawatan;
  2. mendapatkan materi pembelajaran/perkuliahan sebelum proses pembelajaran/perkuliahan berlangsung;
  1. fleksibilitas posisi duduk saat mengikuti proses pembelajaran/perkuliahan;
  1. fleksibilitas waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran/perkuliahan;
  2. ketersediaan layanan tutorial untuk mengejar ketertinggalan karena harus meninggalkan kelas. Layanan tutorial dapat disediakan oleh tenaga pengajar maupun peserta didik/mahasiswa;
  3. pendampingan pada saat merasa tidak/kurang nyaman di dalam kelas.
  1. Fleksibilitas bentuk pengerjaan tugas dan evaluasi sesuai dengan kenyamanan penyandang disabilitas mental, diantaranya adalah:
  1. pilihan pengerjaan tugas/evaluasi secara tertulis, presentasi lisan, video, animasi,  power point, atau yang lainnya;
  2. pendampingan dalam mengerjakan tugas pada saat kondisi mental sedang dalam keadaan tidak stabil.
  1. Perpanjangan  waktu yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental mencakup:

a. penyelesaian tugas/evaluasi sesuai dengan kondisi  penyandang disabilitas mental;

  1. fleksibilitas jadwal pengerjaan tugas dan evaluasi.
  1. Fleksibilitas Tempat Pelaksanaan Evaluasi, diantaranya dapat dilakukan di:
  1. tempat yang terpisah;
  2. rumah sakit;
  3. tempat tinggal.

 

Bagian Keempat

Akomodasi pendidikan yang layak untuk penyandang tuna netra

Pasal 5

Akomodasi pendidikan yang layak untuk penyandang tuna netra diantaranya adalah:

  1. Penerapan standar lamen yang aksesibel dalam penggunaan teknologi, applikasi  dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi,  proses belajar mengajar, mau pun evaluasi;
  2. Penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah/kampus;
  3. Layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik sekolah/kampus;
  4. Sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di kampus;
  5. Penyerahan materi pembelajaran/perkuliahan sebelum dimulai kegiatan pembelajaran/perkuliahan dalam bentuk softcopy, powerpoint, atau format lainnya yang aksesibel;
  6. Penyesuaian format media dan sumber belajar yang aksesibel, antara lain dalam bentuk braille, audio, elektronik, dan pembesaran huruf; 
  7. Penyesuaian strategi pembelajaran untuk mata pelajaran/kuliah matematika, fisika, kimia, statistik diantaranya dengan menggunakan alat peraga dan teknologi adaptif;
  8. Modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas  dan evaluasi untuk mata pelajaran/kuliah olah raga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;
  9. Dalam proses belajar di kelas, guru/dosen membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar;
  10. Penyedian sumber baca, informasi dan layanan perpustakaan yang mudah diakses antara lain dengan menggunakan teknologi adaptif berikut kelengkapan peralatannya dan penyedian buku dalam format yang aksesibel;
  11. Penyesuaian cara,  bentuk penyajian dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi antara lain melalui:
  1. penyajian naskah dalam format Braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa arab

2. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar, dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar  atau penggunaan alat peraga.

3. penyajian soal ujian dalam bentuk softcopy, yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar.

4. pembacaan soal-soal ujian oleh petugas pembaca;

5. perpanjangan waktu 20%  untuk pelaksanan evaluasi yang menggunakan format Braille atau dibacakan.

 

Bagian Kelima

Akomodasi yang layak bagi penyandang tuna rungu

Pasal 6

Akomodasi yang layak bagi penyandang tuna rungu diantaranya adalah:

  1. komunikasi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara sesuai pilihan masing-masing penyandang disabilitas rungu, yaitu bahasa isyarat Indonesia (Bisindo), bahasa tertulis, chart, close caption, atau melalui baca bibir;
  2. informasi dan instruksi dalam  proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara sesuai pilihan masing-masing penyandang disabilitas rungu, yaitu bahasa isyarat Indonesia (Bisindo), bahasa tertulis, chart, close caption, atau melalui baca bibir;
  3. pendampingan di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh juru catat jika guru/dosen tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa isyarat;
  4. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi diantaranya dalam bentuk: tulisan, presentasi, lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
  5. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang mencakup listening dan speaking dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
  6. posisi duduk di kelas berrada di baris paling depan dan pengajar selalu menghadap ke penyandang disabilitas rungu sehingga dapat berinteraksi secara langsung agar dapat membaca gerak bibir.

