Skip to main content
x

RPP Perencanaan V.1 UU Penyandang Disabilitas

Berikut adalah Draft Rancangan Peraturan Pemerintah UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bidang Perencanaan Versi 1.0. RPP Perencanaan tersebut dapat dibaca dan diunduh di bawah ini:

 

DRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN KONSEP MATERI PENGATURAN

 

 

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

 

POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS DAN KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

 

AGUSTUS 2017

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

 

 

 

Mengingat

:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
  2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
  3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
  2. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
  3. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas;
  4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas;
  5. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
  6. Perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah sebuah proses siklus pembangunan yang mempunyai keberpihakan yang nyata dalam memastikan keterlibatan, ketepatan, serta kesesuaian dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan hak penyandang disabilitas;
  7. Partisipasi penyandang disabilitas adalah upaya nyata dalam melaksanakan pelibatan nyata penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
  8. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

Pasal 2

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

 

Pasal 3

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas:

  1. mewujudkan harmonisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
  2. menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berjalan dengan efektif; dan
  3. mewujudkan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berjalan dengan efisien.

 

BAB II

PERENCANAAN

 

Pasal 4

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskan perencanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas dalam suatu rencana induk.
  2. Rencana induk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dan disahkan dalam:
    1. peraturan Presiden untuk tingkat nasional;
    2. peraturan Gubernur untuk tingkat Provinsi; dan
    3. peraturan Bupati/Walikota tingkat Kabupaten/Kota.

 

Pasal 5

Rencana induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mencantumkan rencana penganggaran inklusif bagi disabilitas

 

 

BAB III

PENYELENGGARAAN

 

Pasal 6

Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk mekanisme monitoring dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

 

Pasal 7

Pemerintah dan pemerintah daerah mencantumkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai indicator keberhasilan program

 

BAB IV

EVALUASI

 

Pasal 8

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
  2. Evaluasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 1 (satu) tahun.
  3. Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat.

 

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

 

Pasal 9

Pemerintah dan pemerintah daerah perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melibatkan penyandang disabilitas.

 

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam lembaran negara republik Indonesia.

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

 

 

 

KONSEP MATERI PENGATURAN

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

 

  1. Pokok Pengaturan
    1. Rencana induk nasional program penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
    2. Setiap K/L memiliki perencanaan dan anggaran inklusif yang implementatif sesuai TUSI
    3. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev program antar K/L dan daerah
    4. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai indikator keberhasilan program
    5. Pelibatan masyarakat disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev program disabilitas.

 

  1. Pemetaan Isu
    1. Sosialisasi pedoman penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas (buku modul Bappenas)
    2. Sistem monitoring terhadap program2 yang berkaitan dengan penyandang disabilitas yang akurat dan terintegrasi serta berbasis data dan fakta
    3. Kesejaraan dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk program disabilitas
    4. Partisipasi organisasi difabel dalam perencanaan, penyelengaraan, monev
    5. K/L  pelaksana sesuai dengan Tupoksi & Amanah UU
    6. Evaluasi program pemerintah yang sedang berjalan seperti: RANHAM, RAN ASEAN Dekade, RPJMN, SDGS Pembangunan berkelanjutan 2030
    7. Menjadikan penghormatan pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas sebagai indikator keberhasilan program
    8. Koordinasi antara K/L & pemerintah daerah
    9. Penindakan K/L yang tidak menjalankan program perencanaan pemenuhan hak-hak disabilitas
    10. Memastikan efektivitas pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (sesuai pasal 27(2))
    11. Metode evaluasi: partisipasi, transparansi, diseminasi info (aksesibel), Binwas di setiap K/L.

