Skip to main content
x

RPP DIsabilitas tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas V3 Pokja dan Koalisi Masyarakat

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas versi ke - 3 Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas. 

RPP Disabilitas tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas versi ke - 3 Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas ini diserahkan kepada Bappenas pada 4 Januari 2018.

Berikut adalah isi Draft Versi 3 RPP Disabilitas dari Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas versi ke - 3.

Draft Versi 3 RPP Disabilitas tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas dari Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas



 

DRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS DAN KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

 

 

 

JANUARI 2018

 

 

 

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;

 

Mengingat

:

1.

Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871;

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  2. Panti adalah lembaga berbadan hukum yang melaksanakan layanan Habilitas dan Rehabilitas.
  3. Penyelenggara layanan adalah pengurus lembaga berbadan hukum yang melaksanakan layanan Habilitas dan Rehabilitas
  4. Penerima layanan adalah penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.
  5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  7. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
  8. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
  9. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
  10. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  11. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  12. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
  13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
  14. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
  15. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
  16. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
  17. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  18. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
  19. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  20. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  21. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
  22. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
  23. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
  24. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  25. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

 

Pasal 2

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
  2. Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
    1. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
    2. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

 

Pasal 3

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

  1. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
  2. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
  3. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

 

Pasal 4

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

  1. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
  2. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

 

Pasal 5

  1. Pemerintah wajib melindungi harkat dan martabat penyandang disabilitas untuk:
    1. menghilangkan segala bentuk kekerasan;
    2. menghilangkan segala bentuk pelecehan;
    3. menghilangkan stigma dalam bentuk apapun
    4. menghilangkan diskriminasi dalam bentuk apapun.
  2. Layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hak perempuan dan anak

 

BAB II

LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT

 

Pasal 6

  1. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat di lokasi sedekat mungkin dengan keberadaan penyandang disabilitas.
  2. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pada tingkatan RT dan RW.
  3. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat untuk melakukan layanan habilitas dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas.
  4. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain dalam bentuk pemberian informasi, pelatihan, dan penguatan layanan primer.
  5. Layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi penyandang disabilitas.

 

Pasal 7

  1. Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian keluarga atau komunitas masyarakat kepada layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.
  2. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan tenaga profesional untuk pemberian motivasi dan diagnosis.

 

Pasal 8

  1. Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) ditentukan dengan melibatkan masyarakat dan/atau organisasi penyandang disabilitas.
  2. Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan organisasi penyandang disabilitas.

 

Pasal 9

  1. Tenaga professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki sertifikasi dan kompetensi.
  2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dari pelatihan yang mencakup kurikulum layanan habilitas dan rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat.
  3. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  4. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang dari menteri yang menyelenggarakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi.

 

Pasal 10

  1. Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan deteksi dini kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi disabilitas.
  2. Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui posyandu dengan kader yang sudah terlatih.
  3. Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kelompok umur.

 

 

 

Pasal 11

  1. Pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk melibatkan penyandang disabilitas pada kegiatan rekreatif, edukatif, dan religius.
  2. Pelibatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan maksud memberikan kesempatan penyandang disabilitas untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat, dan menciptakan terbentuknya lingkungan yang masyarakat yang inklusi.

 

Pasal 12

  1. Pemerintah mendorong masyarakat untuk melibatkan penyandang disabilitas pada kegiatan produktif di masyarakat.
  2. Pelibatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain mempekerjakan atau memberikan fasilitas pendirian unit usaha bagi penyandang disabilitas.

 

Pasal 13

  1. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan manajemen, pengelolaan keuangan, dan/atau akses terhadap permodalan bagi penyandang disabilitas.
  2. Pemerintah dan pemerintah daerah memrioritaskan Penyandang Disabilitas, keluarga dari Penyandang Disabilitas, dan komunitas Penyandang Disabilitas  dalam mendapatkan program dalam rangka ekonomi produktif dan kewirausahaan.

 

Pasal 14

  1. Pemerintah menjamin keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam kegiatan bimbingan mental dan spiritual untuk penyandang disabilitas.
  2. Pemerintah memfasilitasi masyarakat yang menyelenggarakan bimbingan mental, spiritual, fisik, dan sosial.
  3. Pemerintah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga dari penyandang disabilitas dalam melakukan konseling dari sesama penyandang disabilitas.
  4. Pemerintah wajib mendorong masyarakat untuk terlibat dalam program bantuan dan asisten sosial dgn menjujung tinggi martabat manusia dan kemanusiaan.

