Skip to main content
x

RPP Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Versi PSPHKUB

Berikut adalah salinan dari RPP Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Versi PSPHKUB Brawijaya yang disusun oleh Tim RPP dari Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Brawijaya ( PSPHKUB ) Malang.


RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR        TAHUN   

TENTANG

AKOMODASI YANG LAYAK

UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (8); Pasal 43 ayat (2); dan 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

Mengingat:     1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

                     2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah  ini yang dimaksud dengan:


  1. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. 

  2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  3. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
  4. Penyelenggara pendidikan adalah pelaksana komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
  5. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. 

  6. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. 

  7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
  9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
  10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
  11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
  12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
  13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
  17. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang terbuka, bermartabat, mengakomodir keberagaman, dan memaksimalkan potensi setiap orang termasuk penyandang disabilitas.
  18. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas
  19. Modifikasi Standar Isi adalah penyesuaian yang tepat dan diperlukan terhadap kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu 

  20. Modifikasi Standar Proses adalah penyesuaian yang tepat dan diperlukan terhadap kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. 

  21. Modifikasi Standar Kompetensi Lulusan adalah penyesuaian yang tepat dan diperlukan  terhadap kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

  22. Modifikasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah penyesuaian yang tepat dan diperlukan  terhadap kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 

  23. Modifikasi Standar Sarana dan Prasarana adalah penyesuaian yang tepat dan diperlukan terhadap kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

  24. Modifikasi Standar Pengelolaan adalah penyesuaian yang tepat dan diperlukan  terhadap kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 

  25. Modifikasi Standar Pembiayaan adalah penyesuaian yang tepat dan diperlukan terhadap kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
  26. Modifikasi Standar Penilaian Pendidikan adalah penyesuaian yang tepat dan diperlukan terhadap kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik. 

  27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
  28. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

  29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

  30. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi. 

  31. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten/kota.
  32. Orang atau badan adalah orang perorangan, badan usaha, perkumpulan, atau badan hukum.

Pasal 2

Akomodasi yang Layak untuk peserta didik penyandang disabilitas meliputi:

  1. penyediaan Akomodasi yang Layak; dan
  2. fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

 

BAB II

PENYEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyediaan Akomodasi yang Layak meliputi:

  1. penyedia Akomodasi yang Layak;
  2. bentuk Akomodasi yang Layak; dan
  3. proses Penyediaan Akomodasi yang Layak.

Bagian Kedua

Penyedia Akomodasi yang Layak

Pasal 4

  1. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.
  2. Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik penyandang disabilitas.
  3. Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Penyelenggara Pendidikan yang meliputi:
  1. pemerintah;
  2. pemerintah provinsi;
  3. pemerintah kabupaten/kota; dan
  4. masyarakat.

Bagian Ketiga

Bentuk Akomodasi yang Layak

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

  1. Akomodasi yang Layak berupa modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas.
  2. Penyelenggara Pendidikan dalam melakukan modifikasi dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  1. memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya kepada peserta didik penyandang disabilitas; dan
  2. tidak memberikan fleksibilitas dalam kasus tertentu.

Pasal 6

Bentuk Akomodasi yang Layak meliputi:

  1. Modifikasi Standar Isi;
  2. Modifikasi Standar Proses;
  3. Modifikasi Standar Kompetensi Lulusan;
  4. Modifikasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  5. Modifikasi Standar Sarana dan Prasarana;
  6. Modifikasi Standar Pengelolaan;
  7. Modifikasi Standar Pembiayaan;
  8. Modifikasi Standar Penilaian Pendidikan; dan
  9. akomodasi pendidikan yang layak untuk penyandang disabilitas ganda atau multi.

