Skip to main content
x

RPP Akses Layanan & Permukiman bagi Disabilitas V.1

Berikut adalah draft Rancangan Peraturan Pemerintah dan Konsep Materi Pengaturan Pelayanan Publik dan Permukiman yang Akses bagi Penyandang Disabilitas. Sebuah rancangan yang diusulkan untuk aturan pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

DRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN KONSEP MATERI PENGATURAN

 

 

 

PELAYANAN PUBLIK DAN PERMUKIMAN YANG AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS DAN KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

 

AGUSTUS 2017

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK DAN PERMUKIMAN YANG AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (4) dan Pasal 108 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Publik yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas;

 

 

 

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH DIAKSES OLEH PENYANDANG DISABILITAS

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
  2. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
  3. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas;
  4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas;
  5. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
  6. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas;
  7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  8. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

BAB II

PELAYANAN PUBLIK

 

Pasal 2

  1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan pelayanan publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Penyediaan pelayanan publik yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.

 

Pasal 3

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan mensosialisasikan pelayanan publik yang aksesibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
  2. Penyelenggara penyelenggara pelayanan publik wajib mengadakan panduan pelayanan publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
  3. Petugas penyelenggara pelayanan publik wajib mensosialisasikan panduan pelayanan publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

Pasal 4

Penyelenggara pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas wajib menyediakan antara lain:

  1. pendampingan, fasilitasi, dan asistensi;
  2. peminjaman kursi roda;
  3. penyediaan loket khusus bagi penyandang disabilitas yang aksesibel;
  4. mendahulukan penyandang disabilitas dari pengguna layanan lainnya; dan
  5. menempatkan pelayanan publik di lantai dasar atau di tempat lain yang aksesibel.

 

Pasal 5

Loket yang aksesibel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c antara lain:

  1. tanpa menggunakan penyekat antara penyedia layanan dan Penyandang Disabilitas yang mengakses layanan;
  2. menggunakan meja layanan dengan tinggi maksimal 80 (delapan puluh) sentimeter;
  3. menyediakan kursi; dan
  4. informasi pemanggilan antrian disampaikan dalam bentuk audio dan tulisan.

 

Pasal 6

  1. Penyelenggara pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi wajib menyediakan teknologi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Teknologi yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas:
    1. audio;
    2. tanda taktual;
    3. huruf braille; dan
    4. visual.

 

BAB III

PERMUKIMAN YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

 

Pasal 7

Permukiman yang dimaksud dalam bagian ini meliputi wilayah hunian dan termasuk fasilitas umum yang ada di dalamnya.

 

Pasal 8

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Pengembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
  3. Pemukiman yang aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada pengaturan dalam undang-undang ini.

 

BAB  IV

PENUTUP

 

Pasal 9

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam lembaran negara republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.                                                                                         

YASONNA H. LAOLY

 

 

 

 

KONSEP MATERI PENGATURAN

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK DAN PERMUKIMAN YANG AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

 

  1. Pokok Pengaturan
    1. Kajian perundang-undangan
    2. Pemda wajib mempublikasikan hasil kerja penanganan penyandang disabilitas
    3. Pemerintah à sesuai dengan TUSI masing-masing K/L
    4. Bentuk dan indikator dalam melakukan evaluasi
    5. Pembiayaan dan fasilitas: APBN, APBD, CSR, dekan, TP, dana hibah

 

  1. Pemetaan Isu
    1. Penyediaan alat bantu adaptive
    2. Akses komunikasi antara orang tuli dan TV
    3. Aksesibilitas alat komunikasi dan media cetak (surat kabar, majalah, tabloid dll)
    4. Akses komunikasi dalam pelyanan publik se-indonesia
    5. Akses informasi secara visual dimaksimalkan
    6. Akses bagi PDM dalam mendapatkan obat
    7. Aksesibilitas pra, saat, pasca bencana
    8. Minimnya sarana disabilitas di kantor pelayanan pemerintah
    9. Semua kantor pelayanan pemerintahn terhadap sarana untuk disabilitas (toilet, loket, pintu, lift, jalur pejalan kaki)
    10. Fasilitas aksesibilitas di BG
    11. PSU di BG & Pemukiman yang aksesibel
    12. Askes menuju ke ATM yang disabilitas
    13. Pemenuhan persyaratan kemudahan (fas. Aksesibilis perumahan/pemukiman oleh pengembang)Pemukiman yang mudah diakses
    14. Aksesibilitas yang belum layak yang ada di sarana umum dan transpirtasi sehingga menyulitkan bagi penyandang disabilitas
    15. Monitoring dan evaluasi
    16. Mengakomodasi pemerliharaan alat bantu

 

  1. Tujuan Pengaturan
    1. Kebutuhan dasar masy minimal sudah terpenuhi
    2. sanksi bagi sarana pelayanan publik yang tidak menyediakan layanan publik bagi disabilitas
    3. Kemandirian bagi penyandang disabilitas
    4. Kesetaraan hak dan kewajiban setiap orang
    5. semua aktivitas menjadi lebih mudah untuk semua orang
    6. Edukasi terhadap keluarga tentang pendampingan terhadap penyandang disabilitas.
    7. pemerintah, keluarga, masyarakat paham terhadap penyandang disabilitas
    8. terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas
    9. Ketersediaan juru bahasa isyarat dalam seluruh pendidikan
    10. pelayan dalam publik wajib bisa berbahasa isyarat
    11. Tersedia sarpras umum yang bisa akses penyandang disabilitas
      1. pelayanan
      2. pemukiman bagi penyandang disabilitas
      3. waktu bencana (pra, tanggap, pasca)
    12. Penyerobotan fasilitas penyandang disabilitas tidak lagi terjadi
    13. Tersedianya lapangan kerja bagi penyandang disabilitas
    14. pemeliharaan, perawatan sapras disabilitas
    15. Bagunan dilengkapi ramp yang sesuai standar.
    16. Trotoar yang akses bagi penyandang disabilitas
    17. communication barrier free di semua pelayanan publik
    18. Terwujudnya akses informasi dalam hal kedaruratan
    19. Seluruh pelayanan publik K/L (pemerintah, swasta) harus ada aksesibilitas bagi seluruh penyandang disabilitas
    20. Optimalisasi ICTS bagi penyediaan aksesibilitas
    21. Hilangnya stigma di masyarakat terhadap penyandang disabilitas
    22. Pendidikan baik umum maupun khusus wajib adakan kurikulum bahasa isyarat
    23. barier free

 

  1. Peraturan Terkait
    1. Permen PU No. 30/2006 (Proses revisi)
    2. UU No. 8 Tahun 2016
    3. UU N0. 18 Tahun 2014
    4. Kamus SIBI
    5. Kamus Bisindo
    6. UU No. 23 Tahun 2014
    7. UU No. 25 Th 2009 Pelayanan Publik

 

  1. Lembaga Terkait
    1. Kemenkominfo
    2. KemenPUPR
    3. Kemensos
    4. Kemkses
    5. BNPB
    6. Kemen Perhubungan
    7. Kemenpan RB
    8. Kemenag
    9. Kemenaker
    10. BPJS
    11. Kemen Pariwisata
    12. Kemendikbud