Skip to main content
x

Koalisi Masyarakat Inklusi Kawal Janji Inklusi dari Pemerintah

Koalisi Masyarakat Inklusi yang didalamnya ada Organisasi-Organisasi Difabel (Penyandang Disabilitas) bersepakat untuk mengawal janji-janji pemerintah untuk Peraturan yang Inklusif. Tidak lagi menjadikan difabel sebagai objek penderita, namun menjadi subjek untuk dapat mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Berikut adalah Pers Rilis dari Koalisi Masyarakat Inklusif yang memperjuangkan Peraturan Pemerintah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

Press Release

“Mengawal Janji Pemerintah Untuk Pengaturan Yang Inklusi”

Mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tuntutan Koalisi Masyarakat Inklusi menolak RPP Sapu Jagat didengarkan oleh pemerintah. Lewat Rapat Koordinasi yang dipimpin Dr. Diani (Staf Ahli Menteri PPN/Bappens Bidang Hubungan Kelembagaan) pada Jumat, 11 Agustus 2017, akhirnya RPP Sapu Jagat dicabut. Pemerintah mengubah sikapnya setelah mendengarkan suara perwakilan penyandang disabilitas dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Rapat koordinasi di Bappenas  bersepakat menyusun 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah dari Pelaksanaan UU. No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Setelah diskusi yang cukup alot, Pemerintah, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dan Pokja Disabilitas di Bappenas menghasikan 10 (sepuluh) kesepakatan penting, pertama, disepakati menyusun 7 (tujuh) PP dari Pelaksanaan UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua, akan diperbaiki mengenai usulan leading institution berkaitan dengan masing-masing PP serta K/L terkait. Ketiga, 7 (tujuh) PP akan dikaitkan dengan peran masing-masing Dit. Sektor di Bappenas. Keempat, pembahasan masing-masing PP melibatkan OPD sejak awal. Kelima, akan dipetakan K/L terkait dengan amanat dari masing-masing PP. Keenam, Bappenas akan menyampaikan surat kepada Kemenko PMK Cq. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial terkait kesepakatan menyusun 7 PP (dengan tembusan kepada K/L terkait dan OPD). Ketujuh, penyusunan PP akan menjadi aksi HAM K/L tahun 2018 bagi K/L terkait. Kedelapan, Kantor Staf Presiden (KSP) akan mengawal percepatan penyusunan PP. Kesembilan, hasil rapat koodinasi akan disampaikan kepada seluruh K/L peserta rapat. Kesepuluh, substansi PP akan disusun bersama-sama oleh K/L dan OPD.

Kesepakatan di atas menjadi kebahagiaan bersama untuk menegaskan aturan yang inklusif dan K/L yang lebih terbuka untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Mengingat dimasa lalu, dan bahkan saat ini, persoalan disabilitas menurut versi pemerintah hanya menjadi tanggungjawab Kementrian Sosial. Seluruh persoalan disabilitas di semua sektor --baik anggaran, tata kelola kebijakan, implementasi, koordinasi, evaluasi dan seterusnya-- ‘diarahkan ke Kementrian Sosial. Akibatnya, penanganan masalah marginalisasi penyandang disabilitas di semua lini, tidak terselesaiakan secara sistemik dan saling lempar tangan antar kementrian. Sebab itu, pembiaran pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas terus terjadi. 

Dalam rapat koordinasi di Bappenas yang dihadiri beberapa kementrian dan kelembagaan terkait, masih terurai beberapa masalah, pertama, K/L selain Kementrian Sosial belum merencanakan dan memiliki anggaran untuk membuat PP turunan UU No.8/2016. Padahal PP jelas telah dimandatkan Undang-Undang kepada kementrian terkait. Kedua, Banyak perwakilan kementrian dan lembaga negara belum mengerti tentang kewajiban untuk membuat PP turunan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ketiga, ada pandangan umum di tingkat kementrian bahwa semua persoalan disabilitas leading sector dan pemangku utamanya adalah Kementrian Sosial. Semua kebijakan dan tata kelola terkait disabilitas harus sesuai anggaran dan arahan Kementrian Sosial. Keempat, perwakilan rapat koordinasi kebanyakan bukan pengambil kebijakan dan kerap berganti-ganti.

Situasi dan problem cara pandang di atas menggambarkan tentang belum terangnya arah tata kelola kebijakan disabilitas  di Indonesia yang ‘mestinya’ sudah multi stakeholder dan inklusif. Tata kelola kebijakan disabilitas yang sektoral diurusi Kementrian Sosial secara langsung dan tidak langsung pasti menghambat akselarasi pengarusutamaan isu disabilitas yang menjadi program Presiden Joko Widodo. Tata kelola yang tidak multi stakeholder dan inklusif juga tidak sejalan dengan pesan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right of Persons With Disabilities, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Sustainable Development Goals (SDG’s) yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.

Berangkat dari pemikiran di atas, Koalisi Masyarakat Inklusi berkomitmen untuk mengawal perbaikan tata kelola kebijakan disabilitas, dan untuk kepentingan terbaik Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU No. 8/2016, kami mendesak beberapa hal  :

  1. Mendesak pemerintah agar tidak menjadikan Kementrian Sosial sebagai leading sector satu-satunya, dan wujudkan tata kelola multi stakeholder K/L yang inklusif dalam menangani dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas
  2. Mendesak seluruh K/L terkait untuk membuat anggaran dan rencana aktivitas untuk menyusun PP turunan UU No. 8/2016
  3. Mendesak pemerintah untuk benar-benar melibatkan penyandang disabilitas dalam perumusan PP turunan UU No. 8/2016
  4. Mendesak pemerintah baik pusat dan daerah untuk memperbaiki sarana prasarana publik agar aksesibel dan memastikan penyandang disabilitas tidak terdiskriminasi dalam tata kelola kebijakan publik

 

Koalisi Masyarakat Inklusi

SIGAB. SAPDA. Braille'iant. Indonesian Court Monitoring. Ohana. AKsara. Karinakas. Jejer Wadon. PPDS Sleman. HWDI Kota Yogyakarta. PPD Mitra Sejahtera Nglipar Gunungkidul. KPD Mitra Mandiri. FKDG. PPDKP Kulonprogo. FPDB Bantul. Forum LSM DIY. Komite Bersama Reformasi. Pprbm Solo. Rbm Sukoharjo. Gerkatin Solo. Gerkatin DIY. Dukuh Senden, Sidorejo, Kulonprogo. Forum Difabel Sidorejo. Pusat Rehabilitasi YAKKUM. Ciqal Yogyakarta. WALHI Yogyakarta. Perdik Sulsel. Talitakum. KPSI Simpul Solo Raya. ITMI DIY. PPUA Prov Kalsel. Gerkatin Sleman. Gerkatin Magelang. Majelis Hukum dan HAM PW 'Aisyiyah Jawa Tengah. Fkkadk Sukajadi. LPA NTB. Forum Malang Inklusi - FOMI. Bilic. LBH Disabilitas Malang. Deaf Art Community. Endri's Foundation. Perspektif Yogyakarta. Dpc Ppdi Situbondo. Situbondo Inklusi. Yayasan Difabel Mandiri Indonesia - YDMI. Hwdi Jabar. Human of brother (HOB). Persatuan Tuli Situbondo (PETISI). Tapal Kuda Inklusi Situbondo. Yayasan Satunama Yogyakarta. Komunitas Merawat Integritas Bangsa. PSHD UAJY.  Rumah Blogger Indonesia #RBI. DPO Maju Bersama Sewon Bantul. Prodi Magister Ilmu Komunikasi UAJY.  Lbh Makassar.  Linksos Office (Lingkar Sosial). SPEK HAM. YAYASAN BUNGA BALI. LombokCare Foundation, Tumpi Readhouse Boyolali.  Bibit Puisi Solo. Galuh Foundation Bekasi. DPO SUBUR MAKMUR Kaligesing. IPC Jombang jatim. ODM Mlati sleman. Guyub Bocah. Koper kadilajo. Sinayuh.  Komunitas Kancil. Perpustakaan Yohanes Deo. Komunitas Penulis Anak Klaten (Kompak). Gabungan Serikat Buruh Nusantara Sulawesi Selatan. Federasi Perjuangan Buruh Nasional Sulawesi Selatan. WKCP Youth Yogyakarta. PERTUNI Kaltim. Dream Big Disabled Community. Indonesia Cornelia de Lange Syndrome Family.  DPC Pertuni Balikpapan Kaltim. LP3AD NTB. NPC DIY. NPC Sleman. UCP Roda Untuk Kemanusiaan. PPDK Klaten. Ppdi Lumajang. NPC Lumajang. Pusham UII. IDP Ikatan Disabilitas Purworejo. UKM Peduli Difabel UGM. Komunitas Sahabat Difabel Semarang. Paguyuban Laras Jiwa. Koperasi Difabel Sejahtera. Paguyuban Tuna Daksa Sleman. Syarikat Indonesia. Dria Manunggal. HWDI Kalimantan Tengah. HWDI Malang. PPDI Pekalongan. Lentera Disabilitas.