Skip to main content
x

RPP Perencanaan V.2 dari Bappenas

Berikut adalah Draft Rancangan Peraturan Pemerintah dan Konsep Materi Pengaturan tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Kementrian Bappenas untuk menindak lanjuti aturan pelaksanaan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang DIsabilitas.

DRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

DAN KONSEP MATERI PENGATURAN

 

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

 

 

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 

NOVEMBER 2017

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
  2. Penyelenggaraan adalah proses pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
  3. Evaluasi adalah proses mengukur efektivitas perencanaan dan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, serta pelindungan hak penyandang disabilitas;
  4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
  5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas;
  6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas;
  7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 3l Desember;
  8. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun;
  9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/Iembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga;
  10. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, sasaran, arah kebijakan, strategi implementasi dan indikator keberhasilan yang digunakan sebagai acuan K/L dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.
  11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
  12. Partisipasi penyandang disabilitas adalah upaya dalam melaksanakan pelibatan nyata penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi atas penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
  13. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
  15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
  16. Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola serta beranggotakan mayoritas penyandang disabilitas

 

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

  1. Kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas
  2. Perencanaan dan penganggaran
  3. Rencana Induk Penyandang Disabilitas
  4. Penyelenggaraan pelaksanaan dokumen perencanaan yang inklusif di tingkat Pusat dan Daerah
  5. Evaluasi kebijakan yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas
  6. Partisipasi penyandang disabilitas dalam penyusunan perencanaan

 

BAB II

KAIDAH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

YANG BERPIHAK KEPADA PENYANDANG DISABILITAS

 

Pasal 3

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskan perencanaan dan penganggaran, melalui kaidah:

  1. Menjamin pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
  2. Dilakukan secara tematik dengan melakukan harmonisasi kepada RPJMN, RKP dan peraturan perundang-undangan yang terkait
  3. Pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program)
  4. Penganggaran berbasis program sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilaksanakan melalui:

            1. kerangka pendanaan;

            2. kerangka regulasi; dan

            3. kerangka pelayanan umum

 

Pasal 4

  1. Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah
  2. Kerangka regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 dilakukan melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi yang inklusif
  3. Kerangka pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Swasta dalam rangka menyediakan kebutuhan penyandang disabilitas

 

BAB III

PERENCANAAN

 

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Proses penyusunan dokumen perencanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan penganggarannya diawali dengan:

  1. evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan
  2. temu konsultasi publik untuk menjaring aspirasi pelaku pembangunan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas;
  3. temu konsultasi triwulanan Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) untuk menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, Prioritas Pembangunan dan mengumpulkan bahan dan informasi dalam rangka sinkronisasi isu pemenuhan hak penyandang disabilitas
  4. Rakortek Pembangunan dengan K/L dan Daerah untuk menyampaikan arah kebijakan RKP, menjabarkan Proyek Prioritas ke dalam proyek daerah, dan mendapatkan masukan sasaran dan lokasi (output) proyek K/L yang mendukung dokumen perencanaan
  5. Forum koordinasi Gubernur dalam rangka mengumpulkan usulan proyek prioritas berdasarkan hasil usulan dari Musrenbang Kabupaten dan/atau Kecamatan
  6. Musrenbang Tematik Disabilitas

Pasal 6

Proses penyusunan dokumen perencanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan berdasarkan tahapan:

  1. penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan program prioritas yang mengacu kepada Rencana Induk
  2. penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif K/L
  3. penyusunan dan penelaahan Renja K/L
  4. penetapan RKP dan pagu anggaran K/L
  5. penyusunan dan penelaahan RKA-K/L

 

Bagian Kedua

Rencana Induk

 

Pasal 7

  1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun Rencana Induk dengan melibatkan K/L, Pemerintah Daerah dan Organisasi Penyandang Disabilitas
  2. Rencana Induk disusun dengan mengacu kepada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mendukung pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui data terpilah dan berjangka waktu
  3. Rencana Induk berlaku semenjak tanggal disahkan hingga 2030, sejalan dengan target SDGs
  4. Rencana Induk yang selanjutnya disebut Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas (Stranas-PUPD) menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan dari K/L, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan
  5. Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas juga dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan disabilitas (Pokja PUPD) dan Disability Vocal Point yang berkedudukan di dalam lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah guna memastikan proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif disabilitas

 

Bagian Ketiga

Penganggaran Responsif Penyandang Disabilitas

Pasal 8

  1. Penyusunan rancangan program disabilitas di tingkat Pusat dan Daerah mengacu kepada siklus perencanaan dan penganggaran nasional
  2. Instrumen perencanaan dan penganggaran disabilitas terdiri dari:
  1. Data terpilah
  2. Analisis Inklusif Disabilitas
  3. Pernyataan Anggaran Disabilitas (Disability Budget Statement)
  1. Sebagaimana dimaksud pada pasal 8 poin (2) akan disusun mengacu kepada Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Penyandang Disabilitas

 

Bagian Keempat

Rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif

 

Pasal 9

  1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, lokasi sampai kabupaten/ kota dan keluaran K/L dan instansi lainnya dengan harmonisasi Stranas-PUPD
  2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengintegrasikan pemanfaatan belanja K/L, subsidi, hibah, dana transfer khusus, dana desa dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
  3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, lokasi dan keluaran K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) beserta indikasi pendanaannya kepada Menteri Keuangan
  4. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama mengalokasikan ketersediaan anggaran ke dalam program dalam rangka penyusunan rancangan pagu indikatif K/L
  5. Berdasarkan rancangan awal RKP dan pagu indikatif K/L, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan Rakorbangpus bersama K/L, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya untuk mensinergikan program pembangunan
  6. Rancangan awal RKP dan pagu indikatif K/L menjadi dasar penyusunan Renja-K/L