 

Bagian Keenam

Akomodasi pendidikan yang layak untuk penyandang disabilitas ganda atau multi

Pasal 7

Akomodasi pendidikan yang layak untuk penyandang disabilitas ganda atau multi diantaranya adalah:

  1.  akomodasi pendidikan yang layak untuk penyandang disabilitas ganda/multi disediakan dalam bentuk kombinasi dari akomodasi yang layak bagi ragam disabilitas tunggal sebagaimana disebut dalam Pasal 1-6;
  2.   komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk penyandang disabilitas buta dan rungu menggunakan bahasa isyarat raba yang telah dibakukan secara nasional oleh Kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan menengah;
  3.  bahasa komunikasi dalam proses pembelajaran menggunakan bahasa isyarat raba khusus untuk penyandang disabilitas buta dan tuli.

 

BAB III

PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK

Bagian Kesatu

Pemenuhan Akomodasi yang Layak di jalur pendidikan khusus

Pasal 8

Sekolah luar biasa wajib menyediakan akomodasi yang layak sesuai dengan ragam disabilitas siswa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2-7.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sekolah luar biasa dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi siswa disabilitas.

(2) fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. kebijakan yang mendukung;

a. anggaran yang mencukupi;

c. pembangunan kapasitas yang diperlukan;

d. proses monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Pemenuhan akomodasi yang layak di jalur pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah

 

Pasal 10

Pemenuhan akomodasi yang layak bagi siswa penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan inklusif dilakukan oleh sekolah dengan dukungan unit layanan disabilitas.

Pasal 11

Sekolah regular yang menerima siswa penyandang disabilitas wajib memiliki guru pembimbing khusus.

Pasal 12

Pemerintah daerah memfasilitasi sekolah regular yang menerima siswa penyandang disabilitas dengan guru pembimbing khusus dalam bentuk:

a. regulasi yang diperlukan;

b. penganggaran yang cukup;

c. proses rekruitmen dan pengembangan karier yang prospektif.

Pasal 13

(1) pemerintah daerah kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas.

(2) unit layanan disabilitas yang dimaksud dalam ayat (1) berada dalam koordinasi satuan kerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi sektor pendidikan.

(3) fasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. membuat kebijakan yang diperlukan;

b. menyediakan anggaran yang cukup;

c. melakukan perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan;

d. membangun sistem jenjang karier yang prospektif bagi sumber daya manusia yang bekerja di Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 14

Fungsi unit layanan disabilitas mencakup:

a. sosialisasi pendidikan inklusif;

b. meningkatkan  kompetensi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas diantaranya;

 

1. identifikasi keabilitasan

2. assesmen

3. penyusunan program pendidikan individual

4. strategi pembelajaran

5. pengadaan media dan alat bantu pengajaran

6. sistem penyelanggaraan evaluasi

7. sistem pelaporan

8. penciptaan sarana dan lingkungan yang ramah

9. penerapan standar lamen yang aksesibel dalam menggunakanteknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem PPDB, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi.

 

b.  menyediakan pendampingan kepada  peserta didik Penyandang  Disabilitas  untuk  mendukung kelancaran proses pembelajaran, antara lain dengan cara pengiriman:

  1. tenaga ahli antara lain dokter, psikolog tumbuh kembang anak.
  2. . terapis, baik fisioterapis, okupasi terapis, dan wicara.
  3. . penerjemah/juru bahasa isyarat.
  4. . guru pendidikan khusus/’shadow teacher’.

