Skip to main content
x

RPP Akomodasi yang Layak Dalam Peradilan V.2

Versi kedua dari Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Draft ini disusun untuk menindaklanjuti aturan turunan dari UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

 

 

 

Mengingat

:

  1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69)
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right of Persons With Disabilities (Konvensi Mengengai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  2. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
  3. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
  4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
  5. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
  6. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
  7. Penilaian Personal adalah upaya untuk mengetahui hambatan-hambatan kedisabilitasan pada seseorang, baik secara medis dan/atau psikis, yang bertujuan untuk mengetahui akomodasi yang layak yang diperlukan.
  8. Juru Bahasa adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
  9. Pendamping hukum adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan hukum, serta memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum.
  10. Pendamping disabilitas adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hambatan kedisabilitasan, serta mampu memberikan pendampingan untuk mengatasi hambatan tersebut.
  11. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  12. Penuntut Umum adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan di pengadilan, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  13. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
  15. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
  16. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  17. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
  18. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
  19. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  20. Lembaga Pemasayarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
  21. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

Pasal 2

  1. Akomodasi yang layak dalam proses peradilan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup sarana fasilitas dan pelayanan.
  2. Proses peradilan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan Mahkamah Konstitusi.
  3. Penyandang Disabilitas yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup sebagai korban, saksi atau pelaku.

 

Pasal 3

Tujuan pemenuhan akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan adalah untuk mewujudkan persamaan kesempatan dan menghilangkan praktik Diskriminasi.

 

BAB II

AKOMODASI YANG LAYAK DALAM PROSES PERADILAN

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 4

  1. Setiap Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan wajib memperoleh pendidikan yang kurikulumnya mencantumkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
  2. Kepolisian, Kejaksaan, lembaga profesi advokat, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan mengembangkan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi semua Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan untuk memahami isu disabilitas secara periodik dan berkesinambungan.

 

Pasal 5

  1. Kepolisian, Kejaksaan, lembaga profesi advokat, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan membuat dan mengembangkan standar pelaksanaan dalam pemeriksaan Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
  2. Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan internal kelembagaan Kepolisian, Kejaksaan, lembaga profesi advokat, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan.
  3. Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain,
    1. Standar kualifikasi Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan
    2. Standar fasilitas bangunan gedung
    3. Standar fasilitas pelayanan
    4. Standar prosedur pemeriksaan

 

Pasal 6

  1. Kepolisian, Kejaksaan, lembaga profesi advokat, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan mengembangkan koordinasi dengan organisasi profesi dari ahli yang berkaitan dengan bidang disabilitas.
  2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk forum dan/atau kesepakatan.

 

Pasal 7

  1. Kepolisian, Kejaksaan, lembaga profesi advokat, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan membuat dan mengembangkan unit layanan disabilitas di internal kelembagaannya.
  2. Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas.
  3. Unit layanan disabilitas dapat dibuat secara mandiri atau tergabung dalam struktur kelembagaan yang sudah ada.

 

Bagian Kedua

Sarana Fasilitas

 

Pasal 8

Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan wajib menyediakan ruangan yang aman dan nyaman bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan dalam proses peradilan.

 

Pasal 9

  1. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas wajib menyediakan komputer dengan aplikasi pembaca layar sebagai alat bantu bagi disabilitas netra dalam membaca dokumen.
  2. Kepolisian, Kejaksaan, lembaga profesi advokat, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan menyediakan website yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas.
  3. Kepolisian, Kejaksaan, lembaga profesi advokat, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan mencetak surat panggilan dan surat lainnya yang terkait dengan proses peradilan yang ditujukan kepada Penyandang Disabilitas dilengkapi dengan huruf braille, dikirim secara langsung dan melalui surat elektronik.
  4. Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Mahkamah Agung menyediakan sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ketika harus dijemput dan/atau diantar ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.

 

Pasal 10

  1. Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, dan/atau Hakim wajib menciptakan suasana nyaman bagi Penyandang Disabilitas dalam pemeriksaan.
  2. Kondisi nyaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara antara lain,
    1. pemeriksaan di luar ruangan pemeriksaan.
    2. menanggalkan atribut formal, atau
    3. interaksi yang komunikatif.

 

Pasal 11

  1. Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan menyediakan ruang tahanan yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan hambatan dari tahanan dengan disabilitas.