 

Bagian Kelima

Penyusunan Renja-K/L

 

Pasal 10

  1. Pimpinan K/L menyusun rancangan Renja-K/L dengan mengacu pada Stranas-PUPD, Rencana Strategis K/L, rancangan awal RKP dan pagu indikatif K/L
  2. Rancangan Renja-K/L disampaikan kepada Menteri PPN dan Menteri Keuangan
  3. Menteri PPN, Menteri Keuangan dan pimpinan K/L melakukan pertemuan tiga pihak dalam rangka penelaahan rancangan Renja-K/L terhadap ketepatan dengan RKP dan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja negara
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Renja-K/L diatur dengan Peraturan Menteri PPN

 

Bagian Keenam

Penetapan RKP dan Pagu Anggaran K/L

 

Pasal 11

  1. Menteri Keuangan dan Menteri PPN melakukan pemutakhiran ketersediaan anggaran berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR mengacu kepada APBN
  2. Menteri Keuangan dan Menteri PPN menyampaikan pemutakhiran RKP dan pagu anggaran K/L kepada Presiden
  3. Rancangan akhir RKP dan pagu anggaran K/L yang disetujui oleh Presiden disampaikan kepada K/L melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN
  4. Berdasarkan RKP dan pagu anggaran, Menteri PPN menetapkan daftar proyek prioritas beserta keluaran dan lokasi sampai dengan Kabupaten/Kota

 

Bagian Ketujuh

Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L

 

Pasal 12

  1. Pimpinan K/L menyusun RKA berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
  2. Dalam menjaga konsistensi antara Stranas-PD, RKP, Renja-K/L dan RKA K/L, dilakukan penelaahan RKA-K/L
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

 

Bagian Kedelapan

Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah

 

Pasal 13

Proses penyusunan dokumen perencanaan di tingkat Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan dengan RKP, Renja-K/L dan RKA-K/L

 

 

 

Pasal 14

  1. Proses penyusunan Dokumen Perencanan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diintegrasikan dengan penyusunan RKP menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Elektronik, yang dilakukan dengan menerapkan Platform Basis Data Tunggal (Single Platform Data Base)
  2. Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Elektronik antara lain untuk membantu proses penyusunan dan koordinasi, antara lain:
  1. perencanaan prioritas antar K/L;
  2. perencanaan K/L;
  3. usulan Perencanaan Daerah;
  4. penyelarasan Perencanaan Daerah;
  5. Pagu indikatif; dan
  6. Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.
    1. Sesmen PPN/Sestama Bappenas mengoordinasikan pelaksanaan Platform Basis Data Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Elektronik diatur oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas

 

Pasal 15

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memuat Program atau Kegiatan atau Proyek Kementerian Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

 

Pasal 16

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memuat program, kegiatan dan proyek yang mendukung pelaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang sifatnya non-reguler dengan pendanaan di luar APBN atau APBD

 

BAB IV

PENYELENGGARAAN

 

Pasal 17

  1. Penyelenggaraan dokumen perencanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas adalah tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat
  2. Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada perencanaan nasional dan Stranas-PUPD
  3. Penyelenggaraan dilakukan dengan pengarusutamaan isu disabilitas pada sektor maupun program/ kegiatan yang tidak secara khusus menyasar penyandang disabilitas

 

Pasal 18

  1. Penyelenggaraan perencanaan di tingkat Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui forum konsultasi publik wajib melibatkan penyandang disabilitas
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perencanaan yang melibatkan penyandang disabilitas diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri

 

BAB V

EVALUASI

 

Pasal 19

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
  2. Evaluasi dilakukan dengan mengacu kepada Indikator Keberhasilan sebagaimana diatur dalam Rencana Induk
  3. Pelaksanaan evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten mengikuti jenjang yang berlaku dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dan berkolaborasi dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang secara teknis melakukan fungsi pemantauan
  4. Evaluasi juga dihimpun dari mekanisme pengaduan atas program/ kegiatan pemerintah yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas, yang disampaikan kepada lembaga pengawasan pelayanan publik baik di tingkat Pusat maupun Daerah
  5. Isi pengaduan yang dimaksud dalam ayat (4) mencakup partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran serta program/ kegiatan yang tidak melaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhak hak penyandang disabilitas
  6. Menteri merencanakan evaluasi dan mengkoordinasikan hasil evaluasi untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden
  7. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan transparan setiap tahun dan setiap 5 tahun
  8. Hasil evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya

 

 

 

BAB VI

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

 

Pasal 20

  1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melibatkan penyandnag disabilitas dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan melibatkan penyandang disabilitas
  2. Keterwakilan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas hanya pada KND tetapi juga perwakilan dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan pihak-pihak lain yang mempunyai keberpihakan pada disabilitas, yang wajib memperhatikan ragam disabilitas, kesetaraan gender dan keterwakilan anak
  3. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam forum-forum perencanaan yaitu:

            a. Musrenbang Desa

            b. Musrenbang Kecamatan

            c. Musrenbang Kabupaten/ Kota

            d. Forum SKPD

e. Musrenbang Provinsi

            f. Musrenbang Nasional

            g. Musrenbang Tematik dimulai dari tingkat Desa sampai Nasional

  1. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam mekanisme pelaporan diatur dalam fungsi KND

 

BAB VII

PENUTUP

 

Pasal 21

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam lembaran negara republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY