Skip to main content
x
Workshop Menuju Kebijakan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Stream Workshop Menuju Kebijakan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Workshop Menuju Kebijakan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2017 jam 08.00 – 15.00 WIB di Purnululu theatre, Kedubes Australia Jakarta Jl. Patra Kuningan Raya Kav 1- 4, Jakarta Selatan.

Live Youtube : https://youtu.be/sp59eWWGSHU

Live Streaming Workshop Menuju Kebijakan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Opening Workshop Menuju Kebijakan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Mengapa Kebijakan Inklusif?

UU Disabilitas No. 8/2016 membawa perubahan paradigma bagaimana negara memandang disabilitas dari pendekatan charity menjadi berbasis hak di Indonesia.  UU tersebut memandatkan kepada setiap Kementerian untuk mengarus utamakan disabilitas dalam perencanaan, penganggaran dan program masing-masing Kementrian. Diharapkan pada bulan April 2018 peraturan pemerintah untuk pelaksanaan UU tersebut telah selesai disusun.

Di bulan Agustus 2017 Pemerintah Indonesia, dikoordinasi oleh Bappenas, menetapkan bahwa tujuh peraturan pemerintah akan disusun yang mencakup 15 peraturan yang dimandatkan dalam UU Disabilitas. Tujuh peraturan ini mencakup perencanaan dan pembangunan, pelayanan peradilan, pendidikan, ketenaga kerjaan, pelayanan publik, perlindungan sosial, dan konsesi serta insentif bagi pelayanan disabilitas.   

Penyusunan peraturan ini cukup kompleks karena memerlukan kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan, adanya perbedaan pemahaman atas UU Disabilitas, komitment dan sumber daya yang tersedia di 10 Kementrian utama yang terlibat. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS – termasuk didalamnya Organisasi Penyandang Disabilitas) meneruskan kerjasama dengan pemerintah dalam penyusunan peraturan-peraturan pemerintah turunan UU Disabilitas.  

Sejumlah diskusi antara pemerintah dan OMS telah dilakukan untuk penyusunan peraturan-peraturan dimaksud, mulai dari pemetaan pemangku kepentingan dari setiap peraturan , identifikasi masalah dan kondisi yang dihadapi penyandang disabilitas, sampai pada penyusunan pasal per pasal peraturan.

Seperti halnya di Indonesia, penyandang disabilitas di Australia menghadapi tantangan dalam pekerjaan, sekolah, kehidupan sosial dan kegiatan keseharian.

Federal Disability Discrimination Act 1992 memberikan perlindungan bagi semua orang di Australia terhadap diskriminasi disabilitas. Pemerintah mendorong semua orang untuk terlibat dalam pelaksanaan peraturan tersebut dan berbagi manfaat kepada masyarakat dan ekonomi dengan keterlibatan berbagai orang. Peraturan ini menegaskan bahwa diskriminasi terhadap disabilitas bertentangan dengan hukum, serta mempromosikan kesetaraan hak, kesetaraan kesempatan dan kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah Australia mendukung perseorangan ataupun organisasi diseluruh negara untuk memahami hak dan memenuhi kewajiban akan hukum bagi penyandang disabilitas. Beberapa kegiatan telah dilakukan Pemerintah Australia untuk memastikan inklusif disabilitas termasuk: melakukan penelitian dan studi, memfasilitasi reformasi di bidang industri untuk menerapkan standar dan petunjuk bagi disabilitas, membantu organisasi mengembangkan rencana aksi disabilitas, tersedianya program pendidikan masyarakat untuk peduli pada disabilitas.

Dalam rangka menyambut bulan inklusi, termasuk peringatan Hari Disabilitas International di bulan Desember 2017, Kedutaan  Australia akan mengadakan workshop untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyusunan kebijakan yang inklusif disabilitas. Hal ini sesuai dengan tema dari Hari Disabilitas International 2017 “Menuju Masyarakat Inklusif, Tangguh dan Berkelanjutan” yang mendorong pemerintah, penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakilinya, lembaga akademisi dan sektor swasta untuk bekerja bersama untuk mencapai inklusif disabilitas.