 

c. menyelenggarakan Pelatihan pengetahuan dan tentang keterampilan untuk melayani peserta Didik Penyandang disabilitas, di antaranya:

1. petugas laboratorium pada saat mendampingi praktikum;

2. petugas perpustakaan pada saat memberikan layanan perpustakaan;

3. petugas administrasi pada saat memberikan layanan administrasi pendidikan di sekolah;

c.  mengembangkan program kompensatorik;

d.  menyediakan media pembelajaran dan  Alat  Bantu yang  diperlukan  peserta  didik  Penyandang Disabilitas;

e.  melakukan  deteksi  dini  dan  intervensi  dini  bagi peserta  didik  dan  calon  peserta  didik  Penyandang Disabilitas;

f.  menyediakan  data  dan  informasi  tentang disabilitas;

g.  menyediakan layanan konsultasi; dan

h.  mengembangkan  kerja  sama  dengan  pihak  atau lembaga  lain  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas antara lain meliputi sesama lembaga pemerintah lintas sektoral, lembaga swasta yang telah menyelanggarkan layanan untuk siswa penyandang disabilitas, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor usaha.

 

Pasal 15

(1) Struktur organisasi unit layanan disabilitas terdiri dari:

a. kepala

b. wakil

c. tenaga ahli yang diperlukan diantaranya meliputi:

1. psikolog perkembangan anak

2. psikiater anak

3. dokter anak

4. ahli pendidikan luar biasa

5. ahli pendidikan inklusif

d. tenaga terapi yang meliputi:

1. terapis fisik

2. terapis okupasi

3. terapis wicara

e. Praktisi yang meliputi:

1. BISINDO

2. simbol braille

3. bidang teknologi adaptif

4. pekerja sosial

f. konselor

g. kesekretariatan

h. keuangan

i. bagian pengembangan kapasotas

 

(2) Syarat untuk dapat dipilih menjadi kepala UNIT LAYANAN DISABILITAS kabupaten/kota diantaranya adalah:

  1. memiliki pemahaman tentang pendidikan inklusif, pendidikan khusus, undang-undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan peraturan pelaksananya di sektor pendidikan.
  2. pernah menduduki jabatan yang membidangi pendidikan khusus di lingkungan pemerintah kab/kota.

(3) pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan unit layanan disabilitas.

 

Pasal 16

(1) Prosedur yang harus ditempuh oleh sekolah regular yang menerima siswa penyandang disabilitas untuk mendapatkan dukungan dari unit layanan disabilitas dalam rangka memenuhi akomodasi yang layak adalah sebagai berikut:

  1. sekolah menunjuk pennaggung jawab yang akan menjadi narahubung antara pihak sekolah regular dengan Unit Layanan Disabilitas.
  2. narahubung datang ke Unit Layanan Disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan pemenuhan akomodasi yang layak bagi siswa penyandang disabilitas yang ada di sekolahnya.
  3. staf adiministrasi Unit Layanan Disabilitas memproses permintaan sekolah regular akan pemenuhan akomodasi yang layak bagi siswa penyandang disabilitas.

(2) Prosedur lebih lanjut tentang layanan yang disediakan oleh Unit Layanan Disabilitas diatur dengan peraturan bupati/walikota.

 

Pasal 17

kepala satuan kerja pemerintah kabupaten/kota yang membidangi sektor pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi penyelengaraan Unit Layanan Disabilitas yang ada di wilayah kerjanya.

Pasal 18

layanan Unit Layanan Disabilitas di kabupaten/kota menjangkau siswa penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah koordinasi kanwil agama kabupaten/kota, diantaranya meliputi: madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah.

Pasal 19

(1) satuan kerja pemerintah provinsi yang membidangi sektor pendidikan membantu pemerintah kabupaten/kota dalam proses membentuk , mengelola, dan menngembangkan Unit Layanan Disabilitas yang ada di kabupaten/kota di provinssi yang menjadi wilayah kerjanya.

(2) bantuan yang diberikan diantaranya dalam bentuk:

  1. menyediakan tenaga ahli dalam proses perencanaan untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas;
  2. menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas di unit layanan disabilitas;
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan unit layanan disabilitas di kabupaten/kota di provinsi yang menjadi wilayah kerjanya.

 

Pasal 20

 

kementerian yang membidangi sektor pendidikan memberikan dukungan khusus pada pembentukan ,pengelolaan , dan pengembangan Unit Layanan Disabiitas di kabupaten yang berada didaerah tertinggal, terluar, dan daerah bencana baik bencana alam maupun bencana sosial.

