Skip to main content
x
Seminar "Kesehatanku, Hakku" Penanggulangan HIV & Aids Pasca Tahun 2017

"Kesehatanku, Hakku" Penanggulangan HIV & Aids Pasca Tahun 2017

Laporan seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajeman Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada - PKMK FK UGM -dalam rangka memperingati HAS (Hari AIDS Sedunia) 2017. Seminar mengambil tema: Kesehatanku, Hakku. Sesuai dengan tema global yang dicanangkan oleh UNAIDS sebagai tema Hari Aids Sedunia 2017. Tema ini sangat tepat terkait dengan salah satu tantangan mendasar yang masih ada selama ini dalam penanggulangan HIV dan AIDS, yakni inklusi sosial. Menjadi harapan kita bersama tentunya bahwa layanan kesehatan yang merupakan salah satu hak dasar dari setiap warga negara, dapat dinikmati oleh semuanya tanpa terkecuali. Bahkan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menuju kondisi ‘sehat’ tersebut juga perlu dipastikan telah melibatkan seluruh komponen lintas sektor. Laporan seminar Hari Aids Sedunia ini didapatkan dari email dan GerakInklusi.ID berusaha untuk ikut menyebarkan informasi ini dalam berita.

Seminar "Kesehatanku, Hakku" Penanggulangan HIV & Aids Pasca Tahun 2017 ini dilakukan pada hari Senin, 4 Desember 2017.

Dalam konteks penanggulangan HIV dan AIDS di DIY terbukti bahwa upaya-upaya yang terkait dengan hal tersebut telah dilakukan secara lintas sektor. Hal ini berdasarkan hasil monev yang telah dilakukan oleh KPA DIY bahwa ternyata ada 1900 data yang menunjukkan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV & AIDS di DIY. Selama ini kurang lebih ada 130 lembaga yang terlibat dalam penanggulangan HIV & AIDS di DIY. Hal in tentu saja merupakan fakta yang menggembirakan karena ternyata banyak pihak sebenarnya yang telah terlibat dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Ruang-ruang pertemuan (perjumpaan) bagi para pihak yang turut serta dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS sebaiknya perlu untuk dibuat agar dapat saling berbagi dan bertukar pengalaman dalam rangka mencapai three zeros.

Seminar ini selain untuk melakukan refleksi upaya-upaya penanggulangan HIV dan AIDS selama ini, juga bertujuan untuk merumuskan isu-isu strategis untuk tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang. Bagaimana upaya penganggulangan HIV dan AIDS pasca 2017? Beberapa isu yang muncul yang sekiranya bisa mempengaruhi secara signifikan perlu diresponi dan menjadi agenda-agenda strategis dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tahun-tahun mendatang. Salah satunya adalah munculnya Perpres No. 124 Tahun 2016. Kebijakan ini sedikit banyak telah membawa pengaruh bagi KPA Kabupaten/Kota di beberapa area. Langkah-langkah antisipatif tentu saja perlu untuk disiapkan bilamana KPAD benar-benar melebur ke Dinkes seperti yang berlaku pada tataran nasional, di mana sekretariat KPAN berada di P2PL Kementerian Kesehatan. Tepat pada akhir tahun 2017 (31 Desember), KPAN secara resmi ditiadakan dan upaya penaggulangan HIV dan AIDS berada pada lingkup kewenangan Kementerian Kesehatan.

“Kesehatanku, Hakku (My Health, My Right)” yang merupakan tema HAS secara global yang dicanangkan oleh UNAIDS. Tema ini sangat relevan oleh karena persoalan mendasar selama ini dalam upaya penanggulangan HIV & AIDS adalah persoalan inklusi sosial. Upaya untuk mengatasi masalah ini sebenarnya sudah dilakukan, mulai dari mendorong keterlibatan yang bermakna dari populasi kunci dalam penanggulangan HIV & AIDS hingga upaya-upaya RLB (Removing Legal Barriers) yang akhir-akhir ini santer terdengar. Dengan melibatkan peserta dari berbagai sektor, seminar ini diharapkan mampu menelaah secara lebih mendalam inti persoalan dari inklusi sosial tersebut dan merumuskan solusi apa yang realistis untuk dilakukan. Sebagai pemantik diskusi dalam seminar ini adalah paparan yang disampaikan oleh PKMK terkait dengan situasi dan tren epidemi HIV & AIDS; rencana aksi nasional dan road map penanggulangan HIV & AIDS; strategi dan tujuannya serta pencapaiannya selama ini.