Tujuan Workshop Menuju Kebijakan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Tujuan diadakannya workshop menuju Kebijakan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas adalah untuk:

  • Memperkuat kolaborasi antara OMS dan pemerintah dalam penyusunan peraturan pemerintah  turunan UU Disabilitas;
  • Identifikasi kesempatan dan pemangku kepentingan dalam menyusun strategi pengembangan kebijakan yang inklusif; dan
  • Berbagi pengalaman antara Australia dan Indonesia dalam mengembangkan kebijakan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Harapan workshop Menuju Kebijakan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas adalah menghasilkan:

  • Perkembangan penyusunan draft tujuh peraturan pemerintah;
  • Kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan terkait;
  • Rencana aksi untuk pengembangan kebijakan yang inklusif; dan
  • Pemahaman atas pendekatan yang berbeda untuk penyusunan kebijakan yang inklusif.

Agenda Workshop Menuju Kebijakan Inklusif

Waktu

Acara

Pembicara/Fasilitator

08.00 – 08.30

Registration

 

08.30 – 08.45

Sambutan dari Kedubes Australia

Allaster Cox, Wakil Duta Besar Australia

08.45 – 09.00

Pandangan dan perkembangan tentang kebijakan inklusif di Indonesia

Vivi Yulaswati, Direktur, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Bappenas

Sesi 1: Pengalaman Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Inklusif Australia dan Indonesia

Moderator: Andini Mulyawati

09.00 – 09.15

Pengalaman dari Australia menuju inklusif disabilitas

Alastair McEwin, Australian Disability Discrimination Commissioner

09.15 – 09.30

Pemaparan dari Koalisi OPD dan OMS

Fajri Nur Syamsi, PSHK – Pokja Disabilitas

09.30 – 10.30

Tanya jawab

 

10.30 – 11.00

Rehat kopi

 

Sesi 2: Talkshow Advokasi Kolaboratif

Fasilitator: Joni Yulianto

11.00 – 11.30

Mengawal penyusunan kebijakan yang inklusif dan implementasinya

Prof. Irwanto -  Akademisi dan Pendiri PUSKA Disabilitas UI

 

Maulani Rotinsulu - Direktur HWDI & Pokja UU Disabilitas

 

Nurul Sa’adah - Direktur SAPDA

 

Surya Sahetapi

 

11.30 – 12.30

Tanya jawab

 

12.30 – 13.30

Makan siang

 

Sesi 3: Perumusan Strategi Tindak Lanjut Mengawal Kebijakan yang Inklusif

Fasilitator: Abdi Suryaningati

13.30 – 14.30

Diskusi kelompok

 

14.30 – 15.00

Presentasi kelompok dan rekomendasi

 

15.00 – 15.15

Penutupan

Fleur Davies, DFAT Minister Counsellor Governance and Human Development

Peserta Workshop Menuju Kebijakan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas 

Organisasi

Contact Person

Contact Details

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Bappenas

 

Vivi Yulaswati, Direktur

viviyulaswati@bappenas.go.id/

vivihadi@gmail.com

 

Kementerian Kesejahteraan Sosial

 

Kanya Eka Santi

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

kanyaekasanti@yahoo.co.id

 

Bambang Sugeng, Direktur Direktorat Penyandang Disabilitas

 

 

Masitotu Mulya

Masitotu@yahoo.com

0815 1900 1479

 

Santi

0813 1005 2702

 

Eva Kasim

0821 1407 3702

evakasim@gmail.com

Kementerian Pendidikan

 

Biro Hukum

hukum.organisasi@kemdikbud.go.id

 

Aswin

0821 1136 2526

Kemenko PMK

Ade Rustama

081514557148, arrustama@yahoo.com

 

Erlia Rahmawati

081288211369, 081905550232, erliahanasa@gmail.com

 

Kementerian Hukum dan HAM

Farida

Direktorat Instrumen HAM

082124918670

faridawahid07@gmail.com

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Emida

0815 8065 802

emida_pratama@yahoo.com

 

Adiyat

adiyatmirdin@yahoo.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dian Ratih

Ditjen Cipta Karya

               0812 2549 7627

dianratihnty@gmail.com

Bintang Septiarani

Ditjen Cipta Karya

0856 4156 9952

Turbinaga.pbl@gmail.com

Kementerian Keuangan

Purwanto

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen Anggaran

0813 1640 8009

Purwanto21@gmail.com

 

Adriyanto

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

 

 

Ali Mochtar

Kepala Subbidang Analisis Kesejahteraan, PKEM, BKF

 

 

Hidayat Amir

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN), BKF

 

 

Wahyu Utomo

Kepala Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan, PKABN, BKF

 

 

Fino Vallico

Kepala Subbidang Belanja Modal, PKABN, BKF

 

Kantor Sekretariat Presiden, Deputi 5 Politik, Hukum dan Keamanan

Pramodha

Wardhany

 

PPUA

Ariyani Soekanwo

0813 1890 7184

Perhimpunan Jiwa Sehat

Yenny Rossa

anites2000@gmail.com

 

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

Gufroni Sakaril*

Gufroni.sakaril@yahoo.co.id

P: +62 811949592

 

Himpunan Wanita Disability Indonesia (HWDI)

Maulani A Rotinsulu

 

rotinsulu.maulani@gmail.com

+6287889309301

 

Gerkatin – Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia

  • Surya Sahetapy
  • Juniati Effendi 

 

  • 08180790 0275

 

Perhimpunan Tunanetra  Indonesia (PERTUNI)

Eka Setiawan, S.Pd*

 

ekasetiawan.ykd@gmail.com

081310583913

 

Yayasan Tunarungu Sehjira

 

Rachmita Maun Harahap or

Chairunisa Eka Apriliyanti

 

sehjira_vdf@yahoo.com

08111220308

chairunisaeka@gmail.com

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

 

Fajri Nursyamsi

fajri.nursyamsi@gmail.com

 

Atmajaya University, Head of Post Graduate, Faculty of Psychology

Irwanto, PhD*

 

SAPDA

Nurul Saadah Andriani

0856 2914 654

OHANA

Risnawati Utami

risna_utami@yahoo.com

YAKKUM

Arshinta

 

SIGAB

Joni Yulianto

joni.yulianto@sigab.or.id

Center for Disability Studies & Services (CDSS)

Slamet Thohari

 

amexsip@gmail.com

0821-2222-2686

KUAT – Komite Untuk Advokasi Aksesibilitas

Mr. Trian Airlangga*

0856-9133-2535

trian.airlangga@gmail.com

CIQAL - Center for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities

Nuning Suryati Ningsih

0274 748318

Bandung Independent Living Center (BILiC)

Yuyun Yuningsih

 

AIPJ program

Craig Ewers

Angie Bexley

Rina Berliana

 

MAHKOTA program

Chandra Sumirat Sugarda

chandra.sugarda@mahkota.or.id

 

PEDULI program

Ade Siti

ade.siti@asiafoundation.org

AIPEG program

Ariane Juliana Utomo

ariane.utomo@aipeg.or.id

KOMPAK program

 

 

MAMPU program

 

 

Handicap International

 

 

Disability Right Fund (DRF)

Dwi Ariyani

0813 2963 9147

SMERU

Rika Kumala

rkumala@smeru.or.id

ASB (Arbieter Samariter Bund)

 

 

CBM Indonesia

Matthew Hanning, Director

 

Netherland Leprocy Releife (NLR)

Widya Prasetyanti

 

KIAT program

Jan Edwards

 

 

Peringatan Bulan Inklusi Desember 2017

Jakarta, 14 Desember 2017

Kedutaan Australia dalam rangka #AussieBanget Bulan Inklusi Desember 2017 akan mengadakan pertunjukan dan mini diskusi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap penyandang disabilitas dengan berbagi pengalaman dan pertunjukan seni;  dan memberikan ruang untuk berjejaring dan bekerja sama antara penyandang disabilitas dan masyarakat pada umumnya.

Peringatan Bulan Inklusi Desember 2017 ini dilakukan di Purnululu theatre, Kedutaan Besar Australia Jl. Patra Kuningan Raya kav 1-4, Jakarta Selatan. Pukul 17.30 – 20.00 WIB.

Agenda Peringatan Bulan Inklusi Desember 2017

Waktu

Acara

Pembicara

16:00 – 17:30

Registrasi

 

Tempat: Courtyard

17:30 – 18:30

Networking dan makan malam

 

Tempat: Purnululu Theatre

18:30

Pembukaan

 

18:30 – 18:40

Sambutan dari Kedubes Australia

 

 

18:40 – 18:55

Sambutan dari Alastair McEwin, Australian Disability Discrimination Commissioner

 

18:55 – 19:05

Pertunjukan tari  “Cloud Passade

CANdoDANCE (Ballet.ID)

19:05 – 19:15

Intermezzo

 

19:15 – 19:45

Moderated mini diskusi

  • Mohammad Ismail (teknologi)
  • Slamet Thohari (pendidikan)
  • Ni Made Ratni (olahraga)

 

Moderator: Nurina Savitri (Australia Plus)

19:45 – 19:50

Penutupan

 

         

Cloud Passade

Mini Diskusi Penggerak Inklusi dan Difabel