 

Bagian Ketiga

Pemenuhan akomodasi yang layak di jalur pendidikan tinggi

 

Pasal 21

  1. perguruan tinggi menyediakan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang menempuh studi di pendidikan tinggi.

 

  1. Untuk memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, perguruan tinggi membentuk Unit Layanan Disabilitas.

 

  1. Unit layanan disabilitas di perguruan tinggi berada dibawah struktur pimpinan perguruan tinggi yang membidangi akademik.

 

Pasal 22

 

Unit Layanan Disabilitas di perguruan tinggi berfungsi:

  1. menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  2. koordinasikan  setiap  unit  kerja  yang  ada  di perguruan  tinggi  dalam  pemenuhan  kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
  3.  

d. menyediakan layanan pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas baik dalam proses akademik maupun non-akademik.

  1. .  menyediakan  layanan  konseling  kepada  peserta didik Penyandang Disabilitas, baik konseling secara umum, maupun konseling terkait ragam disabilitas tertentu;
  2.   melakukan  deteksi  dini  bagi  peserta  didik  yang  terindikasi disabilitas oleh karenanya diperlukan pelatihan bagi dosen, tenaga administrasi, dan relawan untuk menemu kenali gejala awal disabilitas;

g. merujuk  peserta  didik  yang  terindikasi  disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater untuk keperluan fungsi rujukan ini, Unit Layanan Disabilitas menjalin kerja sama dengan lembaga lain penyedia jasa layanan psikologis, psikiatri, dan terapi; dan

  1. .  memberikan  sosialisasi  pemahaman  disabilitas dan  sistem  pendidikan  inklusif  kepada  pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

 

 

Pasal 23

 

(1) struktur organisasi unit layanan disabilitas di perguruan tinggi terdiri dari:

a. kepala

b. staf administrasi

c. koordinator layanan pendampingan

d. tim ahli di bidang akomodasi yang layak untuk mahasiswa penyandang disabilitas

 

(2) persyaratan minimum yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi kepala Unit Layanan Disabilitas mencakup:

a. memiliki wawasan dan keberpihakan pada penyandang disabilitas

b. pernah menulis baik karya ilmiah atau popular tentang isu disabilitas

(3) Kepala unit layanan disabilitas bertugas antara lain:

a. membuat perencanaan kegiatan;

b. membuat perencanaan anggaran;

c. membuat rincian prosedur operasional layanan sesuai dengan kondisi perguruan tinggi;

d. mengembangkan sistem insentif bagi tenaga ahli di bidang akomodasi yang layak untuk mahasiswa penyandang disabilitas.

(4) staf administrasi bertugas antara lain:

a. pengarsipan adiministrasi layanan;

b. memproses administrasi keuangan;

c. membantu pengelolaan kantor Unit Layanan Disabilitas.

(5) Koordinator layanan pendampingan antara lain bertugas:

a. mengatur jadwal layanan pendampingan mahasiswa penyandang disabilitas oleh tim ahli akomodasi yang layak;

b. merekruit relawan;

c. mengorganisir pelatihan tentang disabilitas dan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk pemangku peran di perguruan tinggi dan relawan.

(6) tim ahli akomodasi yang layak antara lain bertugas:

a. melakukan assessment untuk menentukan akomodasi yang dibutuhkan;

b. memproses penyesuian yang diperlukan dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas;

c. memberikan layanan konseling;

d. membantu calon mahasiswa penyandang disabilitas memilih program studi/jurusan yang akan ditempuh di perguruan tinggi.

 

Pasal 24

(1) pendataan calon mahasiswa penyandang disabilitas dilakukan oleh petugas bidang administrasi  pendaftaran.

(2) petugas admninistrasi pendaftaran menginformasikan data calon mahasiswa penyandang disabilitas ke unit layanan disabilitas.

(3) layanan Unit Layanan Disabilitas diselenggarakan berbasis data dari bagian administrasi pendaftaran calon mahasiswa.