Paragraf 2

Modifikasi Standar Isi

Pasal 7

Penyelenggara Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas melakukan Modifikasi Standar Isi, antara lain:

  1. kurikulum dan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan individu peserta didik Penyandang Disabilitas;
  2. modifikasi  pembelajaran dari akademik ke fungsional sesuai dengan kemampuan peserta didik penyandang disabilitas intelektual;
  3. menyediakan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan hidup berinteraksi di masyarakat, maupun keterampilan hidup berinteraksi di tempat berkarya;
  4. perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum;
  5. kurikulum secara khusus memuat materi yang dapat menunjang peserta didik penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang meliputi:
  1. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
  2. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  3. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
  4. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
  5. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

 

Paragraf 3

Modifikasi Standar Proses

Pasal 8

  1. Penyelenggara Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas melakukan Modifikasi Standar Proses, antara lain:
  2. strategi, model, dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan individu peserta didik Penyandang Disabilitas;
  1. media dan teknologi pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan individu peserta didik Penyandang Disabilitas;
  2. penyesuaian banyaknya mata ujian per hari dengan kebutuhan khusus peserta didik;
  3. adanya fleksibilitas masa dan batas waktu belajar baik pada pendidikan dasar/menengah maupun perguruan tinggi, yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan khusus peserta didik disabilitas;
  4. penyesuaian waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
  5. posisi duduk yang memudahkan penyandang disabilitas mengikuti proses belajar;
  6. penyediaan akses dalam pengisian rencana perkuliahan; dan
  7. penyesuaian lokasi ujian dengan kebutuhan individual penyandang disabilitas.
    1. Selain modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyandang disabilitas intelektual, Modifikasi Standar Proses dilakukan dengan penyesuaian metode pembelajaran, tugas-tugas dan evaluasi dengan kemampuan individu peserta didik penyandang disabilitas intelektual.
    2. Selain modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),         bagi penyandang disabilitas mental, Modifikasi Standar Proses dilakukan dengan:
  1. perpanjangan masa studi sebagai akibat dari kondisi mental yang pada saat tertentu membutuhkan perawatan;
  2. mendapatkan materi pembelajaran/perkuliahan sebelum proses pembelajaran/perkuliahan berlangsung;
  3. fleksibilitas posisi duduk saat mengikuti proses pembelajaran/perkuliahan;
  4. fleksibilitas waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran/perkuliahan;
  5. pilihan pengerjaan tugas/evaluasi secara tertulis, presentasi lisan, video, animasi,  power point, atau yang lainnya;
  6. penyelesaian tugas/evaluasi sesuai dengan kondisi  penyandang disabilitas mental;
  7. ketersediaan layanan tutorial untuk mengejar ketertinggalan karena harus meninggalkan kelas. Layanan tutorial dapat disediakan oleh tenaga pengajar maupun peserta didik;
  8. pendampingan pada saat merasa tidak/kurang nyaman di dalam kelas;
  9. pendampingan dalam mengerjakan tugas pada saat kondisi mental sedang dalam keadaan tidak stabil;
  10. fleksibilitas jadwal pengerjaan tugas dan evaluasi; dan
  11. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi, antara lain di tempat yang terpisah, rumah sakit, atau tempat tinggal.
    1. Selain modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),         bagi penyandang disabilitas tuna netra, Modifikasi Standar Proses dilakukan dengan:
  12. penerapan standar yang aksesibel dalam penggunaan teknologi, aplikasi  dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi,  proses belajar mengajar, mau pun evaluasi;
  13. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan;
  14. penyerahan materi pembelajaran/perkuliahan sebelum dimulai kegiatan pembelajaran/perkuliahan dalam bentuk softcopy, powerpoint, atau format lainnya yang aksesibel;
  15. penyesuaian format media dan sumber belajar yang aksesibel, antara lain dalam bentuk braille, audio, elektronik, dan pembesaran huruf; 
  16. penyesuaian strategi pembelajaran untuk mata pelajaran/kuliah matematika, fisika, kimia, statistik diantaranya dengan menggunakan alat peraga dan teknologi adaptif;
  17. modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas  dan evaluasi untuk mata pelajaran/kuliah olah raga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;
  18. penggunaan metode pembacaan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar oleh guru/dosen;
  19. penyesuaian cara,  bentuk penyajian dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi antara lain melalui penyajian naskah dalam format braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa arab;
  20. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar, dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar  atau penggunaan alat peraga.
  21. penyajian soal ujian dalam bentuk softcopy, yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar.
  22. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik sekolah/kampus;
  23. pembacaan soal-soal ujian oleh petugas pembaca; dan
  24. perpanjangan waktu 20%  untuk pelaksanan evaluasi yang menggunakan format Braille atau dibacakan.
    1. Selain modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),         bagi penyandang disabilitas tuna rungu, Modifikasi Standar Proses dilakukan dengan:
  1. komunikasi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara sesuai pilihan masing-masing penyandang disabilitas rungu, yaitu bahasa isyarat Indonesia (Bisindo), bahasa tertulis, chart, close caption, atau melalui baca bibir;
  2. informasi dan instruksi dalam  proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara sesuai pilihan masing-masing penyandang disabilitas rungu, antara lain: bahasa isyarat Indonesia (Bisindo), bahasa tertulis, chart, close caption, atau melalui baca bibir;
  3. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi diantaranya dalam bentuk: tulisan, presentasi, lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
  4. pendampingan di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh juru catat jika guru/dosen tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa isyarat;
  5. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang mencakup listening dan speaking dikonversi dalam bentuk tugas tertulis; dan
  6. posisi duduk di kelas berada di baris paling depan dan pengajar selalu menghadap ke penyandang disabilitas rungu sehingga dapat berinteraksi secara langsung agar dapat membaca gerak bibir.
    1. Selain modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),         bagi penyandang disabilitas fisik, Modifikasi Standar Proses dilakukan dengan:
  1. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi, melalui:
  1. membuat catatan, melaksanakan tugas, dan/atau ujian; dan
  2. alat bantu rekam;
  1. asistensi dalam mobilitas di lingkungan sekolah atau kampus.

