Skip to main content
x

RPP Konsesi dan Insentif Penyandang Disabilitas V.1

Berikut adalah salah satu draft versi Pertama RPP Konsesi dan Insentif dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk Peraturan Pemerintah dan Materi Pengaturan UU Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

DRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN KONSEP MATERI PENGATURAN

 

 

 

KONSESI DAN INSENTIF DALAM PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS DAN KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

 

AGUSTUS 2017

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

                                                 TENTANG

KONSESI DAN INSENTIF DALAM PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2); Pasal 86 ayat (2); Pasal 114 ayat (2); dan Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Besar dan Jenis Konsesi bagi Penyandang Disabilitas;

 

 

 

Mengingat

:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BESAR DAN JENIS KONSESI BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
  2. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
  3. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas;
  4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas;
  5. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  6. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas;
  7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  8. Penerima insentif adalah Kementerian/Lembaga, satuan kerja perangkat daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas dan menyediakan akomodasi yang layak secara mandiri; menyediakan konsesi bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau menyediakan akomodasi pariwisata bagi penyandang disabilitas;
  9. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

 

BAB II

KONSESI

 

Pasal 2

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  1. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga untuk transportasi massal darat, sungai, laut, dan udara milik pemerintah maupun swasta nasional;
  2. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga untuk tagihan listrik;
  3. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga untuk tagihan air;
  4. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga untuk harga sewa perumahan milik Negara;
  5. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga untuk berbagai sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah;
  6. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga untuk biaya perjalanan haji yang dikelola Pemerintah;
  7. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga untuk pajak kendaraan bermotor;
  8. pembebasan biaya parkir di tempat parkir khusus disabilitas;
  9. paling sedikit 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk perguruan tinggi;
  10. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga untuk tempat parkir umum; dan
  11. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga untuk pembelian rumah.

 

Pasal 3

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi bagi Penyandang disabilitas, antara lain:

  1. potongan harga pada tempat wisata, hiburan, dan rekreasi;
  2. potongan harga pada restaurant dan tempat makan lainnya;
  3. potongan harga pada toko dan supermarket;
  4. potongan harga pada hotel dan penginapan; dan
  5. dan berbagai bentuk keringanan lainnya.

 

Pasal 4

Pemerintah memberikan insentif bagi pihak swasta yang memberikan keringanan bagi penyandang disabilitas berupa keringanan pajak.

 

BAB II

INSENTIF

 

Pasal 5

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada Kementerian/Lembaga, satuan kerja perangkat daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan swasta yang:

  1. mempekerjakan Penyandang Disabilitas dan menyediakan akomodasi yang layak secara mandiri;
  2. menyediakan konsesi bagi Penyandang Disabilitas; dan
  3. menyediakan akomodasi pariwisata bagi penyandang disabilitas

 

Pasal 6

Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mencakup:

  1. Publikasi
  2. Penghargaan
  3. Potongan Pajak

 

Pasal 7

  1. Menteri melakukan publikasi nama setiap lembaga di Pemerintah dan pemerintah daerah, serta perusahaan swasta penerima insentif.
  2. Publikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan Menteri melalui website resmi Kementerian

 

Pasal 8

  1. Menteri dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada setiap lembaga di Pemerintah dan pemerintah daerah, serta perusahaan swasta penerima insentif.
  2. Penilaian dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur Pemerintah atau pemerintah daerah dan organisasi penyandang disabilitas

 

Pasal 9

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan pengurangan pajak kepada penerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

 

BAB  III

PENUTUP

 

Pasal 11

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam lembaran negara republik Indonesia.

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

 

 

KONSEP MATERI PENGATURAN

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG

KONSESI DAN INSENTIF DALAM PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

 

  1. Pokok Pengaturan
    1. Semua penyandang disabilitas menjadi PBI JKN
    2. Layanan kesehatan yang inklusi dan terjangkau Penyandang disabilitas
    3. Tersedianya sarana prasaran, alat bantu kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
    4. Konsesi bagi semua penyandang disabilitas
    5. Mekanisme koordinasi dan evaluasi lintas sektor dengan melibatkan penyandang disabilitas

 

  1. Pemetaan Isu
    1. Setiap penyandang disabilitas atas konsesi
    2. Prosedur konsesi
    3. Jenis konsesi (Aspek)
    4. Pengawasan (Monev)
    5. Insentif bagi perusahaan penyedia alat bantu kesehatan
    6. Insentif bagi pendamping PD
    7. Pengaturan (substansi) pemberian insentif dalam penyediaan layanan bagi PD
    8. Peran pemerintah pusat & daerah

 

  1. Tujuan Pengaturan
    1. Setiap lembaga pemerintah & swasta mempekerjakan penyandang disabilitas
    2. perusahaan swasta & pemerintah mau memberikan konsesi
    3. Kementerian PU & Dinas PU wajib merancang setiap pembangunan infrastruktur memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas
    4. tenaga medis untuk gangguan jiwa agar ada di faskes rujukan terdekat
    5. penyandang disabilitas hidup sehat, bekerja, & bermartabat, tidak meminta-minta
    6. Peran swasta terhadap kebutuhan penyandang disabilitas
    7. Semua perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas
    8. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas atas kesehatan tersedia dan gratis
    9. Manfaat jaminan yang lebih
    10. layanan penyakit kronis BPJS (Home Care)
    11. Setiap pembangunan infrastruktur wajib memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas
    12. Peningkatan pendidikan keahlian penyandang disabilitas sesuai kebutuhan di setiap Kab/Kota.
    13. Memastikan ketersediaan obat khusus di fasilitas kesehatan terendah.
    14. Pemda (Dinas Pendidikan) bersinergi dengan Pusat (Kemendikbud) untuk penyediaan pendidikan penyandang disabilitas yang berkualitas & mandiri shg bisa masuk pasar tenaga kerja.
    15. Alat bantu khusus? Insentif untuk produsen obat?
    16. Program Return to Work?
    17. Penemuan & Pembiayaan obat khusus? Contoh: Schizofrenia
    18. Penyandang disabilitas terfasilitasi hal-hal ketenagakerjaan-Jamker, JHT/jaminan pensiun.
    19. Jaminan kesehatan yang berkeadilan
    20. semua penyandang disabilitas mendapat jaminan kesehatan
    21. Transparansi pembiayaan kesehatan penyandang disabilitas
    22. Mekanisme perolehan konsensi
    23. Terciptanya kampung sehat dan ramah lingkungan bagi penyandang disabilitas di tingkat desa/kelurahan.
    24. Lingkungan yang ramah difabel
    25. Lingkungan yang ramah difabel
    26. Masyarakat yang berdaya terhadap kesehatan
    27. Mendukung keluarga penyandang disabilitas agar mampu membina penyandang disabilitas untuk mandiri.
    28. Penegakan sanksi
    29. insentif bagi pendamping penyandang disabilitas
    30. Pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau
    31. PD di daerah pelosok terjangkau oleh pelayanan & pembiayaan kesehatan
    32. Menyediakan transportasi khusus/menjemput PD ketika butuh layanan (dana dari desa)
    33. Adanya pengaturan terkait sanksi bagi pelanggar hak dan jaminan dari PD
    34. Tersedianya alokasi dana CSR untuk kessos PD
    35. Bebas pajak untuk alat bantu kesehatan
    36. mendorong produk lokal untuk alat bantu kesehatan
    37. Fasilitas kesehatan yang respon kesebutuhan khusus setiap PD
    38. SDM nakes yang sensitif isu disabilitas
    39. Pelayanan kesehatan berkualitas
    40. Faskses yang ramah disabilitas
    41. Informasi kesehatan yang mudah dijangkau

 

  1. Peraturan Terkait
    1. UU 23/2014 ttg kewenangan daerah
    2. PP 45/2008 ttg insentif
    3. PMK    
    4. Per BPJSK
    5. Perpres Jaminan kesehatan
    6. PP 87/2013, PP 84/2015 (Alma)
    7. UU 8/2016
    8. PP 101/2013, PP 76/2016 (PBI)
    9. UU 40/2014 tentang SJSN
    10. UU BPJS

 

  1. Lembaga Terkait
    1. Kemendagri
    2. K/L Kemenkes, Kemensos, Kemenko PMK
    3. BPJS Kesehatan
    4. DJSN
    5. OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas)
    6. Bapel Daerah (Jamkesos)
    7. Faskes Pemerintah & swasta
    8. Organisasi profesi
    9. Pusat kajian dari universitas
    10. Lembaga pendidikan
    11. Kemenaker

 

Attachment Size
7 RPP KONSESI.docx 24.62 KB