(4) prosedur yang ditempuh untuk mendapatkan layanan di unit layanan disabilitas bagi calon mahasiswa di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

a. calon mahasiswa penyandang disabilitas datang ke Unit Layanan Disabilitas.

b. koordinator layanan pendampingan menjadwalkan pertemuan calon mahasiswa penyandang disabilitas dengan tim ahli

c. calon mahasiswa bertemu dengan tim ahli yang ditentukan oleh koordinator layanan pendampingan.

d. tim ahli melakukan assessment untuk menentukan akomodasi yang layak bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas.

e. Unit Layanan Disabilitas menyediakan akomodasi yang layak berdasarkan hasil assessment dalam proses pendaftaran dan penerimaan calon mahasiswa penyandang disabilitas.

(5) prosedur yang ditempuh untuk mendapatkan layanan di unit layanan disabilitas bagi mahasiswa di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

a. mahasiswa penyandang disabilitas datang ke Unit Layanan Disabilitas.

b. Unit Layanan Disabilitas menyediakan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas sesuai hasil assessment tim ahli.

c. jika diperlukan proses assessment lanjutan dapat dilakukan, guna menentukan akomodasi yang layak yang perlu disediakan selanjutnya.

d. jika mahasiswa menjadi penyandang disabilitas ditengah masa studi, yang bersangkutan dating dan mendaftarkan diri ke Unit Layanan Disabilitas untuk mendapatkan layanan pendampingan dan akomodasi yang layak yang diperlukan.

 

(6) prosedur lebih lanjut tentang penyediaan akomodasi yang layak oleh Unit Layanan Disabilitas di perguruan tinggi diatur dengan peraturan internal perguruan tinggi.

(7) perguruan tinggi mengalokasikan anggaran yang cukup untuk Unit Layanan Disabilitas.

 

BAB IV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 25

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

 

Pasal 26

Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelengara pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggara pendidikan inklusif.

 

Pasal 27

Prosedur Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 adalah sebagai berikut:

a. pemerintah menerima usulan dari berbagai pemangku peran yang berkiprah

b. pemerintah membentuk tim untuk:

1. membuat instrumen penilaian dan verifikasi

2. melakukan penilaian dan verifikasi

3. menetapkan lembaga/inividu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan.

 

Bagian Kedua

  •  

 

Pasal 28

Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian kegiatan pendidikan;

c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan

d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

 

Pasal 29

 (1) pemerintah daerah membentuk tim tetap dan menyusun instrumen evaluasi yang akan digunakan untuk memutuskan penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 28.

(2) persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi tim tetap sebagaimana disebut dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. memiliki pemahaman tentang pendidikan inklusif dan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas berikut aturan pelaksanaannya di sektor pendidikan.
  2. memiliki rekam jejak dalam pembangunan pemberdayaan penyandang disabilitas baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

(3) anggota tim tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 3 orang.

(4) anggota tim tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari unsur pemerintah maupun masyarakat.

(5) untuk menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, prosedur penerapan sanksi adalah sebagai berikut:

  1. Pemerintah daerah membentuk tim untuk:
  1. pemerintah daerah menerima laporan dari masyarakat
  2. laporan tersebut disampaikan kepada tim tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1).
  3. tim tetap melakukan penilaian terhadap laporan masyarakat tersebut
  4. tim tetap menetapkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada lembga pendidikan yang dilaporkan.

 

Pasal 30

Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian kegiatan pendidikan;

c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan

d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

 

Pasal 31

(1) pemerintah membentuk tim tetap dan menyusun instrumen evaluasi yang akan digunakan untuk memutuskan penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 30.

(2) persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi tim tetap sebagaimana disebut dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. memiliki pemahaman ttg pendidikan inklusif dan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas berikut aturan pelaksanaannya di sektor pendidikan.
  2. memiliki rekam jejak dalam pembangunan pemberdayaan penyandang disabilitas baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

(3) anggota tim tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya orang.

(4) anggota tim tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari unsur pemerintah maupun masyarakat.

(5) untuk menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, prosedur penerapan sanksi adalah sebagai berikut:

a. pemerintah daerah menerima laporan dari masyarakat

b. laporan tersebut disampaikan kepada tim tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1.

c. tim tetap melakukan penilaian terhadap laporan masyarakat tersebut

d. tim tetap menetapkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada lembga pendidikan yang dilaporkan.

 

BAB V

PENUTUP

Pasal 32

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan inni dalam lembaran negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.                                                                                         

YASONNA H. LAOLY