Paragraf 4

Modifikasi Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 9

Penyelenggara Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas melakukan Modifikasi Standar Kompetensi Lulusan, antara lain:

  1. target yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu penyandang disabilitas;
  2. ijazah sebagai bukti kelulusan penyandang disabilitas menginformasikan kemampuan yang dicapai/dimiliki oleh peserta didik di akhir studi dalam bentuk narasi dan bukan angka; dan
  3. peserta didik penyandang disabilitas memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Paragraf 5

Modifikasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Penyelenggara Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas melakukan Modifikasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, antara lain:

  1. penyediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi memadai dalam bidang layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas;
  2. penyediaan tenaga kependidikan yang mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan non akademik yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas di lingkungan satuan pendidikan;
  3. penyediaan mentor;
  4. penyediaan asisten sebagai pencatat;
  5. penyediaan asistensi dalam memilih mata pelajaran/mata kuliah; dan
  6. penyesuaian rasio antara jumlah guru dengan jumlah peserta didik penyandang disabilitas inetelektual di kelas.

Paragraf 6

Modifikasi Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 11

  1. Penyelenggara Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas melakukan Modifikasi Standar Sarana dan Prasarana, antara lain:
  2. penyediaan fasilitas belajar yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
  3. penyediaan tekhnologi adaptif;
  4. penyediaan alat perekam;
  1. penyediaan layanan dalam format yang aksesibel untuk setiap ragam disabilitas; dan
  2. penyediaan lingkungan fisik, psikologis, dan sosial yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas.
    1. Selain modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyandang disabilitas fisik, Modifikasi Standar Sarana dan Prasarana dilakukan dengan penyediaan aksesibiitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk:
  1. bidang miring dan/atau lift; atau
  2. penyediaan tempat yang dapat dijangkau.
    1. Selain modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyandang disabilitas tuna netra, Modifikasi Standar Sarana dan Prasarana dilakukan dengan:
      1.  penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah/kampus; dan
      2. penyedian sumber baca, informasi dan layanan perpustakaan yang mudah diakses antara lain dengan menggunakan teknologi adaptif berikut kelengkapan peralatannya dan penyedian buku dalam format yang aksesibel.

