Skip to main content
x

RPP Disabilitas tentang Permukiman dan Pelayanan Publik yang Akses bagi Penyandang Disabilitas V3 Pokja dan Koalisi Masyarakat

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Permukiman dan Pelayanan Publik yang Akses bagi Penyandang Disabilitas versi ke - 3 Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas. 

RPP Disabilitas tentang Permukiman dan Pelayanan Publik yang Akses bagi Penyandang Disabilitas versi ke - 3 Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas ini diserahkan kepada Bappenas pada 4 Januari 2018.

Berikut adalah isi Draft Versi 3 RPP Disabilitas dari Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas tentang Permukiman dan Pelayanan Publik yang Akses bagi Penyandang Disabilitas versi ke - 3.

Draft Versi 3 RPP Disabilitas tentang Permukiman dan Pelayanan Publik yang Akses bagi Penyandang Disabilitas dari Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas



 

DRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

PERMUKIMAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS DAN KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

 

JANUARI 2017

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERMUKIMAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (4) dan Pasal 108 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Permukiman dan Pelayanan Publik Yang Akses Bagi Penyandang Disabilitas.

 

 

 

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERMUKIMAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

 

  1. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

 

  1. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

 

  1. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

 

  1. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

 

  1. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

 

  1. Desain universal adalah sebuah konsep yang dapat diterapkan pada perancangan produk, lingkungan, bangunan, ruang publik, program pada komputer dan layanan yang dapat digunakan oleh semua kelompok pengguna, semaksimal mungkin, tanpa perlu adanya adaptasi atau desain khusus.

 

  1. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

 

  1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

 

  1. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

 

  1. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu-satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

 

  1. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

 

  1. Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah penyediaan fasilitas pada bangunan gedung dan lingkungan yang sesuai kebutuhan seluruh kelompok usia dan kondisi keterbatasan fisik, mental, dan intelektual, atau sensorik berdasarkan fungsi bangunan gedung untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung dalam beraktivitas pada bangunan gedung.

 

  1. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang.

 

  1. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.

 

  1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

 

  1. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

 

  1. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

 

  1. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

 

  1. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

  1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman, pelayanan publik dan penyiaran informasi.

 

  1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

  1. Dalam hal penyelenggaraan permukiman dan layanan publik yang akses, pemerintah wajib menerapkan Prinsip-Prinsip Desain Universal yang meliputi:
    1. kesetaraan penggunaan ruang;
    2. keselamatan dan keamanan bagi semua;
    3. kemudahan akses tanpa hambatan;
    4. kemudahan akses informasi;
    5. kemandirian penggunaan ruang;
    6. efisiensi upaya pengguna; dan
    7. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

 

  1. Semua bangunan gedung yang dibangun untuk kepentingan umum, wajib menerapkan desain universal yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang namun tetap memprioritaskan penyandang disabilitas dalam pemanfaatannya.
  2. Semua fasilitas umum yang disediakan, wajib menerapkan desain universal yang dapat digunakan oleh semua orang namun tetap memprioritaskan penyandang disabilitas dalam penggunaanya.

 

Pasal 3

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
  2. Permukiman yang dimaksud dalam peraturan ini termasuk juga bangunan gedung, rumah ibadah, jalan, serta pertamanan dan pemakaman.

 

Pasal 4

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Penyediaan pelayanan publik yang akses wajib dilaksanakan atas dasar kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
  3. Menteri melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

 

BAB III

AKSESIBILITAS

Pasal 5

Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang menunjang penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

 

Pasal 6

Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk:

  1. Fisik;
  2. Non fisik.

 

Pasal 7

  1. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
    1. aksesibilitas pada bangunan umum;
    2. aksesibilitas pada jalan umum;
    3. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
    4. aksesibilitas pada transportasi umum.
  2. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:
    1. Pelayanan informasi dan komunikasi yang akses;
    2. Pelayanan sensitif disabilitas.

 

Pasal 8

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

  1. akses ke, dari dan dalam bangunan;
  2. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
  3. ubin tekstur pemandu (guiding block) pada prasarana bangunan gedung;
  4. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
  5. ruang ibadah yang akses;
  6. toilet akses;
  7. tempat parkir akses;
  8. Alarm lampu darurat penyandang disabilitas rungu yang diletakkan pada dinding atas pintu dan lift;
  9. Fasilitas teletext/running text penyandang disabilitas rungu;
  10. Papan informasi dengan lampu indikator (Light Sign);
  11. anjungan tunai mandiri yang akses;
  12. tempat minum;
  13. tempat telepon;
  14. peringatan darurat;
  15. tanda-tanda atau signase.

 

Pasal 9

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

  1. akses ke, dan dari jalan umum;
  2. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
  3. ubin tekstur pemandu (guiding block) pada jalanan umum;
  4. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
  5. toilet akses;
  6. tempat parkir akses;
  7. portal S ramah disabilitas anti motor;
  8. jembatan penyeberangan;
  9. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
  10. tempat naik/turun penumpang;
  11. tempat pemberhentian kendaraan umum;
  12. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
  13. trotoar bagi pejalan kaki, pemakai kursi roda; dan
  14. terowongan penyeberangan.

 

Pasal 10

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

  1. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
  2. ubin tekstur pemandu (guiding block) pada prasarana pertamanan dan pemakaman;
  3. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
  4. toilet akses;
  5. tempat parkir akses;
  6. tempat turun/naik penumpang;
  7. portal S ramah disabilitas anti motor;
  8. tempat duduk/istirahat;
  9. tempat minum;
  10. tempat telepon;
  11. tanda-tanda atau signase; dan
  12. ruang istirahat khusus yang tenang.

 

Pasal 11

Aksesibilitas pada transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian, lalu Lintas dan Angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan yang dilaksanakan dengan menyediakan:

  1. alat bantu untuk naik/turun dari dan ke sarana transportasi;
  2. pintu yang aman dan mudah diakses;
  3. informasi audio dan visual tentang perjalanan yang mudah diakses;
  4. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah diakses;
  5. tempat duduk prioritas yang akses;
  6. ubin tekstur pemandu (guiding block) pada prasarana transportasi;
  7. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
  8. toilet akses;
  9. tempat parkir akses; dan
  10. penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman.

 

Pasal 12

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan transportasi umum.

 

Pasal 13

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan transportasi umum.

 

Pasal 14

Standardisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

 

Pasal 15

Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

 

BAB IV

PERMUKIMAN YANG AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Setiap Penyandang Disabilitas berhak menikmati tempat tinggal yang layak dan akses.

 

Pasal 17

  1. Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memfasilitasi tempat tinggal yang layak dan akses bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib mengalokasikan 10% dari Pengadaan lahan atau unit tempat tinggal yang dibangun untuk Penyandang disabilitas.
  3. Pemerintah dan Pemerintah daerah memberikan kemudahan persyaratan bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan tempat tinggal layak dan akses.

 

Bagian Kedua

Subsidi

 

Pasal 18

  1. Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan subsidi uang muka sebesar 15% dari total harga yang harus dibayarkan kepada Penyandang Disabilitas untuk kepemilikan tempat tinggal.
  2. Pemerintah dan Pemerintah daerah memberikan subsidi sewa tempat tinggal kepada Penyandang Disabilitas sebesar 15% dari total harga sewa Rumah.
  3. Prosedur pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diajukan oleh Penyandang Disabilitas yang membutuhkan baik melalui Organisasi Penyandang Disabilitas, komunitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.

 

Pasal 19

Mekanisme pemberian subsidi dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat.

 

Bagian Ketiga

Peran Pengembang

 

Pasal 20

  1. Pengembang mengalokasikan 10% dari lahan atau unit tempat tinggal yang dibangun untuk Penyandang disabilitas dengan jangka waktu penyediaan paling lama 1 (satu) tahun.
  2. Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan sosialisasi kepada pengembang tentang tempat tinggal layak dan akes untuk Penyandang Disabilitas.

 

BAB V

PELAYANAN PUBLIK YANG AKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 21    

  1. Rangkaian pelayanan jasa meliputi, jasa transportasi, jasa kesehatan, jasa Pendidikan, jasa informasi, jasa keuangan, jasa pariwisata, dan jasa perbelanjaan.
  2. Rangkaian pelayanan administratif meliputi administratif perijinan, administrasi dokumen kependudukan dan administrasi dokumen kendaraan bermotor.
  3. Penyelenggara layanan publik wajib memiliki ULD.