Dalam materi paparan tersebut, untuk merealisasikan three zeros seperti yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV & AIDS dari Kemkes, upaya untuk menurunkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA ternyata masih sebatas kampanye, belum ada aksi konkritnya. Sedangkan upaya untuk menurunkan hingga mengeliminasi infeksi HIV baru dan kematian terkait HIV & AIDS, sudah cukup masif dan komrehensif. Terkait dua tujuan tersebut, bahkan sudah ada penelitian yang cukup besar untuk melihat model layanan yang mensimplifikasikan akses ARV. Selain itu, Kemkes juga telah menyusun agenda- agenda prioritas dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemkes melakukan prioritasi populasi sasaran, daerah dan strategi.

Ada beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan dari paparan tersebut sebagai gambaran penanggulangan HIV & AIDS di masa mendatang. Salah satunya mengenai skema pendanaan GF 2018-2020 dan pelaksana utamanya di tiap-tiap level. Dari kedua bagan tersebut nampak bahwa sebagai pelaksana utama pada level nasional adalah Kemkes dan Yayasan Spiritia. KPAN tidak nampak dalam bagan tersebut, sedangkan pada level provinsi dan kabupaten/kota, KPAD masih tercantum dalam bagan tersebut. Dari kedua bagan tersebut, terlihat bahwa upaya-upaya pencegahan merupakan peran dan tanggung jawab Kemkes meskipun selama ini ada beberapa pihak yang juga telah berkontribusi dalam melakukan upaya-upaya pencegahan pada level akar rumput dan populasi kunci. Poin ini kemudian memunculkan pertanyaan seperti apakah nanti mekanisme koordinasi dan pelaporannya pasca KPAN tidak ada? Apakah akan langsung ke Kemkes? Hal ini dikaitkan dengan munculnya Perpres No. 124 Tahun 2016, pasal 17A dan 17B yang ternyata membawa polemik tersendiri dalam kaitannya dengan peran-peran koordinasi ke depan dan keberlanjutan KPA pada level daerah. Perpres ini menyatakan bahwa ada 2 kementerian yang akan mengampu penanggulangan HIV & AIDS ke depan, yakni Kemkes dari aspek teknisnya dan Menko PMK yang akan menangani pada aspek-aspek koordinatifnya. Namun, hingga saat ini belum ada Permenko yang mengatur mengenai hal ini. Apakah nantinya forum-forum multistakeholder hanya akan diinisiasi oleh lembaga-lembaga internasional yang bergerak dalam isu HIV & AIDS?

Hal lain yang menjadi perhatian dari paparan ini adalah dari aspek tata kelolanya. SPM (Standart Pelayanan Minimum) dalam penanggulangan HIV & AIDS seperti yang tertuang dalam Permenkes No. 43 Tahun 2016 ternyata justru tidak mencantumkan kelompok sasaran lain yang juga berisiko dalam penularan HIV, yakni klien pekerja seks, pekerja seks, waria dan klien waria. Hal ini tentunya memunculkan konsekuensi tersendiri terkait dengan penyediaan layanannya (program-program penjangkauan dan pendampingan (outreach), paket tes HIV). Apakah hal ini berarti untuk menjangkau kelompok-kelompok yang tidak disebutkan dalam SPM hanya akan dilakukan oleh GF saja? Lalu bagaimana dengan tanggung jawab pemda? Seperti diketahui bersama bahwa program untuk pekerja seks GF NFM sudah selesai sejak bulan November 2017 yang lalu. Baru pada bulan Februari 2018 akan ada tawaran tetapi masih belum tahu mekanisme dan kejelasannya akan seperti apa. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian bersama terkait dengan inklusifitas dan RLB.