 

Paragraf 7

Modifikasi Standar Pengelolaan

Pasal 12

Penyelenggara Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas melakukan Modifikasi Standar Pengelolaan, antara lain:

  1. melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran meliputi:
  1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik;
  2. kalender pendidikan/akademik meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
  3. program pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian;
  4. penilaian hasil belajar untuk seluruh mata pelajaran, dan membuat catatan untuk menjadi bahan program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan; dan
  5. peraturan akademik yang mengatur persyaratan dan ketentuan kegiatan akademik sekolah/kampus.
  1. penerapan sistem seleksi penerimaan peserta didik yang aksesibel dan tidak diskriminatif;
  2. penerapan sistem penerimaan calon peserta didik Penyandang Disabilitas yang aksesibel dan non diskriminatif;
  3. penerapan layanan sistem administrasi yang aksesibel dan non diskriminatif bagi Penyandang Disabilitas;
  4. pengembangan program khusus bagi penyandang disabilitas;
  5. layanan individual lainnya sebagai pendukung program pendidikan/akademik;
  6. manajemen kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:  
  1. kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan;
  2. keseimbangan beban kerja;
  3. keaktifan dalam pelaksanaan tugas;
  4. pencapaian prestasi; dan
  5. keikutsertaan dalam berbagai lomba dan menjadi juara misalnya guru/kepala sekolah berprestasi, dan olimpiade sains nasional guru.

 

Paragraf 8

Modifikasi Standar Pembiayaan

Pasal 13

Penyelenggara Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas dapat melakukan Modifikasi Standar Pembiayaan sepanjang dibutuhkan dalam penyelenggaraan  pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Modifikasi Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 14

Penyelenggara Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas melakukan Modifikasi Standar Penilaian Pendidikan, antara lain:

  1. sistem penilaian pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan individu peserta didik Penyandang Disabilitas;
  2. penyesuaian bentuk, cara penyajian, dan model soal evaluasi;
  3. penyesuaian cara pengerjaan evaluasi dan tugas dengan kebutuhan khusus peserta didik;
  4. penyesuaian waktu untuk pengerjaan evaluasi dan tugas.

Paragraf 10

Akomodasi Pendidikan yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi

Pasal 15

Penyelenggara Pendidikan melakukan akomodasi pendidikan yang layak untuk penyandang disabilitas ganda atau multi, melalui:

  1. kombinasi akomodasi yang layak bagi ragam disabilitas tunggal;
  2. komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk penyandang disabilitas netra dan rungu menggunakan bahasa isyarat raba yang telah dibakukan; dan
  3. bahasa komunikasi dalam proses pembelajaran menggunakan bahasa isyarat raba khusus untuk penyandang disabilitas netra dan tuli.

 

Bagian Keempat

Proses Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 16

(1)  Penyelenggara Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas melakukan penyediaan Akomodasi yang Layak melalui tahap:

  1. perencanaan;
  2. pelaksanaan; dan
  3. evaluasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut proses penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang  pendidikan tinggi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

 

BAB III

FASILITASI PENYEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 17

(1)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertangung jawab memfasilitasi penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya, yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

(3)  Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya, yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Pasal 18

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai urusan pemerintahannya berwenang menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. 


Pasal 19

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat  menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 20

Satuan atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya  menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Bentuk Fasilitasi

Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 21

(1)  Pemerintah memberikan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak dalam bentuk:

  1. penetapan kebijakan;
  2. penyediaan anggaran;
  3. penyediaan sarana dan prasarana;
  4. penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan; dan
  5. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan.

(2)  Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. 


Pasal 22

(1)  Gubernur sesuai dengan urusan Provinsi memberikan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak dalam bentuk:

  1. penetapan kebijakan;
  2. penyediaan anggaran;
  3. penyediaan sarana dan prasarana;
  4. penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan; dan
  5. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan.

(2)  Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 23

(1)  Bupati/Walikota sesuai dengan urusan Kabupaten/Kota memberikan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak dalam bentuk:

  1. penetapan kebijakan;
  2. penyediaan anggaran;
  3. penyediaan sarana dan prasarana;
  4. penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan; dan
  5. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan.

(2)  Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 24

Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas dilakukan melalui:

  1. diskusi, seminar, simposium, lokakarya dan sejenisnya tentang layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk pendidik satuan pendidikan reguler;
  2. pelatihan yang dilakukan khusus untuk meningkatkan kemampuan tentang layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk pendidik satuan pendidikan reguler;
  3. program sertifikasi pendidikan khusus untuk pendidik satuan pendidikan reguler;
  4. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus untuk pendidik satuan pendidikan reguler;
  5. tugas belajar pada program pendidikan khususuntuk pendidik satuan pendidikan reguler; dan
  6. pengangkatan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan khusus.

