Skip to main content
x
Persyaratan Aksesibilitas dalam Bangunan dan Gedung ada dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017. PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Persyaratan Aksesibilitas dalam Bangunan dan Gedung ada dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017. PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung di undangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1148 pada 21 Agustus 2017 setelah sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. BAsuki Hadimuljono pada 15 Agustus 2017.

PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Diberlakukannya PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung ini menggantikan dan mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung terbit dengan pertimbangan bahwa:

  1. Setiap pengguna dan pengunjung bangunan gedung memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses dan menjalankan aktivitasnya dalam bangunan gedung dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri;
  2. Setiap bangunan gedung umum harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung bangunan gedung dalam beraktivitas di dalam bangunan gedung;
  3. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu untuk mengoptimalkan pengaturan persyaratan kemudahan bangunan gedung;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan sudah tidak sesuai dengan kekinian.

Landasan Hukum PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);

Ketentuan Umum dalam PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

  1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  2. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
  3. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
  4. Pengunjung Bangunan Gedung adalah semua orang selain pengguna bangunan gedung yang beraktivitas pada bangunan gedung.
  5. Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah penyediaan fasilitas pada bangunan gedung dan lingkungan yang sesuai kebutuhan seluruh kelompok usia dan kondisi keterbatasan fisik, mental, dan intelektual, atau sensorik berdasarkan fungsi bangunan gedung untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung dalam beraktivitas pada bangunan gedung.
  6. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang.
  7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya.
  8. Lingkungan adalah area sekitar bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang.
  9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  10. Bebas Halangan (barrier free) adalah kondisi bangunan gedung dan lingkungan tanpa hambatan fisik, informasi, maupun komunikasi sehingga semua orang dapat mencapai dan memanfaatkan bangunan gedung dan lingkungannya secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri.
  11. Desain Universal (universal design) adalah rancangan bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi atau perlakuan khusus.
  12. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
  13. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaran bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
  14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

Maksud dan Tujuan PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

  1. Sebagai pedoman bagi Penyelenggara Bangunan Gedung dalam pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.
  2. Bertujuan untuk mewujudkan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang secara mudah, aman, nyaman, dan mandiri secara berkeadilan.

Lingkup PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

  1. Prinsip pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung;
  2. Persyaratan kemudahan Bangunan Gedung;
  3. Pemberlakuan persyaratan kemudahan Bangunan dan Gedung;
  4. Pembinaan.

Prinsip Pemenuhan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Prinsip Pemenuhan Persyaratan Kemudahan Bangunan dan Gedung dalam Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017:

  1. Setiap Bangunan Gedung dan Lingkungan termasuk ruang terbuka wajib memenuhi persyaratan kemudahan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
  2. Pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung dilaksanakan melalui penerapan prinsip Desain Universal dalam tahap pembangunan Bangunan Gedung dan penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai.

Prinsip Desain Universal

Prinsip Desain Universal dalam PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil:

  1. kesetaraan penggunaan ruang;
  2. keselamatan dan keamanan bagi semua;
  3. kemudahan akses tanpa hambatan;
  4. kemudahan akses informasi;
  5. kemandirian penggunaan ruang;
  6. efisiensi upaya pengguna; dan
  7. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

Ukuran Dasar Ruang

Ukuran dasar ruang yang memadai dalam PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung:

  1. kebutuhan ruang gerak Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
  2. dimensi peralatan; dan
  3. sirkulasi.

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan Bangunan Gedung yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung.

  1. Hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung, meliputi tersedianya Fasilitas dan Aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung. Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung harus mempertimbangkan tersedianya:
    1. hubungan horizontal antarruang/antarbangunan;
    2. hubungan vertikal antar lantai dalam Bangunan Gedung; dan
    3. sarana evakuasi.
       
  2. Hubungan Horizontal Antarruang/Antarbangunan, berupa tersedianya sarana yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. Sarana tersebut adalah:
    1. Pintu;
      1. Pintu merupakan bagian dari tapak, bangunan atau ruang sebagai sarana untuk masuk dan keluar yang pada umumnya dilengkapi dengan penutup.
      2. Perancangan dan penyediaan jumlah, ukuran, dan jenis pintu harus memperhatikan besaran dan fungsi ruang serta jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
      3. Pintu harus dapat dibuka/ditutup dengan mudah oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
      4. Arah bukaan pintu harus memperhatikan fungsi ruang, keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat, dan kemudahan sirkulasi.
      5. Bukaan pintu pada Bangunan Gedung/ruang yang digunakan oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dalam jumlah besar seperti ruang pertemuan, ruang kelas, ruang ibadah, dan tempat pertunjukan harus dapat mengarah ke luar Bangunan Gedung/ruang.
         