Paparan diakhiri dengan beberapa poin yang perlu untuk didiskusikan bersama dalam forum ini, yakni:

  1. Bagaimana tata kelola penanggulangan HIV & AIDS yang multi sektoral ini akan dilaksanakan pada tahun-tahun ke depan dengan melihat kenyataan bahwa KPAN sudah berhenti masa tugasnya pada akhir tahun ini?
  2. Seberapa jauh isu-isu terkait dengan peran OMS/OBK dan isu-isu terkait dengan HAM akan dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan atau Menko PMK?
  3. Bagaimana situasi di daerah? Siapakah yang akan mengelola isu-isu di luar pelayanan kesehatan? Apakah Dinkes akan memerankan peran KPA Provinsi/Kabupaten/Kota?

Menyoroti implikasi dari munculnya Perpres No. 124 Tahun 2016 dikaitkan dengan keberlanjutan KPAD, KPA Bantul menyatakan bahwa KPA Bantul sementara ini tetap berjalan seperti biasa dan sumber pendanaannya masih berasal dari APBD. Selama ini KPA Bantul mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Dinkes dan Dinsos Kabupaten Bantul, bahkan kantor sekretariat KPA Bantul berada di kantor Dinsos. Sehingga munculnya Perpres tersebut tidak mempengaruhi keberadaan KPA Bantul. Sama halnya seperti yang dinyatakan oleh Dinkes Sleman, bahwa dari hasil kajian tentang keberadaan KPA, KPA Sleman masih dibutuhkan. Pemda Sleman melalui Dinkes Sleman memberikan dukungannya dalam hal ini, salah satu contoh bentuk dukungannya adalah penyelenggaraan-penyelenggaraan pelatihan (pelatihan VCT bagi 25 puskesmas yang didukung tidak hanya oleh Dinkes tetapi juga BKD). Hal ini didasari bahwa dari data yang ada, jumlah kasus HIV di Sleman cenderung meningkat sehingga perlu masih perlu adanya KPA. KPA DIY juga menyatakan hal yang sama, bahwa di tahun 2018 KPA DIY masih tetap berjalan seperti biasa dan tetap akan melaksanakan kegiatan-kegiatannya, diantaranya pemetaan populasi kunci, dll. Ditambahkannya bahwa dari hasil Monev yang telah dilakukan, upaya penanggulangan HIV & AIDS di DIY selama ini sebenarnya telah dilaksanakan dengan melibatkan multi sektor. Dari hasil monev tersebut, diketahui bahwa sumber pendanaannya sebesar 55% berasal dari APBD. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dana yang dipergunakan untuk sosialisasi HIV & AIDS oleh fasilitas kesehatan kurang lebih 900 juta-an. Dengan mengacu pada indikator-indikator yang ada di dalam SRAN yang dikembangkan oleh KPAN, hasil Monev yang dilakukan oleh KPA DIY menunjukkan bahwa ada sekitar 1900 data yang menunjukkan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV & AIDS di DIY. Ternyata, selama ini kurang lebih ada 130 lembaga yang terlibat dalam penanggulangan HIV & AIDS di DIY. Jika KPA ke depan ditiadakan, siapa nantinya yang akan melakukan pendataan ini?

Senada dengan yang disampaikan oleh KPA Gunung Kidul, bahwa KPA GK dari dulu sudah menyatu dengan Dinkes GK. Pendanaannya melalui Dinkes, ada juga pendanaan untuk outreach (dana untuk perjalanan, supervisi kondom ke outlet- outlet kondom di GK). Dengan demikian, munculnya Perpres No. 124 Tahun 2016 tidak terlalu menimbulkan gejolak yang berarti. Bahkan saat ini sedang merencanakan kerjasama dengan PKBI GK untuk melakukan pemetaan outlet kondom serta KPA GK sedang dalam tahap penyusunan Perda HIV GK yang akan dikonsenyeringkan pada tanggal 14 Desember.