 

 

Bagian Ketiga

Unit Layanan Disabilitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagai bagian dari satuan penyelenggara pendidikan yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan Akomodasi yang Layak.
  2. Fasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. membuat kebijakan;

b. menyediakan anggaran;

c. melakukan perekrutan sumber daya manusia; dan

d. membangun sistem jenjang karier.

Paragraf 2

Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Tinggi

Pasal 26

  1. Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang  pendidikan tinggi dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
  2. Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  1. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  2. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
  3. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
  4. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
  5. menyediakan layanan pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas baik dalam proses akademik maupun non-akademik;
  6. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
  7. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
  8. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Pasal 27

 (1) Struktur organisasi unit layanan disabilitas pada pendidikan tinggi terdiri atas:

a. kepala;

b. staf administrasi;

c. koordinator layanan pendampingan; dan

d. tim ahli di bidang akomodasi yang layak untuk mahasiswa penyandang disabilitas.

(2) Kepala Unit Layanan Disabilitas paling sedikit harus memenuhi syarat:

a. memiliki wawasan dan keberpihakan pada penyandang disabilitas; dan

b. pernah menulis baik karya ilmiah atau popular tentang isu disabilitas.

(3)  Kepala unit layanan disabilitas mempunyai tugas:

a. membuat perencanaan kegiatan;

b. membuat perencanaan anggaran;

c. membuat rincian prosedur operasional layanan sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; dan

d. mengembangkan sistem insentif bagi tenaga ahli di bidang akomodasi yang layak untuk mahasiswa penyandang disabilitas.

(4) Staf administrasi mempunyai tugas:

a. pengarsipan adiministrasi layanan;

b. memproses administrasi keuangan; dan

c. membantu pengelolaan kantor Unit Layanan Disabilitas.

(5) Koordinator layanan pendampingan bertugas:

a. mengatur jadwal layanan pendampingan mahasiswa penyandang disabilitas oleh tim ahli akomodasi yang layak;

b. merekrut relawan; dan

c. mengorganisir pelatihan tentang disabilitas dan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk pemangku peran di perguruan tinggi dan relawan.

(6) Tim ahli Akomodasi yang Layak bertugas:

a. melakukan assessment untuk menentukan akomodasi yang dibutuhkan;

b. memproses penyesuaian yang diperlukan dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas;

c. memberikan layanan konseling; dan

d. membantu calon mahasiswa penyandang disabilitas memilih program studi/jurusan yang akan ditempuh di perguruan tinggi.

Pasal 28

(1)  Unit Layanan Disabilitas diselenggarakan berbasis data dari bagian administrasi pendaftaran calon mahasiswa.

(2)  Tata cara mendapatkan layanan di Unit Layanan Disabilitas bagi calon mahasiswa di perguruan tinggi meliputi:

a. calon mahasiswa penyandang disabilitas datang ke Unit Layanan Disabilitas;

b. koordinator layanan pendampingan menjadwalkan pertemuan calon mahasiswa penyandang disabilitas dengan tim ahli;

c. calon mahasiswa bertemu dengan tim ahli yang ditentukan oleh koordinator layanan pendampingan;

d. tim ahli melakukan assessment untuk menentukan akomodasi yang layak bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas; dan

e. Unit Layanan Disabilitas menyediakan akomodasi yang layak berdasarkan hasil assessment dalam proses pendaftaran dan penerimaan calon mahasiswa penyandang disabilitas.

(5) Tata cara mendapatkan layanan di Unit Layanan Disabilitas bagi mahasiswa di perguruan tinggi meliputi:

a. mahasiswa penyandang disabilitas datang ke Unit Layanan Disabilitas;

b. Unit Layanan Disabilitas menyediakan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas sesuai hasil assessment tim ahli;

c. jika diperlukan proses assessment lanjutan dapat dilakukan, guna menentukan akomodasi yang layak yang perlu disediakan selanjutnya; dan

d. jika mahasiswa menjadi penyandang disabilitas ditengah masa studi, yang bersangkutan dating dan mendaftarkan diri ke Unit Layanan Disabilitas untuk mendapatkan layanan pendampingan dan akomodasi yang layak yang diperlukan.