 

Pasal 12

Ketentuan mengenai fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung Kepolisian, Kejaksaan, lembaga profesi advokat, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

 

Bagian Ketiga

Pelayanan dalam Proses Peradilan

 

Paragraf Pertama

Umum

 

Pasal 13

  1. Penyandang Disabilitas adalah cakap hukum.
  2. Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
  3. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasaran syarat antara lain:
    1. Permohonan pihak keluarga; dan
    2. Penilaian personal dari Penyandang Disabilitas

 

Pasal 14

  1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dapat mendengar kesaksian dari Penyandang Disabilitas selama dianggap relevan dengan perkara.
  2. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dilarang menolak saksi atas dasar kedisabilitasannya.
  3. Kesaksian Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai pembuktian yang sama.

 

Pasal 15

  1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memprioritaskan waktu pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
  2. Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, dan Hakim mengembangkan komunikasi yang efektif dengan Penyandang Disabilitas.
  3. Penyandang Disabilitas dapat memberikan keterangan dalam beragam bentuk antara lain melalui video, peragaan, permainan, dan/atau gambar.


Pasal 16

Penyidik, Advokat, Penuntut Umum, dan Hakim wajib menyampaikan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada para pihak terkait dalam proses peradilan.

 

Pasal 17

  1. Penyidik menerbitkan surat permohonan pemeriksaan Penyandang Disabilitas untuk melakukan pemeriksaan medis dan disabilitas sesuai dengan kebutuhan.
  2. Pemeriksaan medis dan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan tanpa biaya.
  3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menanggung biaya pemeriksaan medis dan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pasal 18

  1. Dalam hal korban dengan disabilitas mengalami trauma, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dilarang mempertemukannya dengan pelaku.
  2. Penyidik wajib menyelenggarakan gelar perkara dengan melibatkan ahli, pendamping disabilitas, dan pendamping hukum.
  3. Penyidik wajib menyampaikan kepada Penyandang Disabilitas dan pendamping mengenai perkembangan proses peradilan.
  4. Penyidik, Penuntut Umum, atau Mahkamah Agung bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan proses peradilan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
  5. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
    1. Penyediaan ahli;
    2. Penyediaan juru bahasa; dan
    3. Penyediaan saksi dan korban.

 

Pasal 19

  1. Hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas
  2. Metode komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir di persidangan.
  3. Hakim dapat melaksanakan persidangan secara tertutup dengan mempertimbangkan kebutuhan dari Penyandang Disabilitas.

 

Paragraf Kedua

Penilaian Personal

 

Pasal 20

  1. Penyidik sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas wajib melakukan penilaian personal.
  2. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat melakukan penilaian personal ditengah proses peradilan dalam hal ditemukan indikasi disabilitas pada pelaku, korban, atau saksi.
  3. Penilaian personal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mengetahui hambatan kedisabilitasan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas selama menjalani proses peradilan.
  4. Pelaksanaan penilaian personal melibatkan dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional yang sesuai dengan hambatan Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.

 

Pasal 21

  1. Hasil Penilaian Personal sebagaimana dimaksud Pasal 15 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara
  2. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib menjadikan hasil Penilaian Personal sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan.

 

Pasal 22

  1. Penuntut Umum wajib memperoleh, memverifikasi, dan mempertimbangkan hasil penilaian personal Penyandang Disabilitas.
  2. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan interaksi secara langsung.

 

Paragraf Ketiga

Pendamping dan Juru Bahasa

 

Pasal 23

  1. Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim harus memastikan Penyandang Disabilitas didampingi oleh pendamping disabilitas dan pendamping hukum.
  2. Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim harus memastikan Penyandang Disabilitas dengan hambatan komunikasi untuk didampingi oleh juru bahasa.
  3. Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim menunda proses peradilan dalam hal Penyandang Disabilitas tidak didampingi oleh Pendamping Disabilitas dan Pendamping Hukum.
  4. Pendamping dan Juru Bahasa Penyandang Disabilitas dapat menjadi saksi dalam perkara yang sama.

 

Pasal 24

Setiap orang dapat menjadi pendamping disabilitas dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Mampu memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
  2. Mampu memfasilitas Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik; dan
  3. Mampu bergaul dengan berinteraksi dengan baik dengan Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.

 

Pasal 25

Setiap orang dapat menjadi juru bahasa dengan memenuhi syarat mampu bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas.

