Skip to main content
x

RPP Disabilitas tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan V3 Pokja dan Koalisi Masyarakat

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan versi ke - 3 Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas. 

RPP Disabilitas tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan versi ke - 3 Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas ini diserahkan kepada Bappenas pada 4 Januari 2018.

Berikut adalah isi Draft Versi 3 RPP Disabilitas dari Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan versi ke - 3.

Draft Versi 3 RPP Disabilitas tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dari Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas



 

DRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS DAN KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

 

 

 

JANUARI 2018

 

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

 

 

 

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
  2. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
  3. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas;
  4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas;
  5. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
  6. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas;
  7. Teknologi adaptif adalah teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang secara khusus diciptakan untuk membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam menggunakan teknologi yang digunakan oleh masyarakat bukan penyandang disabilitas.
  8. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
  9. Sektor informal adalah sektor yang ditandai dengan aktivitas-aktivitas ekonomi yang antara lain mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasi dalam skala kecil, padat karya, teknologi bersifat adaptif, ketrampilan diperoleh dari luar sistem sekolah formal, dan pasar bersifat kompetitif.

 

Pasal 2

  1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota membentuk ULD di bidang Ketenagakerjaan.
  2. ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah satuan kerja pemerintah daerah  kabupaten/kota di sektor ketenagakerjaan;

 

BAB II

FUNGSI DAN TUGAS ULD KETENAGAKERJAAN

 

Pasal 3

Fungsi ULD Ketenagakerjaan mencakup:

  1. Perencanaan;
  2. Penyedia informasi;
  3. Pendampingan;
  4. Pengawasan;
  5. Koordinasi.

 

Pasal 4

  1. Tugas ULD Ketenagakerjaan mencakup:
    1. merencanakan  Penghormatan,  Pelindungan,  dan Pemenuhan  hak  atas  pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
    2. memberikan  informasi  kepada  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan  pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada  Penyandang Disabilitas;
    3. menyediakan  pendampingan  kepada  tenaga  kerja Penyandang Disabilitas;
    4. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang  mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
    5. mengoordinasikan ULD, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam  pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
  2. ruang lingkup tugas ULD Ketenagakerjaan mencakup ketenagakerjaan dalam sektor formal dan informal.

 

Pasal 5

Tugas merencanakan  Penghormatan,  Pelindungan,  dan Pemenuhan  hak  atas  pekerjaan Penyandang Disabilitas sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

  1. mengidentifikasi akomodasi yang layak di bidang pekerjaan untuk tiap ragam penyandang disabilitas berikut mekanisme pemenuhannya.
  2. mengidentifikasi bidang pekerjaan dan peluang usaha yang dapat dilakukan penyandang disabilitas;
  3. mengdidentifikasi pelatihan kerja yang dibutuhkan penyandang disabilitas;
  4. merancang proses perekrutan tenaga kerja penyandang disabilitas baik melalui jalur; perekrutan umum yang inklusif maupun jalur perekrutan khusus.

 

Pasal 6

  1. agam disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah sebagai berikut:
    1. disabilitas fisik;
    2. disabilitas intelektual;
    3. disabilitas mental;
    4. disabilitas tuli dan tuli wicara; dan
    5. disabilitas netra

 

Pasal 7

  1. Jenis akomodasi yang layak berdasarkan ragam disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a antara lain,
    1. ketersediaan aksesibiitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring dan/atau lift;
    2. ruang bagi penyandang para plegi untuk mengubah posisi tubuh sepanjang yang bersangkutan bekerja;
    3. ruang kerja dalam ukuran yang memungkinkan pengguna kursi roda dapat bergerak dengan kursi rodanya;
    4. penyesuaian bentuk, ukuran, dan tata letak perabot kerja untuk pengguna kursi roda;
    5. sesi pemahaman cara beinteraksi dengan penyandang disabilitas di lingkungan kerja.
  2. Jenis akomodasi yang layak berdasarkan ragam disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b antara lain,
    1. ruang untuk melepas ketegangan guna menghindari tantrum/ruang relaksasi;
    2. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
    3. sesi pemahaman cara beinteraksi dengan penyandang disabilitas di lingkungan kerja.
  3. Jenis akomodasi yang layak berdasarkan ragam disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c antara lain,
    1. ruang untuk melepas ketegangan /ruang relaksasi;
    2. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
    3. cuti khusus untuk menjalani pengobatan;
    4. waktu kerja yang fleksibel;
    5. posisi duduk/lokasi kerja yang aman dan nyaman;
    6. fleksibilitas tempat bekerja;
    7. sesi pemahaman cara beinteraksi dengan penyandang disabilitas di lingkungan kerja.
  4. Jenis akomodasi yang layak berdasarkan ragam disabilitas tuli dan tuli wicara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d antara lain,
    1. komunikasi kerja dalam bahasa yang tertulis, singkat, dan mudah dimengerti;
    2. juru bahasa BISINDO dalam rapat-rapat kerja/pertemuan besar;
    3. sesi pemahaman cara beinteraksi dengan penyandang disabilitas di lingkungan kerja.
  5. Jenis akomodasi yang layak berdasarkan ragam disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e antara lain,
    1. komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar/komputer bicara;
    2. sistem informasi digital termasuk informasi data yang dapat diakses dengan komputer bicara;
    3. bantuan orientasi lingkungan kerja;
    4. penempatan stiker penanda pada alat kerja yang menggunakan fasilitas layar sentuh;
    5. jalur pemandu;
    6. sesi pemahaman cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas di lingkungan kerja.

 

Pasal 8

Akomodasi yang layak dalam pekerjaan untuk penyandang disabilitas ganda disediakan dalam bentuk kombinasi dari akomodasi yang layak bagi ragam disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

 

Pasal 9

Pemberian informasi  kepada  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan  perusahaan  swasta mengenai  proses  rekrutmen,  penerimaan, pelatihan  kerja,  penempatan  kerja, keberlanjutan kerja,  dan  pengembangan  karier  yang  adil  dan tanpa  Diskriminasi  kepada  Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dalam:

  1. membuat panduan yang berisi proses rekruitmen kerja, penempatan kerja, dan pengembangan karier bagi tenaga kerja penyandang disabilitas;
  2. membuat panduan program Kembali Bekerja bagi mereka yang menjadi penyandang disabilitas setelah bekerja;
  3. membuat panduan pelatihan kerja bagi untuk semua ragam penyandang disabilitas.

 

Pasal 10

  1. Pendampingan  kepada  tenaga  kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan  sebelum proses rekrutmen, pada saat proses rekruitmen dan saat setelah penempatan kerja.
  2. Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    1. asesmen minat, bakat, kemampuan, dan akomodasi yang layak yang diperlukan;
    2. membangun komunikasi awal dengan pemberi kerja terutama pada fase awal penempatan kerja;
    3. konseling.
  3. Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dilakukan kepada wirausahawan penyandang disabilitas agar dapat mengakses kegiatan pengadaan barang dan jasa di lembaga peemrintah, BUMN, BUMD.

 

Pasal 11

Pendampingan  kepada  Pemberi Kerja  yang  menerima  tenaga  kerja  Penyandang Disabilitas sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk:

  1. melakukan penyesuaian yang diperlukan di lingkungan kerja baik penyesuaian sistem maupun lingkungan kerja secara fisik;
  2. membangun komunikasi awal dengan pekerja disabilitas terutama dalam fase awal bekerja;
  3. pendampingan dalam pemenuhan akomodasi yang layak untuk pekerja penyandang disabilitas;
  4. pendampingan dalam menyelenggarakan sesi cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas di lingkungan kerja;
  5. pendampingan dalam menyediakan juru bahasa isyarat.

 

Pasal 12

  1. ULD Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat yang memiliki kesamaan fungsi dengan ULD Ketenagerjaan.
  2. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan agar kerja organisasi masyarakat tersebut sejalan dengan ULD Ketenagakerjaan.

 

BAB III

STRUKTUR ULD KETENAGAKERJAAN

 

Pasal 13

  1. Struktur dalam ULD ketenagakerjaan terdiri dari:
    1. Kepala;
    2. Wakil kepala;
    3. Tenaga ahli/praktisi;
    4. Bidang Pengawasan, Koordinasi, dan Kerja Sama;
    5. Bidang administrasi;
    6. Bidang keuangan.
  2. Tenaga ahli/praktisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
    1. psikolog bidang pengembangan SDM;
    2. psikiater;
    3. konselor;
    4. BISINDO;
    5. teknologi adaptif;
    6. ahli kewirausahaan.

 

Pasal 14

  1. Kepala ULD Ketenagakerjaan dalam kedudukannya sejajar dengan pejabat eselon II pada Satuan Kerja Pemrintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota.
  2. Kepala ULD Ketenagakerjaan bertugas antara lain:

a. membuat perencanaan kegiatan;

b. membuat perencanaan anggaran;

c. membuat rincian prosesdur operasional layanan;

d. mengembangkan sistem insentif bagi tenaga ahli di bidang akomodasi yang layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas.

  1. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi kepala ULD Ketenagakerjaan:
  1. memahami Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas berikut peraturan pelaksanaan di bidang ketenagakerjaan;
  2. memiliki rekam jejak dalam mengelola kegiatan yang terkait dengan penyandang disabilitas di tingkat kabupaten/kota atau pernah menduduki jabatan yang terkait dengan penanganan penyandang disabilitas di pemerintahan kabupaten/kota.

 

Pasal 15

  1. Kepala ULD Ketenagakerjaan membentuk tim untuk bidang pengawasan, koordinasi, dan kerja sama.
  2. Tim yang membidangi pengawasan, koordinasi, dan kerja sama sebagaimana disebut dalam ayat (1) meliputi unsur:
    1. pemerintah kabupaten/kota.
    2. perwakilan organisasi penyandang disabilitas.

 

BAB IV

PROSEDUR KERJA LAYANANAN DISABILITAS

 

Pasal 16

ULD Ketenagakerjaan memberikan layanan untuk penyandang disabilitas melalui prosedur sebagai berikut:

  1. penyandang disabilitas datang ke ULD Ketenagakerjaan untuk mendaftarkan diri;
  2. petugas adiministrasi menjadwalkan penyandang disabilitas untuk bertemu dengan tim ahli;
  3. tim ahli melakukan asesmen;
  4. tim ahli menyalurkan calon tenaga kerja penyandang disabilitas ke proses perekrutan kerja.

 

                                             Pasal 17

  1. Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi asesmen minat, bakat, kemampuan, peluang pekerjaan yang mungkin dapat dilakukan berikut akomodasi yang layak yang diperlukan.
  2. Tim ahli akan merujuk kepada kegiatan pelatihan yang diperlukan berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.
  3. Tenaga ahli melakukan pendampingan untuk memulai dan mengembangkan usaha bagi penyandang disabilias yang akan berwirausaha berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.

 

Pasal 18

ULD Ketenagakerjaan memberikan layanan untuk perusahaan melalui prosedur sebagai berikut,

  1. wakil perusahaan datang ke Unit Layanan Disabilitas bidang keetenagakerjaan untuk mendaftarkan diri;
  2. petugas adiministrasi menjadwalkan wakil perusahaan tersebut untuk bertemu dengan tim ahli;
  3. tim ahli melakukan asesmen layanan pendampingan yang dibutuhkan oleh wakil perusahaan.

 

Pasal 19

  1. ULD Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan di sektor formal menempuh prosedur sebagai berikut:
    1. melakukan identifikasi lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan yang telah dan belum menerima tenaga kerja penyandang disabilitas;
    2. melakukan sosialisasi tentang adanya sistem kuota dalam penerimaan tenaga kerja penyandang disabiitas yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
    3. pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan bekoordinasi dan bekerja sama dengan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan untuk merekruit tenaga kerja penyandang disabilitas agar memenuhi mandat sistem kuota sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
    4. ULD Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dalam proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas agar sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  2. ULD Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan di sektor informal menempuh prosedur sebagai berikut:
    1. melakukan identifikasi kemungkinan sumber permodalan yang dapat diakses oleh wirausahawan penyandang disabilitas, baik sumber permodalan sektor pemerintah maupun swasta;
    2. menginformasikan kepada penyedia bantuan modal baik sektor pemerintah maupun swasta untuk menyalurkan bantuan permodalan tersebut kepada wirausahan penyandang disabilitas;
    3. mengawasi proses penyaluran bantuan modal  baik dari sektor pemerintah maupun swasta kepada wirausahawan penyandang disabilitas;
    4. mengawasi penggunaan bantuan modal yang diberikan kepada wirausahawan penyandang disabilitas;
    5. melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dan penggunaan bantuan modal oleh wirausahawan penyandang disabilitas agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
    6. melakukan pengawasan pada akses wirausahawan penyandang disabilitas ke kegiatan pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintah, BUMN, BUMD.
  3. Pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur ULD Ketenagakerjaan diatur dengan peraturan bupati/walikota.

 

Pasal 20

  1. Satuan kerja pemerintah provinsi yang membidangi sektor ketenagakerjaan membantu pemerintah kabupaten/kota dalam proses membentuk , mengelola, dan mengembangkan ULD Ketenagakerjaan yang ada di kabupaten/kota di provinsi yang menjadi wilayah kerjanya.
  2. Bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diantaranya dalam bentuk:
    1. menyediakan tenaga ahli dalam proses perencanaan untuk membentuk ULD Ketenagakerjaan;
    2. menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas di ULD Ketenagakerjaan;
    3. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan  di kabupaten/kota di provinsi yang menjadi wilayah kerjanya.

 

BAB V

PENDANAAN

 

Pasal 21

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
    3. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
  3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 22

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan inni dalam lembaran negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY