Skip to main content
x

RPP Akomodasi Layak untuk Proses Peradilan April 2018

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

DALAM PROSES PERADILAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;

 

 

 

 

 

Mengingat

:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);   

 

MEMUTUSKAN:

 

 

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  2. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
  3. Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.
  4. adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
  5. Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.
  6. Pendamping Hukum adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan hukum, serta memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum.
  7. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  9. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
  10. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung, dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
  11. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
  12. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  13. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
  14. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
  15. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

 

 

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mencakup sarana fasilitas dan pelayanan pada proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan dan pelaksanaan putusan.

 

BAB II

AKOMODASI YANG LAYAK

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 3

  1. Kepolisian, Kejaksaan, organisasi advokat, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
  2. Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan internal kelembagaan Kepolisian, Kejaksaan, organisasi Advokat, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  3. Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    • standar kualifikasi Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan;
    • standar fasilitas bangunan gedung;
    • standar fasilitas pelayanan; dan
    • standar prosedur pemeriksaan.
  4. uatan dan pengembangan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.

 

Pasal 4

  1. Kepolisian, Kejaksaan, Organisasi Advokat, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan dan mengembangkan unit layanan disabilitas di internal kelembagaannya.
  2. Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas.
  3. Unit layanan disabilitas dapat dibuat secara mandiri atau tergabung dalam struktur kelembagaan yang sudah ada.

 

 

 

Bagian Kedua

Sarana Fasilitas

 

                                                          Pasal 5     

  1. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas wajib menyediakan fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas  yang memiliki hambatan dalam:
  • penglihatan;
  • pendengaran;
  • bicara;;
  • mengingat dan konsentrasi;
  • perilaku dan emosi; dan/atau
  • mengurus diri sendiri.
  1. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  • komputer dengan aplikasi pembaca layar;
  • website yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas;
  • dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau
  • edia komunikasi audio.
  1. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berupa:

a.   papan informasi visual;

b.   media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya;

c.   alat peraga; dan/atau

d.   penerjemah.

(4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:

a.   kursi roda;

b.   tempat tidur beroda; dan/atau

c.   alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

(5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa:

a.   gambar;

b.   maket;

c.   boneka;

d.   kalender; dan/atau

e.   alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.

(6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa:

a.   obat-obatan sesuai kebutuhan;

b.   tempat tidak bising; dan/atau

c.   tata letak ruangan yang nyaman.

(7) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa:

a.   popok;

b.   obat-obatan sesuai kebutuhan;

c.   ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau

d.   keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.

 

Pasal 6

  1. Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyediakan ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ketika dijemput dan/atau diantar ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.

 

Pasal 7

Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, dan/atau Hakim wajib menciptakan suasana nyaman bagi Penyandang Disabilitas dalam pemeriksaan.

 

Pasal 8

Ketentuan mengenai fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung di Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Ketiga

Pelayanan

 

Paragraf Pertama

Umum

 

Pasal 9

  1. Penyandang Disabilitas merupakan orang cakap hukum.
  2. Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap hukum berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
  3. Penetapan Pengadilan Negeri mengenai ketidakcakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
  4. Permohonan penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh keluarga Penyandang Disabilitas.
  5. Permohonan penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan alasan yang jelas dan wajib melampirkan bukti berupa hasil penilaian personal.
  6. Hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang melakukan penilaian personal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ahli lainnya yang memiliki keahlian yang sama.
  7. Hakim dalam mengambil keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
    • penghormatan terhadap hak, kehendak, dan pilihan Penyandang Disabilitas ;
    • keadaan Penyandang Disabilitas ;
    • kepentingan terbaik bagi Penyandang Disabilitas ; dan
    • konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya

 

Pasal 10

  1. Pembatalan penetapan tidak cakap hukum bagi Penyandang Disabilitas diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat kediaman Penyandang Disabilitas.
  2. Pengajuan pembatalan seperti tercantum pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau pihak yang berkepentingan dengan melampirkan bukti berupa penilaian personal dari ahli dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.
  3. Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya. 

 

Pasal 11

  1. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak mengajukan permohonan pengampuan atau menunjuk seseorang untuk menjadi pengampu/wali pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap hukum oleh Pengadilan Negeri.
  2. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak mengajukan permohonan perwalian atau menunjuk seseorang untuk menjadi wali pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap hukum oleh Pengadilan Agama.
  3. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Balai Harta Peninggalan.
  4. Dalam hal pengampu merupakan salah satu anggota keluarga Penyandang Disabilitas atau keluarga menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan hukum Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  • penghormatan terhadap hak, kehendak, dan pilihan Penyandang Disabilitas ;
  • keadaan Penyandang Disabilitas ;
  • kepentingan terbaik bagi Penyandang Disabilitas ; dan
  • konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya.
  1. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

 

 

 

Pasal 12

  1. Penyidik, Penuntut Umum, Advokat dan Hakim wajib mendengar kesaksian Penyandang Disabilitas dan dilarang menolak saksi atas dasar kedisabilitasannya.
  2. Kesaksian Penyandang Disabilitas memiliki nilai pembuktian yang sama.

 

Pasal 13

  1. Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, dan Hakim mengembangkan komunikasi yang efektif dengan Penyandang Disabilitas.
  2. Dalam hak mengembangkan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyandang Disabilitas dapat memberikan keterangan dalam beragam bentuk antara lain melalui video, peragaan, permainan, dan/atau gambar.
  3. Penyidik, Advokat, Penuntut Umum, dan Hakim wajib menyampaikan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada para pihak terkait dalam proses peradilan.

 

Pasal 14

  1. Penyidik menerbitkan surat permohonan pemeriksaan Penyandang Disabilitas untuk melakukan pemeriksaan medis dan disabilitas sesuai dengan kebutuhan.
  2. Pemeriksaan medis dan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan tanpa biaya.
  3. Pemerintah Daerah wajib menanggung biaya pemeriksaan medis dan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pasal 15

  1. Dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, korban dengan disabilitas yang mengalami trauma dilarang dipertemukan dengan pelaku.
  2. Penyidik wajib menyelenggarakan gelar perkara dengan melibatkan ahli, pendamping disabilitas, dan pendamping hukum.
  3. Penyidik dan Penuntut Umum wajib menyampaikan kepada pelaku atau korban dengan disabilitas dan pendamping informasi perkembangan proses peradilan.
  4. Kepolisian, Penuntut Kejaksaan, dan/atau Mahkamah Agung bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan proses peradilan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
  5. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi biaya untuk menghadirkan:
    • hli;
    • Penerjemah; dan
    • aksi dan korban.

 

 

Pasal 16

  1. Hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Metode komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir di persidangan.
  3. Hakim dapat melaksanakan persidangan secara tertutup dengan mempertimbangkan kebutuhan dari Penyandang Disabilitas.

 

Paragraf Kedua

Penilaian Personal

 

Pasal 17

  1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dapat Penilaian Personal selama proses peradilan dalam hal ditemukan indikasi disabilitas pada pelaku, korban, atau saksi.
  2. Penilaian Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui hambatan kedisabilitasan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas selama menjalani proses peradilan.
  3. Pelaksanaan Penilaian Personal melibatkan dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional yang sesuai dengan kedisabilitasan dari Penyandang Disabilitas.
  4. Hasil Penilaian Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara.
  5. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib menjadikan hasil Penilaian Personal sebagai dasar pertimbangan dalam proses peradilan.

 

Pasal 18

Dalam hal belum adanya Penilaian Personal, Penuntut Umum wajib memperoleh dan memverifikasi secara langsung Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.

 

 

Paragraf Ketiga

Pendamping dan Penerjemah

 

Pasal 19

  1. Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim wajib menghadirkan Pendamping Disabilitas dan Pendamping Hukum bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim wajib menghadirkan Penerjemah bagi Penyandang Disabilitas dengan hambatan komunikasi.
  3. Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim dapat menunda proses peradilan dalam hal Penyandang Disabilitas tidak didampingi oleh Pendamping Disabilitas, Pendamping Hukum, dan/atau Penerjemah.
  4. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah setempat atau organisasi Penyandang Disabilitas untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas, Pendamping Hukum , dan/atau Penerjemah.

 

Pasal 20

Setiap orang dapat menjadi Pendamping Disabilitas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • mampu memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
  • mampu memfasilitas Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik; dan
  • mampu bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang bersangkutan

 

Pasal 21

Setiap orang dapat menjadi Penerjemah dengan memenuhi persyaratan mampu bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas.

 

Pasal 22

  1. dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan Pendamping Disabilitas, Pendamping Hukum , dan/atau Penerjemah bagi Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.
  2. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim wajib memastikan Penyandang Disabilitas menyetujui Pendamping Disabilitas, Pendamping Hukum, dan/atau Penerjemah yang disediakan.
  3. Biaya yang timbul bagi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

Paragraf Keempat

Tuntutan dan Putusan

 

Pasal 23

  1. Penuntut Umum dapat menggabungkan tuntutan ganti rugi bersama-sama dengan tuntutan pidana.
  2. Hakim dapat memberikan putusan ganti rugi bersama-sama dengan putusan pidana.

