Skip to main content
x

RPP Akomodasi dan Peradilan V.1 UU Penyandang Disabilitas

Rancangan Peraturan Pemerintah bidang Akomodasi dan Peradilian versi pertama dari masyarakat untuk diusulkan dan disempurnakan lagi bagi aturan turunan Undang-Undang Penyandang Disabilitas UU Nomor 8 Tahun 2016.

Draft awal RPP Akomodasi dan Peradilan usulan dari Masyarakat dapat dibaca di bawah, ini dan diunduh dalam tautan lampiran.

DRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN KONSEP MATERI PENGATURAN

 

 

 

AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS DAN KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

 

AGUSTUS 2017

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;

 

 

 

Mengingat

:

  1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69)
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right of Persons With Disabilities (Konvensi Mengengai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  2. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
  3. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
  4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
  5. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
  6. Profile assessment adalah penilaian terhadap hambatan-hambatan difabel baik secara medis dan atau psikis yang tujuannya untuk mengetahui kebutuhan dan hambatan
  7. Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menerjemahkan bahasa penyandang disabilitas
  8. Pendamping hukum adalah orang memiliki kapasitas dan pengetahuan hukum dan memiliki persyaratan untuk memberi bantuan hukum
  9. Pendamping disabilitas adalah orang yang memiliki kapasitas dan pengetahuan tentang hambatan-hambatan disabilitas dan dapat membantu sebagai pendamping penyandang disabilitas
  10. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan kasus penyandang disabilitas
  11. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam kasus penyandang disabilitas
  12. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili kasus penyandang disabilitas
  13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan

 

BAB II

RUANG LINGKUP

 

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi :

  1. Akomodiasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan mencakup proses hukum yang berlangsung pada tahap penyidikan, penuntutan, sidsang pengadilan dan lembaga pemasyarakatan
  2. Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas berlaku bagi semua penyandang disabilitas, baik yang memiliki hambatan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan atau penyandang disabilitas ganda, atau multi disabilitas

 

BAB III

TUJUAN

 

Pasal 3

Pemenuhan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan ini bertujuan untuk menghilangkan praktek pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas dan berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas

 

BAB IV

TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA NEGARA

 

Pasal 4

  1. Pemerintah harus memastikan tersedianya akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang berproses di peradilan
  2. Penyelenggara negara di institusi penegakan hukum, baik Kepolisian Ripublik Indonesia, Kejaksaan Ripublik Indonesia dan Mahkamah Agung Ripublik Indonesia harus menyediakan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang berproses di peradilan

 

BAB V

AKOMODASI YANG LAYAK DALAM PROSES PERADILAN

 

Bagian Kesatu

Akomodasi Yang Layak dalam Proses Penyidikan

 

Pasal 5

Penyidik yang menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum harus memenuhi persyaratan berikut :

  1. Telah berpengalaman sebagai penyidik di lembaga Kepolisian Republik Indonesia;
  2. Mempunyai pengetahuan, minat, perhatian, dedikasi dan pengalaman berinteraksi dengan penyandang disabilitas

 

Pasal 6

Penyidik yang menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum harus melakukan beberapa hal, meliputi :

  1. Penyidik harus melakukan profil assessment terhadap penyandang disabilitas
  2. Penyidik harus memastikan penyandang disabilitas memiliki pendamping hukum
  3. Penyidik harus memastikan penyandang disabilitas memiliki pendamping disabilitas
  4. Penyidik menyediakan penerjemah bahasa isyarat jika penyandang disabilitas memiliki hambatan berkomunikasi

 

 

Pasal 7

Tempat penyidikan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan di tempat yang aksesibel dan memudahkan bagi penyandang disabilitas

 

Pasal 8

Penyidikan terhadap penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum harus mempetimbangkan daya fokus penyandang disabilitas dan dilakukan dengan lebih fleksibel sesuai dengan hambatan disabilitas

 

Bagian Kedua

Akomodasi Yang Layak dalam Proses Penuntutan

 

Pasal 9

Penuntut umum yang menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum harus memenuhi persyaratan berikut :

  1. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum di Kejakasaan Republik Indonesia;
  2. Mempunyai pengetahuan, minat, perhatian, dedikasi dan pengalaman berinteraksi dengan penyandang disabilitas

 

Pasal 10

Penutuntut umum yang menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum harus melakukan beberapa hal, meliputi :

  1. Penuntut umum harus memastikan bahwa profil assessment terhadap penyandang disabilitas telah dilakukan
  2. Penuntut umum harus memastikan penyandang disabilitas memiliki pendamping hukum
  3. Penuntut umum harus memastikan penyandang disabilitas memiliki pendamping disabilitas
  4. Penuntut umum memastikan bahwa penyandang disabilitas yang memiliki hambatan berkomunikasi telah didampingi penerjemah bahasa isyarat

 

Pasal 11

Penutunt umum memastikan bahwa penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus diproses di tempat yang aksesibel dan memudahkan bagi penyandang disabilitas

 

Pasal 12

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan yang akses sesuai dengan ketentuan yang berlaku

 

Bagia Ketiga

Akomodasi Yang Layak dalam Sidang Pengadilan

Pasal 13

Hakim yang menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum harus memenuhi persyaratan berikut :

  1. Telah berpengalaman sebagai hakim di lingkungan Peradilan Umum;
  2. Mempunyai pengetahuan, minat, perhatian, dedikasi dan pengalaman berinteraksi dengan penyandang disabilitas

 

Pasal 14

Hakim yang menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum harus memastikan beberapa hal, meliputi :

  1. Hakim harus memastikan bahwa profil assessment terhadap penyandang disabilitas telah dilakukan dan selanjutnya dijadikan rujukan dalam proses persidangan;
  2. Sebelum sidang dibuka, Hakim harus mendengarkan laporan terkait dengan hambatan-hambatan penyandang disabilitas;
  3. Hakim harus memastikan bahwa penyandang disabilitas telah didampingi penasehat hukum
  4. Hakim harus memastikan bahwa penyandang disabilitas telah mendapat pendampingan dari lembaga atau perorangan yang mengerti disabilitas
  5. Hakim harus memastikan bahwa penyandang disabilitas yang memiliki hambatan berkomunikasi telah didampingi penerjemah bahasa isyarat

 

Pasal 15

Hakim memastikan bahwa penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus diproses di ruang persidangan yang aksesibel dan memudahkan bagi penyandang disabilitas

 

Pasal 16

Hakim harus mempetimbangkan daya fokus penyandang disabilitas dan proses persidangan harus dilakukan dengan lebih fleksibel sesuai dengan pertimbangan hambatan-hambatan disabilitas

 

Pasal  17

  1. Sebelum membacakan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada pendamping disabilitas, orang tua, wali atau orang tua asuh terkait keadaan dan hal ikhwal yang bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas
  2. Putusan hakim pada ayat (1) harus mempertimbangkan profil assessment dan pertimbangan yang terbaik bagi penyandang disabilitas
  3. Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

 

Bagian Keempat

Akomodasi Yang Layak Lembaga Pemasyarakatan

 

Pasal 18

Petugas kemasyarakatan yang mengurusi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum harus memenuhi persyaratan berikut :

  1. Telah berpengalaman sebagai petugas kemasyarakatanan di Lembaga Pemasyarakatan;
  2. Mempunyai pengetahuan, perhatian, dedikasi dan dapat berinteraksi dengan penyandang disabilitas

 

Pasal 19

Petugas kemayarakatan harus memastikan bahwa tempat lembaga pemasyarakatan yang digunakan penyandang disabilitas harus aksesibel dan memudahkan bagi penyandang disabilitas

 

Pasal 20

Penyandang disabilitas yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan berhak memperoleh dan latihan sesuai dengan bakat, kemampuan dan hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku

 

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

  1. Pemerintah wajib melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan akomodasi yang layak untuk pendang disabilitas dalam proses peradilan
  2. Kepala Kepolisian Ripublik Indonesia, Jaksa Agung Ripublik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Ripublik Indonesia harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan
  3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
  1. Fasilitasi administrasi dan anggaran untuk mewujudkan pemenuhan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang berproses hukum;
  2. Fasilitasi penguatan pengetahuan dan etiket berinteraksi tentang disabilitas
  3. Fasilitasi ketersediaan penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas kemasyarakatan yang mengerti dan memahami disabilitas
  4. Fasilitasi ketersediaan pegawai yang mengerti dan dapat berinteraksi dengan penyandang disabilitas
  5. Fasilitasi sarana prasarana yang akses dan memudahkan bagi penyandang disabilitas yang berproses di peradilan
  6. Fasilitasi peraturan dan atau surat edaran untuk mendorong proses peradilan yang fair di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan
  7. Fasilitasi panduan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas

 

BAB VII

PENUTUP

 

Pasal 22

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam lembaran negara republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

 

 

 

 

KONSEP MATERI PENGATURAN

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG

AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN

 

  1. Pokok Pengaturan
    1. Layanan hukum yang aksesibel
    2. Ketersediaan pendampingan dan bantuan hukum
    3. Saksi ahli dalam proses penegakan hukum
    4. Ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum
    5. Pemahaman APH

 

  1. Pemetaan Isu
    1. Proses pemeriksaan di kepolisian yang aksesibel
    2. Ketersediaan dokumentasi dan informasi yang tepat dalam penegakan hukum
    3. Ketersediaan informasi hukum terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas
    4. Memastikan perlindungan bagi saksi dan korban penyandang disabilitas
    5. Aksesibilitas memfasilitasi dalam pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum
    6. Akomodasi yang layak dalam penyediaan kebutuhan seperti bahasa isyarat di dalam penegakan hukum
    7. Akomodasi yang layak dalam lembaga pemasyarakatan bagi penyandang disabilitas
    8. Menyediakan tempat/ruangan pengadilan/lembaga penegak hukum yang memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

 

  1. Tujuan Pengaturan
    1. Tersedia fasilitas transportasi bagi penyandang disabilitas selama proses penegakan hukum
    2. Perlindungan saksi dan korban penyandang disabilitas
    3. Tercipta dokumen hukum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas
    4. Pemahaman bagi APH bagi Penyandang disabilitas yang berproses
    5. Tersedia pendamping bagi penyandang disabilitas dalam proses penegakan hukum
    6. Tersedia bantuan hukum bagi penyandang disabilitas
    7. Tersedianya saksi ahli bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan
    8. Pengawasan terhadap APH
    9. Pemahaman bagi APH bagi Penyandang disabilitas yang bermasalah dengan hukum
    10. Tersedianya sarana dan prasarana di tempat lembaga penegak hukum bagi penyandang disabilitas

 

  1. Peraturan Terkait
    1. UU no. 8 tahun 2016
    2. UU no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI
    3. UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan
    4. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
    5. UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
    6. PP No. 42 tahun 2013 terkait dengan bantuan hukum.

 

  1. Lembaga Terkait
    1. LBH JKT
    2. LBH Makassar
    3. Kepolisian RI (PPA)
    4. Ormas LSM
    5. Kemendagri
    6. MA
    7. PN Magelang

Attachment Size
2 RPP AKOMODASI DAN PERADILAN.docx 24.81 KB