 

BAB III

LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI DALAM LEMBAGA

 

Bagian Pertama

Umum

 

Pasal 15

Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga bertugas untuk:

  1. memberikan pelayanan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat penerima layanan;
  2. melaksanakan pelayanan berdasarkan hak asasi penerima layanan;
  3. memberikan kesempatan pada penerima layanan untuk menentukan pilihan bagi dirinya sendiri;
  4. memberikan pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan sesungguhnya dari penerima layanan;
  5. mengupayakan kehidupan penerima layanan lebih bermakna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat;
  6. Mengupayakan terciptanya interaksi aktif antara penerima layanan dengan lingkungan masyarakat disekitar panti;
  7. menciptakan suasana kehidupan yang bersifat kekeluargaan di dalam Panti;
  8. menjamin terlaksananya pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan penerima layanan secara terus menerus;
  9. meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait pemberian layanan;
  10. menerapkan pendekatan antar disiplin dan antar profesi dalam pemberian layanan;
  11. menyebarluaskan informasi tentang aksebilitas bagi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana serta perlindungan sosial dan hukum.

 

Pasal 16

  1. Pemberian layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga adalah upaya terakhir setelah terlebih dahulu melaksanakan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat.
  2. Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:
    1. Pendekatan awal
    2. Pengungkapan dan pemahaman masalah
    3. Penyusunan rencana pemecahan masalah
    4. Pemecahan masalah
    5. Resosialisasi
    6. Terminasi
    7. Bimbingan lanjut

 

Pasal 17

  1. Pemberian layanan Habilitas dan Rehabilitasi dalam lembaga wajib dilakukan berdasarkan persetujuan dari penerima layanan yang bersangkutan.
  2. Dalam hal penerima layanan mengalami kesulitan dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah daerah wajib memfasilitas penerima layanan untuk mengambil keputusan secara mandiri.
  3. Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga wajib menyampaikan hak-hak penerima layanan sebelum memberikan persetujuan untuk mendapatkan pelayanan di Panti.
  4. Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga wajib menampilkan hak-hak penerima layanan dalam bentuk media komunikasi yang dapat dilihat dan diakses dengan mudah.

 

Pasal 18

  1. Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga diberikan untuk jangka waktu tertentu yang disetujui oleh penerima layanan.
  2. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, penyelenggara layanan Habilitasi dan Regabilitas dalam lembaga melakukan evaluasi terhadap layanan yang sudah diberikan.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan ahli di bidang sosial dan kesehatan serta penerima layanan.
  4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penerima layanan perlu meneruskan mendapatkan layanan atau tidak perlu meneruskan mendapatkan layanan.

 

Pasal 19

  1. Dalam hal penerima layanan perlu meneruskan mendapatkan layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga menentukan jangka waktu layanan lanjutan untuk kemudian mendapatkan persetujuan penerima layanan.
  2. Dalam hal penerima layanan tidak perlu meneruskan mendapatkan layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga mengembalikan penerima layanan ke tempat keluarga dan/atau wali yang dikehendaki penerima layanan.

 

Pasal 20

  1. Penerima layanan berhak memutuskan untuk keluar dari Panti dan menyelesaikan layanan sebelum jangka waktu selesai
  2. Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga wajib menghormati keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pasal 21

  1. Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitas dalam lembaga wajib:
  1. Mendorong dan memfasilitasi penerima layanan untuk melakukan kegiatan di luar Panti;
  2. Menjamin akses penerima layanan terhadap layanan dasar berkualitas sesuai dengan kebutuhannya;
  3. Menjalin kerja sama dengan penyedia layanan kesehatan umum dan kesehatan yang terkait dengan kedisabilitasan;
  4. Memfasilitasi layanan kesehatan secara berkala kepada penerima layanan sekurang-kurangnya satu kali satu minggu;
  5. Tidak menghalangi keluarga atau wali untuk membesuk penerima layanan hingga ruang kamar dan/atau meninjau fasilitas Panti;
  6. Membuat data penerima layanan dan membukanya untuk pihak yang berkepentingan;
  7. Membuat rekam medis setiap Penyandang Disabilitas yang ditanganinya.
  1. Panti Rehabilitasi Sosial dapat secara mandiri menyelenggarakan layanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Bagian Kedua

Bentuk Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi

 

Pasal 22

  1. Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga dilakukan dalam bentuk:
    1. layanan habilitasi dan rehabilitasi harian;
    2. layanan habilitasi dan rehabilitasi di rumah; dan
    3. layanan habilitasi dan rehabilitasi berasrama.
  2. Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi harian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan dengan cara penerima layanan mendatangi langsung penerima layanan.
  3. Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi di rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan dengan cara penerima layanan tetap tinggal di rumahnya untuk didatangi oleh petugas pemberi layanan.
  4. Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi di rumah diberikan kepada penerima layanan yang tidak dapat menjangkau pusat layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.
  5. Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara penerima layanan tinggal di asrama untuk mendapatkan layanan.
  6. Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama merupakan bentuk pemberian kesempatan pada penerima layanan untuk tinggal dalam asrama selama menjalani proses layanan.

 

Pasal 23

  1. Penyelenggara Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi wajib mendorong penerima layanan untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
  2. Penyelenggara Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi wajib memberikan pelatihan dasar yang dibutuhkan bagi penerima layanan.
  3. Penyelenggara Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada penerima layanan dan keluarganya serta lingkungan sekitar.
  4. Penyelenggara Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi wajib memberikan pelatihan mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas kepada para pengurus dan pemberi layanan.
  5. Penyelenggara Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi wajib memberikan pengobatan dan perawatan kesehatan yang memadai kepada penerima layanan yang memerlukan.
  6. Pengobatan dan perwatan kesehatan yang dimaksud pada ayat (5) termasuk kesehatan umum dan kesehatan yang melekat dengan disabilitasnya.

 

Bagian Ketiga

Standar Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi

 

Pasal 24

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga memenuhi standar minimum sebagai berikut:

  1. Standar Sumber Daya Manusia;
  2. Standar perlakuan;
  3. Standar Fasilitas;
  4. Standar kesehatan;
  5. Standar sanitasi;
  6. Standar nutrisi;
  7. Standar pengaduan; dan
  8. Standar pelibatan Penerima Layanan dalam Penilaian.

 

Pasal 25

Standar Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a mencakup antara lain:

  1. Pimpinan panti;
  2. Tenaga pelayanan;
  3. Konselor;
  4. Pendamping sesama penyandang disabilitas; dan
  5. Tenaga Kebersihan.

 

Pasal 26

  1. Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 harus mengikuti pelatihan tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitas dan hak-hak Penyandang Disabilitas.
  2. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum izin operasional Panti diberikan, dan secara berkala paling sedikit satu kali dalam 2 tahun.
  3. Pelatihan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas.

 

Pasal 27

Tenaga pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b menangani Penyandang Disabilitas sesuai dengan gendernya.

 

Pasal 28

  1. Konselor sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c mencakup pekerja sosial, perawat, psikolog, dan pembimbing agama.
  2. Pengadaan Konselor dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan penyedia layanan kesehatan atau instansi terkait lainnya.

 

Pasal 29

  1. Pendamping sesama penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf d berasal dari penyandang disabilitas dengan ragam atau pengalaman yang sama dengan penyandang disabilitas dampingan.
  2. Pendamping sesama penyandang disabilitas bertugas untuk memberikan dukungan, penguatan, informasi, dan nasihat sesuai dengan pengalamannya untuk membantu pemulihan penyandang disabilitas dampingan.

 

Pasal 30

Standar perlakuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b yaitu:

  1. Memberikan kesempatan dan memfasilitas penerima layanan untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan kerabat;
  2. Memberikan pendampingan pada saat penerima layanan dalam kondisi gaduh gelisah;
  3. Menjamin hak penerima layanan untuk tidak diikat, dirantai, atau dikurung;
  4. Menjamin hak penerima layanan untuk tidak digunduli secara paksa;
  5. Memberikan pengobatan medis yang layak dengan persetujuan penerima layanan bersangkutan;
  6. Menjamin hak penerima layanan untuk menentukan dan memberikan persetujuan atu penolakan terhadap segala tindakan yang dilakukan terhadap dirinya;
  7. Memberikan kesempatan kepada penerima layanan untuk mendapatkan rekreasi atau hiburan di luar panti;
  8. Memfasilitasi penerima layanan agar dapat berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di sekitar panti;
  9. Menyelenggarakan beragam kegiatan untuk penerima layanan di dalam Panti yang dapat mendukung proses pemulihannya;
  10. Menjamin pelaksanaan hak beribadah sesuai agama dan kepercayaan dari penerima layanan;
  11. Memberikan kesempatan penerima layanan untuk ikut serta dalam menentukan rencana kegiatan Panti sesuai dengan minat dan bakatnya;
  12. Menjamin pemenuhan hak penerima layanan yang sedang hamil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan psikologis;
  13. Memberikan kesempatan bagi penerima layanan untuk dilibatkan dalam penyusunan peraturan internal panti yang akan mengikat kepadanya;
  14. Menjamin penyediaan dan pemberian alat kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan penerima layanan seperti kateter, kursi roda, dan alat kesehatan lainnya.

 

Pasal 31

Standar fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c yaitu:

  1. Lokasi Panti berada di tengah masyarakat;
  2. Besar ruangan memperhatikan daya tampung;
  3. Kamar mandi atau toilet aksesibel dan tertutup;
  4. Ruang tidur yang memadai sehingga tidak berdesakan;
  5. Ruang tidur yang dilengkapi dengan alas tidur dan lampu penerangan.
  6. Ruangan tidak menyerupai sel penjara;
  7. Ruang konsultasi yang dapat menjamin kerahasiaan materi konsultasi;
  8. Ruang makan yang terpisah dengan ruang tidur;
  9. Tempat ibadah;
  10. Halaman atau pekarangan;
  11. Aula serbaguna;
  12. Papan nama panti; dan
  13. Kondisi atap bangunan tidak bocor.

 

Pasal 32

Standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf d yaitu:

  1. memiliki kerjasama dan sistem rujukan dengan fasilitas kesehatan terdekat;
  2. melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala paling lambat satu kali dalam dua bulan, baik mental maupun fisik baik di luar atau di dalam Panti oleh tenaga profesional;
  3. menyediakan layanan kesehatan umum atau yang terkait dengan kondisi disabilitasnya;
  4. menyediakan persediaan obat-obatan.

 

Pasal 33

Standar sanitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf e yaitu:

  1. kebersihan panti;
  2. sirkulasi udara segar;
  3. Ketersediaan air bersih;
  4. Ketersediaan saluran limbah pembuangan yang memadai.

 

Pasal 34

Standar nutrisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf e yaitu makanan yang cukup dan memenuhi kebutuhan gizi.

 

Pasal 35

Standar mekanisme Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf f yaitu:

  1. Penyelenggara layanan menyediakan sarana komunikasi baik melalui telepon, pesan singkat, surat elektronik atau sarana komunikasi lainnya bagi penerima layanan;
  2. Penyelenggara layanan menyediakan sarana komunikasi di lokasi yang dapat terjangkau dan menjamin kerahasiaan dari pengaduan;
  3. Penyelenggara layanan menjamin penerima layanan dapat berkomunikasi dengan bebas dan terjamin kerahasiaannya melalui saluran komunikasi;
  4. Penyelenggara layanan wajib menampilkan nomor telepon pengaduan di tempat yang mudah terlihat;
  5. Penyelenggara layanan menyampaikan informasi yang mencakup hak-hak penerima layanan, nomor telepon pengaduan, dan peraturan internal Panti secara tertulis kepada setiap penerima layanan semenjak awal masuk.

 

Pasal 36

Standar mekanisme pelibatan penerima layanan dalam penilaian layanan Panti sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf g yaitu:

  1. Penyelenggara layanan menyediakan forum untuk penerima layaan memberikan masukan terhadap perkembangan layanan di dalam Panti;
  2. Penyelenggara layanan menyediakan lembar isian bagi penerima layanan untuk memberikan masukan terhadap perkembangan layanan di dalam Panti, yang dapat dijaga kerahasiaannya.

 

Pasal 37

  1. Penyusunan Standar layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga wajib mengedepankan prinsip menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan penerima layanan.
  2. Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga wajib menampilkan standar dan mekanisme pemberian layanan yang dilakukan dalam media komunikasi yang dapat dengan mudah dilihat dan diakses Penyandang Disabilitas.

 

Bagian Keempat

Perizinan Panti Habilitasi dan Rehabilitasi

 

 

Pasal 38

  1. Setiap Panti wajib memiliki izin operasional.
  2. Penyelenggaran Panti mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota.
  3. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan persyaratan administrasi sebagai berikut:
    1. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
    2. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
    3. surat keterangan domisili;
    4. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    5. Surat komitmen Panti Rehabilitasi Sosial untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat Penyandang Disabilitas, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
  4. Proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan biaya murah.

 

Pasal 39

  1. Proses permohonan izin baru atau perpanjangan izin dilakukan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan izin.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi izin yang diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali.

 

Pasal 40

  1. Dalam proses pemberian izin Panti sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) bupati/walikota membentuk tim verifikasi
  2. Tim verifikasi bertugas untuk:
    1. memeriksa dokumen persyaratan administrasi;
    2. memeriksa kelengkapan standar layanan habilitasi dan rehabilitas secara faktual;
    3. memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk persetujuan atau tidak setuju atas permohonan izin operasional Panti.
  3. Anggota tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah/pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan ahli.
  4. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

 

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI SOSIAL

 

Bagian Pertama

Umum

 

Pasal 41

Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota menyediakan nomor pengaduan bagi penerima layanan untuk melakukan untuk menyampaikan:

  1. Tindak pidana yang dialaminya;
  2. Permohonan mendapatkan layanan bantuan hukum;
  3. Layanan pendampingan oleh organisasi penyandang disabilitas, dan layanan lain yang diperlukan Penyandang Disabilitas.

 

Pasal 42

Pemerintah daerah wajib memberikan pendampingan hukum kepada penerima layanan atau keluarga penerima layanan yang menjadi korban tindak pidana di dalam Panti.

 

Pasal 43

  1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, gubernur, dan bupati/walikota membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan kewenangannya.
  2. Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari anggota yang berasal dari beragam Kementerian/Lembaga atau Organisasi Pemerintah Daerah.
  3. Anggota tim monitoring dan evaluasi antara lain berasal dari Kementerian/Lembaga atau Organisasi Pemerintah Daerah yang menalankan urusan pemerintahan di bidang:
    1. Hukum dan HAM
    2. Perempuan dan anak
    3. Kesehatan
    4. Sosial

 

Pasal 44

  1. Tim Monitoring dan Evaluasi Lintas Sektoral memiliki tugas:
    1. Memantau penyelenggaraan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan;
    2. Mengevaluasi penyelenggaraan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun;
    3. Mengkoordinasikan kebijakan Habilitas dan Rehabilitasi antara berbagai Kementerian dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait;
    4. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas dan mengkaji program Habilitasi dan Rehabilitas;
    5. Mendorong berbagai pihak untuk terlibat dalam layanan Habilitasi dan Rehabilitasi; dan
    6. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.
  2. Pemantauan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara inspeksi mendadak.

 

Bagian Kedua

Monitoring

 

Pasal 45

  1. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Panti secara berkala minimal sekali dalam tiga bulan.
  2. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
  3. Dalam melakukan monitoring, Tim Monitoring dan Evaluasi wajib meminta pendapat penerima layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Panti.

 

Pasal 46

  1. Organisasi penyandang disabilitas berhak melakukan monitoring pelaksanaan rehabilitasi penyandang disabilitas.
  2. Panti wajib memberikan akses kepada Organisasi penyandang disabilitas untuk melakukan monitoring pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

 

Bagian Ketiga

Evaluasi

 

Pasal 47

  1. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Panti paling sedikit satu kali dalam satu  tahun.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
    1. kesesuaian pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dengan standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 24;
    2. Peningkatan dan perbaikan kualitas layanan Habilitasi dan Rehabilitasi; dan
    3. Pemberian penghargaan atau sanksi kepada Panti.

 

Pasal 48

  1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf c mencakup,
    1. Teguran;
    2. Tidak diperpanjang izin operasional; dan
    3. Pencabutan izin operasional.
  2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

 

Pasal 49

  1. Tim Monitoring dan Evaluasi melibatkan organisasi penyandang disabilitas dan penerima layanan Panti dalam melakukan evaluasi.
  2. Menteri yang menangani urusan di bidang sosial, gubernur, atau Bupati/Walikota wajib memberikan sertifikasi kepada organisasi penyandang disabilitas untuk dapat melakukan evaluasi penyelenggaraan Panti.

 

Pasal 50

  1. Tim Monitoring dan Evaluasi menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, gubernur, atau bupati/walikota yang membentuknya.
  2. Hasil evaluasi juga disampaikan kepada Komisi Nasional Disabilitas.

 

BAB V

PENDANAAN

 

Pasal 51

Pendanaan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berasal dari APBN, APBD, dan /atau hibah yang tidak mengikat

 

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

 

Pasal 52

  1. Masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas dapat melakukan penggalangan sumber daya dalam rangka rehabilitasi sosial ke sektor swasta dan masyarakat.
  2. Penggalangan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 

Pasal 53

Masyarakat dapat melaporkan petugas panti yang melakukan kekerasan terhadap penerima layanan ke kantor kepolisian

 

 

 

Pasal 54

  1. Masyarakat dapat melakukan rujukan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas dengan persetujuan penyandang disabilitas dan keluarganya.
  2. Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan pusat rujukan yang dibentuk oleh Masyarakat.
  3. Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi.

 

BAB VII

PENUTUP

 

Pasal 55

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam lembaran negara republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY