Skip to main content
x

RPP Unit Layanan Disabilitas dalam Ketenagakerjaan V.1

ULD atau Unit Layanan Disabilitas ada dalam UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Unit Layanan Disabilitas dalam Ketenagakerjaan menjadi salah satu Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Rancangan atau Draft versi pertama RPP ULD Ketenagakerjaan dapat di simak dan diunduh pada halaman ini.

 

DRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN KONSEP MATERI PENGATURAN

 

 

 

UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM KETENAGAKERJAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS DAN KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

 

AGUSTUS 2017

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM KETENAGAKERJAAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Perusahaan Swasta Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas;

 

 

 

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM KETENAGAKERJAAN.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
  2. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
  3. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas;
  4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas;
  5. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
  6. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas;
  7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  8. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

 

BAB II

PEMBENTUKAN ULD DI DAERAH

 

Pasal 8

  1. Pemerintah Daerah wajib membentuk ULD
  2. ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan;

 

Pasal 9

  1. Tugas ULD meliputi:
    1. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
    2. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
    3. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
    4. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
    5. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
  2. Fungsi ULD meliputi:
    1. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas yang terintegrasi dengan dokumen perncanaan dinas yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja;
    2. Membuat alat publikasi mengenai informasi proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
    3. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
    4. Menyediakan layanan konsultasi bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta yang membutuhkan informasi tentang proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas di instansinya;
    5. Melakukan rekrutmen untuk pendamping tenaga kerja disabilitas;
    6. Melakukan pelatihan untuk pendamping tenaga kerja disabilitas;
    7. Melakukan monioring dan evlauasi untuk kinerja pendamping tenaga kerja disabilitas;
    8. Menyelenggarakan koordinasi dengan perusahaan yang memerlukan pendampingan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas
    9. Menyediakan alat bantu yang dibutuhkan tenaga kerja disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya;
    10. Menyalurkan alat bantu kepada tenaga kerja disabilitas yang memerlukan dalam menjalankan pekerjaannya;

 

Pasal 10

Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta hibah yang tidak mengikat.

 

Pasal 11

Pegawai unit layanan disabilitas berasal dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja.

 

BAB  III

PENUTUP

 

Pasal 12

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam lembaran negara republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

 

 

 

 

KONSEP MATERI PENGATURAN

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM KETENAGAKERJAAN

 

  1. Pokok Pengaturan
    1. Lokus: pendidikan, kesehatan, naker, peradilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah
    2. Mekanisme kerja / SOP
    3. SDM ULD: bahasa isyarat, interaksi dengan penyandang disabilitas, penyediaan pendamping, advokasi, konseling, komitmen
    4. Sanksi dan imbalan: perdata, pidana, sosial (dibagi menjadi lembaga (diumumkan ke publik) dan individu (kerja sosial)). Imbalan: akreditasi, pembangunan akomodasi dan aksesibilitas
    5. Monev: SDM, sistem dan mekanisme

 

  1. Pemetaan Isu
    1. Mekanisme koordinasi dan kerja unit layanan disabilitas
    2. Pusat mediasi dan konsultasi tentang pemenuhan hak
    3. Proses rujukan koordinasi dan advokasi
    4. Akses layanan informasi dan pengaduan yang aksesibel
    5. Disability mainstreaming masuk ke dalam materi wajib kampus (kurikulum, UKM, sks, dan lain-lain)
    6. Konsultasi bagi orang tua/keluarga anak difabel di tingkat masyarakat.
    7. Advokasi mainstreaming disability ke segala lini baik eksternal maupun internal
    8. Disabilitas perlu mendapatkan layanan sesuai keadaan dan kebutuhan
    9. Pusat layanan disabilitas penyesuaian metode penyampaian materi belajar, cuti kuliah dan panjang masa kuliah
    10. Inklusifitas penyandang disabilitas dalam layanan pendidikan
    11. Modifikasi
    12. Konsultasi kejiwaan dan hukum
    13. Temporary personal assistant oleh Dinsos/puskesmas

 

  1. Tujuan Pengaturan
    1. Unit Layanan Disabilitas di setiap layanan publik
    2. Ada resource cornerdisability di setiap kecamatan
    3. Membuat mekanisme penggolongan ULD
    4. ULD menjadi pusat sumber informasi layanan
    5. Kerja sama ULD dengan pihak lain / ULD yang berjejaring kuat
    6. ULD dapat menjangkau jika diperlukan
    7. Difabel masuk ke dalam data di semua sektor
    8. Semua pelayanan publik aksesibel dan affordable untuk difabel
    9. Difabel menjadi aktor/subyek pembangunan
    10. Difabel bukan lagi kelompok rentan
    11. Difabel mendapatkan keadilan hukum
    12. Akses luas
    13. Pemberdayaan
    14. Taraf hidup difabel terangkat
    15. Anak-anak difabel tumbuh + berkembang tanpa diskriminasi
    16. Difabel tidak disembunyikan oleh keluarga
    17. Difabel bisa sekolah tanpa diskriminasi

 

  1. Peraturan Terkait
    1. UU no. 8 tahun 2016
    2. Permen PU no. 30/2006 tentang aksesibilitas bangunan
    3. UU no. 19 tahun 2011
    4. Permen PU 15/2014
    5. Perka BNPB no. 14 tahun 2015

 

  1. Lembaga Terkait
    1. UIN SuKa
    2. Unibraw PSLD
    3. UGM – UKM Peduli difabel
    4. UI – Pusat kajian disabilitas
    5. UPSK
    6. Layanan inklusi penyandang disabilitas untuk bencana Jateng
    7. Komite Disabilitas Pemkot Yogyakarta
    8. UPS Tegal -LPPM Panca Sakti

 

Attachment Size
4 RPP ULD KETENAGAKERJAAN.docx 23.2 KB