Dalam sesi diskusi, beberapa update informasi yang berkaitan dengan upaya penanggulangan HIV & AIDS juga disampaikan oleh beberapa peserta. Dari Dinsos DIY menambahkan informasi perihal rehabilitasi sosial untuk ODHA, sumber dananya berasal dari dana dekon dan rehabilitasi ini hanya mencakup rehabilitasi dalam panti. Untuk rehabilitasi di luar panti merupakan kewenangan kabupaten/kota. Sejak tahun 2017 sesuai undang-undang pemerintahan daerah, tidak ada lagi dana rehabilitasi di luar panti untuk penanganan PMKS. Dengan adanya perubahan kebijakan ini tentu saja mengakibatkan cakupan mitigasi dampak menjadi berkurang. Dari Dinkes Kota Yogya menyatakan bahwa selama ini dirasakan masih kekurangan petugas outreach. Sebenarnya hal ini bisa ditindaklanjuti agar bisa dicover oleh dana APBD, akan tetapi dana APBD yang jumlahnya terbatas juga dipergunakan untuk prioritas kerja yang lain. Kalau dari sisi kesiapan layanan kesehatan, Dinkes telah mempersiapkannya bahkan saat ini inisiasi ARV sudah bisa dilakukan di beberapa puskesmas, tidak harus ke rumah sakit. Update informasi yang lain disampaikan oleh BPPM bahwa sejak tahun 2016 upaya penanggulangan HIV & AIDS sudah tidak lagi merupakan tupoksi dari BPPM, maka seringkali penganggaran untuk ini dihapus. Sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang murni untuk penanggulangan HIV & AIDS. Namun demikian, sosialisasi mengenai HIV & AIDS tetap dilakukan dan disampaikan dalam materi sosialisasi perlindungan perempuan dan anak. Hal ini ditanggapi oleh BAPPEDA Sleman terkait dengan perencanaan di OPD, sebenarnya sudah ada tahapan untuk berkoordinasi dengan tiap-tiap OPD terkait dengan program kerja dan penganggaran yang diusulkan. Dengan demikian, tidak ada pemotongan anggaran secara sepihak dari Bappeda.

Dalam sesi diskusi juga digali mengenai beberapa hal terkait dengan apa sebenarnya yang menjadi harapan dari unsur LSM terkait dengan isu inklusi? Seperti apa seharusnya yang dilakukan untuk mekanisme koordinasi di lapangan di masa mendatang? Sebenarnya apa yang menjadi spesifikasi tugas KPA dalam penanggulangan HIV dan AIDS? Apa yang membedakan dengan sektor lain? Peran-peran apa yang tidak bisa dilakukan oleh sektor lain dan harus dilakukan oleh KPA? Yang jelas, peran KPA sebenarnya bukan sebagai implementor tetapi lebih memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antar aktor. Selain itu, KPA bisa sebagai ujung tombak untuk knowledge sharing.

Salah seorang peserta menyoroti bahwa selama ini upaya-upaya untuk membangun lingkungan yang kondusif hanya mengarah ke aspek legalnya saja, cenderung membedakan dengan upaya-upaya penjangkauan dan pendampingannya (outreach). Hal ini juga terproyeksikan di dalam skema pendanaan GF, ada pembedaan antara upaya membangun lingkungan yang kondusif dengan upaya- upaya outreach. Sementara itu, upaya-upaya untuk RLB cenderung hanya untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk penguatan saja tetapi belum ada upaya untuk mencoba melihat seperti apa integrasi antara RLB & outreach.

Dari KPA Kota Yogyakarta menyatakan bahwa di Kota Yogya sudah pernah ada CSS RLB yang didanai oleh IAC sebanyak 2 kali, meliputi ketrampilan komunikasi komunitas TB-HIV dan bagaimana akses populasi kunci yang tidak mampu ke jalur PBI terkait dengan JKN. Upaya ini juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dalam upayanya untuk bisa mendapatkan KTP atau persyaratan adminsitratif kependudukan di Kota Yogya. Pada poin ini, muncul pertanyaan kritis lagi sebenarnya: Meskipun sudah ada beberapa pelatihan yang dilakukan, namun seperti apa kemudian pelatihan-pelatihan tersebut dapat diinstitusikan dalam program- program outreach, karena selama ini upaya untuk membangun lingkungan yang kondusif belum terintegrasi dengan outreach.

Terkait dengan peran KPA selama ini, dari Yayasan Vesta Indonesia menyatakan bahwa KPA cukup banyak berperan dalam membantu kerja-kerja di lapangan untuk hal-hal yang sifatnya koordinatif lintas sektor, meskipun hal ini tidak cukup dirasakan oleh beberapa IU. PKBI Kota Yogyakarta menambahkan bahwa peran KPA selama ini dirasakan cukup membantu dalam kerja-kerja PKBI, terutama menyangkut isu kesehatan reproduksi. Peran koordinasi dirasakan lebih jalan jika dipegang oleh KPA, hal ini tentu akan berbeda nantinya jika peran koordinasi dilakukan oleh sesama dinas. Ditambahkan oleh Agus perihal tidak dimunculkannya kelompok target tertentu dalam SPM penanggulangan HIV & AIDS. Apakah hal ini ada kaitannya dengan dicanangkankannya Indonesia bebas prostitusi pada tahun 2020? Ditambahkan lagi olehnya bahwa PKBI selama ini tidak mendapatkan pendanaan dari GF, pendanaannya selama ini secara mandiri. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PKBI selama ini mengarah untuk memandirikan teman-teman komunitas dampingan dan mampu berjejaring dengan banyak lembaga. Misalnya LBH, isu pemberdayaan, dll. Senada dengan pernyataan dari Yayasan Vesta Indonesia dan PKBI Kota Yogyakarta, CD Bethesda menyatakan bahwa KPA cukup berperan banyak terutama dalam hal mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CD Bethesda pada tingkat lapangan. Jika ada persoalan, KPA bisa diajak diskusi untuk mendapatkan solusi. Pada tahun-tahun mendatang dengan adanya situasi ini, perlu ada keterlibatan dari semua stakeholder dan penyedia layanan. Jaringan tetap dipelihara untuk mengetahui setiap perkembangan dan untuk peningkatan kapasitas lembaga.

Menutup sesi diskusi, dengan menyoroti dinamika yang terjadi di lapangan, misalnya pembubaran lokalisasi atau lokasi transaksi seks, semakin sensitifnya isu LGBT dan tetap berlangsungnya penangkapan korban napza, sebenarnya bagaimana kesiapan kita dalam rangka membekali teman-teman komunitas untuk tetap mengakses layanan, melakukan pemeriksaan rutin, dll. Apa sebenarnya persiapan-persiapan yang dapat dilakukan sebagai langkah antisipatif atas adanya perubahan-perubahan di lapangan tersebut?

Seminar kemudian ditutup dengan memberikan beberapa catatan kesimpulan, baik dari hasil diskusi maupun dari paparan:

  1. Agar dapat meningkatkan inklusi dari sisi demand-nya maka populasi kunci perlu untuk dikuatkan.
  2. Para pelaku-pelaku pada tataran lapangan, unsur LSM misalnya perlu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi jika terjadi perubahan-perubahan di lapangan.
  3. Dari sisi tata kelola multisektor, isu inklusi bukan semata-mata merupakan isu kesehatan tetapi juga mencakup isu keamanan, sosial, dll. Untuk itu perlu dipikirkan sejak dini advokasi lintas sektor seperti apa yang harus dilakukan, misalnya jika benar terjadi alih fungsi lahan di Bong Suwung. Tentunya perlu dipersiapkan untuk membekali warga di Bong Suwung supaya mereka tetap bisa melakukan akses layanan kesehatan. Hal ini tentu lebih strategis untuk dilakukan daripada bersikeras untuk bertahan di lahan yang memang bukan miliknya.
  4. Sebelum adanya Permenko PMK yang mengatur mengenai peran koordinasi lintas sektor, apakah untuk selanjutnya peran-peran koordinasi lintas sektor tersebut akan dilakuka Biro Kesra?
  5. Misalnya KPA tidak lagi menjadi komisi tapi menjadi sekretariat di Dinkes, bagaimana implikasinya di level kabupaten/kota?
  6. Perubahan tata kelola perlu diimbangi dengan upaya-upaya perubahan pada tataran masyarakat, karena jika tidak maka masalah inklusi tetap saja akan ada.

Laporan Seminar "Kesehatanku, Hakku" Penanggulangan HIV & Aids Pasca Tahun 2017