 

  1. Tujuan Pengaturan
    1. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas
    2. Kemudahan dalam mobilitas bagi penyandang disabilitas
    3. Praktik stigmatisasi difabel terhapuskan. Tidak ada lagi pelabelan negatif, prasangka, pemisahan & diskriminasi berbasis disabilitas.
    4. Adanya rencana induk nasional untuk penghormatan pemenuhan & perlindungan penyandang disabilitas
    5. Adanya program yang jelas dan implementatif dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di setiap K/L
    6. Kerjasama antar K/L maupun dengan Pemda semakin harmonis
    7. Semua penyandang disabilitas dapat menikmati pemenuhan seluruh hak-haknya sama seperti warga negara non disabilitas di Indonesia
    8. Semakin baiknya perlindungan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
    9. Kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi
    10. Semua K/L perlu adanya perencanan
    11. Koordinasi yang baik antara semua K/L dan juga antara pusat dan daerah
    12. Unit layanan disabilitas dan sarpras yang inklusif
    13. Tidak adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas
    14. Semua K/L punya rencana program sesuai dengan tupoksi
    15. K/L tidak gagap isu disabilitas & memiliki kemampuan & kemauan dalam merencanakan program, melaksanakan program, dan P3 hak2 penyandang disabilitas
    16. Data dan fakta disabilitas tersedia melalui mekanisme riset bersama & terintegrasi
    17. Adanya informasi yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas terkait program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan
    18. Semua program disabilitas dapat dilaksanakan, sehingga dapat dilaporkan ke internasional seperti periodic report
    19. Kesejahteraan dalam perencanaan
    20. Penyandang disabilitas menjadi partner pembangunan yang romantos dengan pemerintah baik pusat & daerah
    21. Tanggungjawab menangani isu disabilitas bukan lagi bertumpu pada kemensos
    22. Adanya dukungan anggaran di setiap K/L untuk PD.
    23. Semua K/L punya alokasi anggaran untuk program terkait disabilitas
    24. Terbangunnya sistem integrasi perencanaan program K/L terkait disabilitas
    25. Hak2 penyandang disabilitas menjadi kenyataan
    26. Disabilitas memiliki kesempatna yang sama
    27. Masuknya penghiratan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas sebagai indikator program
    28. Perencanaan, implementasi dan evaluasi program PD dapat dikawal baik
    29. Setiap K/L elakukan komitmen tanggungjawabnya (yang menjadi tupoksiny)
    30. Tersedianya sistem informasi aksesibel terkait rencana induk perencanaan, impelementasi, dan monev penghormatan hak-hak difabel
    31. Perencanaan dan penganggaran berpihak kepada disabilitas
    32. Isu disabilitas menjadi isu lintas sektoral sehingga setiap K/L berkontribusi dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas
    33. Implementasi dimonitori dan dievaluasi untuk menentukan efektivitasnya

 

  1. Peraturan Terkait
    1. UU No. 11 Th 2009 ttg Kesejahteraan Sosial
    2. UU No. 40 Th 2004 ttg SJSN
    3. UU No. 16 Th. 2011 ttg Bantuan Hukum
    4. UU No. 8 Th. 2016 ttg Penyandang Disabilitas
    5. UU No. 20 Th 2003 ttg Pendidikan
    6. UU No. 36/2009 Ttg Kesehatan
    7. UU No. 13/2003 Ttg Ketenagakerjaan
    8. UU No. 25/2009 Ttg Pelayanan publik
    9. UU No. 39/99 Ttg Hak Asasi Manusia
    10. UU No. 35 Th 2014 Ttg Perlindungan Anak
    11. UU No. 25/2004 Ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    12. UU 17/2003 Ttg Keuangan Negara
    13. PP 12/2017 Ttg Binwas Penyelenggaraan Pemda
    14. Permendagri 54/2010 Ttg Tahapan … Evaluasi RPD
    15. PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
    16. Permendagri No. 32 Th. 2017 Ttg Penyusunan RKPD 20183

 

  1. Lembaga Terkait
    1. Bappenas
    2. Kementrian Kesehatan
    3. Kementrian sosial
    4. Kementerian tenaga kerja
    5. Kemendagri
    6. PMK
    7. Perhubungan
    8. Kemenkumham
    9. Diknas
    10. Kemenag
    11. Pariwisata
    12. BPS
    13. Keuangan
    14. Menkopolkam
    15. Kemenpora
    16. Kementerian pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
    17. Kemendes

Pratayang RPP Perencanaan UU Nomor 8 tahun 2016

Attachment Size
1 RPP PERENCANAAN.docx 31.22 KB