(6)  Ketentuan lebih lanjut tentang penyediaan akomodasi yang layak oleh Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan tinggi diatur pimpinan perguruan tinggi.

Paragaf 3

Unit Layanan Disabilitas pada

Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 29

  1. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenanganya memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
  2. Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah melalui penyediaan  layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
  3. Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  2. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; 

  3. mengembangkan program kompensatorik; 

  4. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas; 

  5. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi  peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas; 

  6. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas; 

  7. menyediakan layanan konsultasi; dan 

  8. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
  1. Dalam menjalankan tugas dan fugsi, Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan dasar dan menengah melakukan:
    1. sosialisasi pendidikan inklusif;
  1. peningkatan  kompetensi  pendidik  dan  tenaga kependidikan di sekolah dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas, meliputi: 

1. identifikasi keabilitasan;

2. assesment;

3. penyusunan program pendidikan individual;

4. strategi pembelajaran;

5. pengadaan media dan alat bantu pengajaran;

6. sistem penyelanggaraan evaluasi;

7. sistem pelaporan;

8. penciptaan sarana dan lingkungan yang ramah; dan

9. penerapan standar yang aksesibel dalam menggunakan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem PPDB, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi.

  1. penyediaan pendampingan kepada  peserta didik Penyandang  Disabilitas  untuk  mendukung kelancaran proses pembelajaran, antara lain dengan cara pengiriman:
  1. tenaga ahli antara lain dokter, psikolog tumbuh kembang anak;
  2. terapis, baik fisioterapis, okupasi terapis, dan wicara;
  3. penerjemah/juru bahasa isyarat; dan
  4. guru pendidikan khusus/shadow teacher.
  1. penyelenggaraan Pelatihan pengetahuan dan tentang keterampilan untuk melayani peserta Didik Penyandang disabilitas, antara lain:

1. petugas laboratorium pada saat mendampingi praktikum;

2. petugas perpustakaan pada saat memberikan layanan perpustakaan; dan

3. petugas administrasi pada saat memberikan layanan administrasi pendidikan di sekolah.

  1. pengembangan program kompensatorik;
  2. penyediaan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  3. deteksi  dini  dan  intervensi  dini  bagi peserta  didik  dan  calon  peserta  didik  Penyandang Disabilitas;
  4. penyediaan data dan informasi tentang disabilitas;
  5. penyediaan layanan konsultasi; dan
  6. pengembangan kerja sama untuk meningkatkan  kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas dengan sesama lembaga pemerintah lintas sektoral, lembaga swasta yang telah menyelanggarkan layanan untuk siswa penyandang disabilitas, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor usaha.

Pasal 30

(1) Struktur organisasi Unit Layanan Disabilitas pada pendikan dasar dan menengah terdiri atas:

a. kepala;

b. wakil;

c. tenaga ahli yang antara lain meliputi:

1. psikolog perkembangan anak;

2. psikiater anak;

3. dokter anak;

4. ahli pendidikan luar biasa; dan

5. ahli pendidikan inklusif.

d. tenaga terapi yang meliputi:

1. terapis fisik;

2. terapis okupasi; dan

3. terapis wicara.

e. praktisi yang meliputi:

1. bisindo;

2. simbol braille;

3. bidang teknologi adaptif; dan

4. pekerja sosial.

f. konselor;

g. kesekretariatan;

h. keuangan; dan

i. bagian pengembangan kapasitas.

(2)  Kepala Unit Layanan Disabilitas harus memiliki pemahaman tentang pendidikan inklusif, pendidikan khusus, dan peraturan perundang-undnagan terkait penyandang disabilitas.

(3)  Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan unit layanan disabilitas.

 

Pasal 31

 (1)          Unit Layanan Disabilitas memberikan fasilitasi akomodasi yang layak bagi satuan pendidikan dasar dan menengah dengan cara:

  1. sekolah menunjuk penanggung jawab yang akan menjadi narahubung antara pihak sekolah dengan Unit Layanan Disabilitas;
  2. narahubung datang ke Unit Layanan Disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan pemenuhan akomodasi yang layak bagi siswa penyandang disabilitas yang ada di sekolahnya; dan
  3. staf adiministrasi Unit Layanan Disabilitas memproses permintaan sekolah regular akan pemenuhan akomodasi yang layak bagi siswa penyandang disabilitas.