 

Pasal 26

  1. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat atau organisasi Penyandang Disabilitas untuk menyediakan pendamping disabilitas, pendamping hukum, dan juru bahasa bagi Penyandang Disabilitas yang sedang menjalani proses peradilan.
  2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan pendamping disabilitas, pendamping hukum, dan juru bahasa bagi Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.
  3. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBN atau APBD.

 

Pasal 27

Hakim memastikan dan mengijinkan Juru Bahasa untuk duduk berhadapan dengan korban, saksi, atau terdakwa.

 

Paragraf Keempat

Putusan

 

Pasal 28

  1. Hakim dapat menjatuhkan hukuman restitusi bagi anak dengan disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.
  2. Ruang lingkup, bentuk, dan tata cara pelaksanaan hukuman restitusi diatur lembih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

 

Pasal 29

  1. Hakim dapat menghindari untuk menjatuhkan hukuman penjara bagi anak dengan disabilitas sebagai pelaku tindak pidana.
  2. Dalam hal Hakim menghindari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hukuman sosial atau diversi pada anak dengan disabilitas sebagai pelaku tindak pidana.
  3. Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan Hakim sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan disabilitas.
  4. Hakim dapat menjadikan kedisabilitasan korban sebagai alasan memberikan pemberatan hukuman kepada pelaku.

 

Pasal 30

  1. Balai Harta Peninggalan melakukan pengawasan terhadap Penyandang Disabilitas yang dinyatakan tidak cakap melalui penetapan pengadilan.
  2. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Balai Harta Peninggalan.

 

Paragraf Kelima

Pemulihan Korban

 

Pasal 31

  1. Pemerintah atau pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan pemulihan dan pengobatan kepada korban dengan disabilitas.
  2. Korban dengan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
    1. Korban yang hamil;
    2. Korban yang mengalami trauma;
    3. Korban yang mengalami luka; dan/atau
    4. Korban yang kehilangan keluarga;
  3. Pemerintah atau pemerintah daerah bertanggungjawab untuk pemeliharaan anak dari korban dengan disabilitas.
  4. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama korban dengan disabilitas belum mampu merawat anak dengan baik.

 

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

 

Pasal 32

  1. Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini
  2. Setiap orang yang merasa dirugikan dengan tindakan Pemerintah, pemerintah daerah, Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, Petugas Pemasyarakatan dan/atau Hakim yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat mengajukan gugatan dan/atau pengaduan.
  3. Gugatan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 33

  1. Masyarakat dapat secara sukarela menjadi pendamping bagi Penyandang Disabilitas yang sedang menjalani proses peradilan
  2. Keterlibatan masyarakat sebagai pendamping dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan

 

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 34

Presiden dan Ketua Mahkamah Agung melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan kewenangannya.

 

Pasal 35

  1. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dimaksudkan agar pemahaman dan keahlian dalam pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini terus meningkat.
  2. Pembinaan dapat dilakukan antara lain dengan mengadakan pelatihan, sosialisasi, serta penyusunan dan pelaksanaan koordinasi antara lembaga dalam Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Mahkamah Agung.

 

Pasal 36

  1. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dimaksudkan agar pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif.
  2. Pengawasan dapat dilakukan antara lain dengan mengadakan pelaporan secara berkala, proses monitoring dan evaluasi, penilaian, dan pemberian penghargaan dan sanksi atas capaian yang didapat oleh lembaga dalam Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Mahkamah Agung.

 

BAB V

PENDANAAN

 

Pasal 37

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
    3. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
  3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 38

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendahulukan alokasi dana bantuan hukum untuk Penyandang Disabilitas yang sedang menjalankan proses peradilan.

 

Pasal 39

  1. Mahkamah Agung wajib mendahulukan alokasi dana Pos Bantuan Hukum untuk Penyandang Disabilitas yang sedang menjalankan proses peradilan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Mahkamah Agung

 

Pasal 40

Organisasi Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Penyandang Disabilitas yang sedang menjalankan proses peradilan.

 

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 41

Unit layanan disabiltas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 42

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akomodasi yang layak dalam peradilan bagi Penyandang Disabilitas, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

 

Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

 

 

 

 

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN

 

UMUM

Dalam rangka mewujudkan proses peradilan adil, maka perlu dilaksanakan berdasarkan persamaan kesempatan dan menghilangkan praktik diskriminasi. Proses peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan akmodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Proses pereadilan dalam hal ini mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan Mahkamah Konstitusi.

Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan mencakup dalam sarana fasilitas dan pelayanan. Sarana fasilitas termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan proses peradilan. Sedangkan dalam pelayanan mencakup tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dalam pelayanan ada empat hal yang ditekankan dalam Peraturan Pemerintah inu, yaitu mengenai penilaian persona; pendamping dan juru bahasa; Putusan; dan Pemulihan Korban. Penilaian personal penting dalam akomodasi yang layak dalam proses peradilan karena akan menentukan hambatan dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam menjalai proses peradilan. Penilaian personal menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses peradilan yang melibatkan penyandang disabilitas, baik dalam statusnya sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Sama halnya dengan penilaian personal, pendamping dan juru bahasa juga harus dipastikan ada dalam proses peradilan yang melibatkan penyandang disabilitas.

Peraturan Pemerintah ini juga menekankan kepada pilihan bentuk Putusan yang dimungkinkan untuk dipilih oleh Hakim, yang mencakup pilihan untuk putusan restitusi, putusan non penjara atau diversi, dan pemberatan hukuman bagi pelaku yang korbannya penyandang disabilitas. Sedangkan dalam hal pemulihan korban menjadi penting karena dampak suatu tindak pidana bagi penyandang disabilitas lebih serius dan memerlukan pemulihan.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini melibatkan lima pihak yang berkaitan dengan proses peradilan, yaitu penyidik, penuntut umum, advokat, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Selain itu, secara kelembagaan, juga melibatkan lembaga dengan sektor beragam (multisektor), yaitu Kepolisian, Kejaksaan, organisasi advokat, Mahkamah Agung, Lembaga Pemasyarakatan, dan pemerintah daerah.

 

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Cukup Jelas

 

Pasal 2

Cukup Jelas

 

Pasal 3

Cukup Jelas

 

Pasal 4

Cukup Jelas

 

Pasal 5

Cukup jelas

 

Pasal 6

Ayat (1)

         Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ahli adalah yang setiap orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman, yang mencakup antara lain pendamping hukum, pendamping disabilitas, juru bahasa, psikolog, atau psikiater.

 

Pasal 7

Ayat (1)

         Cukup jelas

Ayat (2)

         Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan struktur kelembagaan yang sudah ada adalah seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang ada di Kepolisian.

 

Pasal 8

Cukup Jelas

 

Pasal 9

Ayat (1)

         Cukup Jelas

Ayat (2)

website dapat disesuaikan dengan berbagai standar antara lain seperti Web Content Accessibility Guidlines

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

 

Pasal 10

Cukup Jelas

 

Pasal 11

Cukup Jelas

 

Pasal 12

Cukup Jelas

 

Pasal 13

Cukup Jelas

 

Pasal 14

Ayat (1)

Hambatan fisik, intelektual, mental, dan sensorik tidak menghalangi seseorang untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

 

Pasal 15

Cukup Jelas
 

Pasal 16

Cukup Jelas

 

Pasal 17

Cukup Jelas

 

Pasal 18

Cukup Jelas

 

Pasal 19

Cukup Jelas

 

Pasal 20

Cukup Jelas

 

Pasal 21

Cukup Jelas

 

Pasal 22

Cukup Jelas

 

Pasal 23

Cukup Jelas

 

Pasal 24

Cukup Jelas

 

Pasal 25

Cukup Jelas

 

Pasal 26

Cukup Jelas

 

Pasal 27

Cukup Jelas

 

Pasal 28

Cukup Jelas

 

Pasal 29

Cukup Jelas

 

Pasal 30

Cukup Jelas

 

Pasal 31

Ayat (1)

Pemulihan dan pengobatan mencakup antara lain fisik, psikis, dan sosial

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

         Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

 

Pasal 32

Cukup Jelas

 

Pasal 33

Cukup Jelas

 

Pasal 34

Cukup Jelas

 

Pasal 35

Cukup Jelas

 

Pasal 36

Cukup Jelas

 

Pasal 37

Cukup Jelas

 

Pasal 38

Cukup Jelas

 

Pasal 39

Cukup Jelas

 

Pasal 40

Cukup Jelas

 

Pasal 41

Cukup Jelas

 

Pasal 42

Cukup Jelas

 

Pasal 43

Cukup Jelas