 

 

 

Pasal 24

Hakim dapat menjadikan kedisabilitasan korban sebagai alasan yang memberatkan hukuman kepada pelaku

 

Pasal 25

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak dengan disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 26

Balai Harta Peninggalan melakukan pengawasan terhadap keluarga atau pihak lain yang ditunjuk keluarga sebagai pengampu terhadap Penyandang Disabilitas yang dinyatakan tidak cakap hukum melalui penetapan pengadilan.

 

Paragraf Kelima

Pelaksanaan Pidana dan Tindakan

 

Pasal 27

  1. Petugas Pemasyarakatan melakukan pembinaan selama proses peradilan dan pidana bagi Penyandang Disabilitas di Rutan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Bagi anak Penyandang Disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana berlaku ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.

 

Paragraf Keenam

Pemulihan Korban

 

Pasal 28

  1. dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pengobatan dan pemulihan kepada korban dengan disabilitas.
  2. Dalam hal korban dengan disabilitas mempunyai anak, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memelihara anak tersebut.
  3. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama korban dengan disabilitas belum mampu merawat anak dengan baik.

 

BAB III

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

 

Pasal 29

  1. Kepolisian, Kejaksaan, Organisasi Advokat, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengembangkan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan untuk memahami isu disabilitas secara periodik dan berkesinambungan.
  2. Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan wajib memperoleh pendidikan yang kurikulumnya mencantumkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

 

BAB IV

PENGAWASAN

 

Pasal 30

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi, pemantauan dan evaluasi secara berkala.

 

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

 

Pasal 31

  1. Masyarakat mempunyai hak untuk berperanserta dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas.
  2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  • menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran hak Penyandang Disabilitas kepada pihak yang berwenang;
  • mengusulkan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas;
  • mendampingi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan;
  • melakukan pemantauan terhadap proses peradilan penanganan perkara Penyandang Disabilitas;
  • melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; dan/atau
  • melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitasserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Akamodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

 

BAB VI

PENDANAAN

 

Pasal 32

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

 

  1. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
    • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    • Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
    • sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

 

Pasal 33

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi serta pemulihan untuk Penyandang Disabilitas yang sedang menjalankan proses peradilan.

 

Pasal 34

  1. Mahkamah Agung wajib mengalokasikan dana Pos Bantuan Hukum untuk Penyandang Disabilitas yang sedang menjalankan proses peradilan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung

 

Pasal 36

  1. Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Penyandang Disabilitas yang sedang menjalankan proses peradilan.
  2. Bantuan Hukum Cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Organisasi Advokat masing-masing

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 37

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akomodasi yang Layak dalam peradilan bagi Penyandang Disabilitas, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

 

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal ...

 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

 

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

 

 

YASONNA H. LAOLY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DALAM PROSES PERADILAN

 

 

  •  

Dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang adil, perlu dilaksanakan dengan berdasarkan persamaan kesempatan dan menghilangkan praktik diskriminasi. Proses peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas  yang berhadapan dengan hukum. Proses peradilan dalam hal ini mencakup persidangan pada Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta persidangan pada Mahkamah Konstitusi.

Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas  dalam proses peradilan mencakup sarana fasilitas dan pelayanan. Sarana fasilitas merupakan bangunan gedung, termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan proses peradilan. Sedangkan pelayanan mencakup tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Dalam bidang pelayanan ada 4 (empat) hal yang ditekankan dalam Peraturan Pemerintah ini,  yaitu mengenai penilaian personal, pendamping dan penerjemah,  pelaksanaan pidana, dan pemulihan korban. Penilaian personal penting dalam akomodasi yang layak dalam proses peradilan karena akan menentukan hambatan dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas  dalam menjalani proses peradilan. Penilaian personal menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses peradilan yang melibatkan Penyandang Disabilitas, baik dalam statusnya sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Sama halnya dengan penilaian personal, pendamping dan penerjemah juga harus dipastikan ada dalam proses peradilan yang melibatkan Penyandang Disabilitas .

Peraturan Pemerintah ini juga menekankan kepada pilihan bentuk Putusan yang dimungkinkan untuk dipilih oleh Hakim, yang mencakup pilihan untuk putusan ganti rugi, putusan non penjara atau diversi, dan pemberatan hukuman bagi pelaku yang korbannya Penyandang Disabilitas. Sedangkan pemulihan korban menjadi penting karena dampak suatu tindak pidana bagi Penyandang Disabilitas  lebih serius dan memerlukan pemulihan.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini melibatkan 5 (lima) pihak yang berkaitan dengan proses peradilan, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Selain itu, secara kelembagaan, juga melibatkan lembaga dengan sektor beragam (multisektor), yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Organisasi Advokat, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dan pemerintah daerah.

 

II.      PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Cukup jelas.

 

Pasal 2

Cukup jelas.

 

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Pemeriksaan” dalam ketentuan ini adalah prosedur operasional standar yang dibuat oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (2)

           Cukup jelas.

Ayat (3)

           Cukup jelas.

Ayat (4)

           Cukup jelas.

 

Pasal 4

Ayat (1)

           Cukup jelas.

Ayat (2)

           Cukup jelas.

Ayat (3)

Struktur kelembagaan yang sudah ada, misalnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang ada di Kepolisian dapat dikembangkan fungsinya dengan menambahkan layanan disabilitas.

 

Pasal 5

                  Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 6

Ayat (1)

Penyediaan ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses dalam pasal ini meliputi penyediaan ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang sidang, dan ruang tahanan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

                           Cukup jelas.

 

Pasal 7

Suasana nyaman dalam ketentuan ini dapat dilakukan dengan cara antara lain:

  • melakukan pemeriksaan di tempat yang kondusif;
  • menanggalkan atribut formal bagi pemeriksa dan/atau petugas;
  • menggunakan bahasa dan interaksi yang komunikatif;
  • mengizinkan Penerjemah untuk berkomunikasi secara efektif dan nyaman dengan korban, saksi, atau terdakwa; atau
  • menggunakan cara lain sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

 

Pasal 8

Cukup jelas.

 

Pasal 9

Ayat (1)

           Cukup jelas.

Ayat (2)

           Cukup jelas.

Ayat (3)

           Cukup jelas.

Ayat (4)

           Yang dimaksud dengan “Keluarga Penyandang Disabilitas” adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping dampai dengan derajat kedua.

Ayat (5)

Cukup jelas.

 

Pasal 10

Ayat (1)

           Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

Ayat (3)

           Cukup jelas.

Ayat (4)

           Cukup jelas.

Ayat (5)

           Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Ahli” adalah yang setiap orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan disabilitas, yang mencakup antara lain dokter,  psikolog, psikiater, Pendamping Hukum, pendamping disabilitas, atau penerjemah,

Ayat (7)

           Cukup jelas.

 

Pasal 11

Cukup jelas.

 

Pasal 12

Ayat (1)

Hambatan fisik, intelektual, mental, dan sensorik bagi Penyandang Disabilitas  tidak menghalangi untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

Pasal 13

Cukup jelas.

 

Pasal 14

Cukup jelas.

 

Pasal 15

Ayat (1)

                  Cukup jelas.

Ayat (2)

                  Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban untuk menyampaikan perkembangan proses peradilan kepada Penyandang Disabilitas dan pendamping dapat dituangkan dalam peraturan internal atau prosedur operasional standar.

Ayat (4)

                  Cukup jelas.

 

Ayat (5)

                  Cukup jelas.

 

Pasal 16

Cukup jelas.

 

Pasal 17

Cukup jelas.

 

Pasal 18

Cukup jelas.

 

Pasal 19

Cukup jelas.

 

Pasal 20

Cukup jelas.

 

Pasal 21

Cukup jelas.

 

Pasal 22

Cukup jelas.

        

Pasal 23

Cukup jelas.

 

Pasal 25

Cukup jelas.

 

Pasal 26

Cukup jelas.

 

Pasal 27

Cukup jelas.

 

Pasal 28

Ayat (1)

Korban dengan disabilitas mencakup antara lain:

  • korban yang hamil;
  • korban yang mengalami trauma;
  • korban yang mengalami luka; dan/atau
  • korban yang kehilangan keluarga.

Pemulihan dan pengobatan dilakukan terhadap fisik, psikis, dan sosial

Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

 

Pasal 29

Cukup jelas.

 

Pasal 30

Cukup jelas.

 

Pasal 31

Cukup jelas.

 

Pasal 32

Cukup jelas.

 

Pasal 33

Cukup jelas.

 

Pasal 34

Cukup jelas.

 

Pasal 35

Cukup jelas.

 

Pasal 36

Cukup jelas.

 

Pasal 37

Cukup jelas.

 

Pasal 38

Cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...