 

Pasal 22

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan fasilitas akses pelayanan publik kepada penyelenggara pelayanan publik, Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
  2. Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan layanan publik yang akses bagi Penyandang Disabilitas.
  3. Petugas penyelenggara pelayanan publik wajib menyosialisasikan panduan layanan publik yang akses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

Pasal 23

  1. Penyelenggara pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat diakses bagi Penyandang Disabilitas wajib menerapkan Standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi:
    1. Pendampingan, fasilitasi, dan asistensi;
    2. Adanya informasi yang menjelaskan tentang layanan aksesibilitas;
    3. Adanya petugas layanan publik yang sensitif terhadap penyandang disabilitas;
    4. Penyediaan loket prioritas yang akses bagi penyandang disabilitas;
    5. Akomodasi yang layak yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas;
    6. Menyediakan tempat duduk dan area khusus bagi penyandang disabilitas;
    7. Mendahulukan penyandang disabilitas dari pengguna layanan lainnya;
    8. Penyediaan tombol bantuan di Sarana dan Prasana Transportasi publik; dan
    9. Peminjaman kursi roda.

 

Pasal 24

Loket yang akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d antara lain:

  1. Tanpa menggunakan penyekat antara penyedia layanan dan Penyandang Disabilitas yang mengakses layanan;
  2. menggunakan meja layanan dengan tinggi maksimal 80 (delapan puluh) sentimeter;
  3. menyediakan kursi; dan
  4. informasi pemanggilan antrian disampaikan dalam bentuk audio dan visual.

 

Pasal 25

  1. Penyelenggara pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi wajib menyediakan teknologi yang akses bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Teknologi yang akses paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:
    1. audio;
    2. tanda taktual;
    3. huruf braille; dan
    4. informasi atau isyarat visual.

 

 

Pasal 26

Setiap penyelenggara layanan publik wajib mencantumkan simbol Aksesibilitas disetiap lokasi pelayanan maupun media publikasi institusi.

 

Pasal 27

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat buku Direktori fasilitas layanan publik yang telah akses bagi penyandang disabilitas.

 

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas Petugas Layanan Publik

 

Pasal 28

Penyelenggara layanan publik wajib meningkatkan pengetahuan  petugas layanan publik untuk melayani dan/atau berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

 

Pasal 29

  1. Setiap penyelenggara layanan publik wajib mengadakan pelatihan sensitif disabilitas untuk petugas layanan publik.
  2. Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengoptimalkan pelibatan penyandang disabilitas dan/atau organisasinya.

 

Bagian Ketiga

Pelayanan Sektor Transportasi Publik

 

 

Pasal 30

  1. Pemerintah wajib menyusun prosedur penyelamatan penumpang yang inklusi dalam hal terjadi kecelakaan transportasi publik baik darat, laut maupun udara.
  2. Pemerintah wajib memastikan dan melakukan pengawasan bahwa prosedur penyelamatan penumpang yang inklusi yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh operator transportasi publik.
  3. Operator transportasi publik wajib menyelenggarakan prosedur penyelamatan penumpang yang inklusi yang dimaksud dalam ayat (1) kepada petugas dan awak transportasi publik.

 

Pasal 31

  1. Pemerintah wajib menyusun prosedur penanganan penumpang disabilitas dalam sistem pelayanan transportasi publik.
  2. Pemerintah wajib memastikan dan melakukan pengawasan bahwa prosedur penanganan penumpang disabilitas dalam sistem pelayanan transportasi public yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh operator transportasi publik.
  3. Operator transportasi publik wajib menyelenggarakan prosedur penanganan penumpang disabilitas dalam sistem pelayanan transportasi public yang dimaksud dalam ayat (1) kepada petugas dan awak transportasi publik.

 

Pasal 32

  1. Penyandang Disabilitas berhak memiliki Surat Izin Mengemudi
  2. Kepolisian yang menangani urusan pembuatan Surat Izin Mengemudi dilarang menolak permohonan pembuatan Surat Izin Mengemudi atas dasar kedisabilitasan
  3. Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk golongan SIM D
  4. Kepolisian dapat menyelenggarakan ujian sebagai bagian proses pembuatan SIM D
  5. Ketentuan mengenai tata cara pengujian untuk SIM D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI

 

Bagian Keempat

Pelayanan Sektor Informasi Publik

 

Pasal 33

  1. Pemerintah wajib menyediakan pelayanan universal telekomunikasi dan informatika yang akses bagi kelompok masyarakat penyandang disabilitas secara serentak, bersamaan, dan tanpa biaya tambahan.
  2. Pemerintah wajib memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi masyarakat penyandang disabilitas.
  3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian komunikasi dan informatika.

 

Pasal 34

Pemerintah wajib menyediakan perangkat akses layanan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat penyandang disabilitas.

 

Pasal 35

  1. Penyelenggara layanan penyiaran pertelevisian wajib menyediakan transmisi teks (closed captions atau subtitles) dan/atau juru Bahasa isyarat dalam program televisi.
  2. Dalam hal penyelenggaraan pelatihan juru Bahasa isyarat dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan organisasi lain yang berkompeten dalam Bahasa isyarat.
  3. Program televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program televisi yang mengandung konten berita/informasi bersifat penting yang wajib diketahui oleh setiap warga negara.

 

Pasal 36

Pengadaan transmisi teks (closed captions atau subtitles) dan/atau juru Bahasa isyarat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

 

Bagian Kelima

Pelayanan Sektor Pariwisata

 

Pasal 37

  1. Penyelenggara layanan publik dibidang pariwisata wajib menyediakan peta panduan wisata yang akses terhadap penyandang disabilitas.
  2. Penyelenggara layanan publik dibidang pariwisata wajib menyediakan replika objek wisata yang akses terhadap penyandang disabilitas.
  3. Setiap Penyelenggara layanan publik dibidang pariwisata wajib menyediakan petugas pemandu yang memiliki kemampuan mendeskripsikan obyek wisata bagi wisatawan disabilitas netra, memandu disabilitas rungu dengan bahasa isyarat dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

 

Pasal 38

Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, seni dan budaya.

 

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengikutsertakan dan melibatkan penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas dalam hal perencanaan, penganggaran, implementasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan publik dan penyiaran informasi.

 

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 40

Biaya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, fasilitas layanan publik dan penyiaran informasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dari sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 41

Biaya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, fasilitas layanan publik dan penyiaran informasi yang diselenggarakan oleh pihak swasta dibebankan kepada pihak penyelenggara masing-masing.

 

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Bagian Kesatu

Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 42

  1. Pemerintah atau pemerintah daerah wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas aksesibilitas.
  2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali  agar fasilitas dapat terus berfungsi secara berkelanjutan.
  3. Perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan agar fasilitas yang rusak dapat kembali berfungsi.

 

Pasal 43

  1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap fasilitas aksesibilitas yang dikelola oleh swasta.
  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan fasilitas aksesibilitas berfungsi dengan baik.

 

Pasal 44

  1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan penyiaran informasi yang dikelola oleh swasta.
  2. Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan penyiaran informasi yang akses sudah diterapkan dengan baik.

 

Bagian Kedua

Audit Bangunan

 

  • 45
  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit berkala setiap 5 (lima) tahun sekali, terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung umum.
  3. Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung umum.
  4. Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.

 

 

Bagian Ketiga

Audit Fasilitas

 

Pasal 46

  1. Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Audit fasilitas aksesibilitas dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah ini dan peraturan menteri yang mengatur tentang aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas.
  3. Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan audit fasilitas aksesibilitas dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas yang memiliki keahlian di bidang aksesibilitas.
  4. Dalam hal Pemerintah atau pemerintah daerah tidak melibatkan organisasi penyandang disabilitas maka hasil audit dinyatakan batal demi hukum.
  5. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan sertifikasi aksesibilitas kepada bangunan gedung umum yang sudah layak fungsi.

 

Bagian Keempat

Pengaduan

 

Pasal 47

  1. Setiap Penyandang disabilitas dapat melaporkan apabila ada bangunan gedung umum, fasilitas, pelayanan publik dan/atau penyiaran informasi yang belum akses terhadap penyandang disabilitas, kepada Kementerian terkait atau kepala daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
  2. Kementerian terkait atau Kepala daerah wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Kepala daerah membentuk mekanisme pengaduan di masing-masing daerah.

 

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

ULD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.

 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 49

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.                                                                                         

YASONNA H. LAOLY