(2) Ketentuan lebih lanjut prosedur layanan yang disediakan oleh Unit Layanan Disabilitas diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 32

Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah melakukan monitoring dan evaluasi penyelengaraan Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 33

Fasilitasi Unit Layanan Disabilitas di provinsi dan kabupaten/kota meliputi peserta didik  penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di:

  1. madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah;
  2. satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
  3. satuan atau program pendidikan.

Pasal 34

(1)  Pemerintah Provinsi memfalitasi pemerintah kabupaten/kota dalam membentuk, mengelola, dan mengembangkan Unit Layanan Disabilitas.

(2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. menyediakan tenaga ahli dalam proses perencanaan untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas;
  2. menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas di Unit Layanan Disabilitas; dan
  3. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 35

Menteri memberikan dukungan khusus pada pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan Unit Layanan Disabilitas di kabupaten yang berada di daerah tertinggal, terluar, dan daerah bencana.

 

Bagian Keempat

Koordinasi Fasilitasi

Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 36

  1. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dalam penyediaan Akomodasi yang Layak.
  2. Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  melibatkan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan atau program pendidikan.

Bagian Kelima

Laporan dan Evaluasi Fasilitasi

Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 37

Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan melaporkan pelaksanaan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak untuk penyandang disabilitas kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.

Pasal 38

Gubernur setiap 6 (enam) bulan melaporkan pelaksanaan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak untuk penyandang disabilitas kepada Menteri.

Pasal 39

Pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak berdasarkan laporan Bupati/Walikota dan Gubernur dan/atau hasil pengawasan.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 40

(1)  Pemerintah memberikan penghargaan atas penyelenggaraan Akomodasi yang Layak kepada:

  1. pendidik dan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan; dan
  1. satuan pendidikan penyelenggara pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

 (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pemerintah menerima usulan;

b. pemerintah membentuk tim untuk:

1. menyusun instrumen penilaian dan verifikasi;

2. melakukan penilaian dan verifikasi; dan

3. menetapkan penerima penghargaan.

 

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 41

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk penyelenggaraan dan penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik penyandang disabilitas yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  2. Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan juga dapat berasal dari:
  1. masyarakat;
  2. biaya pendidikan;
  3. bantuan atau hibah; dan/atau
  4. kerja sama.
  1. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dalam biaya pendidikan menengah dan tinggi.

 

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 42

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

 

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Bentuk Sanksi Administratif

Pasal 43

Penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan atau memfasilitasi peserta didik penyandang disabilitas Akomodasi yang Layak yang telah disediakan atau difasilitasi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. teguran tertulis; 

  2. penghentian kegiatan pendidikan; 

  3. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan/atau 

  4. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 44

Penyelenggara pendidikan yang menyalahgunakan Akomodasi yang Layak yang telah disediakan atau difasilitasi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sehingga tidak berfungsi atau beralih fungsi dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. teguran tertulis; 

  2. penghentian kegiatan pendidikan; 

  3. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan/atau 

  4. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 45

Setiap orang atau badan yang menghalang-halangi peserta didik penyandang disabilitas menggunakan dan/atau menikmati Akomodasi yang Layak yang telah disediakan atau difasilitasi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dikenakan sanksi adminitratif berupa denda administratif paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 berasal dari laporan:

a. pengaduan; atau

b. tindak lanjut hasil pengawasan.

 

Pasal 47

(1) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46  huruf a dapat dilakukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat.

(3)  Dalam hal dugaan pelanggaran administratif dilakukan oleh bukan pejabat pemerintahan, laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Layanan Disabilitas.

Paragraf 2

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pejabat Pemerintahan

Pasal 48

(1)  Laporan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(2)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat.

Pasal 49

Pejabat Pemerintahan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 43, Pasal 44, dan/atau Pasal 45  dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Orang atau Badan selain Pejabat Pemerintahan

Pasal 50

  1. Setiap orang atau Badan yang diduga melakukan pelanggaran administratif berdasarkan laporan pengaduan atau tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Unit Layanan Disabilitas.
  2. Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Unit Layanan Disabilitas Kabupaten/Kota dalam hal dugaan pelanggaran terjadi pada satuan pendidikan dasar;
  2. Unit Layanan Disabilitas Provinsi dalam hal dugaan pelanggaran terjadi pada satuan pendidikan menengah; dan
  3. Unit Layanan Disabilitas Perguruan Tinggi dalam hal dugaan pelanggaran terjadi pada satuan pendidikan tinggi.
    1. Apabila dari hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Unit Layanan Disabilitas wajib menyerahkan pengaduan masyarakat tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang. 


Pasal 51

(1)  Sebelum melakukan pemeriksaan, Unit Layanan Disabilitas mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan, bahan, atau data mengenai pelanggaran administratif yang diduga dilakukan oleh orang atau badan. 


(2)  Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti, objektif, dan didukung dengan data. 


(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup. 


(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

  1. tidak terdapat kesalahan; 

  2. terdapat kesalahan administratif; atau 

  3. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. 


(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan:

  1. Unit Layanan Disabilitas Kabupaten/Kota atas pelanggaran administratif yang terjadi pada satuan pendidikan dasar kepada Bupati/Walikota;
  2. Unit Layanan Disabilitas Provinsi atas pelanggaran administratif yang terjadi pada satuan pendidikan menengah kepada Gubernur; dan
  3. Unit Layanan Disabilitas Perguruan Tinggi atas pelanggaran administratif yang terjadi pada satuan pendidikan tinggi kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang  pendidikan tinggi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

(6) Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang  pendidikan tinggi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan keputusan sanksi administratif.

(7)  Dalam hal orang atau badan tidak menerima keputusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), orang atau badan dimaksud dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

                                             Ditetapkan di Jakarta


                                             pada tanggal 

                                             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

                                             JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

 

YASONNA H. LAOLY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

 

  1. UMUM

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pelindungan terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali. Komitmen tersebut disebutkan dalam konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan:

bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya

Pelindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas diwujudkan dalam beberapa sektor yang salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari pelindungan kepada masyarakat penyandang disabilitas karena pendidikan merupakan modal awal dalam mewujudkan kesejahteraan. Melihat pentingnya pendidikan tersebut pemerintah memandang bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus dapat mengakses pendidikan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak dapat dipungkiri apabila masyarakat penyandang disabilitas sampai saat ini belum dapat menikmati pendidikan secara adil dan merata layaknya masyarakat yang tidak menyandang disabilitas. Belum meratanya pendidikan tersebut menyebabkan masyarakat penyandang disabilitas mengalami diskriminasi atas hak pendidikan. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan hak atas pendidikan diwujudkan dengan mengatur mengenai penyediaan akomodasi yang layak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan dalam Pasal 1 angka 9 bahwa Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Pengaturan akomodasi yang layak diharapkan menghapus ketidakmerataan penikmatan pendidikan karena belum tersedianya akses bagi penyandang disabilitas untuk menikmati pendidikan.

Guna mewujudkan penyediaan akomodasi yang layak tersebut, Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas ini dibentuk. Selain atas dasar untuk mewujudkan penikmatan pendidikan kepada seluruh masyarakat khususnya kepada penyandang disabilitas, Peraturan Pemerintah ini dibentuk atas dasar melaksanakan perintah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk membentuk Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak. Materi muatan peraturan ini fokusi kepada modifikasi pendidikan khususnya 8 (delapan) standart pendidikan yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Selain modifikasi terhadap 8 )delapan) standar tersebut, Peraturan Pemerintah ini mengatur pula mengenai kewajiban Pemerintah, Pemerinta Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

 

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

         Huruf b

                  Cukup jelas.

         Huruf c

                  Cukup jelas.

         Huruf d

                  Cukup jelas.

         Huruf e

                  Angka 1

                           Cukup jelas.

                  Angka 2

                           Cukup jelas.

                  Angka 3

                           Cukup jelas.

                  Angka 4

Yang dimaksud dengan “augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

                  Angka 5

                           Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

                 Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

                  Huruf d

                           Cukup jelas.

                  Huruf e

                           Cukup jelas.

                  Huruf f

                           Cukup jelas.

                  Huruf g

                           Cukup jelas.

                  Huruf h

                           Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …