Skip to main content
x

RPP Disabilitas Konsesi dan Insentif dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas V3 Pokja

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas versi ke - 3 Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas. 

RPP Disabilitas tentang Konsesi dan Insentif dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas versi ke - 3 Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas ini diserahkan kepada Bappenas pada 4 Januari 2018.

Berikut adalah isi Draft Versi 3 RPP Disabilitas dari Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas tentang Konsesi dan Insentif dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas versi ke - 3.

Draft Versi 3 RPP Disabilitas tentang Konsesi dan Insentif dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dari Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas



 

DRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

KONSESI DAN INSENTIF DALAM PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKJA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS DAN KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

 

JANUARI 2018

 

 

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

                                                 TENTANG

KONSESI DAN INSENTIF DALAM PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2); Pasal 86 ayat (2); Pasal 114 ayat (2); dan Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Besar dan Jenis Konsesi bagi Penyandang Disabilitas;

 

 

 

Mengingat

:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSESI DAN INSENTIF DALAM PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
  2. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
  3. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas;
  4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas;
  5. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebabasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan;
  6. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hokum;
  8. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas;
  9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  10. Penerima insentif adalah perusahaan atau pihak swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas dan menyediakan akomodasi yang layak secara mandiri, menyediakan konsesi bagi Penyandang Disabilitas, dan/atau menyediakan akomodasi pariwisata bagi penyandang disabilitas.
  11. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan, Dalam Negeri, Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Sosial;
  13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

BAB II

KONSESI

 

Pasal 2

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  1. 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk transportasi massal darat, sungai, laut, dan udara milik pemerintah;
  2. 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk tagihan listrik;
  3. 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk tagihan air;
  4. 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk harga sewa perumahan milik Negara;
  5. 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk berbagai sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah;
  6. 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk biaya perjalanan haji atau ibadah yang diwajibkan lain yang dikelola Pemerintah;
  7. 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk pajak kendaraan bermotor;
  8. 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk pajak bumi dan bangunan;
  9. pembebasan pajak atas penjualan atau perolehan atas bumi dan/atau bangunan;
  10. pembebasan biaya parkir di tempat parkir khusus disabilitas maupun tempat parkir umum;
  11. pembebasan biaya kesehatan, meliputi bebas biaya bangsal kelas tiga dan/atau obat-obatan;
  12. 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk alat bantu kesehatan dan alat bantu gerak;
  13. pembebasan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri; dan
  14. 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk pembelian tempat tinggal yang dibangun oleh negara.

 

Pasal 3

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi bagi Penyandang disabilitas, antara lain:

  1. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga pada tempat wisata, hiburan, dan rekreasi;
  2. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga pada restaurant dan tempat makan lainnya;
  3. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga pada toko dan supermarket;
  4. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga untuk transportasi massal darat, sungai, laut, dan udara milik swasta;
  5. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan biaya pendidikan di perguruan tinggi swasta;
  6. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga untuk berbagai sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh swasta;
  7. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga untuk pembelian tempat tinggal yang dibangun oleh swasta;
  • paling sedikit 50% (lima puluh persen) pembebasan biaya kesehatan, meliputi bebas biaya bangsal kelas tiga dan/atau obat-obatan;
  • paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga untuk alat bantu kesehatan dan alat bantu gerak;
  1. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) potongan harga pada hotel dan penginapan; dan
  2. dan berbagai bentuk keringanan lainnya.

 

 

 

 

Pasal 4

  1. Tata Cara mendapatkan konsesi dilakukan dengan menunjukkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) oleh yang bersangkutan.
  2. Bagi penyandang disabilitas yang belum memiliki Kartu Penyandang Disabilitas (KPD), dapat menggunakan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas dari tenaga kesehatan dan kepala desa.
  3. Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memuat informasi meliputi:
    1. NIK;
    2. nama lengkap;
    3. jenis kelamin;
    4. alamat;
    5. kode ragam disabilitas; dan
    6. foto diri.
  4. Kode ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dengan ketentuan:
    1. A untuk Penyandang Disabilitas fisik;
  1. B untuk Penyandang Disabilitas intelektual;
  2. C untuk Penyandang Disabilitas mental;
  3. D untuk Penyandang Disabilitas netra;
  4. E untuk Penyandang Disabilitas rungu; dan
  5. F untuk Penyandang Disabilitas wicara.

 

BAB II

INSENTIF

 

Pasal 5

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan atau pihak swasta yang:

  1. menyediakan Akomodasi yang Layak secara mandiri dan/atau mempekerjakan Penyandang Disabilitas melebihi kuota sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
  2. menyediakan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

 

Pasal 6

Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mencakup:

  1. Publikasi;
  2. Penghargaan;
  3. Pajak;
  4. Penyediaan fasilitas yang mudah diakses; dan
  5. Kemudahan perizinan.

 

Pasal 7

  1. Menteri melakukan publikasi nama setiap lembaga di Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta perusahaan swasta penerima insentif.
  2. Publikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan Menteri melalui website resmi Kementerian yang terkait dengan penerima insentif.

 

Pasal 8

  1. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada badan hukum atau lembaga negara penerima insentif.
  2. Penilaian dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

 

Pasal 9

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif pajak kepada penerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 10

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan penyediaan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada setiap instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, setiap orang, dan/atau badan hukum yang melakukan konsesi.
  2. Pelaksanaan penyediaan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk sarana yang aksesibel bagi pekerja disabilitas.

 

Pasal 11

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan penyediaan kemudahan perizinan kepada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, setiap orang, dan/atau badan hukum yang melakukan konsesi.
  2. Pelaksanaan penyediaan kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk layanan prioritas bagi instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, setiap orang, dan/atau badan hukum yang melakukan konsesi.

 

BAB III

PENUTUP

 

Pasal 12

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam lembaran negara republik Indonesia.

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

 

 

 

 

 

 

Attachment Size
RPP Konsesi dan Insentif_v.3.docx 26.4 KB