Skip to main content
x

RPP Kesos dan Penanganan Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Berikut adalah draft rancangan Peraturan Pemerintah untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Sebagai aturan pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

DRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN KONSEP MATERI PENGATURAN

 

 

 

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS DAN KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

 

AGUSTUS 2017

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

  1. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  2. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  3. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
  4. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
  5. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;

 

 

 

Mengingat

:

  1. Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  3. UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  6. UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
  7. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  8. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
  9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
  10. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  11. UU No 23 tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan
  12. UU No 24 tahun 2013 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HABILITASI DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS

 

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  4. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  5. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  6. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  7. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  8. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  9. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
  10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
  11. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
  12. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
  13. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
  14. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  15. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
  16. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
  17. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  18. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
  20. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
  21. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
  22. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  23. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  24. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 2

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
  2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Kesamaan Kesempatan
  2. Rehabilitasi Sosial
  3. Jaminan Sosial
  4. Pemberdayaan Sosial
  5. Perlindungan Sosial.

 

BAB II

KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 4

Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas, agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 5

Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

 

Bagian Kedua

Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak

Pasal 6

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas dan Akomodasi yang layak.

Pasal 7

Penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Pasal 8

Penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dapat berbentuk:

  1. fisik;
  2. non fisik.

Pasal 9

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan dan menyediakan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
    1. aksesibilitas pada bangunan umum;
    2. aksesibilitas pada jalan umum;
    3. aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum;
    4. aksesibilitas pada angkutan umum.
  3. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
    1. pelayanan informasi;
    2. pelayanan khusus.

Pasal 10

  1. Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:
    1. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
    2. pintu, tangga. lift khusus untuk bangunan bertingkat;
    3. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
    4. toilet;
    5. tempat minum;
    6. tempat telepon;
    7. peringatan darurat;
    8. tanda-tanda atau signage.
  2. Ketersediaan akomodasi yang layak disediakan melalui penilaian kebutuhan dari penyedia layanan dengan penyandang disabilitas yang berkepentingan untuk penikmatan hak asasi manusia.

Pasal 11

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

  1. akses ke, dan dari jalan umum;
  2. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
  3. jembatan penyeberangan;
  4. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
  5. tempat parkir dan naik turun penumpang;
  6. tempat pemberhentian kendaraan umum;
  7. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
  8. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
  9. terowongan penyeberangan.

Pasal 12

Aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

  1. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan permakaman umum;
  2. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
  3. tempat duduk/istirahat;
  4. tempat minum;
  5. tempat telepon;
  6. toilet;
  7. tanda-tanda atau signage.

Pasal 13

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

  1. tangga naik/turun;
  2. tempat duduk;
  3. tanda-tanda atau signage.

Pasal 14

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan permakaman umum, dan angkutan umum.

Pasal 15

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan permakaman umum, dan angkutan umum.

Pasal 16

Standardisasi penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan oleh Menteri dan Menteri lain baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 17

Penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak yang berbentuk fisik dan non fisik dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 18

  1. Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dilaksanakan secara terencana dan bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas.
  2. Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 19

Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, wajib dilengkapi dengan aksesibilitas dan akomodasi yang layak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

  1. Pengawasan dan pengendalian penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, dan Kepala Desa.
  2. Pengawasan dan pengendalian penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kesamaan Kesempatan Dalam Pendidikan

Pasal 21

  1. Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
  2. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
  3. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
  4. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Bagian Keempat

Kesamaan Kesempatan Dalam Ketenagakerjaan, Kewirausahaan, dan koperasi

Paragraf Kesatu

Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

Pasal 22

Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta wajib memenuhi:

  1. Hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi tanpa Diskriminasi;
  2. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
  3. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
  4. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
  5. mendapatkan program kembali bekerja;
  6. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
  7. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
  8. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 23

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 24

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 25

  1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.,
  2. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 26

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

  1. Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
  2. Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
  2. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  3. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
  4. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
  5. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
  1. Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

  1. Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
  2. Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
  2. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  3. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
  4. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
  5. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
  1. Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

 

BAB III

REHABILITASI SOSIAL

Bagian Pertama

Umum

Pasal

 

 

Pasal 33

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 34

  1. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:
  1. motivasi dan diagnosis psikososial;
  2. perawatan dan pengasuhan;
  3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  4. bimbingan mental spiritual;
  5. bimbingan fisik;
  6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  7. pelayanan Aksesibilitas;
  8. bantuan dan asistensi sosial;
  9. bimbingan resosialisasi;
  10. bimbingan lanjut; dan/atau
  11. rujukan.
  1. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

 

BAB IV

JAMINAN SOSIAL

Bagian Pertama

Umum

Pasal

 

Pasal 35

  1. Jaminan sosial diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas baik yang termasuk dalam kategori miskin, tidak mampu, lemah dan atau cacat total tetap.
  2. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
  3. Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

 

BAB V

PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bagian Pertama

Umum

Pasal

 

Pasal 36

  1. Pemberdayaan sosial dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
  1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;
  2. penggalian potensi dan sumber daya;
  3. penggalian nilai dasar;
  4. pemberian akses; dan/atau
  5. pemberian bantuan usaha.
  1. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  1. diagnosis dan pemberian motivasi;
  2. pelatihan dan pendampingan;
  3. pemberian stimulan;
  4. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  5. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  6. bimbingan lanjut.

 

BAB VI

PERLINDUNGAN SOSIAL

Bagian Pertama

Umum

Pasal

 

Pasal 37

Perlindungan sosial dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

  1. bantuan sosial;
  2. advokasi sosial; dan/atau
  3. bantuan hukum.

Pasal 38

bantuan sosial …

Pasal 39

Advokasi sosial …

Pasal 40

Bantuan hukum …

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkait rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud diatur oleh Menteri.

 

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 42

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 43

Peran masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang sosial.

Pasal 45

Peran masyarakat dilakukan melalui:

  1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di bidang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
  1. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
  2. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
  3. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
  4. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
  5. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
  6. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
  7. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
  8. kegiatan lain dalam rangka upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

  1. Peran masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela;
  2. Peran masyarakat yang bersifat wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

  1. Menteri menyebarluaskan informasi mengenai peran masyarakat dalam rangka upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 48

Peran masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan berpedoman kepada kebijaksanaan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

 

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 49

Dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas dibentuk lembaga koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

Lembaga koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 merupakan lembaga yang bersifat non struktural yang dipimpin oleh Menteri yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, pengusaha, tenaga ahli, tokoh masyarakat, dan organisasi yang bergerak di bidang sosial.

Pasal 51

Lembaga koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas bertugas menyusun kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 52

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

 

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 53

Pemerintah dan masyarakat melakukan pembinaan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

Pembinaan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah dilaksanakan melalui:

  1. penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan;
  2. penyuluhan;
  3. bimbingan;
  4. pemberian bantuan;
  5. perizinan.

Pasal 55

Pembinaan melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilaksanakan dengan menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 56

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan untuk:

  1. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
  2. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
  3. meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional.

Pasal 57

Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan untuk:

  1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
  1. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.

Pasal 58

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilakukan

untuk:

  1. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
  1. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 59

Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dilakukan dengan:

  1. penetapan peraturan perundang-undangan yang mempersyaratkan pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam pemberian izin untuk mendirikan bangunan atau izin lainnya;
  1. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

  1. Pembinaan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan atau penyelenggara kegiatan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas terhadap unit kerja pelaksana kegiatan yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 61

  1. Dalam rangka pembinaan, Menteri dapat melakukan kerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi Pemerintah asing berkenaan dengan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
  2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 62

  1. Dalam rangka pembinaan, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
  2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    1. piagam atau sertifikat;
    2. lencana atau medali kepedulian;
    3. tropy atau miniatur kemanusiaan;
    4. insentif.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

 

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 63

Pemerintah melakukan pengawasan pelaksanaan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Penyandang Disabilitas.

Pasal 64

Pengawasan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB X

PENANGANAN BENCANA BAGI DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas  dari ancaman, risiko dan dampak bencana dengan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam semua tahapan bencana serta tersedianya  akomodasi yang layak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

 

Pasal 66

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

 

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

 

Paragraf Pertama

Pra Bencana

 

Pasal 67

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan pra bencana meliputi

  1. Dalam situasi tidak terjadi bencana, dan
  2. Dalam situasi terdapat potensi bencana

 

Pasal 68

Dalam situasi tidak terjadi bencana pemerintah dan pemerintah daerah

  1. Penyandang disabilitas terlibat secara aktif setiap
  1. perencanaan penanggulangan bencana
  2. pengurangan risiko bencana
  3. pencegahan bencana
  1. memasukkan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana pada tahapan pemaduan dalam perencanaan pembangunan
  2. memasukkan kerentanan penyandang disabilitas dalam analisis risiko bencana
  3. menyelenggarakan dan penegakan tata ruang yang aksesibel bagi penyandang disabilitas
  4. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan tentang penyandang disabilitas dalam bencana untuk penyelanggara penanggulangan bencana
  5. memastikan tersedianya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk berpastisipasi aktif dalam tahapan sebagaimana terdapat dalam ayat (1) pasal ini

 

Pasal 69

Dalam situasi terdapat Potensi Terjadi Bencana yang terdapat dalam pasal 4 huruf b, pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan

  1. upaya kesiapsiagaan bencana yang melibatkan peran aktif penyandang disabilitas yang sudah disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  2. peringatan dini secara yang dapat diterima  dan dipahami secara mudah oleh semua penyandang disabilitas di semua area berpotensi bencana
  3. mitigasi bencana yang menghormati harkat martabat, pendapat, kemudahan, kapasitas, dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas

 

Paragraf Kedua

Situasi Terjadi Bencana (Tanggap Darurat)

Pasal 70

  1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
  1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
  2. penentuan status keadaan darurat bencana; 

  3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 

  4. pemenuhan kebutuhan dasar yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas 

  5. perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan; dan 

  6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
  1. Semua upaya penyelanggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat memperhatikan kerentanan, potensi dan partipasi penyandang disabilitas.

 

Pasal 71

Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam situasi bencana

  1. Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam  penyelenggaraan bencana pada situasi tanggap darurat adalah sebagai berikut
  1. Pemberian informasi dan data tentang penyandang disabilitas, lokasi, kondisi disabilitas serta kekhususan proses evakuasi
  2. Melaksanakan proses evakuasi terhadap kelompok ,komunitas dan keluarganya dengan bantuan dari team penyelenggara penanganangan bencana dalam situasi darurat
  3. Memberikan bantuan untuk melakukan evakuasi kelompok rentan
  4. Berkontribusi pada proses pemberian pelayanan dasar terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan
  1. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan informasi, aksesibilitas fisik dan non fisik serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk dapat mandiri dan berperan aktif dalam penyelenggaraan bencana dalam situasi bencana

 

Paragraf Ketiga

Pasca Bencana

 

Pasal 72

         Penyelanggaraan Penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terdiri atas

  1. Rehabilitasi
  2. Rekonstruksi

 

Pasal 73

  1. Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi  berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat penyandang disabilitas
  2. Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan
  1. Pengaturan aksesibilitas dalam standar konstruksi bangunan
  2. Kondisi disabilitas dan kebutuhan khususnya
  3. Pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok sosial dalam masyarakat dan keluarga
  4. Kemandirian mobilitas dan ekonomi penyandang disabilitas
  1. Pemulihan sosial dan psikologis memperhatikan kondisi khusus disabilitas dengan memperhatikan penyandang disabilitas sebagai entitas individu yang bermartabat
  2. pelayanan kesehatan memperhatikan kondisi kesehatan penyandang disabilitas, alat bantu, obat-obat serta tindakan yang dibutuhkan secara khusus oleh panyandang disabilitas
  3. pelayanan kesehatan diselenggarakan menjangkau semua penyandang disabilitas yang terdampak bencana

 

Pasal 74

  1. pembangunan kembali bangunan gedung dan infrastrukstur layanan public memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
  2. pembangunan perumahan bagi penyintas memperhatikan aspirasi penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas

 

Bagian Kedua

Unit Layanan Disabilitas Dalam penanggulangan Bencana

 

Pasal 75

  1. pemerintah dan pemerintah daerah membentuk unit layanan disabilitas dilingkungan badan penyelenggara penanggulangan bencana
  2. unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari satu orang atau satu team pada unit kerja yang relevan
  3. unit layanan disabilitas mempunyai tugas
  1. menyediakan rekomendasi kebijakan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana
  2. melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan penanganan dan perlindungan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana
  3. melakukan koordunasu dengan kementrian, lembaga , organisasi perangkat daerah dan pihak-pihak lain yang terkait
  4. melakukan pemantauan dan pemantauan
  5. mempromosikan hak penyandang dan kebutuhan penyandang disabilitas
  1. pemerintah dan pemerintah daerah memastikan adanya partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan unit layanan disabilitas
  2. pemerintah dan pemerintah daerah memastikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas dalam unit layanan disabilitas

        

BAB XI

PENUTIUP

 

Pasal 76

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam lembaran negara republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

 

 

 

KONSEP MATERI PENGATURAN

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

  1. Pokok Pengaturan
    1. Pelatihan Pendampingan dan bantuan modal usaha
    2. Rehabilitasi dan bantuan sosial serta jaminan sosial pada penyandang disabilitas
    3. Perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas
    4. Pemukiman, perumahan, rekreasi dan olahraga
    5. Edukasi masyarakat

 

  1. Pemetaan Isu
    1. Standar layanan panti dan non panti
    2. Jamsos & Bantuan sosial tidak sama dengan kemiskinan
    3. Jaminan kehidupan bagi PD berat
    4. Bantuan usaha produktif bagi PD
    5. Pelatihan keterampilan
    6. BPJS dimudahkan untuk difabel
    7. Bursa kerja yang aksesibel & inklusif
    8. Penguatan kelembagaan/orsos
    9. Penyesuaian pemukiman/rumah aksesibel.

 

  1. Tujuan Pengaturan
    1. pelatihan kerja yang inklusif
    2. BLK & LBK harus aksesibel
    3. Bursa kerja yang aksesibel & inklusif
    4. rekreasi dan olahraga
    5. Pelatihan disesuaikan kebutuhan pasar
    6. Ada batasan waktu untuk rehabilitasi
    7. pendampingan & monev pasca pencatatan
    8. Akomodasi yang layak untuk panti
    9. Kasos + Fasum perumahan untuk disabilitas
    10. Perumahan yang aksesibel
    11. Pengalokasian dana desa untuk PD.
    12. Semua PD berhak atas jamsos
    13. Bantuan, pelatihan (SDM) bagi Orsos
    14. Pemukiman dan perlindungan perempuan dan anak dengan disabilitas
    15. Mempermudah/memperpendek jalur pemohonan bantuan sosial
    16. Edukasi masyarakat yang support PD.
    17. Jaminan sosial bagi PD berat yang berkesinambungan,
    18. penambahan nominal
    19. penambahan kuota penerima.

 

  1. Peraturan Terkait
    1. UU Desa

 

  1. Lembaga Terkait
    1. BPJS
    2. Kemenaker
    3. Kemensos
    4. Kementerian UKM