    2. Selasar;
      1. Selasar merupakan jalur sirkulasi di luar Bangunan Gedung yang tidak dibatasi oleh dinding atau dibatasi paling banyak oleh 1 (satu) sisi dinding.
      2. Perancangan dan penyediaan selasar sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus mempertimbangkan:
        • Ukuran Dasar Ruang;
        • Keselamatan;
        • Kenyamanan;
        • Kemudahan; dan
        • Fungsi Ruang.
           
    3. Koridor;
      1. Koridor merupakan jalur sirkulasi di dalam atau di luar Bangunan Gedung yang dibatasi oleh 2 (dua) sisi dinding.
      2. Perancangan dan penyediaan koridor sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harusmempertimbangkan:
        • Ukuran Dasar Ruang;
        • Keselamatan;
        • Kenyamanan;
        • Kemudahan; dan
        • Fungsi Ruang.
           
    4. Jalur pedestrian;
      1. Jalur Pedestrian merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
      2. Perancangan dan penyediaan jalur pedestrian sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:
        1. jarak tempuh agar Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dapat mencapai tujuan sedekat mungkin;
        2. keamanan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna dan pengunjung bangunan gedung;
        3. konektivitas dan kontinuitas antarruang / antarbangunan;
        4. keterpaduan aspek penataan bangunan dan Lingkungan, Aksesibilitas antarlingkungan dan kawasan maupun sistem transportasi;
        5. kemiringan permukaan jalan yang mudah dilalui;
        6. kelengkapan sarana bagi pejalan kaki;
        7. nilai tambah secara ekonomi, sosial dan Lingkungan;
        8. dukungan terhadap penciptaan ruang publik yang mendukung aktivitas sosial; dan
        9. penyesuaian karakter fisik dengan kondisi sosial budaya setempat antara lain kebiasaan, gaya hidup, kepadatan penduduk, dan nilai kearifan lokal.
           
    5. Jalur pemandu;
      1. Jalur Pemandu berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi Penyandang Disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri atas ubin pengarah dan ubin peringatan.
      2. Perancangan dan penyediaan jalur pemandu sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:
        1. konektivitas dan kontinuitas antarruang/ antarbangunan;
        2. keamanan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan; dan
        3. penempatan pada koridor, jalur pedestrian, dan ruang terbuka.
           
    6. Jembatan Penghubung Antar Ruang / Antar Bangunan.
      1. Jembatan penghubung antarruang/antarbangunan merupakan jalur penghubung ruang/bangunan yang satu dengan ruang/bangunan lainnya dan dapat digunakan sebagai jalur keluar atau evakuasi.
      2. Perancangan dan penyediaan jalur pemandu sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:
        1. kemampuan distribusi sirkulasi di dalam bangunan/antar bangunan untuk menghindari penumpukan pengguna bangunan pada waktu dan area tertentu;
        2. kejelasan orientasi dan Aksesibilitas antarruang/antarbangunan;
        3. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan; dan
        4. fungsi ruang/bangunan dan jumlah pengguna.

    Pemenuhan persyaratan kemudahan hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:
    1. jumlah sarana;
    2. ukuran sarana;
    3. konstruksi sarana;
    4. jarak antarruang/antarbangunan;
    5. fungsi Bangunan Gedung;
    6. luas Bangunan Gedung; dan
    7. jumlah pengguna dan pengunjung Bangunan Gedung.
       
  3. Hubungan Vertikal Antarlantai
    1. Setiap Bangunan Gedung bertingkat harus memenuhi Persyaratan Kemudahan hubungan vertikal antar lantai berupa tersedianya sarana yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. Sarana yang dimaksud adalah:
      1. Tangga,
        • Tangga merupakan sarana transportasi vertikal manual bagi pejalan kaki yang dirancang dengan mempertimbangkan kemiringan, ukuran pijakan, dan ketinggian anak tangga yang sesuai sehingga nyaman dan aman untuk digunakan oleh seluruh penggunanya.
        • Perancangan dan penyediaan tangga sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
          1. Kewajiban penyediaan tangga pada Bangunan Gedung dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai;
          2. Keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
          3. Kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat; dan
          4. keseragaman dimensi lebar dan tinggi pijakan.
             
      2. Ram,
        • Ram merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antarlantai bagi Penyandang Disabilitas dan/atau Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
        • Perancangan dan penyediaan ram sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
          1. Keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
          2. Kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat;
          3. Kelengkapan penanda yang jelas dan informatif;
          4. Derajat/tingkat kemiringan dan tekstur permukaan ram yang mudah digunakan dan tidak membahayakan; dan
          5. Pemisahan ram untuk Pengguna Bangunan Gedung dan ram untuk barang.
        • Perancangan dan penyediaan ram sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus mengutamakan kemampuan pengguna kursi roda dalam menggunakannya.
           
      3. Lift,
        • Lift merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam Bangunan Gedung.
        • Perancangan dan penyediaan lift sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
          1. fungsi lift;
          2. Keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
          3. Kewajiban penyediaan lift untuk setiap Bangunan Gedung dengan ketinggian bangunan lebih dari 5 (lima) lantai;
          4. Kewajiban penyediaan lift Penyandang Disabilitas untuk sarana perhubungan dengan ketinggian bangunan lebih dari 1 (satu) lantai seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut;
          5. Kewajiban penyediaan lift penumpang/pasien dan lift penyandang disabilitas bagi Bangunan Gedung kesehatan; dan
          6. Penyediaan lift untuk bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai sesuai dengan kebutuhan atau fungsi Bangunan Gedung.
             
      4. Lift Tangga,
        • Lift tangga merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan gedung yang digunakan terutama bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
        • Perancangan dan penyediaan lift tangga sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
          1. Keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
          2. Kemiringan dan bentuk jalur tangga;
          3. Perbedaan ketinggian lantai; dan
          4. Kesesuaian dimensi liftt tangga dengan spesifikasi teknis yang berlaku.
             
      5. Tangga Berjalan / Eskalator,
        • Tangga berjalan/eskalator merupakan anak tangga berjalan yang digerakkan secara mekanis elektris sebagai alat transportasi vertikal antarlantai.
        • Perancangan dan penyediaan tangga berjalan/eskalator sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
          1. Keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
          2. Fungsi dan luas Bangunan Gedung;
          3. Jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
          4. Kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat.
             
      6. Lantai Berjalan (Moving Walk)
        • Lantai berjalan (moving walk) merupakan lantai berjalan yang digerakkan secara mekanis elektris sebagai alat transportasi vertikal antarlantai atau horizontal antarruang/antarbangunan.
        • Perancangan dan penyediaan lantai berjalan (moving walk) sebagai sarana vertikal antarlantai atau horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:
          1. Keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung;
          2. Fungsi dan luas bangunan gedung; dan
          3. Jumlah pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung.
             
      Pemenuhan Persyaratan Kemudahan hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
      1. Jenis, jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertikal;
      2. Fungsi dan luas Bangunan Gedung;
      3. Jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
      4. Keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
         
  4. Sarana Evakuasi
    • Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus menyediakan sarana evakuasi yang meliputi:
      1. Akses Eksit;
        • Akses Eksit merupakan bagian dari sarana penyelamatan yang mengarah ke pintu eksit.
        • Perancangan dan penyediaan akses eksit harus memperhatikan:
          1. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
          2. keamanan akses tanpa hambatan menuju pintu eksit.
             
      2. Eksit;
        • Eksit merupakan bagian dari sarana evakuasi yang dipisahkan dari area lainnya dalam Bangunan Gedung oleh konstruksi atau peralatan yang menyediakan lintasan jalan terproteksi menuju eksit pelepasan.
        • Perancangan dan penyediaan eksit harus memperhatikan:
          1. Kemudahan dan kesiapan eksit untuk digunakan setiap waktu; dan
          2. Penyediaan tempat berlindung bagi pengguna kursi roda.
             
      3. Eksit Pelepasan;
        • Eksit pelepasan merupakan bagian dari sarana evakuasi antara batas ujung eksit dan jalan umum yang berada di luar Bangunan Gedung untuk evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat.
        • Perancangan dan penyediaan eksit pelepasan harus memperhatikan:
          1. Kemudahan dan kesiapan eksit untuk digunakan setiap waktu; dan
          2. Ketersediaan akses langsung ke jalan, halaman, lapangan, atau ruang terbuka yang aman tanpa hambatan.
             
      4. Sarana Pendukung Evakuasi Lainnya
        • Sarana Pendukung Evakuasi Lainnya terdiri atas:
          1. Rencana Evakuasi;
            • Rencana evakuasi merupakan panduan evakuasi ke luar Bangunan Gedung yang digunakan oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung serta petugas evakuasi pada saat bencana atau keadaan darurat lainnya.
            • Rencana evakuasi harus memperhatikan:
              1. Penempatan pada lokasi yang banyak diakses dan mudah terlihat oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
              2. Kemudahan dan kejelasan informasi yang disampaikan.
                 
          2. Sistem Peringatan Bahaya Bagi Pengguna;
            • Sistem peringatan bahaya bagi pengguna merupakan peringatan dini bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung terhadap bencana atau situasi darurat lainnya.
            • Sistem peringatan bahaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
              1. sistem audio; dan/atau
              2. sistem visual.
            • Perancangan dan penyediaan sistem peringatan harus memperhatikan:
              1. kemampuan berfungsi secara otomatis dalam kondisi darurat;
              2. kemampuan untuk diaktifkan secara manual sesuai dengan prosedur pengamanan bangunan pada zona tertentu; dan
              3. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat.
                 
          3. Pencahayaan Eksit dan Tanda Arah;
            • Pencahayaan eksit dan tanda arah merupakan pencahayaan buatan dan tanda arah pada jalur perjalanan menerus ke tempat yang aman untuk keperluan evakuasi pada saat bencana atau keadaan darurat lainnya.
            • Pencahayaan eksit dan tanda arah harus memperhatikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk memandu evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung secara aman dan mudah.
               
          4. Area Tempat Berlindung (refuge area);
            Area Tempat Berlindung (refuge area) merupakan suatu lantai yang dirancang untuk area berkumpul Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung apabila terjadi keadaan darurat yang harus disediakan pada interval tidak lebih dari 16 (enam belas) lantai.
             
          5. Titik Berkumpul;
            • Titik Berkumpul merupakan tempat yang digunakan bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
            • Perancangan dan penyediaan titik berkumpul harus memperhatikan:
              1. Kesesuaian sebagai lokasi akhir yang dituju dalam rute evakuasi;
              2. Keamanan dan kemudahan akses Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
              3. Jarak aman dari bahaya termasuk runtuhan Bangunan Gedung;
              4. Kemungkinan untuk mampu difungsikan secara komunal oleh para Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
              5. Kapasitas titik berkumpul.
                 
          6. Lift Kebakaran.
            • Lift Kebakaran merupakan lift yang dapat difungsikan oleh petugas evakuasi pada saat terjadi kebakaran untuk keperluan pemadaman dan evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
            • Perancangan dan penyediaan lift kebakaran harus memperhatikan:
              1. Jumlah minimal sesuai dengan fungsi dan ketinggian Bangunan Gedung;
              2. Kemampuan untuk dikombinasikan sebagai lift penumpang atau lift servis; dan
              3. Perletakan pada saf yang terlindung terhadap kebakaran.
                 
        • Perancangan dan penyediaan sarana pendukung evakuasi lainnya harus memperhatikan:
          1. kemudahan pencapaian yang bebas hambatan;
          2. pengenalan, penandaan, dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat dan dipahami oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
          3. kecukupan pencahayaan; dan
          4. proteksi terhadap api dan pengendalian asap.
             
    • Penyediaan sarana evakuasi dilakukan untuk:
      • Kemudahan evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dari dalam ke luar bangunan gedung; dan
      • Kemudahan bagi petugas evakuasi dalam melakukan evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat lainnya.
         
    • Perancangan dan penyediaan sarana evakuasi harus memperhatikan:
      1. Keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
      2. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; dan
      3. Jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
         
    • Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau jumlah penghuni tertentu harus memiliki manajemen penanggulangan bencana atau keadaan darurat.
       
    • Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana evakuasi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.

Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung

Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung meliputi:

  1. Ruang Ibadah;
    • Ruang Ibadah; merupakan ruangan pada Bangunan Gedung yang digunakan secara tetap untuk melaksanakan kegiatan peribadatan yaitu mushola/ruang sholat atau ruang meditasi untuk fasilitas internasional.
    • Perancangan dan penyediaan ruang ibadah pada Bangunan Gedung harus memperhatikan:
      1. Penempatan pada lokasi yang layak, bersih, suci, mudah dicapai dan dilihat oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
      2. Aksesibilitas bagi setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
      3. Kejelasan orientasi terhadap kiblat untuk mushola atau masjid;
      4. Pemisahan area suci dan non suci; dan
      5. Pencahayaan dan penghawaan yang memadai.
         
  2. Ruang Ganti;
    • Ruang Ganti; merupakan ruang yang digunakan oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung untuk mengganti pakaian.
    • Perancangan dan penyediaan ruang ganti harus memperhatikan:
      1. Kewajiban penyediaannya pada Bangunan Gedung yang memiliki fasilitas olahraga dan yang aktivitas di dalamnya mewajibkan penggunaan seragam tertentu;
      2. Penempatan pada lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
      3. Dimensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan ruang gerak;
      4. Penyediaan ruang penyimpanan pakaian; dan
      5. Pencahayaan dan penghawaan yang memadai.
         
  3. Ruang Laktasi;
    • Ruang Laktasi; merupakan ruangan yang berfungsi untuk merawat bayi seperti mengganti popok/pakaian bayi, membersihkan tubuh bayi, dan memberikan susu pada bayi yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah air susu ibu yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah air susu ibu, menyimpan air susu ibu perah dan/atau konseling menyusui/air susu ibu.
    • Perancangan dan penyediaan Ruang Laktasi; harus memperhatikan:
      1. Penempatan pada lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dan menjadi satu kesatuan dengan ruang utamanya;
      2. Privasi, kenyamanan dan perlindungan kepada ibu dalam proses laktasi;
      3. Higenitas dan bebas dari potensi bahaya termasuk bebas polusi dan kebisingan;
      4. Jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
      5. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung.
         
  4. Taman Penitipan Anak (TPA);
    • Taman Penitipan Anak (TPA); merupakan salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan nonformal yang terdapat dalam Bangunan Gedung Umum yang dikhususkan bagi anak-anak dari Pengguna Bangunan Gedung.
    • Perancangan dan penyediaan Taman Penitipan Anak (TPA) harus memperhatikan:
      1. lokasi;
      2. privasi;
      3. kenyamanan;
      4. kebersihan;
      5. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
      6. luas lantai; dan
      7. ketersediaan prasarana dan sarana pendukung.
         
  5. Toilet;
    • Toilet; merupakan fasilitas sanitasi berupa ruangan yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung sebagai tempat buang air besar dan kecil dan/atau mencuci tangan dan muka.
    • Perancangan dan penyediaan toilet harus memperhatikan:
      1. Jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
      2. Pemisahan antara laki-laki dan perempuan;
      3. Penggunaan material yang tidak licin dan berbahaya;
      4. Lokalisasi terhadap kebocoran; dan
      5. Kemampuan manuver pengguna kursi roda untuk toilet penyandang disabilitas.
         
  6. Bak Cuci Tangan;
    • Bak Cuci Tangan merupakan Fasilitas yang digunakan terutama untuk mencuci tangan, mencuci muka, berkumur atau menggosok gigi bagi setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
    • Perancangan dan penyediaan bak cuci tangan harus memperhatikan:
      1. Perletakan pada toilet;
      2. Ketinggian yang mampu dijangkau oleh setiap orang; dan
      3. Aksesibilitas bagi pengguna kursi roda.
         
  7. Pancuran;
    • Pancuran merupakan Fasilitas mandi dengan pancuran bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
    • Perancangan dan penyediaan pancuran harus memperhatikan:
      1. Pengaturan penggunaan air; dan
      2. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
         
  8. Urinal;
    • Urinal merupakan tempat pembuangan air kecil berdiri untuk laki-laki.
    • Perancangan dan penyediaan urinal harus memperhatikan:
      1. Ketinggian yang dapat digunakan oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung termasuk Penyandang Disabilitas dan anak-anak;
      2. Privasi penggunanya; dan
      3. Kemudahan penggunanya untuk bersuci.
         
