Skip to main content
x
Live Streaming Pembahasan RPP Akomodasi Layak Difabel dalam Proses Peradilan

Live Streaming Pembahasan RPP Akomodasi Layak Difabel dalam Proses Peradilan

Live Streaming pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah -RPP- tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Live Streaming membahas tentang RPP Penyandnag Disabiltias ini dilaksanakan di Hotel The Park Lane Jakarta, bersama Kemenkumham dan Pokja Disabilitas untuk UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada jam 08.30 WIB tanggal 16 April 2018, hari Senin.

Lokakarya sehari ini akan dihadiri oleh Kementerian / Lembaga pemerintah, perwakilan institusi penegak hukum dari beberapa daerah, serta organisasi difabel dan masyarakat sipil lainnya.

TOR (Term of Reference)

Workshop RPP Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

Latar Belakang

Terkait dengan proses peradilan yang fair bagi difabel, di dalam realitanya banyak kasus dimana difabel tidak mendapatkan perlakuan dan layanan yang adil. Difabel sangat kesulitan untuk berproses di pengadilan. Kesulitan itu berkait dengan sarana fisik yang sangat tidak aksesibel serta jaminan prosedur hukum yang tidak ramah terhadap difabel. Sarana prasarana fisik fasilitas peradilan tanpa mempertimbangkan aksesibilitas bagi difabel. Jaminan normatif prosedur hukum ditafsirkan secara tekstual, sehingga menghalangi difabel untuk mengakses peradilan yang fair. Selain itu lemahnya prespektif penegak hukum dan perlakuan yang keliru terhadap difabel menyebabkan difabel  menjadi korban berkali kali, atau secondary victimization.

Persoalannya terletak pada cara pandang aparat penegak hukum dan tidak adanya mekanisme yang secara khusus mengatur prosedur / sistem peradilan bagi difabel berhadapan dengan hukum. Saat difabel berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, hak-haknya banyak yang tercerabut. Dengan kata lain, saat berhadapan dengan hukum, difabel menjadi terdiskriminasikan. Hal lainnya yang seringkali ditemui adalah soal pengetahuan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum belum memahami siapa itu difabel, rintangan-rintangan yang dihadapi dan kebutuhannya ketika berproses di pengadilan. Norma hukum yang ada di Indonesia, khususnya hukum pidana dan hukum perdata serta hukum acaranya belum berpihak kepada difabel. Lembaga peradilan di Indonesia belum memiliki mekanisme khusus tentang difabel berhadapan dengan hukum. Hal ini senada yang disampaikan mahkamah agung dalam Seminar yang diselenggarakan Komisi Yudisial RI pada 31 Agustus 2015 yang bertajuk “Ayo Kerja Wujudkan Peradilan Bersih yang Beretika dan Profesional”, bahwa telah terjadi kekosongan hukum bagi difabel berhadapan dengan hukum. 

Sebagai gambaran sederhana lembaga SIGAB bekerjasama dengan komunitas difabel di Propinsi Yogyakarta pada tahun 2014 mendata 155 kasus kekerasan yang terjadi pada difabel yang seharusnya bisa masuk dalam proses hukum tapi sayangnya kasus-kasus tersebut diselesaikan berdasarkan kearifan masyarakat tanpa proses hukum. Dari data tersebut 95% yang menjadi korbannya adalah perempuan difabel yang mengalami kekerasan berbasis gender seperti pelecehan seksual, pemerkosaan dll.  Di luar 155 kasus, dari pendataan yang dilakukan lembaga SIGAB juga menemukan 15 kasus pemasungan yang terjadi pada penyandang disabilitas mental psikososial. Dan pada 2015 sampai tahun 2018 Lembaga SIGAB telah mendampingi 37 dan kasus tersebut diselesaikan dengan jalur hukum dan sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. 

Persoalan terkait difabel berhadapan dengan hukum di respon dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini menjadi dasar kebijakan konstitusional yang melindungi harkat martabat difabel serta menjadi dasar hukum pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak hak difabel. Dalam undang-undang tersebut negara mengakui dan mendudukkan difabel sebagai subyek hukum dan memiliki kedudukan yang sama didalam hukum dan peradilan.

Undang-undang tersebut secara tegas mengamanatkan  kepada Pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksana tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. (Pasal 36 (1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. (2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah).

Menindaklanjuti mandat undang-undang tersebut maka Kementrian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia dan POKJA Implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas untuk menyusun rancangan peratutan pemerintah Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Dengan tahapan proses :

Penyusunan rancangan peratutan pemerintah Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

  • Tim Penyusun

Draft rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan dalam penyusunannya melibatkan tim yang terdiri dari :

Tim drafter terdiri dari 7 personil representatif dari :

  1. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.
  2. Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PSHD) Atma Jaya Yogyakarta.
  3. Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi ManusiaUniversitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
  4. Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta.
  5. Majelis Hukum Hak Asasi Manusia Aisiyah Jawa Tengah.
  6. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia sekaligus perwakilan dari POKJA Implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  7. Para legal yang sudah berpengalaman dalam mendampingi kasus-kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Tahapan Penyusunan Draft (RPP) tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan

  • Penelitian 22 kasus difabel berhadapan dengan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal yang diteliti antaralain :
    • Proses peradilan hukum di berbagai tahapan : penyidikan dan penyelidikan perkara di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, peradilan dipengadilan negri.
    • Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta pertimbangan Hakim dalam melihat aspek hukum formil materiil dengan disabilitas.
    • Proses pendampingan, penanganan dan pemulihan yang dilakukan oleh pendamping dalam proses pendampingan litigasi dan non litigasi.
    • Ketersediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
  • Penyusunan DIM (daftar Infentarisir Masalah) bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. DIM disusun dan diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar yaitu :
    • Aksesibilitas dan akomodasi yang dibutuhkan bagi difabel.
    • Hukum acara.
    • Pelayanan terdiri dari pelayanan pada saat penyidikan dan penyelidikan, penuntutan, pengadilan serta pasca putusan.

DIM disusun dalam workshop selama 2 hari dengan melibatkan : Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia kementrian hukum dan HAM RI, Biro Hukum BAPENAS Indonesia, Aparat penegak hukum meliputi : tim drafter, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang sudah berpengalaman dalam menanggani kasus-kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, pengacara publik, akademisi, aktivis difabel dan paralegal yang berpengalaman dalam mendampingi kasus-kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

  • Drafting RPP tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. drafting pasal perpasal dilakukan melalui koordinasi rutin yang dilakukan oleh tim drafter dan 3 kali diskusi terfokus antaralain :
    • Diskusi terfokus bersama komunitas difabel representatif dari keberagaman jenis disabilitas,perwakilan dari papua, kalimantan, makassar, jawa barat, bali, jawa tengah, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Dalam diskusi membahas isu-isu strategis dan kebutuhan terkait aksesibilitas dan akomodasi yang layak yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.
    • Diskusi terfokus dengan lembaga bantuan hukum dan lembaga lembaga yang berpengalaman dalam penelitian atau advokasi terkait kasus-kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, yaitu : LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, PSHK, LBH Disabilitas Malang, Peradi, Pengacara Publik, Lembaga SIGAB, LEIP, dan MaPPI Jakarta.
  • Finalisasi draft RPP tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
  • Draft RPP tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan telah di serahkan oleh Pokja Implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas kepada :
    • Direktorat Instrumen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementrian hukum dan HAM RI.
    • Biro Hukum BAPENAS RI.

 

Pembahasan Draft Rancangan Pearturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Draft RPP Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan telah di diskusikan di lembaga Kementrian Hukum dan HAM RI. Pembahasan dilakukan di Direktorat Hak Asasi Manusia dan Direktorat Perancangan Peraturan Kementrian Hukum dan HAM RI sebanyak 6 kali pertemuan. Dalam pembahasan tersebut melibatkan secara aktif perwakilan dari tim drafter RPP, perwakilan Komunitas difabel, Direktorat Hak Asasi Manusia serta direktorat perancangan peraturan. (draft RPP terlampir)

Berkaitan dengan hal tersebut sangat penting meminta pendapat pemerintah baik exsekutif dan yudikatif terutama lembaga peradilan, masyarakat sipil dan komunitas difabel untuk memberikan masukan terkait draft RPP Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Kegiatan tersebut akan dikemas dalam Workshop RPP Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Worksop ini akan mengundang stakeholder strategis baik dari lintas kementrian, lembaga peradilan, aparat penegak hukum dan lembaga HAM, lembaga advokasi hukum dan organisasi penyandang disabilitas yang berpengalaman dalam menangani dan mengadvokasi kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum.

 

Tujuan

  1. Menginfentarisir masukan draft RPP Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.
  2. Disepakatinya Draft RPP Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.
  3. Membangun jaringan advokasi dan sinergitas program kerjasama antar stakeholder strategis baik exsekutif, yudikatif, lembaga bantuan hukum, lembaga advokasi HAM dan organisasi penyandang disabilitas untuk melakukan gerakan advokasi pengesahan Draft RPP Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

Output

  1. Masukan dari stakeholder terkait draft RPP Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Waktu dan Tempat

  • Hotel The Park lane
  • Jl. Casablanca Kav. 18, Menteng Dalam, RT.4/RW.12, Tebet, RT.4/RW.12 Menteng Dalam Tebet, RT.4/RW.12, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870 Phone(021) 8282000

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip partipatif dan pendidikan orang dewasa. Kegiatan akan difasilitasi oleh seorang fasilitator dan akan dibagi dalam 3 tahap.

Tahap 1

Seremony pembukaan Jambore Aksesibilitas Hukum bagi Difabel akan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tahap 2

Presentasi Pemaparan Narasumber (Panel) sesi 1:

  1. Pemaparan tentang persolanan difabel berhadapan dengan hukum.
  2. Pemaparan hasil riset putusan terkait kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum.
  3. Pemaparan tentang draft RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Pemaparan Narasumber (Panel) sesi 2:

  1. Pemaparan tentang kebijakan dan pengalaman penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum dari Mahkamah Agung RI.
  2. Pemaparan tentang kebijakan dan pengalaman penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum dari Kejaksaan Agung RI.
  3. Pemaparan tentang kebijakan dan pengalaman penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum dari Kepolisian RI.

Tahap 3

Diskusi pleno tentang usulan terkait draft RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.  

Peserta 80 orang representatif dari lintas kementrian lembaga, aparat penegak hukum, institusi bantuan hukum, organisasi atau lembaga bantuan hukum, lembaga advokasi ham dan difabilitas, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pendamping hukum difabel, tim ahli, dan aktifis pemantau peradilan.

Demikian TOR (Term of Reference) Workshop RPP Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan kami buat sekiranya mampu memberikan gambaran dan sebagai acuan dasar kegiatan yang akan dilaksanakan.  Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama Kementrian Hukum dan HAM RI Subdit Instrumen Hak Kelompok Rentan, Lembaga Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, AIPJ serta organisasi penyandang disabilitas. Informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat di sampaikan kepada Panitia Kegiatan atas nama : Purwanti, email: purwanti@sigab.or.id. Kontak 0813-2941-2360. Nama : Himawan Sutanto , email : himawan.sutanto@sigab.or.id,  Hp : 0856-4381-5032. Ulum Udin, email : bahjatul.ulumudin@sigab.or.id, Hp : 0858-6824-7755

 

Jadwal Workshop

Waktu

Kegiatan

Keterangan

08.30 – 09.30

Registrasi

Panitia

09.30 - 09.15

Laporan Panitia

Panitia

09.15 – 10.00

Pengarahan dan Pembukaan

Direktur Jendral Hak Asasi Manusia

10.15 – 12.00

Pemaparan Narasumber (Panel) sesi 1:

  1. Pemaparan tentang persolanan difabel berhadapan dengan hukum.
  2. Pemaparan hasil riset putusan terkait kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum.
  3. Pemaparan tentang draft RPP Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

 

Pemaparan Narasumber (Panel) sesi 2:

  1. Pemaparan tentang kebijakan dan pengalaman penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum dari Mahkamah Agung RI.
  2. Pemaparan tentang kebijakan dan pengalaman penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum dari Kejaksaan Agung RI.
  3. Pemaparan tentang kebijakan dan pengalaman penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum dari Kepolisian RI.

 

 

SIGAB

 

PSHD Atmajaya

 

 

Kementrian Hukum dan HAM RI

 

 

 

Mahkamah Agung RI

 

 

 

Kejaksaan Agung RI

 

 

 

Kepolisian RI

12.00 – 13.00

ISOMA

Panitia

13.00 – 15.00

Diskusi dan masukan untuk draft RPP

Moderator

15.00 – 15.15

Coffee Break

Panitia

15.15 – 16.30

Hasil Pembahasan dan Penutupan

Moderator dan Panitia

 

Live Streaming pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dapat disaksikan dalam video di bawah ini.