  9. Tempat Sampah;
    • Tempat Sampah merupakan fasilitas penampungan sampah yang ditempatkan di dalam atau di luar Bangunan Gedung sebelum diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
    • Perancangan dan penyediaan tempat sampah harus memperhatikan:
      1. Pemilahan jenis sampah;
      2. Penempatan pada lokasi yang tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan pengguna dan pengunjung bangunan gedung;
      3. Penggunaan konstruksi tahan api untuk pencegahan kebakaran; dan
      4. enggunaan saf sampah pada Bangunan Gedung bertingkat.
         
  10. Fasilitas Komunikasi dan Informasi;
    • Fasilitas Komunikasi dan Informasi merupakan sarana untuk memfasilitasi kontak/hubungan dan penyampaian informasi melalui media audio dan visual.
    • Perancangan dan penyediaan fasilitas komunikasi dan informasi harus memperhatikan:
      1. Fungsi Bangunan Gedung;
      2. Penempatan pada lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
      3. Aksesibilitas Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
         
  11. Ruang Tunggu;
    • Ruang Tunggu merupakan area di dalam atau di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan sebagai ruang tunggu bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
    • Perancangan dan penyediaan ruang tunggu harus memperhatikan penempatannya di lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
       
  12. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol;
    • Perlengkapan dan Peralatan Kontrol merupakan perlengkapan dan peralatan yang dapat digunakan oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung untuk mengendalikan peralatan tertentu seperti sistem alarm, tombol/stop kontak dan pencahayaan.
    • Perancangan dan penyediaan perlengkapan dan peralatan kontrol harus memperhatikan:
      1. Keselamatan dan kemudahan penggunaan; dan
      2. Perletakan pada ketinggian yang terjangkau oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
         
  13. Rambu dan Marka;
    • Rambu dan Marka merupakan tanda bersifat verbal, visual atau dapat diraba dan tanda yang dibuat/digambar/ditulis pada bidang halaman/lantai/jalan.
    • Perancangan dan penyediaan rambu dan marka harus memperhatikan:
      1. Perletakan, ukuran, dan rancangan yang mudah ditemukenali dan dipahami oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
      2. Jenis dan ukuran huruf; dan
      3. Kekontrasan warna huruf dengan latar rambu dan marka.
         
  14. Titik Pertemuan;
    • Titik Pertemuan merupakan tempat atau lokasi pada Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai titik acuan/tetenger untuk bertemu.
    • Dalam penyediaan titik pertemuan harus memperhatikan perletakan yang mudah ditemukenali dan dicapai oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
       
  15. Tempat Parkir;
    • Tempat Parkir merupakan tempat pada Bangunan Gedung yang ditentukan untuk pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk pelataran parkir, parkir dalam gedung, dan/atau gedung parkir.
    • Perancangan dan penyediaan tempat parkir harus memperhatikan:
      1. Fungsi Bangunan Gedung;
      2. Kapasitas kendaraan;
      3. Sirkulasi kendaraan dan gangguan terhadap Lingkungan; dan
      4. Pemisahan antara jalur kendaraan dan pejalan kaki.
         
  16. Sistem Parkir Otomatis;
    • Sistem Parkir Otomatis merupakan sistem parkir yang disusun secara vertikal atau horizontal yang dikendalikan oleh komputer dan dilengkapi dengan kartu magnetik untuk merekam waktu kedatangan dan tempat kendaraan diparkirkan dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan ruang parkir.
    • Perancangan dan penyediaan sistem parkir otomatis harus memperhatikan:
      1. tipe sistem parkir otomatis dalam penggunaannya pada Bangunan Gedung;
      2. desain rak parkir;
      3. keamanan dan keselamatan sistem parkir; dan
      4. kemudahan pengoperasian dan sirkulasi menuju dan di fasilitas parkir.
         
  17. Sistem Kamera Pengawas.
    • Sistem Kamera Pengawas merupakan sistem pelengkap keamanan yang terdiri atas kamera dan perekam yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang.
    • Perancangan dan penyediaan sistem kamera pengawas harus memperhatikan:
      1. privasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
      2. tingkat kejelasan kamera pengawas dalam mendeteksi obyek dengan jelas sesuai target pengawasan; dan
      3. tingkat kebutuhan, ancaman, dan risiko bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

Perancangan dan penyediaan prasarana dan sarana pemanfaatan Bangunan Gedung Umum harus memperhatikan:

  1. Fungsi Bangunan Gedung;
  2. Luas Bangunan Gedung; dan
  3. Jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung diterapkan pada Bangunan Gedung dan Lingkungan berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, Jenis Bangunan Gedung dan klasifikasi Bangunan Gedung. Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dibagi dalam 2 kategori:

  1. pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung bersifat wajib (mandatory); atau
  2. pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung bersifat disarankan (recommended).

Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung diterapkan pada Bangunan Gedung dan Lingkungan berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, Jenis Bangunan Gedung dan klasifikasi Bangunan Gedung. Penerapan Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, termasuk pada ruang terbuka milik perorangan, ruang terbuka milik pemerintah dan ruang terbuka milik swasta.

Ketentuan pemberlakuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung berdasarkan fungsi dilakukan pada:

  1. Bangunan Gedung baru;
  2. Bangunan Gedung eksisting;
  3. Bangunan Gedung yang akan dilakukan perubahan;
  4. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan; dan
  5. Bangunan Gedung darurat.

Fungsi Bangunan Gedung yang harus memenuhi Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung meliputi:

  1. Fungsi Hunian
    Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi hunian paling sedikit meliputi:
    1. rumah tinggal tunggal sederhana;
    2. rumah tinggal deret;
    3. rumah tinggal susun;
    4. rumah tinggal sementara;
    5. asrama/rumah kos;
    6. rumah tamu (guest house);
    7. panti werdha;
    8. panti disabilitas;
    9. villa;
    10. rumah kebun;
    11. rumah toko; dan
    12. rumah kantor.
       
  2. Fungsi Keagamaan
    Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi keagamaan paling sedikit meliputi:
    1. masjid termasuk mushola;
    2. gereja termasuk kapel;
    3. pura;
    4. wihara; dan
    5. klenteng.
       
  3. Fungsi Usaha
    Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi usaha paling sedikit meliputi:
    1. perkantoran;
    2. kantor (single building);
    3. mall;
    4. pasar tradisional;
    5. toko;
    6. kios;
    7. warung;
    8. ruang pamer;
    9. pabrik;
    10. laboratorium (milik swasta/perorangan);
    11. perbengkelan;
    12. industri rumahan (home industry);
    13. hotel;
    14. motel;
    15. kondotel;
    16. restoran;
    17. kafe;
    18. taman bermain;
    19. gedung pertemuan;
    20. gedung olahraga;
    21. bioskop;
    22. gedung pertunjukkan;
    23. terminal angkutan darat;
    24. pelabuhan udara;
    25. pelabuhan laut;
    26. stasiun kereta api;
    27. pergudangan;
    28. tempat pendinginan;
    29. gedung parkir.
       
  4. Fungsi Sosial Budaya
    Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi sosial budaya paling sedikit meliputi:
    1. sekolah dasar;
    2. sekolah menengah pertama;
    3. sekolah menengah atas;
    4. perguruan tinggi;
    5. museum;
    6. gedung pameran;
    7. gedung kesenian;
    8. puskesmas;
    9. klinik bersalin;
    10. tempat praktik dokter bersama;
    11. rumah sakit;
    12. laboratorium (milik pemerintah); dan
    13. pelayanan umum.
       
  5. Fungsi Khusus
    Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi khusus paling sedikit meliputi:
    1. reaktor nuklir;
    2. instalasi pertahanan dan keamanan;
    3. istana kepresidenan; dan
    4. bangunan gedung perwakilan RI di negara lain.
       
  6. Fungsi Campuran
    Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi campuran meliputi bangunan gedung yang memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi Bangunan Gedung.
     
  7. Penentuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung untuk jenis Bangunan Gedung lainnya, yang belum tercakup secara rinci dalam Peraturan Menteri PermenPUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dilakukan secara objektif sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan TABG.

Pemberlakuan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung di Daerah

Pengaturan pemenuhan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung di daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Bangunan Gedung.

Jika Daerah belum memiliki Peraturan Daerah mengenai Bangunan Gedung maka Pemenuhan Pesyaratan Kemudahan Bangunan Gedung mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Jika Daerah sudah memiliki Peraturan Daerah mengenai Bangunan Gedung sebelum Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung ini diberlakukan maka pelaksanaan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung tetap mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

 

Lampiran 1 Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

 

Lampiran 2 Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

 

Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

 

Lampiran 4 Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung